40 Kader Terbaik PMII Kabupaten Tasikmalaya Resmi Dilantik Masa Khidmat Periode 2024-2025

admin Feb 13, 2025

Kabupaten Tasikmalaya, QJabar, — Pelantikan Pengurus Cabang PMII Kabupaten Tasikmalaya periode 2024-2025 telah dilaksanakan di Pendopo Baru Kabupaten Tasikmalaya dengan tema “Continual Improvement: PMII Kabupaten Tasikmalaya ”Bergerak dan Berdampak”. Acara ini merupakan momentum penting bagi PMII Kabupaten Tasikmalaya untuk memperkuat peranannya dalam mendukung pembangunan daerah dan nasional,” Kamis (13/2/2025).

Pelantikan ini diharapkan dapat membawa perubahan yang lebih baik di Kabupaten Tasikmalaya, serta dapat melaksanakan program dan kegiatan secara optimal. PMII Kabupaten Tasikmalaya diharapkan dapat menjadi konteks yang strategis dalam mengawal pembangunan daerah dan nasional.

Adapun yang hadir pada kegiatan tersebut yaitu Ketua MUI Kabupaten Tasikmalaya, Ketua DPRD Kabupaten Tasikmalaya, Kodim 0612/Tasikmalaya, Kapolres Tasikmalaya, Pengurus PB PMII, Pengurus PKC PMII, organisasi masyarakat serta tamu undangan lainnya.

Mujib Rahman Wahid Ketua PC PMII Kabupaten Tasikmalaya menyampaikan Alhmdulillah PC PMII Kabupaten Tasikmalaya sudah menyelesaikan kegiatan pelantikan, Ada 40 orang yang sudah dilantik dan dihadiri oleh beberapa eksekutif, legislatif, Forkopimda, ormas serta tamu undangan lainnya.

Selain itu kedepannya tentunya kami menyadari bahwasannya kita adalah organisasi mahasiswa, organisasi kaderisasi yang bertugas untuk membina dan merawat para generasi muda aset bangsa. Tapi disisi lain juga kita sebagai agen sosial control, sebagai agen perubahan yang harus juga ada keterlibatan dalam kontrol sosial,” ucap Mujib.

Kendati demikian pelantikan PC PMII hari ini mengambil tema “Bergerak dan Berdampak” karena dalam gerakan kaderisasi, gerakan advokasi dilapangan, gerakan advokasi kontrol sosial semuanya itu harus berdampak,” Ujarnya.

Kami bersama sahabat-sahabat 40 orang yang sudah dilantik berkomitmen akan tetap bertahan. Karena targetkan periodesasi PMII satu tahun kedepan itu ada beberapa hal yang harus kita bereskan dan tuntaskan dalam persoalan apapun,” Ungkapnya.

Kendati itu untuk tetap menjaga keharmonisan dalam pergerakan di PMII disisi lain bukan hanya persoalan back to campus, kita sudah melaksanakan silaturahmi dengan beberapa lembaga kampus, pesantren untuk penguatan akar rumput.

Bagaimana caranya PMII ini harus menjadi wadah benar-benar tempat berproses dari sahabat-sahabat dan itu kita tekanankan. Tadi juga sudah disampaikan oleh pengurus PB PMII dan juga PKC PMII karena PMII hari ini mempunya tag line PMII era baru dalam arti segala bentuk pergerakan dan pemikiran itu harus benar-benar terasa dampaknya,” Tegas Mujib.

Ditempat yang sama Drs. Budi Ahdiat, Ketua DPRD Kabupaten Tasikmalaya, mengucapkan selamat dan sukses kepada 40 kader terbaik PMII Kabupaten Tasikmalaya yang baru saja dilantik.

Ini merupakan momentum penting bagi PMII Kabupaten Tasikmalaya untuk memperkuat peranannya dalam mendukung pembangunan daerah dan nasional.

Semoga PMII Kabupaten Tasikmalaya bisa memberikan kontribusi yang konstrutip bagi pemerintah dan juga mereka sebagai mitra kontrol sosial penyeimbang pemerintah,” Ucapnya.

