Satu Gol Kang Akur,APDESI Subang Kalah 2-3 Lawan Sukabumi.

Subang-QJabar.Com | Wakil Bupati Subang, H. Agus Masykur Rosyadi, turut hadir memeriahkan pertandingan sepak bola antara Asosiasi Pemerintah Desa Indonesia (APDESI) Kabupaten Subang dengan Kabupaten Sukabumi. Pertandingan ini berlangsung di Stadion Persikas pada Selasa (10/06/2025)

Kesebelasan Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia(APDESI) Subang yang diperkuat oleh Wakil Bupati Subang Agus Masykur Rosyadi(Kang Akur) dalam laga persahabatan tersebut,
Pertandingan berlangsung seru dan saling menyerang, namun tetap menjunjung tinggi nilai sportivitas.

Laga berakhir dengan skor 2-3, dengan kemenangan diraih oleh tim APDESI Kabupaten Sukabumi.

Saat ditemui, Ketua APDESI Subang, Hj. Ernawati, SE, menyampaikan bahwa pertandingan persahabatan ini digelar untuk mempererat silaturahmi dan soliditas antara APDESI Kabupaten Subang dengan Kabupaten Sukabumi.

Selain itu, Hj. Ernawati juga menjelaskan bahwa pertemuan yang di isi laga persahabatan pertandingan sepak bola ini merupakan program tahunan APDESI dan dilaksanakan secara kontinu yang bertujuan,untuk mendukung sinergi program Pemerintah Desa dan Pemerintah Daerah.

“Inshaallah, semuanya akan mendukung program-program yang ada di kabupatennya masing-masing”tuturnya

Sementara itu, Wakil Bupati Subang, H. Agus Masykur Rosyadi, yang akrab disapa Kang Akur, mengapresiasi pelaksanaan pertandingan sepak bola ini.

Menurutnya, kegiatan ini penting untuk membangun sinergi lintas sektor dalam naungan APDESI demi terciptanya pembangunan yang berkelanjutan.

Kang Akur juga mengungkapkan bahwa pertandingan berlangsung sengit, dan ia sendiri turut menyumbang gol terbaik untuk tim APDESI Kabupaten Subang.

“Luar biasa, di stadion persikas, Saya satu Gol dan satu assist”ungkapnya

Menurutnya, stamina dalam pertandingan sepak bola tidak diukur oleh usia, namun nilai sportivitas yang terbangun dengan baik dari setiap tim APDESI.

“Jadi ya kebanggaan, usia boleh sudah diatas 50 tapi semangat masih muda”paparnya

Ia juga menjelaskan bahwa konsolidasi APDESI berimplikasi pada pembangunan yang merata dan sejalan dengan program Pemerintah Daerah.

“APDESI Solid, maka pemerintah daerah juga pasti akan kuat, karena jasa-jasanya juga, para kepala desa juga akan sejalan dengan program pemerintah daerah” pungkasnya

Pelaksanaan pertandingan ini turut dihadiri oleh berbagai tokoh penting, di antaranya Camat Jalancagak, Ketua dan Jajaran APDESI Kabupaten Sukabumi, Kepala UPTD Pengelolaan Kawasan Wisata Disparpora Kabupaten Subang, serta Jajaran Pengurus APDESI Kabupaten Subang dan pihak lainnya.

 

Reporter:S.L.

PPDB SMKN SPP Kota Tasikmalaya Membangun Masa Depan Melalui Pendidikan Berkualitas

Kota Tasik Qjabar – Selamat datang di SMKN SPP Kota Tasikmalaya, Kami dengan gembira mengumumkan pembukaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) untuk tahun ajaran 2025/2026, Sebagai sekolah yang berkomitmen terhadap pendidikan berkualitas, kami mengundang para calon siswa/siswi untuk bergabung dengan kami dan menjadi bagian dari komunitas belajar yang dinamis dan inspiratif.

Keunggulan SMKN SPP Kota Tasikmalaya

-Program Beasiswa penuh melanjutkan pendidikan di politeknik pembangunan pertanian (polbangtan) Bogor untuk kompetensi keahlian ATPH

-Program sekolah pencetak wirausaha

-program kegiatan pembiasaan pembentukan karakter( literasi, olahraga bersama, sholat duha dan kerohanian)

Kurikulum Berstandar Nasional: SMKN SPP Kota Tasikmalaya menerapkan kurikulum berstandar nasional yang komprehensif dan relevan dengan kebutuhan dunia kerja. Kurikulum kami dirancang untuk mempersiapkan siswa/siswi dengan pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan dalam bidang keahlian yang dipilih.

