Kepedulian Bagong Mogok Terhadap Tempat Tinggal Yang Tidak Layak Huni, Dibuktikan Di Rancabali

Bandung Qjabar – Patut dicontoh sebanyak 4 rumah warga Desa patengan Kecamatan Rancabali Kabupaten Bandung mendapat bantuan rehab rumah tidak layak huni (rutilahu).

Adapaun Program tersebut bersumber dari Bantuan Komunitas Bagong Mogok Yang diketuai Oleh Inspektur pada Inspektorat kabupaten Bandung H. Marlan Nirsyamsu, dengan pembina Bapak Bupati Bandung HM. Dadang Supriatna yang dengan perhatian dan kepeduliaanya memberikan bantuan Rutilahu (Rumah tidak Layak Huni) Proses rehab rumah layak huni (rutilahu).

Diketahui bahwa hingga kini proses pengerjaan program tersebut sudah mencapai 85persen pengerjaannya, tidak lama lagi pembangunannya akan Rampung.

“Alhamdulillah, kami mendapat bantuan rehab rutilahu sebanyak 2 unit yang dilaksanakan oleh pemerintah Desa patengang, dan Owner Dusun Strawbery H Uus” Jelas Kades Patengan.

Menurut Kades Patengan program Rutilahu tersebut yang semula hanya untuk Dua rumah ,Allhamdulilah menjadi 4 rumah dengan adanya penyertaan CSR dari wisata Dusun Strawbery, Ungkap Kades.

Program Rutilahu dilaksanakan di RW 12 walini , dari semuanya ada 4 rumah yang dapat bantuan, kata Kepala Desa Patengang Asep Kurniadi yang sering disapa Amang Ester, Selasa 07 Oktober 2025.

Proses rehab rutilahu itu, kata kades, dibagi dalam 2 tahap, Setiap tahap terdiri dari 2 rumah.sedangkan untuk pelaksana kegiatan rehab rutilahu dilakukan oleh Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (PLM), Ujar Mang Ester.

Meskipun demikian pihak desa tetap melakukan pengawasan, ” Tentunya kami ingin memastikan proses rehab rutilahu berjalan lancar, sesuai mekanisme yang ada “. Dan alhamdulillah prosesnya sampai saat ini tidak ada kendala,” Jelas Amang Ester.

Selanjutnya rutilahu dilaksanakan di RW 7.8 rancasuni sebanyak 4 unit rumah masih menyertakan CSR nya dari wisata dusun strawbery dan dari donatur lainnya”tambahnya.

Kegiatan lain program Rutilahu dilaksanakan pula di :

Rutilahu di RW 3 rancabali 1 unit
Rutilahu di RW 10 cipanganten 1 unit
Rutilahu di RW 6 Rengganis 3 unit
Rutilahu di RW 11 Rahayu 2 unit

Selain rutilahu di RW 11 rahayu, ada juga rumah rumah yang ditempati karyawan perkebunan rancabali.

Alhamdulilah perkebunan Teh unit rancabali memberikan pula bantuan berupa bahan bahan kayunya” Sambung Amang Ester.

Kades Patengan berharap.semua wisata bisa berperan, pentahelik dalam menyelesaikan persoalan rumah tidak layak huni di wilayah Kecamatan Rancabali Pada umumnya, khususnya Desa Patengan, Pungkas Kades.

 

 

 

Reporter : Yun.s

 

 

 

Sukamto Wijaya : Kasus Yang Terjadi Menambah Daftar Panjang Persoalan Transparansi Bantuan Pertanian

Bandung Qjabar –  Kepala Desa Mekarsari, Sukamto Wijaya, mengatakan terkait pembangunan irigasi perpompaan di wilayahnya pihaknya tidak mendapat pemberitahuan resmi dari kelompok tani.

” Ia justru mengetahui program tersebut dari penyuluh pertanian.
Pihak desa tidak pernah dilibatkan secara langsung dalam pelaksanaan proyek tersebut, saya hanya tahu informasinya dari penyuluh,” ucapnya.

Diketahui, di Desa Mekarsari terdapat tujuh titik lokasi penerima bantuan pembangunan irigasi perpompaan. Hingga berita ini diturunkan, Dinas Pertanian Kabupaten Bandung belum memberikan keterangan resmi.

