Luar Biasa, Kemendagri Beri Predikat Kinerja Tinggi untuk Pemkab Bandung

admin Apr 30, 2025

Kabupaten Bandung Qjabar – Satu lagi prestasi dan penghargaan tingkat nasional yang sangat membanggakan diraih Kabupaten Bandung yang dipimpin Bupati Bandung Dadang Supriatna.

Berdasarkan hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) dari pemerintah pusat, secara komprehensif Kabupaten Bandung tahun 2024 berada di status kinerja atau peringkat “Tinggi”, dengan skor 3,438.

“Alhamdulillah, kinerja Kabupaten Bandung terus meningkat dari tahun ke tahun dalam tiga tahun belakangan ini di bawah kepemimpinan saya. Ini merupakan kado untuk Hari Jadi ke-384 dan saya persembahkan untuk seluruh masyarakat Kabupaten Bandung,” ucap Bupati Bandung Dadang Supriatna dalam keterangannya, Rabu 30 April 2025.

Bupati Kang DS menjelaskan, hasil EPPD Tinggi Kabupaten Bandung ini ditetapkan melalui Keputusan Mendagri Nomor 100.2.1.7 – 2109 Tahun 2025 Tentang Hasil EPPD secara Nasional, bahwa Kabupaten Bandung berada berstatus kinerja “Tinggi’.

Berdasar data, status kinerja pemerintah daerah ini dari tahun ke tahun memang terus meningkat sejak kepemimpinan Bupati Kang DS di periode pertama.

Pada EPPD 2023 berdasar Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD), 2022, hasil EPPD Kabupaten Bandung berstatus Kinerja ‘Sedang’ dengan skor 3,232. Sementara hasil EPPD 2022 yang berdasar LPPD 2021 masih berstatus kinerha ‘Rendah’ dengan skor 2,48.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 13 Tahun 2019 Tentang EPPD, evaluasi ini dilakukan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota, melalui Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD), yang disusun dalam rangka penilaian kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah.

Dalam PP No 13/2019 tentang EPPD itu, ditentukan bahwa sebagai parameter evaluasi terdiri dari 4 peringkat yaitu Tinggi, Sedang, Rendah dan Sangat Rendah.

Sementara Pengamat Pemerintahan Universitas Nurtanio Bandung, Djamu Kertabudi menyampaikan apresiasinya dan ucapan selamat kepada Bupati Bandung Kang DS atas prestasi yang diraih ti tingkat nasional ini.

Menurut Djamu, di wilayah Propinsi Jawa Barat sendiri hanya ada 8 daerah dari 27 Kabupaten/Kota yang termasuk peringkat Tinggi. Sedangkan daerah lainnya berada di peringkat Sedang, Rendah, dan Sangat Rendah.

“Daerah yang termasuk peringkat Tinggi, Pemerintah Pusat akan memberikan apresiasi baik berupa program pembangunan yang dibiayai Pemerintah Pusat, maupun dalam bentuk dana yang bersumber dari Dana Insentif Daerah (DID) APBN yang ditransfer melalui Kas Daerah atau APBD,” kata Djamu.

Djamu menjelaskan, dengan raihan Status Berinerja Tinggi ini, artinya siklus pembangunan di Kabupaten Bandung yang terdiri dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan, sudah berjalan sebagaimana mestinya.

“Dengan demikian, seyogyanya dari berbagai kalangan mendukung dan mengawal kepemimpinan Bupati Kang DS periode kedua ini,. Dalam rangka menuju Kabupaten Bandung yang lebih “Bangkit, Edukatif, Dinamis, Agamis, dan Sejahtera (BEDAS),” ucap Djamu Kertabudi.

Reporter : Yun.s

Efesiensi Anggaran Pengaruhi Pendapatan Untuk Hotel dan Restoran di Kota Tasikmalaya

admin Apr 30, 2025

Kota Tasikmalaya Qjabar – Bertempat di Hotel Santika yang ada dibilangan Yudanegara Kota Tasikmalaya pada Rabu (30 April 2025) berlangsung acara Halalbihalal yang dihadiri oleh Wakil Walikota Tasikmalaya Raden Diky Candra.