Fasilitas dan Teknologi Modern: Kami menyediakan fasilitas yang memadai dan teknologi terkini untuk mendukung proses pembelajaran. Laboratorium yang lengkap, perpustakaan yang kaya akan literatur, dan ruang kelas yang nyaman menciptakan lingkungan belajar yang optimal.

Tenaga Pendidik Profesional: SMKN SPP Kota Tasikmalaya memiliki tim pengajar yang berkualitas dan berpengalaman dalam bidangnya masing-masing. Mereka tidak hanya mengajar, tetapi juga menjadi mentor dan pembimbing bagi siswa/siswi dalam mengembangkan potensi mereka.

Program Ekstrakurikuler yang Beragam: Kami menyediakan berbagai program ekstrakurikuler yang melengkapi pembelajaran di kelas. Dalam program ini, siswa/siswi dapat mengembangkan minat dan bakat mereka, mengasah keterampilan sosial, dan memperluas jaringan pertemanan dalam suasana yang menyenangkan.

Reporter : Tatang Hidayat

Kekayaan Sumber Daya Alam Indonesia Harus Diselamatkan dari Tangan-tangan Serakah

Jakarta, QJabar, — Catatan Dr. Suriyanto Pd, SH.,MH.,M.Kn, : Kisah cerita kekayaan Sumber Daya Alam Indonesia seakan tiada akhirnya, kekayaan Alam Indonesia dari mulai emas, nikel, batubara, gas , minyak bumi dan kekayaan SDA lainnya, dari era kerajaan hingga penjajahan dan era penjajahan di zaman kemerdekaan terus menerus digali untuk kepentingan segelintir orang saja.

Sumber daya alam Indonesia saat inimengalami eksploitasi yang intensif, terutama di sektor pertambangan, kehutanan, perikanan, dan perkebunan.

Indonesia kaya akan mineral seperti nikel, tembaga, emas, dan batubara. Eksploitasi berlebihan, terutama di Kalimantan dan Papua, menyebabkan kerusakan lingkungan, seperti deforestasi, polusi air, dan hilangnya biodiversitas. Misalnya, tambang Grasberg di Papua sering dikritik karena dampak lingkungannya.

Eksploitasi secara berlebihan, membawa dampak sosial dan ekonomi. Eksploitasi sering kali tidak seimbang dengan manfaat bagi masyarakat lokal. Banyak komunitas adat kehilangan akses ke lahan mereka, sementara keuntungan besar mengalir ke perusahaan multinasional atau elit tertentu.

Di Era kerajaan-kerajaan Nusantara emas menjadi komoditas utama baik dijadikan alat tukar ataupun keperluan aset kerajaan hingga pembangunan istana, hal ini menunjukkan betapa besarnya kekayaan SDA Nusantara-Indonesia.

Nusantara atau sekarang Indonesia pernah dijajah oleh negeri kincir angin sekitar 350 tahun sejak tahun 1595 hingga tahun 1945, juga diperjalanan penjajahan Belanda didalamnya ada juga Inggris dan Perancis turut menjajah Nusantara.

Belanda dengan bendera perdagangan VOC nya berkedok menjajah Indonesia untuk menggali rempah-rempah dan menguasai jalur perdagangan padahal tujuan mereka adalah mengeruk sumber daya alam Indonesia yang melimpah untuk membangun negaranya hal ini terbukti dengan adanya peninggalan bekas tambang emas dan minyak bekas Belanda.

Bangsa Nusantara hanya dinina bobokkan dengan topeng perkebunan teh, tebu di pulau Jawa, perkebunan karet, kopi, teh di sumatera dan daerah lainnya, dengan politik pecah belah yang dilakukan oleh Belanda masa itu, padahal tujuan utama Belanda mengeruk kekayaan SDA untuk membangun negeri mereka.

Setelah Nusantara merdeka menjadi Indonesia pada tahun 1945 timbul penjajahan baru terhadap SDA Indonesia yaitu berdirinya tambang emas Freeport di Papua yang hingga kini masih beroperasi mengeruk kekayaan Alam Papua yang hingga puluhan tahun dengan lubang lebar 800 meter dan kedalaman 1600 meter, penjajahan ini dilakukan oleh perusahaan AS demi untuk membangun negaranya tetapi memiskinkan rakyat Papua dan merugikan Negara Indonesia, penjajahan ini tentunya tak luput dari campu tangan oknum pejabat negri ini.