Masyarakat berharap Inspektorat dan aparat penegak hukum ( APH) segera menelusuri dugaan penyimpangan tersebut, termasuk mencocokkan spesifikasi barang dengan realisasi fisik di lapangan.

Kasus ini menambah daftar panjang persoalan transparansi bantuan pertanian. Jika terbukti terjadi penggelembungan harga atau pengurangan spesifikasi, maka dana bantuan ratusan juta rupiah yang seharusnya meningkatkan kesejahteraan petani justru berpotensi tidak tepat sasaran.

Dugaan penyimpangan dalam penggunaan Bantuan berupa pembangunan irigasi perpompaan untuk Kelompok Tani Harapan 5 dengan sumber dana APBN Tahun 2025 senilai Rp155 juta diduga tidak dikelola sesuai ketentuan.

Informasi dari papan proyek di lokasi Kampung Ceuri RW 02 Desa Mekarsari, kegiatan ini merupakan program Dinas Pertanian Kabupaten Bandung dengan luas area terairi sekitar 20 hektare. Namun, hasil pantauan di lapangan menunjukkan adanya indikasi penyimpangan, baik dari sisi spesifikasi pompa air maupun penggunaan material pipa.

Sejumlah petani mengungkapkan bahwa mesin pompa yang dibeli tidak sesuai dengan spesifikasi dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB).

“Pompa yang seharusnya menggunakan sistem turbin listrik dengan kualitas setara pabrikan, justru diganti dengan mesin lain yang nilainya jauh lebih murah. Selisih harga pembelian pompa diperkirakan mencapai puluhan juta rupiah,” ujarnya.

Selain itu, persoalan juga muncul pada penggunaan pipa air. Dalam RAB disebutkan, pipa yang digunakan adalah HDPE sepanjang sekitar 150 meter (±25 batang).

Namun di lapangan ditemukan sebagian pipa justru menggunakan PPC dengan panjang lebih pendek, diduga hanya sekitar 60 meter. Kondisi ini menimbulkan dugaan kuat adanya pengurangan volume dan spesifikasi yang tidak sesuai standar proyek.

Indikasi keterlibatan penyuluh pertanian di wilayah Kecamatan Ciparay juga mencuat. Beberapa sumber menyebut, penyuluh berinisial A diduga mengetahui aliran dana dan pengadaan barang tersebut. Bahkan, ada dugaan sebagian dana bantuan “dibagi” dengan dalih sisa anggaran.

“Kalau ada penyuluh yang bersih, pasti berani lapor ke dinas. Tapi kenyataannya justru ada indikasi permainan dari penyuluhnya sendiri,” jelasnya.

 

 

 

Reporter : Yun.s

 

 

 

 

Kang DS, Akan Libatkan Para Ojol dan Komunitas Ojeg Dalam Padat Karya

BANDUNG Qjabar – Bupati Bandung, Dadang Supriatna tidak hanya berupaya meningkatkan kesejahteraan ribuan pengemudi ojek pangkalan dan ojek online (ojol) di Kabupaten Bandung melalui pemberian bantuan sembako dan jaminan BPJS Ketenagakerjaan. Ke depan, para pengemudi juga akan dilibatkan dalam berbagai kegiatan sosial serta pembangunan daerah. Hal ini ia tekankan pada saat menerima kunjungan silaturahim sekaligus audiensi Forum Komunitas Ojol Kabupaten Bandung, Selasa (7/10/2025) di Soreang.

Salah satu bentuk keterlibatan itu adalah rencana untuk mengajak para pengemudi ojek berpartisipasi dalam kegiatan padat karya, seperti pembersihan sungai khususnya di kawasan Margahayu – Sayati yang kerap dilanda banjir saat musim hujan.

“Saya akan libatkan para pengemudi ojek dalam proyek tersebut, karena pekerjaan itu tidak bisa dilakukan oleh alat berat seperti beko,” ungkap yang akrab disapa Kang DS itu.

Selain itu, Kang DS juga membuka kesempatan bagi para pengemudi ojek, keluarganya, dan tetangganya untuk mengikuti pelatihan bahasa Jepang dan Korea melalui Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Bandung. Pelatihan ini menjadi langkah awal bagi mereka yang berminat bekerja di luar negeri, khususnya di Jepang dan Korea Selatan.