Dalam wawancaranya Wakil Walikota Tasikmalaya Diky Candra mengatakan terkait dengan giat ini PHRI Kota Tasikmalaya diharapkan program yang baik agar terus dilanjutkan, ada juga namanya program Bakul Tasik yang sudah berjalan, mushofahah juga cukup berhasil di restoran-restoran, tapi juga tidak hanya direstoran tapi juga di tempat hiburan dan hotel.

Dan yang ada lagi masalah persampahan, salah satu fokus Walikota Tasikmalaya adalah persampahan. PHRI juga dicoba untuk menangani masalah ini, bagaimana penanganan sampah di Hotel dan Restoran yang ada di Kota Tasikmalaya.

Noves Narayana Wakil Ketua Bidang Organisasi juga turut angkat bicara, dia mengatakan PHRI Kota Tasikmalaya hari ini mengadakan Halal Bihalal dengan stakeholder seperti Bapenda serta Dispora untuk berkoordinasi dan juga bagaimana PHRI ini dapat berkontribusi positif di Kota Tasikmalaya.

Di Kota Tasikmalaya banyak permasalahan yang tidak dapat diselesaikan oleh siapapun juga salah satu program PHRI ini bagaimana warga mendapatkan makanan. PHRI dapat memberikan kontribusi dengan adanya program Bakul Tasik, makanan yang bagus yang masih bisa dikonsumsi itu disebarkan.

Selanjutnya PHRI memikirkan bagaimana caranya PHRI dapat berkontribusi untuk kebersihan disekitar hotel dan restoran anggota PHRI. Terutama di Dadaha, programnya cukup sederhana apa yang kita lihat kita ambil.

PAD yang dihasilkan oleh PHRI Kota Tasikmalaya cukup besar kurang lebih 4 Milyar PHRI dapat mengisi kantong Kas Daerah. Dan ada juga yang harus kita pikirkan adalah tentang adanya efesiensi Anggaran.

Menurut penilaian Noves hari ini tingkat hunian hotel dan sebagainya mulai menurun karena ada gerakan efesiensi. Dalam hal ini acara banyak yang dibatalkan. Dan hal ini tolong diperhatikan juga karena berpengaruh pada PAD, tenaga kerja. Kalau hotel pendapatannya tidak cukup otomatis kita juga harus adakan juga efesiensi.

Reporter : Irfan

Dr.M.Akhiri Hailuki M.Si.Wakil Ketua DPRD Sangat Prihatin Atas Kinerja ASN Disdik Kabupaten Bandung

admin Apr 29, 2025

Kab.Bandung Qjabar – Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bandung mengungkapkan keprihatinan atas kinerja dan ketidakdisiplinan ASN Disdik hasil Sidak (Inspeksi Mendadak) Bupati Bandung yang diunggah melalui accoun Instagram @dadangsupriatna pada Sabtu (25/4/2025) lalu, bisa berdampak pada pelayanan publik.

Karena, bagaimanapun pemerintah Kabupaten Bandung tahun 2024 lalu telah mendapatkan penghargaan predikat zona hijau bidang pelayanan publik dari ombudsman dengan skor diatas 90 persen sehingga perlu dijaga dan dipertahankan.

Demikian diungkapkan Wakil Ketua III DPRD Kabupaten Bandung. Dr. M. Akhiri Hailuki, M.Si, dari Fraksi Demokrat saat diwawancarai dikantornya, Soreang, Senin (28/04/2025).

Menurut Dr. Hailuki, kinerja dan kedisiplinan ASN Disdik juga salah satu faktor yang ikut menentukan IPM Kabupaten Bandung bidang pendidikan yang saat ini masih tertinggal dibawah Kota Bandung (+- 60 persen) disamping banyak faktor lain seperti ketersediaan fasilitas pendidikan.

“Untuk itu, hendaknya jangan terlena dengan predikat dari ombudsman. Sudah menjadi keharusan bagi Bupati sebagai dirigen dalam orkestra untuk melakukan sidak secara berkala, (terus menerus) dengan sistem random (acak) kepada semua OPD guna melihat situasi dan kondisi, kinerja dan tingkat kedisiplinan ASN Pemkab Kabupaten Bandung dalam memberikan pelayanan publik,” ungkap politisi yang juga Wakil Ketua Fraksi Demokrat ini.