Reporter : day

Pemkab Bandung Larang Pembangunan di Sekitar Exit Tol Soreang Tanpa Izin

admin Feb 13, 2025

KAB BANDUNG Qjabar – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) mengeluarkan larangan mendirikan bangunan di sepanjang Exit Tol Soreang tanpa izin.

Larangan ini disampaikan melalui pemasangan spanduk imbauan yang ditujukan kepada para pengusaha di sekitar area tersebut termasuk bagi calon pengusaha yang hendak mendirikan bangunan di sepanjang Exit Tol Soreang.

“DILARANG MENDIRIKAN BANGUNAN/GEDUNG APAPUN DI SEPANJANG EXIT TOL SOREANG TANPA PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG”, bunyi spanduk dengan tulisan huruf kapital.

Kepala Dinas PUTR Kabupaten Bandung, Zeis Zultaqawa mengatakan pemasangan spanduk tersebut bertujuan agar pengusaha yang ingin mendirikan bangunan atau membuka usaha di sekitar Exit Tol Soreang untuk terlebih dahulu mengurus perizinan dan legalitas bangunan gedung dari Dinas PUPR.

“Langkah ini sebagai tindak lanjut aksi yang sudah dilakukan Tim Satgas PPR-PBG-PB yang telah melakukan sidak ke lapangan dan pemasangan peringatan di lokasi usaha yang tidak membayar pajak,” ungkap Zeis.

Zeis menegaskan Dinas PUTR bukan bermaksud untuk mempersulit kegiatan usaha, melainkan untuk menertibkan pembangunan dan memastikan semua bangunan berdiri sesuai aturan.

Langkah ini diambil karena maraknya pembangunan di sekitar Exit Tol Soreang yang tidak memiliki Izin Mendirikan Bangunan Gedung (IMB) atau Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).

Pemkab Bandung ingin mencegah dampak negatif dari pembangunan liar, seperti masalah estetika, keamanan, dan infrastruktur. Dengan adanya izin yang lengkap, Pemkab Bandung dapat memastikan pembangunan berjalan sesuai standar dan tidak mengganggu ketertiban umum.

“Melalui sosialisasi ini, kami berharap masyarakat atau pengusaha yang ingin membuka usaha di sekitar Exit Tol Soreang untuk terlebih dahulu mengurus perizinan dan legalitas bangunan gedung dari Dinas PUPR,” kata Zeis.

Ia berharap para pengusaha dapat memahami dan menaati peraturan ini. Zeis juga membuka kesempatan bagi para pengusaha untuk berkonsultasi terkait perizinan dan prosedur pembangunan yang benar.

“Pemkab Bandung berkomitmen untuk menciptakan lingkungan usaha yang kondusif, namun tetap berpedoman pada aturan dan perundang-undangan yang berlaku,” tambah Kadis PUTR.

Reporter : Yun.s

Kadis Kesehatan Sebut Kita Harus Memperhatikan Skala Prioritas

admin Feb 13, 2025

Kota Tasikmalaya, Qjabar – Berlangsung di Hotel Grand Metro dibilangan HZ Mustofa Kota Tasikmalaya berlangsung acara Musrenbang Sektoral Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya pada Kamis (13 Februari 2025).

Hadir pada kesempatan tersebut Asda 1 M Riza Setiawan, Kadis Kesehatan Kesehatan Kota Tasikmalaya dr H Uus Supangat, para Kepala Puskesmas se-Kota Tasikmalaya, Bapelitbangda, Akademisi serta semua institusi yang bergerak di bidang kesehatan.

Dalam wawancaranya kepada sejumlah media yang hadir Kadis Kesehatan dr Uus (panggilan akrabnya) mengatakan tujuannya ingin mendapatkan masukan dan pengayaan dipandang perlu mana yang menjadi prioritas.

Ini yang sangat penting dimana akan direkap dari tingkat Kelurahan, Kecamatan harus memperhatikan mana yang harus kita dahulukan. Segala koreksi dan pengayaan terhadap program pada momen inilah perlu disampaikan, tidak hanya teknokrasi juga ada unsur yang berkenaan dengan partisipasi masyarakat disamping tentu top down pada hari inilah kita melaksanakan sinkronisasi.

Prioritas utama yaitu pelayanan kesehatan, stunting serta infrastruktur kesehatan berupa 2 rumah sakit yaitu di Purbaratu dan Kawalu.