Lebih lanjut, Kang DS berharap para pengemudi ojek, baik ojek online maupun ojek pangkalan agar dapat menjaga suasana yang kondusif dan saling bersinergi di Kabupaten Bandung.

“Jangan sampai kedua kubu terjadi konflik. Bagaimanapun, saya sebagai bupati harus berada di tengah-tengah semua elemen masyarakat agar kerja sama dapat berjalan dengan baik,” tegasnya.

Menanggapi hal tersebut, ketua komunitas ojol Samawana, Arif Sobarna mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan Pemerintah Kabupaten Bandung untuk melibatkan rekan-rekan ojol dalam aksi sosial dan pembangunan daerah.

“Kami merasa bangga dapat menjadi bagian dari pembangunan daerah,” pungkasnya.

 

 

 

Reporter : Yun.s

 

 

 

 

BMH Jabar kembali lanjutkan Pembangunan Asrama Pesantren Tahfidz

Kabupaten Bandung Qjabar – Dalam semangat kebersamaan dan gotong royong, Laznas BMH Jabar bersama para santri mengadakan kerja bakti pengecoran dak asrama dipesantren Hidayatullah Soreang Jl. Legok Kaso Slawi Desa Sadu Kec. Soreang Kab. Bandung Jawa Barat, pada hari selasa ( 7/ 10/2025 ).

Kegiatan ini diikuti oleh BMH, santri, serta para tukang ahli dibidang bangunan. Mereka bahu-membahu memindahkan material adukan coran yang siap digunakan ke lokasi pembangunan asrama. Suasana penuh keakraban tampak ketika santri berbaris saling membantu mengoper material coran dengan semangat tanpa mengenal lelah.

Kadiv Prodaya BMH Jabar Yusep Suhendar menyampaikan, pembangunan asrama ini bertujuan untuk meningkatkan kenyamanan tempat tinggal santri sehingga kegiatan belajar dan ibadah dapat berjalan lebih maksimal. “Kerja bakti ini bukan hanya sekadar memindahkan material, tetapi juga sebagai sarana melatih santri untuk mencintai nilai gotong royong dan kepedulian sosial,” ujarnya.

Dengan adanya kerja sama antara BMH dan Pesantren, pembangunan asrama diharapkan bisa segera selesai dan memberikan manfaat besar bagi pendidikan para santri di masa mendatang.

Ust. Endang selaku Pembina Yayasan Pesantren menyampaikan rasa haru dengan hadirnya BMH Jabar membantu melanjutkan kembali pembangunan asrama santri yang sempet terhenti cukup lama karena keterbatasan anggaran yang dimiliki. Alhamdulillah hari ini bisa kerjabakti bersama BMH dan santri untuk memulai kembali pembangunan asrama, ungkapnya.

Kebaikan BMH tidak berhenti sampai disini, kami berkomitmen untuk terus membantu asrama pesantren ini sampai beres dan bisa digunakan oleh para santri.

 

 

 

Reporter : A Juhana

 

 

 

Erwan Kusumah, Selain Pajak Kendaraan, Kita Melakukan Operasi Pahak Reklame dan Lainnya.

Bandung  Qjabar – Kejar PAD Bapenda Kabupaten Bandung bekerjasama dengan Jasa Raharja, Polresta Bandung, Dinas Perhubungan, satuan Polisi Militer, gelar Operasi Gabungan di Jalan Raya Katapang Soreang sebagai sinergi dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya tertib administrasi kendaraan bermotor.

“Operasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa para pengendara telah memenuhi kewajiban administrasi seperti pajak kendaraan bermotor dan memiliki dokumen berkendara yang lengkap.

Kepala Bapenda Kabupaten Bandung H.Erwan Kusumah mengatakan, pertama salah satu kewajiban kita apa yang menjadi ketentuan, kedua kaitan kedisplinan penguna,Roda 2 dan Roda 4,Kita mendukung sesuai Pak Bupati , termasuk Pak Gubernur selaku pemangku yang berkaitan dengan pajak Daerah yang dimaksud kendaraan Bermotor dan PKB”ucapnya

” Jadwal ini sengaja tidak di share ke media,karena akan menjadi Operasi gabungan dan nanti banyak yang menghindar, bila bocor, “. Ungkap Erwan.