Ia juga meminta kepada OPD Disdik Kabupaten Bandung dan OPD lainnya untuk segera melakukan pembenahan kedalam mengikuti arahan dari Bupati Bandung.

Hailuki menjelaskan sebelumnya juga DPRD Kabupaten Bandung telah melakukan Sidak kepada OPD tertentu.

“Semoga kejadian ini tidak terulang lagi, oleh sebab ketidakdisiplinan dan kinerja ASN akan berpengaruh pada efektifitas dan kualitas dari pelayanan publik. Jadilah Birokrat terdepan memberikan tauladan kepada masyarakat,” tutupnya.

Reporter : Yun.s

Krisna Alamsah Komisi D, Menyoroti Permasalahan Yang Ada Di Dinas Pendidikan kabupaten Bandung

admin Apr 29, 2025

Kabupaten Bandung Qjabar – Anggota DPRD kabupaten Bandung Krisna Alamsah dari komisi D fraksi PKB dapil dua sesuai instruksi dari pimpinan komisi D untuk melaksanakan rapat kerja komisi D yang sekaligus menindaklanjuti permasalahan yang beredar di masyarakat mengenai pengadaan white board, photo pimpinan daerah, koran ternyata dilakukan oleh oknum-oknum dan bukan dilakukan oleh unsur dinas pendidikan kabupaten bandung, Selasa 29 April 2025.

Kami dari komisi D yang mencakup salah satunya adalah Pendidikan: Kualitas pendidikan, aksesibilitas, dan fasilitas pendidikan dan kami membahas salah satunya fasilitas di dinas pendidikan kabupaten Bandung.

Rapat tersebut di laksanakan di kantor dinas pendidikan kabupaten Bandung yang dihadiri unsur dinas pendidikan serta pimpinan anggota DPRD kabupaten Bandung komisi D beserta anggotanya, kami disini mempertanyakan permasalahan yang beredar mengenai pengadaan yang diutarakan diatas dan pihak dinas pendidikan maupun K3S SD maupun K3S SMP sudah mengklarifikasi bahwa hal tersebut tidak benar.

Saya Krisna Alamsah anggota komisi D menaruh harapan besar kepada dinas pendidikan kabupaten Bandung untuk menjadi pondasi utama kita menuju Indonesia emas di 2045 adalah pendidikan, dengan pendidikan yang berkualitas dan baik akan mendorong kaum muda yang berkarakter pada tahun yang akan datang untuk lebih baik.

Dan saya juga berpesan kepada dinas pendidikan kabupaten Bandung agar lebih mengsuport dan melihat sekolah-sekolah inspratuktur yang tidak layak untuk menjadi prioritas dinas pendidikan dan lebih memperhatikan hal-hal yang bisa menunjang pendidikan yang lebih baik.

Dari pada memperhatikan penyediaan barang-barang yang disodorkan oleh oknum-oknum diluar dinas pendidikan dengan berbagai intimidasi agar bisa memasukkan barang yang disodorkan oleh oknum tersebut.

Krisna berharap dengan pertemuan dengan dinas pendidikan kabupaten Bandung dan Harapan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung adalah agar mereka dapat terus berupaya meningkatkan kualitas pendidikan di wilayah tersebut.

Meningkatkan aksesibilitas pendidikan: Memastikan semua anak di Kabupaten Bandung memiliki kesempatan yang sama untuk mengenyam pendidikan yang berkualitas, tanpa terkecuali. Ini bisa dilakukan dengan membangun sekolah di daerah terpencil, menyediakan beasiswa bagi siswa kurang mampu, dan mengatasi kendala akses bagi siswa penyandang disabilitas.

Meningkatkan kualitas pembelajaran: Memperhatikan kurikulum yang relevan dengan kebutuhan zaman, mengembangkan metode pembelajaran yang inovatif, dan menyediakan sumber belajar yang memadai. Peningkatan kualitas guru melalui pelatihan dan pengembangan profesional juga sangat penting.

Membangun karakter siswa: Membentuk generasi muda yang berakhlak mulia, berintegritas, dan memiliki jiwa nasionalisme. Hal ini dapat dilakukan melalui pendidikan karakter yang terintegrasi dalam kurikulum dan kegiatan ekstrakurikuler.

