Aksi Damai RPD Gagal Temui Dewan, Transparansi Anggaran Jadi Tuntutan

admin Okt 9, 2025

Kab. Tasikmalaya, QJabar, – Sejumlah perwakilan dari Organisasi Rakyat Peduli Demokrasi (RPD) menggelar aksi di depan Gedung DPRD Kabupaten Tasikmalaya, Kamis (9/10/2025).

Mereka menuntut transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran daerah yang dinilai masih tertutup dan rawan disalahgunakan.

Ketua RPD (Rakyat Peduli Demokrasi) Dadan Jaenudin, mengatakan aksi ini dilakukan sebagai bentuk kepedulian masyarakat terhadap praktik pemerintahan yang bersih dan terbuka.

Ia menekankan pentingnya pengawasan publik terhadap penggunaan dana daerah guna mencegah munculnya kecurigaan atau konflik kepentingan.

“Kami datang bukan untuk mencari keributan, tetapi untuk menuntut keterbukaan. Masyarakat berhak tahu bagaimana uang rakyat digunakan,” ujar Dadan kepada awak media di lokasi aksi.

Dalam orasinya, Dadan juga menyinggung adanya dugaan praktik yang tidak sejalan dengan prinsip keterbukaan. Ia mengklaim memiliki bukti terkait dugaan keterlibatan sejumlah pihak, termasuk anggota DPRD, dalam kegiatan usaha yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan, salah satunya terkait dengan entitas usaha bernama MBG.

RPD sebelumnya telah mengajukan surat permohonan audiensi kepada DPRD Kabupaten Tasikmalaya untuk membahas berbagai isu, termasuk usulan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) guna melakukan audit terhadap dana Bantuan Keuangan (Bankeu) tahun 2019. Namun, hingga hari aksi digelar, permohonan tersebut belum ditindaklanjuti.

Menurut Dadan, DPRD berdalih bahwa audiensi harus terlebih dahulu dijadwalkan melalui Badan Musyawarah (Bamus). RPD mempertanyakan mekanisme ini, karena menurut mereka, dialog antara masyarakat dan wakil rakyat semestinya bisa dilakukan secara terbuka dan langsung.

“Kami heran, sejak kapan rakyat datang ke DPRD harus melalui Bamus? Padahal kami hanya ingin berdialog, menyampaikan aspirasi secara terbuka,” tegasnya.

Kekecewaan massa kian memuncak setelah tidak satu pun dari 50 anggota DPRD hadir menemui perwakilan aksi. RPD menilai hal ini mencerminkan lemahnya komitmen legislatif dalam menyerap aspirasi masyarakat.

“Kalau terus diabaikan, kami siap menggelar aksi lanjutan dengan jumlah massa yang lebih besar,” pungkas Dadan.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari pihak DPRD Kabupaten Tasikmalaya terkait aksi dan tuntutan dari RPD. (mdr)

Catatan Redaksi:

Aksi yang dilakukan oleh RPD mencerminkan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya transparansi dan partisipasi dalam pengelolaan pemerintahan daerah. DPRD sebagai representasi rakyat diharapkan merespons secara terbuka dan cepat agar kepercayaan publik tidak terus menurun.

Langkah Nyata, Sebanyak 70% Warga Perumahan PNP, Komitmen Dalam Pengelolaan Sampah

admin Okt 9, 2025

Kab.Bekasi Qjabar – Sebanyak 70% warga Perumahan Puri Nawala Permai (PNP), Wanasari, Kabupaten Bekasi telah membuktikan komitmennya dalam pengelolaan sampah mandiri pasca berakhirnya program Penguatan Peran Aktif Masyarakat (PPAM-ISWMP).

Hal itu tidak lain yakni sebagai langkah nyata menuju lingkungan zero waste. Dan saat ini telah tercatat sekitar 70% KK di Perum PNP telah aktif melakukan pemilahan sampah dari rumah.

Duta Pilah Sampah Jadi Kunci Keberhasilan Pilah Sampah

Wujud komitmen dalam menciptakan lingkungan yang lebih baik tersebut, warga Perumahan PNP telah memulai langkah nyata dalam mengelola sampah secara mandiri dan berkelanjutan. Berawal dari serangkaian edukasi dan sosialisasi yang dilakukan oleh Tim PPAM Kab Bekasi dan Tim Duta Pilah Sampah (DPS), kini muncul kesadaran kolektif yang telah jadi aksi nyata di lapangan.