Di kabupaten Bandung baru satu kali ini dilaksanakan, tapi di Samsat Soreang dan Rancaekek sudah dahulu melakukan, Karena kitapun dikejar kewaktuan,sehingga atas dasar capaian yang dikatakan masih dibawah rata rata, sehingga kita harus melaksanakan Operasi gabungan yang didukung oleh Polresta Bandung, Kejaksaan,Dan Dishub” Turut Kepala Bappenda Kab. Bandung.

Target sekarang Alhamdulillah, untuk PKB ini dikisaran di bawah 70 persen,dan untuk BPNKB dibawah 65 persen, karena secara Real time Dashboard Bapenda khususnya di Pajak sudah realisasi per Tanggal hari ini.

Jika belum ada yang melakukan proses pembayaran kita sediakan pelayanan ke samsatan,karena secara operasional teknis tentu ada di Samsat”tukasnya

Sementara Wakalantas Polresta Bandung AKP Agus Budi Santoso S.Ip Selama operasi, Agus Budi Santoso selaku penanggung jawab Polresta Bandung bersama tim gabungan melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan surat-surat kendaraan seperti Surat Tanda Naik Kendaraan (STNK), Surat Izin Mengemudi (SIM), serta pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ). Para petugas juga memberikan edukasi kepada pengendara terkait pentingnya perlindungan asuransi yang dikelola Jasa Raharja dalam mendukung keselamatan berlalu lintas.”imbuhnya

Lanjut Waka, Alhamdulillah hari ini banyak kegiatan dari jam 08.00 Wib sampai 10.00 Wib, Target kurang lebih 100 yang sudah terjaring oleh kita,dan polisi tidak mengadakan tilang hanya teguran ,kita khusus prioritaskan rekan rekan yang tidak membayar pajak.

Alhamdulillah dari 100 yang terjaring,ada yang langsung bayar pajak,dan diberikan surat agar kedepannya diingatkan kembali membayar pajak” Ujarnya.

Salah Seorang Petugas Fungsional Penguji Drajat Wijaya S. Sos menjelaskan bahwa dalam Operasi yang digelar kami Jajaran Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung berkewajiban untuk mensosialisasikan kepada masyarakat diantaranya.

1 Masa Uji Berkala
2. Angkutan Melebihi Batas Muatan
3. Regulasi teknis keselamatan

Dikatakannya, bahwa Operasi yang digelar akan dilaksanakan estapet wilayah Selatan dan Timur dalam kurun waktu 1 Minggu.

Perlu pula Masyarakar ketahui bahwa berdasarkan UU. NO. 1 /2022 Tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah, diantaranya Uji Ulang Kendaraan Gratis Per 1 Januari 2024 berlaku di seluruh wilayah Indonesia, Ungkapnya.

Ditegaskan Sudrajat, dalam Operasi Gabungan yang digelar ada 58 kendaraan tentang pemeriksaan taat pajak. Sosialisasi yang bayar pajak 11 kendaraan. penyampaian odol 6 kendaraan. sisanya hanya penyampaian kaitan regulasi kir gratis,over dimensi,dan keselamatan berkendaraan, Pungkasnya.

 

 

 

Reporter : Yun.s

 

 

 

 

Warga Antusias Sambut Program Produksi Panas Bumi, Terimakasih Kang DS

BANDUNG Qjabar – Sosok H. Endut Suratman turun langsung dalam pengerjaan peningkatan pembangunan jalan desa dengan cara dihotmix di Desa Mekarwangi Kecamatan Ibun Kabupaten Bandung, belum lama ini.

Endut Suratman adalah Kepala Desa (Kades) Mekarwangi. Ia bersama sejumlah pekerja melaksanakan pengerjaan hotmix jalan desa dari bantuan keuangan Pemerintah Kabupaten Bandung yang bersumber dari bonus produksi panas bumi. Untuk diketahui bahwa Desa Mekarwangi masuk daerah penghasil panas bumi di Kecamatan Ibun dari 12 desa di kecamatan tersebut.