Meningkatkan peran serta masyarakat: Mendorong keterlibatan orang tua, komunitas, dan stakeholder lainnya dalam mendukung proses pendidikan. Kerjasama yang erat antara sekolah, orang tua, dan masyarakat akan sangat membantu dalam meningkatkan kualitas pendidikan.

Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung memiliki peran penting dalam mewujudkan harapan tersebut. Dengan komitmen dan kerja keras, diharapkan kualitas pendidikan di Kabupaten Bandung dapat terus meningkat dan melahirkan generasi muda yang cerdas, berkarakter, dan siap menghadapi tantangan masa depan, Pungkas Krisna.

Reporter : Yun.s

Di Musda V PEPADI, Ahmad Najib Qurdratullah Terpilih Menjadi Ketua PEPADI Kabupaten Bandung 2025/2029

admin Apr 29, 2025

Kab.Bandung Qjabar – Ahmad Najib Qurdratullah terpilih menjadi ketua Persatuan Pedalangan Indonesia (PEPADI) Kabupaten Bandung Jawa Barat Dalam Musyawarah Daerah Ke V.

Dalam Musda tersebut secara aklamasi memilih dan menetapkan Ahmad Najib Qurdratullah sebagai Ketua Pepadi Kabupaten Bandung.

Usai terpilih secara aklamasi, Ahmad Najib Qurdratullah mengatakan di Kabupaten Bandung belum terealisasi terutama mengalami kevakuman, dan saat ini atas inisiatif dari para seniman wayang yang terdiri dari dalang, sinden, panayaga, pengrawit dan pelaku seni tradisional di kabupaten Bandung

Musda Ke V Pepadi ini merupakan langkah awal kita, sehingga kedepan para budayawan di Kabupaten Bandung bisa bangkit kembali, Kami sampaikan terima kasih kepada pemkab kabupaten Bandung

Najib juga berharap melalui Musda Pepadi, para seniman wayang bisa menyampaikan semua permasalahan para seniman dan pedalangan yang ada di kabupaten Bandung yang nantinya akan di tampung dan di tindaklanjuti.

Lanjut Najib, pedalangan merupakan sebuah nilai dalam seni budaya yang harus terus di lestarikan
Menurutnya dalam sebuah lakon pewayangan, dalang merupakan aktor yang memainkan cerita yang didalamnya mengandung norma norma yang diajarkan melalui lakon yg dilaksanakan sesuai dengan temanya.

Kita berharap kedepan dukungan semua pihak juga dapat memberikan dukung dalam pelestarian Wayang Golek kita semua punya tanggungjawab dalam menjaga Kelestarian” katanya

Najib memberikan apresiasi kepada para pengurus PEPADI yang sudah rela mengabdikan diri untuk berjuang mempertahankan seni budaya terutapa seni pedalangan.Kami mengucapkan terima kasih, Mudah-mudahan ini menjadi awal yang baik agar seni pedalangan tetap lestari kedepan”ujarnya.

Semoga Pemerintah daerah melalui dinas periwisata dan kebudayaan juga siap memberikan motivasi kepada seniman dan budayawan untuk terus berkreasi dan bisa menghasilkan seniman muda di kabupaten Bandung “tutupnya.

Reporter : Yun.s

Program 100 Hari Kerja di RSUD Majalaya: Sistem Digitalisasi Observasi Pasien di IGD dan Aplikasi Sipanda

admin Apr 29, 2025

KAB. BANDUNG Qjabar – Bupati Bandung Dadang Supriatna resmikan program 100 hari kerja Bupati Bandung yang dilaksanakan di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Majalaya, Selasa (29/4/2025).

Program 100 hari kerja Bupati Bandung itu, yaitu diterapkannya sistem digitalisasi observasi pasien di IGD (Instalasi Gawat Darurat), peluncuran aplikasi Sipanda. Bupati Bandung juga turut menyerahkan hadiah umrah kepada pegawai rumah sakit tersebut.

Peresmian program 100 hari kerja Bupati Bandung itu turut dihadiri Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Bandung Ruli Hadiana, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung dr. Hj. Yuli Irnawati Mosdjassari, dan Direktur RSUD Majalaya drg. Anang Prasetiyono.

