By admin
Kab. Bandung Barat – Qjabar.com // Kebijakan pemerintah yang melarang penjualan gas elpiji 3 kg oleh pengecer langsung telah berdampak menyakitkan bagi masyarakat. Banyak warga yang mengeluhkan kesulitan mendapatkan gas elpiji 3 kg, sehingga mereka harus mengantri panjang di agen resmi Pertamina.
Di Bandung Barat, stok gas elpiji 3 kg di warung pengecer sudah habis sejak akhir Januari. Masyarakat kelabakan dan kemana-mana mencari adanya gas elpiji 3 kg. Widia, salah satu ibu rumah tangga di Bandung Barat, mengaku bahwa ia terpaksa membeli gas elpiji ukuran 5 kg karena tidak bisa mendapatkan gas elpiji 3 kg.
“Saya terpaksa beli yang ukuran 5 kg. Mau gimana lagi, masa’ saya gak masak untuk keluarga?” katanya (3/2/2025).
Widia juga mengaku bahwa ia sudah tidak bisa memasak selama satu hari karena tidak memiliki gas elpiji.
Ketua Pemuda PUI KBB, Julhayadi Arya Puntara, menyoroti kebijakan ini dan meminta Presiden Prabowo untuk segera mengevaluasi kinerja Menteri ESDM Bahlil Lahadalia.
Menurutnya, kebijakan ini kurang tepat dan telah menyebabkan masyarakat kelabakan.
“Ini kebijakan yang kurang tepat untuk rakyat Indonesia. Ini baru sehari saja diberlakukan, masyarakat sudah kelabakan dimana-mana. Kalaupun ada, ngantrenya panjang. Apa gak kasian, masyarakat ngantrinya panjang sekali sambil hujan-hujanan hanya untuk mendapatkan 1 tabung gas,” katanya.
Menurut Julhayadi, pemerintah sebelum menerapkan kebijakan harus dipastikan dulu tata kelolanya diperbaiki. “Pemerintah sebelum menerapkan kebijakan sebaiknya tata kelola diperbaiki. Para pengecer dipastikan dulu untuk mendaftar jadi agen resmi. Ini malah sebaliknya, pengecer belum mendaftar, kebijakannya diterapkan, ya akhirnya masyarakat jadinya kelabakan,” pungkasnya.
Reporter : Apriawan