Kepala Desa Mekarwangi pun terlihat mengoperasionalkan sendiri alat berat atau stoom walls mini untuk mengoptimalkan pengerjaan hotmix jalan desa itu. Dengan harapan hasil pengerjaan lebih bagus, dan memberikan manfaat langsung kepada masyarakat sekitar, khususnya para pengendara roda empat, roda dua maupun pejalan kaki.

Warga setempat menyaksikan langsung pengerjaan peningkatkan kualitas pembangunan jalan desa dengan cara dihotmix tersebut. Warga mengaku bersyukur karena akses jalan desa yang sehari-hari mereka lintasi kondisinya lebih bagus dari sebelumnya. Sehingga memberikan rasa nyaman kepada masyarakat sebagai pengguna atau pemanfaatan akses jalan desa tersebut.

Endut Suratman mengucapkan terima kasih kepada Bupati Bandung Dadang Supriatna, karena melalui kebijakannya dalam Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 80 tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa yang Bersumber Dari Bonus Produksi Panas Bumi di Kabupaten Bandung tahun 2025 ini bisa dirasakan langsung masyarakat.

“Ini sebagai bukti konkret kebijakan Pak Bupati Bandung bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Bagaimana tidak, dengan adanya bantuan keuangan dari sumber bonus produksi panas bumi di Desa Mekarwangi terjadi peningkatan pembangunan fisik. Khususnya pembangunan jalan desa yang menjadi akses lalulintas masyarakat di Desa Mekarwangi,” tutur Endut Suratman.

Kades Endut Suratman memastikan bahwa setelah beberapa tahun ini menerima bantuan keuangan yang bersumber dari bonus produksi panas bumi di bawah kepemimpinan Bupati Bandung Dadang Supriatna atau Kang DS ada peningkatan dalam pembangunan fisik jalan desa maupun jalan gang.

“Kita bisa merasakan langsung, setelah mengelola bantuan keuangan bonus produksi panas bumi sebagai daerah penghasil panas bumi, ada peningkatan pembangunan jalan yang semakin signifikan. Mengingat bantuan keuangan dari Pemerintah Kabupaten Bandung melalui kebijakan Pak Bupati Dadang Supriatna ini lebih fokus pada peningkatan pembangunan fisik yang manfaatnya dirasakan oleh masyarakat,” tuturnya.

Ia berharap bantuan keuangan bonus produksi panas bumi ini terus berkelanjutan pada setiap tahunnya.

“Terus terang saja, hanya pada masa kepemimpinan Pak Bupati Dadang Supriatna, bantuan keuangan bonus produksi panas bumi bisa dikelola langsung oleh desa dalam pemanfaatannya untuk peningkatan kualitas pembangunan jalan,” ujarnya.

Endut Suratman berharap dengan adanya berbagai anggaran yang dikucurkan ke desa-desa sebagai penghasil panas bumi dapat mewujudkan Kabupaten Bandung yang lebih Bedas, maju berkelanjutan menuju Indonesia Emas 2045.

 

 

 

Reporter : Yun.s

 

 

 

 

Program Produksi Panas Bumi 2025, Yanto Atot ; Optimalisasi Peningkatan Infrastruktur di Desa

BANDUNG Qjabar – Pemerintah Desa Dukuh Kecamatan Ibun Kabupaten Bandung saat ini sedang melangsungkan proses pengerjaan pembangunan fisik yang berasal dari bantuan keuangan yang bersumber dari bonus produksi panas bumi di wilayah tersebut.

Kepala Desa Dukuh Yanto Erwanto yang akrab disapa Atot menegaskan bahwa realisasi program peningkatan pembangunan fisik di desa-desa yang tersebar di 48 desa dan sejumlah desa di Kabupaten Bandung, khususnya di Desa Dukuh dan desa-desa lain di Kecamatan Ibun tidak lepas dari kebijakan dan perhatian serius Bupati Bandung Dadang Supriatna.

Kebijakan ini ditetapkan dalam Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 80 tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa yang Bersumber Dari Bonus Produksi Panas Bumi di Kabupaten Bandung tahun 2025, sehingga dalam pelaksanaannya dilakukan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Bandung.