Sejumlah Camat, Kepala Desa dan para pegawai di lingkungan RSUD Majalaya juga turut menyambut kehadiran Bupati Bandung. Selain itu hadir pula jajaran Forkopimcam Paseh dan Majalaya, serta masyarakat umum yang hadir di rumah sakit menyambut kehadiran orang nomor satu di Kabupaten Bandung tersebut.

Bupati Dadang Supriatna mengatakan bahwa peluncuran aplikasi Sipanda ini adalah salah satu aplikasi inovasi dalam rangka program 100 hari kerja Bupati Bandung yang dilaksanakan di lingkungan RSUD Majalaya.

“Program 100 hari kerja Bupati dan Wakil Bupati Bandung ini di implementasikan melalui RSUD Majalaya,” kata Bupati Bandung dalam keterangannya usai meresmikan program 100 hari kerja tersebut.

Kang DS, sapaan akrab Dadang Supriatna mengatakan ada dua hal yang menjadi pelayanan RSUD tersebut. Pertama pada waktu pendaftaran, kedua setelah selesai pemeriksaan dan pengobatan hingga menunggu resep dokter.

“Biasanya (pasien) kan ngantri. Nah dengan program aplikasi Sipanda ini siap antar obat anda ke rumah itu salah satu upaya dan solusi untuk bisa lebih memudahkan dan tidak menunggu lama di rumah sakit. Kadang-kadang, pasien itu di rumah sakit dari pagi sampai sore belum pulang. Kasihan juga,” tutur Kang DS.

Dengan adanya aplikasi Sipanda ini, kata dia, begitu pasien datang berobat ke rumah sakit dan didukung dengan fasilitas komputer yang ada di apoteker.

“Apoteker kemudian mempersiapkan obat, dari situ langsung kirim obat tersebut. Tidak usah nunggu lagi, pasien setelah menjalani pemeriksaan langsung pulang. Pasien nunggu obat di rumahnya, sehingga bisa sambil istirahat di rumah,” katanya.

Kang DS pun turut menjelaskan tentang
sistem digitalisasi observasi pasien di IGD, yang berkaitan dengan program 100 hari kerja Bupati Bandung. Ia menyebutkan bahwa dengan menggunakan digitalisasi EWS (Early Warning Sistem) ini lebih cepat pada pemantauan kondisi pasien yang sedang menjalani pelayanan kesehatan di IGD.

“Pasien tidak lama-lama menunggu. Apakah pasien perlu dilakukan tindakan, rawat inap atau berobat jalan, sehingga tidak menunggu lama di IGD. Apalagi dengan keterbatasan fasilitas yang ada di IGD itu, banyak pasien dan penuh. Kedepan, insya Allah kita akan menambah lagi ruangan untuk pelayanan pasien di IGD, sehingga tidak banyak pasien yang antri,” tuturnya.

Lebih lanjut Kang DS mengatakan bahwa dalam melakukan kegiatan pelayanan itu menggunakan seven leadership atau pemimpin pelayan.

“Tetapi ada hal yang lebih penting itu adalah leadership spiritual. Spiritual ini sangat penting, tentu saja jangan sampai diabaikan. Pendidikan spiritual ini penting dan wajib. Jangan sampai meninggalkan ibadah berdasarkan agamanya masing-masing, karena di lingkungan rumah sakit juga ada agama Islam (muslim) maupun non-muslim. Dengan ibadah dan keimanan ini akan menjaga akhlak-akhlak yang tentunya bertentangan dengan norma-norma. Maka spiritual ini penting bahwa kita harus selalu menjaga keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah SWT,” tuturnya.

Reporter : Yun.s

Ketua Umum AKKOPSI, Bupati Bandung Sinergikan Percepatan Sanitasi Nasional

admin Apr 29, 2025

BANDUNG Qjabar – Kabar membanggakan datang dari Bupati Bandung Dadang Supriatna. Bupati kebanggaan masyarakat Kabupaten Bandung itu dipercaya mengemban amanah baru untuk memimpin 492 kabupaten/kota di Indonesia.

Ya, Bupati Dadang Supriatna terpilih sebagai Ketua Umum Aliansi Kabupaten/Kota Peduli Sanitasi (AKKOPSI). Ia terpilih sebagai Ketua Umum dalam acara Rakor Pengurus AKKOPSI dan Persiapan City Sanitation Summit (CSS) XXIII di Ibis Gading Serpong Hotel Tangerang, Selasa (29/4/2025).