Tak hanya sampai disitu di era reformasi dunia pertambangan Indonesia semakin marak dan semakin membidohkan Bangsa nya sendiri, karena SDA Indonesia hanya dikuasai oleh segelintir oknum untuk kepentingan kelompoknya dan asing.

Padahal jika kekayaan Alam Indonesia sepenuhnya di kelola bukan untuk kepentingan kelmpok atau mafia serta orang asing yang di motori oleh para oknum penghianat Bangsa ini, tentunya tidak ada kemiskinan dan tidak ada pengangguran seperti saat ini hingga mencapai 83 juta orang.

Bangsa ini dibodohkan oleh Bangsanya sendiri dari sejak era penjajahan hingga masuk era kemerdekaan dan reformasi, hal ini harus menjadi perhatian para pejabat pejuang rakyat yang sesungguhnya, rakyat juga harus sadar jangan terus dibodohkan oleh Bangsanya sendiri, bangkitlah Indonesiaku dengan pemimpin yang amanah dan rakyat yang peduli jangan terprovokasi dengan kebodohan yang diciptakan oleh segelintir orang demi kepentingan kelompoknya.

Saatnya kita menyelamatkan kekayaan sumber daya alam kita agar tidak dieksploitasi secara ugal-ugalan. Menyelamatkan kekayaan alam Indonesia memerlukan pendekatan terpadu yang melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta.

Selain itu, perlu menerapkan pertambangan berkelanjutan dengan meminimalkan dampak lingkungan, seperti reklamasi lahan pasca-tambang. Meningkatkan transparansi dalam pengelolaan sumber daya mineral untuk mencegah eksploitasi berlebihan.

Tantangan utama meliputi korupsi, lemahnya penegakan hukum, dan konflik kepentingan antara pembangunan ekonomi dan pelestarian alam. Oleh karena itu, transparansi, teknologi pemantauan (seperti satelit untuk memantau deforestasi), dan partisipasi aktif masyarakat menjadi kunci keberhasilan.

Catatan : Dr. Suriyanto Pd, SH.,MH.,M.Kn Ketua Umum DPP Persatuan Wartawan Republik Indonesia

 

 

 

Momen Idul Adha 1446 H RSUD KHZ. Mustafa Bagikan Ratusan Paket Daging Qurban   

Kab. Tasikmalaya, QJabar, — RSUD KHZ Musthafa Tasikmalaya kembali menunjukkan komitmennya terhadap nilai-nilai kemanusiaan dengan menyelenggarakan kegiatan kurban dalam rangka menyambut Iduladha 1446 Hijriah.

Dengan menyembelih tiga ekor sapi dan satu ekor kambing, rumah sakit ini tidak hanya menjalankan ibadah, tetapi juga menghidupkan semangat kepedulian sosial di lingkungan kerja.

Kegiatan kurban ini melibatkan seluruh elemen rumah sakit, termasuk manajemen, pegawai, serta donatur internal. Dalam keterangannya, Ica Nurlimah, S.H., selaku Staf Tata Usaha PIPPP RSUD KHZ Musthafa, menegaskan bahwa kurban merupakan bentuk rasa syukur atas nikmat yang diterima sekaligus sarana mempererat silaturahmi. Daging kurban kemudian didistribusikan secara merata kepada pegawai non-ASN, tenaga honorer, dan masyarakat yang membutuhkan, dengan memastikan pendistribusiannya dilakukan secara adil dan tepat sasaran,” ujarnya saat ditemui di ruang kerjanya, Selasa (10/6/2025).

Tak hanya berfungsi sebagai kegiatan keagamaan, pelaksanaan kurban ini juga menjadi momentum bagi para pegawai rumah sakit untuk bekerja sama dalam semangat gotong royong. Mulai dari pengumpulan dana, pengadaan hewan, hingga penyembelihan dan distribusi daging, seluruhnya dilakukan secara kolektif—menguatkan nilai-nilai kebersamaan di lingkungan rumah sakit.

Direktur RSUD KHZ Musthafa, dr. H. Iman Firmansyah, M.MKes, turut hadir dalam acara simbolis penyembelihan. Dalam sambutannya, beliau menyampaikan apresiasi kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam kegiatan ini dan mengingatkan bahwa semangat berkurban seharusnya juga tercermin dalam pelayanan kesehatan. Menurutnya, rumah sakit bukan sekadar tempat berobat, tetapi juga bagian dari kehidupan sosial masyarakat yang harus hadir dengan pelayanan yang tulus dan ikhlas.