“Kami atas nama para kepala desa dan masyarakat di Kecamatan Ibun mengucapkan terima kasih kepada Pak Bupati Bandung Dadang Supriatna. Melalui kebijakan Pak Bupati Bedas ini, sehingga berbagai program peningkatan pembangunan fisik di desa-desa sebagai penerima manfaat dari bonus produksi panas bumi bisa terealisasi dengan baik dalam pemanfaatannya,” tutur Yanto Erwanto, yang juga Ketua APDESI Kecamatan Ibun dalam keterangannya di Kantor Desa Dukuh, Senin 6 Oktober 2025.

Menurut Yanto, dengan adanya program bonus produksi panas bumi ini, peningkatan pembangunan fisik di desa-desa sebagai penghasil panas bumi semakin semarak. Bahkan, saat ini sedang dilangsungkan pengerjaan pembangunan di sejumlah desa.

“Peningkatan pembangunan fisik di desa-desa sangat terasa oleh masyarakat sekitar. Bahkan ada di antara warga yang menyampaikan ucapan terima kasih dan rasa syukurnya, setelah merasakan langsung ada peningkatan pembangunan jalan gang dengan cara dihotmix maupun rabat beton,” kata Yanto, sembari menyampaikan rasa bangga dan bahagianya yang diutarakan warga ketika ada peningkatan pembangunan fisik, Ujarnya.

Selain peningkatan pembangunan jalan gang, kata Yanto, bantuan keuangan yang bersumber dari bonus produksi panas bumi itu dimanfaatkan untuk peningkatan kualitas pembangunan jalan desa, tembok penahan tebing dan pembangunan fisiknya.

“Untuk tahun ini, anggaran dari bonus produksi panas bumi itu lebih dioptimalkan untuk peningkatan pembangunan fisik yang ada di masing-masing desa sebagai penerima manfaat dari kebijakan Pak Bupati Dadang Supriatna tersebut,” Tandas Yanto.

Lebih lanjut Yanto mengatakan dengan adanya program bonus produksi panas bumi ini, turut menopang penambahan anggaran yang digulirkan ke desa-desa, setelah sebelumnya ada anggaran bersumber dari Dana Desa maupun Alokasi Dana Perimbangan Desa, dan Bantuan Gubernur.

“Khususnya di daerah penghasil panas bumi, peningkatan pembangunan fisik bisa terlihat jelas. Jalan desa maupun jalan gang terlihat bagus, termasuk sarana fisik lainnya,” katanya.

Yanto selaku penerima manfaat dan mewakili para kepala desa dan warga lainnya mengungkapkan harapannya bahwa program bonus produksi panas bumi ini terus berkelanjutan pada setiap tahunnya.

“Manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat. Pemerintah desa juga bisa mengoptimalkan pembangunan fisik di wilayahnya, sesuai dengan anggaran yang diterima,” katanya.

Ketua APDESI ini mengatakan bahwa 12 desa di Kecamatan Ibun dari 48 desa lain yang tersebar di lima kecamatan Kabupaten Bandung menerima bantuan keuangan dari bonus produksi panas bumi, karena berada di daerah penghasil sumber panas bumi. Salah satunya berdekatan dengan sumber daya alam panas bumi Kamojang, yang dikelola oleh PT. Pertamina Geothermal Energy Area Kamojang.

Demikian pula desa-desa lainnya yang ada di Kecamatan Kertasari, Pangalengan, Pasirjambu, Ciwidey dan Rancabali. Sejumlah desa dan kecamatan itu sebagai daerah penghasil panas bumi.

 

 

 

Reporter : Yun.s

 

 

 

Kang DS, KMP Manggahang Semoga Menjadi Pemicu Untuk Daerah Lain di Kab. Bandung

Bandung  Qjabar – Koperasi Merah Putih Kelurahan Manggahang, Kecamatan Baleendah, Kabupaten Bandung, terus menunjukkan geliat positif dalam pengembangan ekonomi lokal. Ketua Koperasi Merah Putih Manggahang, Agus Mulyana, mengungkapkan bahwa koperasi yang dipimpinnya kini menjadi perhatian khusus dari Bupati Bandung.