AKKOPSI yang kini berada di bawah kepemimpinan Bupati Bandung adalah organisasi atau wadah yang beranggotakan 492 kabupaten/kota di Indonesia yang berkomitmen terhadap sanitasi dan akses air bersih.

“Terpilihnya saya sebagai Ketua Umum AKKOPSI merupakan sebuah kehormatan sekaligus tantangan besar untuk bersama-sama mewujudkan sanitasi yang layak bagi seluruh masyarakat Indonesia,” ujar Bupati Dadang Supriatna, usai pemilihan Selasa (29/4/2025).

Ia mengaku bersyukur karena pemilihan Ketua Umum dan pengurus AKKOPSI tersebut berlangsung lancar. Tak hanya itu, terpilihnya Dadang Supriatna sebagai Ketua Umum AKKOPSI juga disambut positif oleh para kepala daerah yang hadir.

Bupati yang akrab disapa Kang DS itu berkomitmen untuk membawa perubahan nyata sekaligus bekerja keras untuk memajukan AKKOPSI dan meningkatkan akses sanitasi bagi masyarakat Indonesia.

Ia berharap ke depan AKKOPSI akan semakin berkontribusi pada peningkatan kesehatan masyarakat, pencegahan penyakit, dan peningkatan kualitas hidup masyarakat Indonesia.

“Target yang terdekat adalah menyukseskan City Sanitation Summit 2025 di Kota Ternate pada September mendatang. Ini adalah amanah besar yang harus saya jalankan dengan penuh tanggung jawab,” ungkap Kang DS.

Kang DS juga mendorong peningkatan sinergi dan kolaborasi antar anggota AKKOPSI untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman dalam mengatasi tantangan sanitasi di berbagai wilayah.

“Sebagai wadah berbagi pengalaman dan inovasi, kepemimpinan saya di AKKOPSI akan mendorong inovasi teknologi sanitasi yang tepat guna dan terjangkau,” tuturnya.

Ia juga menekankan pentingnya percepatan peningkatan akses air bersih di daerah-daerah terpencil dan tertinggal serta peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) di bidang sanitasi guna memastikan program sanitasi berjalan efektif dan berdampak langsung pada masyarakat.

Selain itu, AKKOPSI memiliki peran penting dalam menyukseskan program sanitasi pemerintah pusat. Sebab, dengan 492 anggota yang mewakili sebagian besar wilayah Indonesia, AKKOPSI bertindak sebagai jembatan antara kebijakan nasional dengan implementasi di tingkat daerah.

“AKKOPSI akan menjadi mitra strategis pemerintah pusat dalam mencapai target sanitasi. Kami akan menyelaraskan program-program sanitasi di daerah dengan kebijakan nasional, serta mendorong inovasi dan pemanfaatan teknologi,” tambah Kang DS.

Reporter : Yun.s

Bupati Subang Hadiri Rakor Teknis Perumahan Pedesaan,Sekaligus Mencari Dukungan Demi Membangun Subang.

admin Apr 29, 2025

Subang-Qjabar.Com|Bupati Subang Reynaldy Putra Andita hadir dalam Rapat Koordinasi Teknis Perumahan Perdesaan pada Selasa (29/04) di Aula Sasana Bhakti Praja, Kementerian Dalam Negeri, Jakarta Pusat.

Direktur Jenderal Perumahan Perdesaan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman Dr. Drs. Imran, M.Si.,MA.Cd.,selaku ketua penyelenggara menyatakan Laporan rangkaian acara Rapat Koordinasi Teknis tersebut dilaksanakan dengan membahas arah dan kebijakan bidang perumahan dan kawasan permukiman dalam mewujudkan program tiga juta rumah.

“Dalam rangka mewujudkan dan mensosialisasikan program 3 juta rumah yang masuk dalam astacita visi misi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia.”

Acara dilanjutkan dengan pemberian penghargaan bagi stakeholder penyedia perumahan oleh Wamen PKP H. Fahri Hamzah, Wamendagri Ribka Haluk, dan Dirjen Perumahan Perdesaan.