Kolaborasi dan Program Percontohan

Perumahan PNP di Kab Bekasi telah jadi program percontohan berkat kolaborasi antara warga, PPAM Kab Bekasi, dan DPS. Upaya tersebut menunjukkan hasil signifikan dalam pengurangan sampah lewat pemilahan mandiri oleh warga (organik dan anorganik) sejak dari rumah.

Sampah organik dikelola dengan dua solusi utama: Di daur ulang jadi kompos dengan menggunakan media Loseda (Lodong Sesa Dapur atau Limbah Organik dari Dapur). Atau dimanfaatkan sebagai pakan maggot, yang kemudian digunakan sebagai pakan ternak.

Peran Offtaker dan Pengangkutan Harian

Bank Sampah Nawala memiliki offtaker (pengangkut) yang berperan penting dalam proses ini. Seorang offtaker yang juga peternak maggot, Edi menjelaskan bahwa pengangkutan sampah organik dilakukan setiap hari pada pukul 04 pagi. Saat ini, papar Edi layanan pengambilan difokuskan pada enam RT di wilayah Perumahan PNP.

Sementara itu, hasil budidaya maggot miliknya digunakan sebagai pakan untuk ternaknya sendiri.

Pengurangan Timbunan Sampah di Perumahan PNP

Muhamad Ali Suja’i, salah seorang anggota Tim PPAM menyebutkan bahwa Perumahan PNP memiliki warga yang berjumlah 490 KK. Berdasarkan data yang ada awalnya Perumahan PNP itu menghasilkan sampah sebanyak 1.176 kg setiap harinya. Hebatnya, lanjut M Ali bangga, saat ini telah mengalami penurunan signifikan.

Kata Ali, berkat edukasi yang dilakukan oleh DPS, maka sebanyak 70% warga Perum PNP yakni sebanyak 343 KK sudah melakukan pemilahan. Sehingga timbunan sampah harian berkurang jadi 832,2 kg. Hebatnya, perkembangan positif ini masih terus ditingkatkan dan berproses.

Kabupaten Bekasi Terapkan Era Baru Pengelolaan Sampah Berkelanjutan Pasca Exit Strategy PPAM-ISWMP.

H. Eddy Sirotim, S.K.M, dari Dinas Lingkungan Hidup (LH) menjelaskan strategi LH fokus pada optimalisasi Peraturan Daerah (Perda) dan program yang sudah berjalan yakni meliputi tiga area utama:

1.Penguatan Bank Sampah

Dinas LH berupaya mengoptimalkan program “Satu RW Satu Bank Sampah” dengan langkah seperti berikut:

Pendataan bank sampah existing (yang sudah ada), pemberian Surat Keputusan (SK) Dinas kepada bank sampah, pemetaan kebutuhan sarana dan prasarana (seperti keranjang sedekah, baktor, hingga TPS3R) untuk setiap bank sampah dan melakukan edukasi berkelanjutan terkait pengelolaan sampah dari sumbernya.

2.Peningkatan Kesadaran dan Percontohan

Mengadakan Perlombaan Kampung Bersih se-Kab Bekasi untuk memicu partisipasi warga serta mengembangkan kawasan percontohan pengelolaan sampah.

3.Pengembangan Ekonomi Sirkular

Dinas LH fokus pada pengembangan ekonomi sirkular melalui peningkatan kualitas dan kuantitas bank sampah, serta mengadakan pelatihan keterampilan, Pengembangan jumlah bank sampah, Peningkatan kualitas bank sampah dan melakukan edukasi serta pelatihan budidaya maggot.

Muslich Basri, Koordinator PPAM Provinsi Jawa Barat Wilayah 1, menyebutkan bahwa Kab Bekasi dan empat kabupaten/kota lainnya, saat ini berada pada akhir Program PPAM (Pusat Pembelajaran dan Aksi Masyarakat).

“Kami telah menuntaskan Siklus Utama Edukasi dan Pendampingan Pengelolaan Sampah dari sumbernya yakni mulai dari sosialisasi di masyarakat dan sekolah, penguatan kelembagaan Bank Sampah, hingga penetapan dan Replikasi Proyek Percontohan,” ungkap Muslich.