Sejak Mei hingga Agustus 2025, koperasi ini mendapat pendampingan intensif dari pemerintah daerah. Fasilitas dasar operasional hingga tempat kegiatan telah disiapkan, bahkan saat ini tengah bersiap menjalani proses bedah gedung agar fasilitas koperasi lebih layak dan representatif.

“Sejak Mei kami sudah mulai didampingi dan difasilitasi, mulai dari tempat sampai kebutuhan dasar operasional. Sekarang kami sedang persiapan renovasi gedung,” ujar Agus saat ditemui di Kantor Kelurahan Manggahang, Senin (6/10/2025).

Agus menambahkan, jumlah anggota koperasi terus bertambah. Saat ini, sebanyak 115 anggota telah terdaftar secara resmi, dan datanya sudah terkoneksi langsung dengan aplikasi Kementerian Koperasi.

Tak hanya itu, koperasi ini juga aktif menjalin kerja sama dengan Satuan Pelayanan Penyedia Gizi (SPPG) yang ada di wilayahnya. Meski masih terbatas secara modal, Koperasi Merah Putih Manggahang tetap berupaya menjalankan peran strategis dalam mendukung program pemerintah, khususnya di bidang penyediaan pangan bergizi.

“Kami masih minim modal, jadi koperasi baru bisa memfasilitasi. Tapi nanti kalau sudah mandiri, sistem akan berjalan penuh. Kami juga sudah melakukan sosialisasi 3 sampai 4 kali, melibatkan RW serta perangkat desa dan kelurahan,” jelas Agus.

Setiap RT dan RW juga dilibatkan sebagai koordinator kegiatan koperasi di wilayah masing-masing, sementara Agus selaku ketua pengurus bertanggung jawab penuh atas pengembangan usaha koperasi.

Diapresiasi Bupati, Jadi Contoh Bagi Wilayah Lain

Berkat kegigihan dan inovasinya, Koperasi Merah Putih Manggahang mendapat apresiasi langsung dari Pemerintah Kabupaten Bandung. Koperasi ini dinilai mampu membangun kesadaran warga dan menggerakkan roda ekonomi lokal secara mandiri.

“Kami bergerak cepat sejak awal. Bahkan sebelum pelaksanaan resmi, kami sudah mulai jalan. Koperasi ini juga punya dasar hukum yang kuat, seperti Undang-Undang dan Perpres Nomor 9, yang jadi landasan kami dalam menjalankan kegiatan,” tegas Agus.

Lurah Manggahang, Aan Noviar Tesyana, juga menyampaikan dukungan penuhnya.

“Semoga Koperasi Merah Putih di Manggahang terus berkembang dan menjadi contoh bagi kelurahan lain di Kabupaten Bandung. Ini potensi besar untuk kebangkitan ekonomi masyarakat,” kata Aan.

Sementara itu, Camat Baleendah, Eep Syaifullah, menyampaikan bahwa seluruh desa dan kelurahan di wilayahnya sudah mulai mengaktifkan koperasi Merah Putih masing-masing.

“Ada 3 desa dan 5 kelurahan di Baleendah, semuanya sudah membentuk Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) dan Koperasi Kelurahan Merah Putih (KKMP). Saat ini masih tahap sosialisasi, tapi sudah berjalan,” ujar Eep saat ditemui di Kantor Kecamatan Baleendah, Senin (6/10/2025).

Salah satu yang menjadi sorotan adalah Koperasi Merah Putih Manggahang yang telah memiliki 120 anggota aktif, dan telah menjalankan program simpanan pokok serta simpanan wajib sebesar Rp50 ribu per anggota.

Lebih lanjut, Eep menjelaskan bahwa koperasi-koperasi ini ke depan ditargetkan bisa menjalin kemitraan dengan berbagai pihak, termasuk untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari warga seperti gas elpiji, sayuran, telur, hingga daging ayam.

“Tujuan akhirnya adalah koperasi bisa jadi mitra utama dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG). Kita harapkan bisa kerja sama langsung dengan petani dan peternak lokal untuk pasok kebutuhan pangan SPPG,” ujarnya.

Saat ini, di Baleendah sudah terbentuk 11 SPPG, dan 15 lainnya masih dalam tahap persiapan. Ditargetkan seluruhnya rampung pada akhir Oktober 2025.