Reporter : Irfan

Kesbangpol Kota Tasikmalaya Gelar Pendidikan Politik Bagi Generasi Muda

admin Feb 13, 2025

Kota Tasikmalaya, Qjabar – Bertempat di Rumah Makan Saung Sambel Hejo pada Kamis(13 Februari 2025) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik bagi generasi muda tahun 2025.

Hadir pada kesempatan tersebut Kepala Badan Kesbangpol Drs Ade Hendar, MM, Kepala Bidang Politik Dalam negeri dan Organisasi Kemasyarakatan pada Badan Kesbangpol Kota Tasikmalaya Deni Haryanto dengan serta tamu undangan lainnya.

Narasumber ada 2 orang Hj Yeti Nurhayati M Ag, dari penyelenggara Pemilu Kota Tasikmalaya dan Akademisi Fauz Noor yang memotivasi generasi muda yang hadir pada saat itu merupakan anggota Paskibraka Kota Tasikmalaya dan Pramuka serta dari organisasi kepemudaan lainnya.

Dalam keterangannya Ade Hendar mengatakan pendidikan politik adalah bagian dari pendidikan sebagai edukasi yang sengaja intensional serta sistematis guna membentuk individu yang sadar akan politik.

Melalui proses tersebut para anggota masyarakat mengenal dan mempelajari nilai-nilai, norma-norma serta simbol-simbol politik dimiliki negaranya melalui berbagai pihak dari sistem politik seperti pemerintah dan partai politik.

Pendidikan politik merupakan upaya sadar yang dilakukan antara pemerintah dan anggota masyarakat secara dialogis terencana dan sistematis dalam rangka mempelajari dan menurunkan berbagai konsep, simbol norma, hal terkait politik dari generasi ke generasi.

Proses politik diselenggarakan oleh negara Indonesia dengan tujuan untuk mewujudkan kedaulatan rakyat serta penerapan prinsip-prinsip atau nilai-nilai demokrasi serta meningkatkan kesadaran politik rakyat untuk berpartisipasi aktif dalam proses demokrasi demi tercapainya cita-cita masyarakat Indonesia yang demokratis dan sejahtera.

Reporter : Irfan

Bapenda Kabupaten Bandung Pasang Spanduk Peringatan Bagi Tempat Usaha Tak Bayar Pajak

admin Feb 13, 2025

KAB BANDUNG Qjabar – Pemkab Bandung di bawah komando Bupati Dadang Supriatna melakukan berbagai langkah dan strategi untuk merealisasikan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2025 sebesar Rp 2 triliun demi pembangunan di Kabupaten Bandung.

Langkah tegas pun akhirnya diambil Pemkab Bandung melalui Satuan Tugas Pengendalian Penataan Ruang, Penyelenggaraan Bangunan Gedung dan Perizinan Berusaha (Satgas PPR-PBG-PB) dengan melakukan pemasangan spanduk peringatan di lokasi tempat usaha nakal yang tidak membayar pajak.

“TEMPAT USAHA INI BELUM MEMBAYAR PAJAK DAERAH. Sesuai ketentuan Perda Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. DALAM PENGAWASAN TIM PENGENDALIAN DAN PENERTIBAN PEMKAB BANDUNG”, bunyi spanduk peringatan tersebut.

Pada hari pertama pemasangan spanduk peringatan, Satgas PPR-PBG-PB memasang spanduk peringatan di tiga lokasi tempat usaha yaitu Sunrise Kafe dan RM Ayam Kampung Soroja yang berada di kawasan exit tol Soreang dan Vila Kaki Bukit Ciwidey di Kecamatan Ciwidey.

Aksi ini merupakan lanjutan dari sidak yang dilakukan Bupati Bandung Dadang Supriatna bersama Satgas ke beberapa lokasi wisata dan tempat usaha di Kabupaten Bandung belum lama ini.