Respon masyarakat terhadap kegiatan ini sangat positif. Banyak warga mengapresiasi langkah rumah sakit yang tidak hanya fokus pada aspek medis tetapi juga aktif dalam kegiatan sosial. Dalam kondisi ekonomi yang masih dalam tahap pemulihan, berbagi melalui kurban menjadi simbol harapan dan kepedulian yang sangat dibutuhkan.

Kegiatan ini memperkuat komitmen RSUD KHZ Musthafa dalam menjadikan nilai-nilai keikhlasan, pengorbanan, dan kepedulian sebagai bagian dari budaya kerja dan pelayanan terhadap masyarakat. Dengan semangat Iduladha, mereka membuktikan bahwa kepedulian sosial dapat berjalan beriringan dengan profesionalisme dalam dunia kesehatan. (masdar)

Geo Dipa Dukung Usul Bupati Bandung Soal Hak Partisipasi Pengelolaan Panas Bumi

Kabupaten Bandung Qjabar – Bupati Bandung Dadang Supriatna kembali mengusulkan Kabupaten Bandung bisa mendapatkan Participating Interest (PI) atau Hak Partisipasi dari hasil tambang panas bumi (geothermal). Usulan tersebut disampaikan di forum Sosialisasi Pelaksanaan Proyek  Engineering Procurement Construction (EPC) PT Geo Dipa Energi PLTP Patuha Unit 2, di Gedung M Toha Soreang, Selasa 10 Juni 2025.

Pada kesempatan itu Bupati Bandung yang menjabat Ketua Harian Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) ini mengungkapkan, sudah banyak contoh daerah lain yang setiap tahunnya surplus APBD, karena mendapatkan Hak Partisipasi dari pertambangan minyak dan gas bumi.

“Kabupaten Bojonegoro contohnya. Setiap tahun APBD Bojonegoro surplus karena mendapatkan Participating Interest dari hasil tambang minyak dan gas bumi. Kabupaten Bandung sampai saat ini belum mendapatkan Participating Interest dari hasil tambang panas bumi. Padahal potensinya mampu menghasilkan lebih dari 2.000 MW listrik dari energi panas bumi,” ungkap Bupati Dadang Supriatna yang akrab disapa Kang DS ini.

Hak Partisipasi (PI) ini memberikan kesempatan bagi daerah untuk memiliki saham dalam pengelolaan sumber daya alam hasil tambang. Hak ini bisa menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) baru bagi daerah, apalagi potensi energi panas bumi yang dimiliki Kabupaten Bandung mencapai 2.681 MW.

Menanggapi hal ini, Direktur Utama PT Geo Dipa Energi (Persero) Yudistian Yunis menyatakan pihaknya mendukung usulan Bupati Bandung terkait PI atau Hak Partisipasi dari hasil produksi panas bumi Kabupaten Bandung.

“Ya, kami mendukung dan akan mengusulkan Participating Interest ini, kita coba bawa ke Menteri Keuangan. Karena Geo Dipa sendiri berada di bawah Kementerian Keuangan juga,” kata Yudistian.

Yudi mengakui, dalam beberapa kesempatan pembahasan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi, sempat juga dibahas tentang Participating Interest dari sektor panas bumi.

“Undang-undang Nomor 21 tahun 2014 ini kan sudah 11 tahun. Jadi, sudah waktunya harus ada penyempurnaan agar Participating Interest dari sektor panas bumi ini bisa dijadikan pertimbangan, agar pengembangan panas bumi di daerah-daerah itu menjadi tambah kuat,” tandas Yudi.

Menurutnya, usulan revisi UU 21/2014 tentang Panas Bumi terkait Participating Interest ini bisa juga diusulkan melalui DPR RI.

“Pak Bupati juga kan menjabat Ketua Harian Apkasi, boleh diusulkan melalui DPR RI juga, selain berkirim surat ke Kementerian Keuangan, agar lebih kuat lagi usulannya,” kata Yudi.

Selama ini, kata Yudi, Pemkab Bandung baru mendapatkan retribusi dari pengelolaan panas bumi atau Dana Bagi Hasil (DBH). “Kalau persentase dari Participating Interest hingga saat ini memang belum,” ungkap Yudistian.