H. Fahri Hamzah, SE Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman menyatakan Kementerian PKP adalah buah inisiatif Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto yang menginginkan persoalan perumahan dapat teratasi.
“Regulasi berubah dan institusi berganti. Inisiatif Presiden dimulai era baru memantapkan kebijakan perumahan sehingga persoalan perumahan dan kawasan permukiman di masa mendatang bisa diatasi dengan konsisten,”

Fahri menambahkan Kepala Daerah diundang untuk menyatukan visi dan solusi terkait masalah permukiman yang salah satunya adalah dengan data tunggal perumahan dari masing-masing daerah. Fahri yakin 3 juta rumah tidak hanya memberi solusi bagi masyarakat berpenghasilan rendah tetapi juga mampu menjadi pembangkit ekonomi nasional.
“Pentingnya pembangunan perumahan selain rumah bagi masyarakat juga sebagai pembangkit ekonomi nasional.”

Ditemui usai rakor, Kang Rey mengaku kedatangannya ke Jakarta adalah untuk mendukung program 3 juta rumah mengingat di Subang masih banyak yang membutuhkan rumah.
“Saya datang ke Jakarta untuk ikut dalam Rapat Koordinasi dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman untuk mendukung program 3 juta rumah,”

Kang Rey menyebutkan Kabupaten Subang telah mendapat jatah pembangunan rumah panggung yang akan dibangun di pesisir Subang yang menjadi langganan banjir rob.”
“Ada alokasi 35 rumah panggung yang akan dibangun dan masih banyak yang nanti akan berjalan,”

Terakhir Kang Rey menjelaskan kehadirannya ke Jakarta adalah bentuk upaya mencari dukungan dalam membangun Kabupaten Subang karena membangun Kabupaten Subang tidak bisa kalau hanya dilakukan oleh Pemerintah Daerah sendiri. Membangun Kabupaten Subang membutuhkan bantuan dari banyak pihak karena APBD Subang yang masih terbatas.
“Kenapa ke Jakarta karena membangun Subang tidak bisa sendiri. Selama ini Kabupaten Subang tidak lihai mencari dana dadi pusat karena kita tidak bisa membangun relasi padahal itu semua untuk membantu percepatan pembangunan.” Tutupnya.

Reporter:****

Jaenal Mutakim Tegaskan, Dana Bantuan Stimulan Bukan Untuk Bayar Hutang Bank Emok!!

admin Apr 29, 2025

Subang-QJabar.Com|Pemerintah Desa Tanjungsari Barat Kecamatan Cikaum Kabupaten Subang merealisasikan anggaran untuk bantuan langsung tunai(BLT),Selasa,29 April 2025.

Bertempat di Aula Kantor Desa Tanjungsari Barat, penyerahan bantuan dilaksanakan dengan tertib aman juga terbuka yang di buka langsung oleh Kepala Desa Tanjungsari Barat,Jaenal Mutakim atau yang biasa di sapa Mang Jejen.

Adapun arahan dari Kepala Desa Tanjungsari Barat di hadapan seluruh penerima bantuan ,”Bahwa sebenarnya untuk penerima bantuan jumlahnya tidak lebih dari 62 keluarga penerima manfaat.Dari semua jumlah penerima bantuan di pilih sesuai aturan yang sudah di tentukan,bukan karena masalah kedekatan secara individu antara pengurus,perangkat Desa,atau juga Kepala Desa sendiri,jelasnya.

“Ingat,saya harap bahwa bantuan yang di berikan kepada bapak serta ibu agar di pergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari hari,bukan untuk membayar hutang(Bank Emok),tegasnya!

Bantuan yang di realisasikan kepada 62 keluarga penerima manfaat untuk Bulan April saja sebesar RP.300.000.00.(tiga ratus ribu rupiah) langsung di bagikan oleh panitia.

Reporter:Sutia.

Pelantikan Pengurus KONI Kota Tasikmalaya Periode 2025-2030 Berlangsung Meriah

admin Apr 29, 2025

Kota Tasikmalaya Qjabar – Bertempat di Hotel Santika dibilangan Yudanegara Kecamatan Cihideung Kota Tasikmalaya berlangsung Pelantikan Pengurus KONI Kota Tasikmalaya pada Senin (29 April 2025).