Kepala Bapenda Kabupaten Bandung, Akhmad Djohara didampingi Kabid Ganda mengatakan aksi penempelan spanduk peringatan di tempat usaha tak berizin dan tak membayar pajak itu merupakan upaya optimalisasi pendapatan daerah dan tindak lanjut temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

“Hari ini kami melakukan pemasangan spanduk peringatan di tiga tempat usaha yang selama ini tidak membayar pajak. Ini sebagai peringatan sekaligus shock therapy bagi yang masih nakal tidak mau bayar pajak,” ujar Akhmad Djohara di sela-sela pemasangan spanduk di Soreang, Rabu (12/2/2025).

Dijelaskan Akhmad Djohara, tujuan utama pemasangan spanduk peringatan ini adalah untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan meningkatkan kesadaran akan kewajiban menbayar pajak.

Selain itu, pemasangan spanduk peringatan yang dilakukan Satgas yang terdiri dari Bapenda, Satpol PP, dan pihak Kecamatan Soreang itu juga bertujuan memberikan sanksi sosial bagi para pelaku usaha yang abai terhadap kewajibannya.

“Dengan pemasangan spanduk peringatan ini, diharapkan para wajib pajak dapat lebih memahami dan memenuhi kewajiban pembayaran pajaknya tepat waktu,” ujar Kepala Bapenda.

Penempelan spanduk peringatan bagi para pengusaha yang tidak membayar pajak ini tidak hanya menyasar para pelaku usaha, tetapi juga sebagai sarana untuk memberikan edukasi kepada konsumen. Dengan mengetahui status kepatuhan pajak suatu tempat usaha, konsumen dapat membuat pilihan yang lebih bijak.

“Dan goal utama langkah ini tentu saja untuk mendukung penuh target Pak Bupati untuk
meningkatkan PAD Kabupaten Bandung. Kami akan berupaya semaksimal mungkin di lapangan,” ungkap Akhmad Djohara.

Pada kesempatan itu, Satpol PP Kabupaten Bandung turut mendampingi proses pemasangan spanduk peringatan tersebut di lapangan untuk menjaga ketertiban dan mengantisipasi potensi gangguan keamanan. Kehadiran Satpol PP juga didasarkan pada Surat Keputusan (SK) tim yang mengatur peran serta mereka dalam kegiatan ini.

Reporter : Yun.s

Bupati Bandung Minta Bapperida Fokus Program Perbaikan Infrastruktur dan Pendidikan

admin Feb 13, 2025

Kabupaten Bandung Qjabar – Bupati Bandung Dadang Supriatna meminta Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) untuk memprioritaskan rencana pembangunan ke bidang infrastruktur jalan dan pendidikan dalam lima tahun ke depan.

Hal ini sesuai dengan arahan dari pemerintah pusat dan program prioritas Gubernur Jawa Barat terpilih 2025-2030.

“Saya minta Bapperida bisa merencanakan pembangunan dalam tiga tahun bisa menyelesaikan masalah jalan rusak di Kabupaten Bandung,” kata Bupati Bandung saat ekspos OPD di Bapperida Kabupaten Bandung, Rabu (12/2/2025).

Kedua, imbuh bupati, pembangunan kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan yang ditargetkan bisa selesai dalam lima tahun ke depan.

“Sebab kita ingin ada perubahan yang sangat signifikan di bidang infrastruktur dan pendidikan dalam lima tahun ke depan ini,” ujar Bupati Dadang Supriatna yang akrab disapa Kang DS ini.

Kendati demikian kedua prioritas pembangunan itu tidak sampai mengesampingkan program kerja Bapperida yang mendukung Program Asta Cita Presiden Prabowo. Seperti Program Makan Bergizi Gratis, pengentasan kemiskinan ekstrim, penurunan prevalensi stunting sampai program ketahanan pangan.

Termasuk dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Bandung 2025-2029, RKPD 2025 Perubahan, RKPD 2026, yang akan dilakukan secara simultan karena semua harus sudah selesai di Agustus 2025.

Kang DS juga mengingatkan Bapperida untuk terus melakukan riset dan inovasi yang bisa meningkatkan pembangunan Kabupaten Bandung.

Kepala Bapperida Kabupaten Bandung, Marlan menambahkan, sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2025, pihaknya akan lakukan efesiensi anggaran untuk memfokuskan program pembangunan infrastruktur jalan dan pendidikan yang juga sesuai Surat Edaran Menteri Dalam Negeri.