Pemerintah Kecamatan Baleendah juga membuka peluang besar bagi koperasi-koperasi tersebut untuk mendapatkan bantuan senilai Rp3 miliar dari pemerintah. Namun, Eep menegaskan pentingnya kelengkapan administrasi dan kepatuhan terhadap mekanisme yang berlaku.

Dengan semangat gotong royong dan dukungan penuh dari seluruh elemen masyarakat, Kecamatan Baleendah optimistis koperasi Merah Putih akan menjadi ujung tombak kebangkitan ekonomi berbasis komunitas.

“Ini bukan hanya tentang koperasi, tapi tentang membangun kemandirian ekonomi dari bawah. Kita mulai dari RW, RT, lalu ke kelurahan, dan desa. Ini gerakan besar,” pungkas Eep.

 

 

 

Reporter : Yun.s

 

 

 

Pelatihan Penjamah Makanan Bagi SPPG

Kota Tasikmalaya, Qjabar – Keracunan MBG marak terjadi di sejumlah daerah di Indonesia. Hal tersebut dilatarbelakangi dari banyak faktor seperti makanan basi, nampan yang tidak higienis serta banyak faktor lainnya.

Hal tersebut dikatakan Yadi Ketua HAKLI Kota Tasikmalaya pada pelatihan Keamanan Pangan Siap Saji, MBG itu harus ada persyaratan yang ditempuh yaitu SLHS (Surat Laik Higien Sanitasi).

Persyaratan untuk mendapatkan SLHS itu harus ada Pelatihan penjamah makanannya.

Outputnya sebenarnya ini untuk keamanan pangan di SPPG, untuk menjamin mutu dan kualitas makanan yang diproduksi di SPPG.

Tadinya kita menyarankan SPPG se-Kota Tasik, cuma Yayasannya ada yang di Kabupaten, serta untuk proses SLHSnya ada di Kabupaten masing-masing, disini hanya untuk pelatihannya saja

Narasumber semuanya dari Dinas Kesehatan yang memang sudah berkompeten dibidangnya,Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya bekerjasama dengan HAKLI untuk mendapatkan sertifikat.

Peserta ada 150 orang SPPG, karena di SPPG itu sesuai dengan Permenkes yang harus ikut Pelatihan Penjamah itu 50 persen.

 

 

 

Reporter : Irfan

 

 

 

Aep : Realisasi Anggaran Produksi Panas Bumi Bentuk Komitmen Pemerintah dalam Peningkatan Pembangunan

BANDUNG Qjabar – Pemerintah Desa Karyalaksana Kecamatan Ibun Kabupaten Bandung merealisasikan anggaran dari program produksi panas bumi untuk peningkatan kualitas pembangunan jalan gang dan jalan desa dengan cara dihotmix di desa tersebut.

“Alhamdulillah, anggaran dari produksi panas bumi sudah direalisasikan melalui pemanfaatan peningkatan pembangunan jalan gang dan jalan desa sepanjang 3.500 meter,” kata Kepala Desa Karyalaksana Aep Juli Kartika Nugraha, Minggu (5/10/2025).

Aep mengatakan realisasi pemanfaatan anggaran dari sumber produksi panas bumi sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam peningkatan pembangunan. Tujuan dari pembangunan itu adalah untuk kesejahteraan masyarakat.

“Masyarakat sangat menyambut baik dengan adanya program produksi panas bumi ini, khususnya di Desa Karyalaksana dengan adanya realisasi peningkatan pembangunan jalan,” ujarnya.

Kepala Desa Karyalaksana mengatakan dengan adanya peningkatan pembangunan jalan gang maupun jalan desa memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat.

“Terlebih lagi pembangunan jalan gang itu berada di kawasan permukiman pendudukan, selain di kawasan lahan pertanian padi,” katanya.

Warga setempat pun turut mengucapkan terima kasih kepada pemerintah yang sudah merealisasikan peningkatan pembangunan jalan gang maupun jalan desa dalam upaya mewujudkan Kabupaten Bandung yang lebih Bedas, maju berkelanjutan menuju Indonesia Emas 2045.

 

 

 

Reporter : Yun.s