 

 

 

Reporter : Yun.s

 

 

 

Pemkab Bandung dan Pemkot Cimahi Jalin Kerja Sama Atasi Banjir dan Sampah

KAB BANDUNG Qjabar – Bupati Bandung Dadang Supriatna menerima kunjungan kerja Wali Kota Cimahi Ngatiyana dan wakilnya Adhitya di Ruang Kerja Bupati Bandung, Kompleks Pemkab Bandung, Selasa (10/6/2025).

Pertemuan yang berlangsung hangat dan penuh keakraban ini dihadiri oleh Sekda dan jajaran kepala dinas dari Pemkot Cimahi maupun Pemkab Bandung.

Bupati Dadang Supriatna mengatakan dalam pertemuan tersebut kedua kepala daerah sepakat akan melakukan pembaharuan memorandum of understanding (MoU) kerjasama antara Pemkab Bandung dengan Pemkot Cimahi yang sempat ditandatangani pada 2021.

“Pembaruan kerjasama ini mencakup beberapa bidang diantaranya kerjasama penanganan banjir, sampah, soal ketahanan pangan, transportasi dan soal penataan perbatasan,” kata Bupati Bandung Dadang Supriatna, usai pertemuan.

Dalam hal penanganan banjir, Dadang Supriatna dan Ngatiyana sepakat untuk melakukan normalisasi sungai, pembangunan infrastruktur pengendalian banjir, dan sistem peringatan dini banjir.

Upaya bersama ini diharapkan dapat meminimalisir dampak banjir yang sering terjadi di daerah perbatasan.

Terkait pengelolaan sampah, Pemkab Bandung dan Pemkot Cimahi akan meningkatkan kolaborasi dalam pengelolaan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) dan sistem pengangkutan sampah.

Ini termasuk optimalisasi TPA yang ada, pengembangan teknologi pengolahan sampah yang ramah lingkungan, dan peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya pengelolaan sampah.

Sementara itu, untuk penataan kawasan perbatasan, kedua pemerintah daerah akan bekerja sama untuk menciptakan tata ruang yang terintegrasi dan harmonis.

Kerjasama ini meliputi penataan infrastruktur, penataan lahan, dan penyamaan regulasi untuk memastikan pembangunan yang berkelanjutan di wilayah perbatasan.

“Kita sepakat nanti ini masuk di RPJMD dan disiapkan anggarannya sehingga ada sharing anggaran termasuk nanti dengan daerah lain di Bandung Raya,” jelas Bupati Bandung.

Selain pembaruan MoU, pertemuan juga membahas usulan dari Pemkot Cimahi untuk memasukkan sebagian wilayah Kecamatan Margaasih ke dalam wilayah administratif Kota Cimahi.

Orang nomor satu di Kabupaten Bandung itu menyatakan tidak mempermasalahkan usulan Pemkot Cimahi tersebut dengan catatan usulan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mendapat persetujuan dari pemerintah pusat.

Sebab menurutnya, penggabungan wilayah administratif memerlukan proses yang panjang, melibatkan berbagai tahapan dan persetujuan dari berbagai instansi, termasuk kajian teknis, konsultasi publik hingga persetujuan dari pemerintah provinsi dan pusat.

“Kan tidak mudah pemekaran wilayah itu, tidak semudah seperti pemekaran desa. Silakan usulkan ke pemerintah provinsi maupun pusat. Tidak perlu ngomong di media, nanti malah terjadi disharmoni,” ungkap Kang DS, sapaan akrabnya.

Selagi proses itu berjalan, Kang DS mengaku tidak ingin terganggu dengan persoalan tersebut. Ketua DPC PKB Kabupaten Bandung itu mengaku lebih memilih fokus untuk melaksanakan janji-janji politik kepada masyarakat Kabupaten Bandung.

“Jadi mengenai keinginan sebagian wilayah Margaasih ke Kota Cimahi ini masih kita bicarakan, karena ini menyangkut undang-undang. Saya saat ini fokus aja bekerja,” tambahnya.

 

 

 

Reporter : Yun.s

 

 

 

Siap Menuju Indonesia Emas 2045,UNPER Gelar Diskusi Panel

TASIKMALAYA,QJABAR — Universitas Perjuangan kembali menggelar diskusi panel menuju Indonesia Emas 2045 dengan tema “Swasembada Pangan dan Energi Hilirisasi dan Industrialisasi Makan Bergizi Geratis,Danantara,Lingkungan Hidup Sunda Wiwitan”.