“Sesuai arahan Pak Bupati dan pemerintah pusat, kami harus merencanakan program prioritas di bidang infrastruktur dan pendidikan. Karena itu dalam penyusunan dokumen RPJMD Kabupaten Bandung 2025-2029, RKPD 2025 Perubahan, RKPD 2026, ini akan dilakukan secara simultan, dengan prioritas di bidang infrastrukur jalan dan pendidikan,” kata Marlan.

Reporter : Yun.s

Realisasikan Program 50 Ribu Pekerja dan Wirausaha, Bupati Bandung Gelar Factory Tour

admin Feb 13, 2025

Kabupaten Bandung Qjabar – Bupati Bandung Dadang Supriatna melakukan kunjungan lapangan atau “Factory Tour” ke pabrik PT Gelindo Garmentama di Jalan Cisirung, Desa Cangkuang Kulon, Kecamatan Dayeuhkolot, Rabu (12/2/2025).

Kepala Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Kabupaten Bandung, Rukmana menjelaskan Factory Tour ini merupakan tindak lanjut dari rangkaian kegiatan sebelumnya, Bussines Matching Penempatan Tenaga Kerja dan Nota Kesepakatan (MoU) antara Pemkab Bandung dengan Apindo Kabupaten Bandung.

“Factory Tour Pak Bupati ini ingin melihat dan memastikan kondisi perusahaan saat ini, bagaimana perusahaan bisa bertahan di tengah kondisi global saat ini,” jelas Rukmana seusai mendampingi Factory Tour Bupati Bandung.

Rukmana menilai di tengah kondisi global saat ini, PT Gelindo justru akan bisa berkembang lagi ke depannya karena produk garmennya masih dipercaya oleh brand luar negeri seperti Nike.

“Sehingga Pak Bupati melakukan factory tour, melihat-lihat kondisi dan sistem ketenagakerjaan perusahaan,” imbuh Rukmana.

Yang lebih menariknya lagi dan mendapat apresiasi dari Bupati Bandung, kata dia, pabrik ini siap menambah 1.000 tenaga kerja untuk tahun ini.

“Bahkan tergetnya lima tahun ke depan akan ada 5.000 tenaga kerja yang akan dipekerjakan di PT Gelindo ini,” ungkap Kadisnaker.

Sebelumnya diberitakan, sebanyak 8.700 lowongan kerja awal tahun 2025 ini telah disiapkan Pemkab Bandung melalui Disnaker yang bekerjasama dengan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kabupaten Bandung, dalam rangka penyerapan tenaga kerja dan menekan angka pengangguran.

Hal itu terungkap dalam Bussines Matching Penempatan Tenaga Kerja dan Nota Kesepakatan (MoU) antara Pemkab Bandung dengan Apindo Kabupaten Bandung, di Grand Pasundan Kota Bandung, Selasa (11/2/2025).

Bupati Bandung Dadang Supriatna menyambut baik dan mengapresiasi terjalinnya nota kesepahaman antara Disnaker dengan Apindo, sehingga ia dapat merealisasikan janji politik Program 100 Hari Kerja Bupati Bandung periode 2025-2030 yaitu menciptakan 50.000 wirausaha muda dan lapangan kerja.

“Dengan adanya Business Matching antara Disnaker dan Apindo ini, saya sudah siap merealisasikan janji politik saya di Program 100 Hari Kerja yaitu menciptakan 10 ribu tenaga kerja dan wirausaha muda dari total 50 ribu selama lima tahun ke depan, mulai tahun 2025 ini,” kata Bupati Bandung.

Reporter : Yun.s

Para Kepala Desa Mendapatkan Sosialisasi Tentang KDRT Dari DP2KBP3A Kabupaten Bandung

admin Feb 13, 2025

Kab.Bandung Qjabar – Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Kabupaten Bandung menggelar Kegiatan Sosialisasi Pencegahan kekerasan terhadap perempuan (KDRT).di Roemah Sadoe.Rabu (12/02/2025).