Hadir pada kesempatan tersebut Walikota Tasikmalaya Viman Alfarizi Ramadhan, Ketua DPRD Kota Tasikmalaya Aslim, Walikota terdahulu H Budi Budiman, Ketua Umum Koni Jawa Barat Prof. Dr. H Yudiana SIP M Si, beserta jajarannya, TNI/Polri, Kejari Kota Tasikmalaya, Ketua Umum KONI Kota Tasikmalaya Anton Suherlan Periode 2025-2029 serta para pengurus dari Cabang Olahraga, mantan Ketua KONI Arif Rahman, SE. Nampak hadir pula pada saat itu Ketua KONI dari Banjar, Garut, Ciamis serta Kabupaten Tasikmalaya, Tokoh masyarakat, Alim Ulama Akademisi serta tamu undangan lainnya.

Dalam sambutannya Viman mengatakan kita disini berkumpul untuk menyaksikan dilantiknya Pengurus Organisasi Olahraga KONI Kota Tasikmalaya. semoga dengan dilantiknya para pengurus tersebut dapat meningkatkan prestasi yang dapat mengharumkan nama Kota Tasikmalaya di Kancah, Provinsi, Nasional bahkan Internasional.

Lebih lanjut dia mengatakan saya hari ini merasa bangga saya rasa bahwa dengan perjuangan yang kita lakukan tidak sedikit dan luar biasa untuk sampai di Pelantikan hari ini.

Selamat saya sampaikan kepada para pengurus yang dilantik, tugas dan amanah yang diemban tidaklah mudah. Dan seyogianya harus dapat berkoordinasi dengan Provinsi dan Pusat demi kemajuan olahraga Kota Tasikmalaya.

Pelantikan ini harus jadi komitmen, harus menjadi tonggak, harus menjadi titik tolak perubahan, perbaikan dan inovasi. Selain itu juga KONI Kota Tasikmalaya harus mampu menjadi organisasi yang sehat produktif dan profesional.

Sesuai dengan jargon Kota Tasikmalaya harus menjadi harapan baru mengangkat nama Kota Tasikmalaya di Jawa Barat didalam prestasi olahraga. Kepengurusan ini memang gemuk tapi saya yakin kepengurusan ini akan menghasilkan prestasi yang diharapkan oleh masyarakat Kota Tasikmalaya.

Dalam wawancaranya Ketua KONI Kota Tasikmalaya Periode 2025-2030 Anton Suherlan mengatakan hari ini alhamdulilah telah dilaksanakan pelantikan pengurus KONI yang baru tidak ada lagi dukung mendukung tetapi kita sudah satu payung.

Catatan dan program kerja yang akan kita lakukan adalah menaikan prestasi atlit dan menaikkan peringkat di Porprov. Belum apa-apa sudah disuguhkan Babak Kualifikasi. Dan target yang ingin dicapai adalah 10 besar, hari ini kita diperingkat 23 mudah-mudahan kita dapat lebih baik dari yang kemarin.

Walaupun kepengurusan ini dinilai gemuk(banyak) saya pastikan tidak akan menggangu anggaran cabor ataupun anggaran lainnya.

Karena anggaran untuk cabor lebih besar untuk prestasinya untuk pembinaannya untuk urusan organisasinya. Karena organisasi yang sehat akan memunculkan atlit-atlit yang berprestasi. Kita awali dari organisasi yang sehat.

Sebelum kita nuntut ke cabor, kita dulu hari ini, buktikan hari ini bahwa para pengurus juga bisa kerja. Dengan banyaknya Pengurus hari ini kita akan lihat jangan sampai banyak pengurus malah bingung kerjanya gimana. Nanti kita lihat kalau sudah 3 bulan siapa yang tidak punya kontribusi. Kita akan evaluasi. Karena kita menggunakan anggaran pemerintah harus ada laporan ke pemerintah untuk prestasi yang lebih baik cabor.

Disinggung masalah alternatif yang lain dari pos anggaran Anton mengatakan kita juga ada Dewan Penyantun selain materi kita juga butuh masukan, saran dan memang kalau Dewan Penyantun punya dana lebih CSR bisa support ke kita.

Kitanya harus memberikan kepercayaan jangan sampai anggaran yang sudah diberikan malah disia-siakan.

Reporter : Irfan