Acara ini diselenggarakan di aula Kampus Universitas Perjuangan (UNPER) Tasikmalaya adalah Jalan Pembela Tanah Air (PETA) Kota Tasikmalaya, Jawa Barat . Selasa (10/06/2025).

Diskusi panel ini bertujuan untuk membahas tantangan dan peluang yang dihadapi generasi muda dalam menyongsong visi besar Indonesia Emas 2045, di tengah dinamika kualitas sumber daya manusia dan bonus demografi yang semakin kompleks.
Indonesia menargetkan menjadi negara maju pada 2045 melalui visi Indonesia Emas. Namun, keberhasilan visi ini sangat bergantung pada kualitas demografi, bukan sekadar jumlah penduduk produktif. Bonus demografi yang dimiliki Indonesia bisa menjadi peluang besar, tetapi tanpa pendidikan yang merata, keterampilan yang sesuai dengan perkembangan zaman, serta kepemimpinan yang kuat, hal ini justru bisa menjadi ancaman. Tantangan seperti pengangguran, ketimpangan ekonomi, dan minimnya partisipasi politik anak muda harus segera diatasi.

Rektor Universitas Perjuangan, Dr. H.D. Yadi Heryadi, Ir., M.Sc, mengugkakan kegiaatan tersebut merupakan rangkaian kegiatan sebelumnya Sesuai dengan nilai perjuangan Siliwangi .
“Acara ini sangat positif,kami ingin melanjutkan sesi sebelumnya ,sesuai dengan nilai perjuangan wangsit Siliwangi yang memberikan inspirasi bagi kita semua yaitu: Cageur, Bageur, Bener, Pinter tur Singer, dan kedepan akan ada agenda seperti ini dengan isu-isu lain,” ujarnya.

Yadi menuturkan,yang kita kaji sekarang ada enam tema berbeda yang disusun.Jadi outputnya tentang hasil ini akan dibekukan, diekspos,kita inginkan yang hadir saat ini bisa merespon dengan baik.

“Kami ingin memberikan kepada generasi muda tentang caranya merawat negara ini,dengan pemahaman yang yang berbeda,kami harapkan dikaji dan dipelajari sesuai data yang kongkrit.Jika cukup informasi maka bisa memberikan rekomendasi kepada pemerintah.” Ungkapnya.

Acara diisi dengan sesi materi yaitu “Makan Bergizi Gratis” sebagai ketua tim penyusun materi Dr.Richa Mardianingrum,M.Si menerangkan
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Indonesia diluncurkan untuk mengatasi masalah gizi ganda (stunting 21,5”o dan obesitas) serta mendukung pembangunan SDM menuju Indonesia Emas 2045.

Program ini menargetkan 8292,78 juta penerima manfaat dengan anggaran Rp71 triliun pada tahun pertama. Namun, implementasinya menghadapi tantangan utama dalam penyediaan bahan baku, seperti ketidakstabilan kualitas, ketergantungan impor, dan risiko kontaminasi.

Studi kualitatif dengan wawancara dan analisis dokumen menunjukkan bahwa keterbatasan infrastruktur, anggaran per porsi (Rp10.000Rp15.000), serta koordinasi antar lembaga yang lemah memperparah disparitas kualitas bahan baku antar-daerah.

Hasil kajian mengungkap tiga masalah kritis: (1) Kualitas bahan baku tidak konsisten akibat rantai pasok yang tidak terstruktur, terutama di daerah terpencil seperti Papua dan NTT, (2) Minimnya pengawasan dan standar mutu, termasuk potensi korupsi dalam pengadaan, (3) Kontaminasi bahan pangan oleh pestisida, formalin, dan mikroba patogen. Pemerintah merespons dengan menyusun SOP, memperkuat pengawasan BPOM dan Badan Pangan Nasional, serta melibatkan koperasi dan BUMDes dalam penyediaan bahan lokal. Pemanfaatan teknologi cold storage dan aplikasi monitoring juga dilakukan untuk meningkatkan transparansi.

Rekomendasi utama mencakup pengembangan rantai pasok terintegrasi, alokasi anggaran realistis, pelatihan sumber daya manusia, dan peningkatan kolaborasi multisektor. Keberhasilan MBG bergantung pada perbaikan tata kelola, Wansparansi anggaran, dan partisipasi Masyarakat dalam pengawasan. Dengan

langkah ini, MBG berpotensi menjadi solusi berkelanjutan untuk ketahanan pangan dan peningkatan gizi generasi Indonesia.

 

Jurnalis : (dan)