Kegiatan ini dihadiri oleh Aparat Desa dan sebagai upaya memperkuat kesadaran masyarakat dalam menangani persoalan KDRT dan pernikahan anak yang masih tinggi.
Kepala DP2KBP3A Kabupaten Bandung H.M.Hairun dalam sambutannya mengatakan bahwa banyaknya laporan kekerasan yang diterima pihak penegak hukum. Ia menekankan pentingnya sosialisasi ini untuk memberikan pemahaman yang lebih luas terkait berbagai bentuk KDRT, seperti kekerasan fisik, seksual, psikologis, ekonomi, dan penelantaran.

“Kami berharap sosialisasi ini bermanfaat, terutama bagi para aparat desa dan lurah yang hadir. Tujuan utama dari kegiatan ini adalah untuk mengurangi angka laporan KDRT di Kabupaten Bandung,Kami juga mendorong pembentukan satuan tugas (Satgas) perlindungan untuk membantu meminimalisir kasus-kasus KDRT di masyarakat,” ujarnya.

Ia juga menyebutkan bahwa selain KDRT, pernikahan anak merupakan isu serius yang harus diatasi melalui pendidikan dan sosialisasi berkelanjutan. Diharapkan kegiatan ini bisa menjadi awal yang baik dalam menciptakan lingkungan yang lebih aman bagi perempuan dan anak di Kabupaten Bandung.

Sosialisasi ini menekankan pentingnya peran semua pihak, mulai dari pemerintah desa hingga masyarakat, untuk bersama-sama mencegah terjadinya KDRT dan pernikahan anak, serta mendukung perlindungan perempuan dan anak secara menyeluruh.

Selanjutnya pada kegiatan yang sama yang melibatkan stakeholder kabupaten Bandung,terkait penanganan terhadap Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) melakukan pendampingan di setiap tingkatan dan melakukan penelitian kemasyarakatan (Litmas), melakukan Pembinaan saat anak menjalani di LPKA, serta melaksanakan Pembimbingan.
Setiap anak dalam proses peradilan pidana, berhak diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya, dipisahkan dari orang dewasa, memperoleh bantuan hukum dan bantuan perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya, tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup, tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat”.

Reporter : Yun.s

DPD Bakomubin KBB Resmi Dilantik Begini Pesan Ketua Umum

admin Feb 13, 2025

Kab. Bandung Barat Qjabar – Dewan Pimpinan Daerah Badan Koordinasi Muballigh Se-Indonesia Kabupaten Bandung Barat resmi dilantik secara serentak dengan DPD kabupaten dan kota se-Jawa Barat di Aula Gedung Sate Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, 11/2/2025).

Acara pelantikan dihadiri oleh jajaran DPP Bakomubin, DPW Bakomubin Jabar, serta dihadiri PJ Gubernur Jabar, Bey Machmudin.

PJ Gubernur Jabar, Bey Machmudin dalam sambutannya mengucapkan selamat menjalankan amanah kepada segenap DPD Bakomubin se-Jawa Barat yang sudah dilantik oleh DPW Bakomubin Jawa Barat.

Bey Machmudin mengharapkan peran Bakomubin dalam membina kerukunan umat dan menyampaikan dakwah yang mudah dipahami masyarakat serta moderat sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.

Sementara itu, Ketua Bakomubin KBB, Dadan Saepudin mengucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran yang sudah berkenan berkhidmat sebagai pengurus di Bakomubin.

Dadan mengungkapkan bahwa setelah dilantik pada 11 Februari 2025, ia akan bersilaturahmi dengan stakeholders yang ada di KBB serta mendaftar organisasi Bakomubin ke Kesbangpol Pemkab Bandung Barat.

“Sebagai organisasi yang bergerak di bidang pendidikan dan keagamaan, dalam menjalan program kerja tentunya kami berharap dukungan dan arahan dari berbagai pihak,” kata Dadan (13/2/2025).

Dadan menyebut tantangan dakwah hari ini sangat kompleks. Oleh karena itu, Bakomubin KBB memiliki tugas untuk melakukan langkah-langkah dakwah yang mudah dicerna serta adaftif sesuai dengan perkembangan zaman.

“Tantangan dakwah hari ini sangat kompleks. Oleh karena itu, Bakomubin KBB memiliki tugas untuk melakukan langkah-langkah dakwah yang mudah dicerna serta adaftif sesuai dengan perkembangan zaman,” pungkasnya.

Reporter : Apriawan