Menurut Muslich sebagai contoh, di Lokasi Pilot Project Perumahan PNP, Wanasari, Kab Bekasi, hasilnya memuaskan yakni 70% atau sekitar 343 KK dari total 490 KK telah berhasil melaksanakan pemilahan sampah. Secara keseluruhan, kegiatan PPAM di Kab Bekasi telah mencapai target 20% KK memilah sampah berdasarkan nama dan alamat.

Muslich merinci, target ini setara dengan 5.672 KK dari total 28.169 KK di wilayah dampingan yang mencakup lima desa dan satu kelurahan di Kec Cibitung.

Ditambahkan Muslich angka pemilahan KK ini sangat berkontribusi pada pengurangan sampah dari hulu ke hilir.

Bupati Bandung Turun Tangan Kembangkan KDMP di Kecamatan Bojongsoang

admin Okt 9, 2025

Bandung Qjabar –  Bupati Bandung Dadang Supriatna menegaskan bahwa Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) akan menjadi tulang punggung penggerak ekonomi masyarakat di tingkat desa. Hal tersebut disampaikan Kang DS dalam road show kunjungan kerja sekaligus rapat koordinasi KDMP yang digelar di Kecamatan Bojongsoang, Kamis (9/10).

Dalam kegiatan bertajuk “Road Show Kunjungan Kerja Bupati Bandung: Rapat Koordinasi Koperasi Desa Merah Putih (KDMP),” Kang DS didampingi Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Bandung Didin Syahidin, Camat Bojongsoang Kankan Taufik, Camat Baleendah Eef Hidayatullah, para kepala desa, serta ketua-ketua KDMP dari berbagai wilayah.

Di hadapan para kepala desa dan pengurus koperasi, Kang DS menjelaskan bahwa pembentukan KDMP merupakan program nasional yang digagas langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Program ini bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa sekaligus mendukung Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

“KDMP ini bukan koperasi biasa. Ini adalah gerakan ekonomi rakyat di tingkat desa yang menjadi fondasi kemandirian ekonomi nasional,” ujar Kang DS.

Bupati juga menegaskan bahwa tidak ada alasan bagi Program MBG untuk menolak kerja sama dengan KDMP, khususnya dalam pengadaan 29 jenis bahan pokok yang dibutuhkan untuk dapur MBG.

“Jika ada pihak, termasuk Sentra Pelayanan Pangan Gratis (SPPG) atau kepala desa, yang menghambat kerja sama dengan KDMP, kami tidak segan melaporkannya ke Kepala BGN Pusat,” tegasnya.

Menurut Kang DS, KDMP harus menjadi wadah produktif bagi masyarakat desa untuk meningkatkan taraf hidup melalui sinergi dengan SPPG, yang berpotensi membuka peluang ekonomi baru bagi warga.

“Ketua KDMP dan kepala desa harus jeli melihat peluang. KDMP bisa menjadi tempat warga berproduksi, berdagang, dan berdaya. Jika dikelola serius, koperasi ini bisa menjadi tulang punggung ekonomi desa,” tambahnya.

Selain itu, Bupati menekankan pentingnya penataan administrasi yang rapi dan penguatan sumber daya manusia di lingkungan koperasi.

“KDMP harus dikelola dengan baik, tertib administrasi, dan memiliki SDM yang mumpuni. Jika manajemennya bagus dan harga produknya kompetitif, saya akan merekomendasikan kerja sama dengan SPPG,” katanya.

Dalam kesempatan tersebut, Kang DS juga memberikan apresiasi atas aktivitas produktif KDMP di berbagai wilayah, namun mengingatkan agar setiap langkah tetap dikoordinasikan dengan perangkat daerah terkait.

“Langkah KDMP sangat positif, tetapi jangan berjalan sendiri. Harus ada sinergi dengan pemerintah daerah supaya arah dan manfaatnya jelas untuk masyarakat,” ujarnya.

Hingga kini, Kabupaten Bandung telah membentuk 270 KDMP di desa dan 10 di kelurahan. Program ini dijalankan serentak dengan dukungan APBD Kabupaten Bandung, sebagai tindak lanjut Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang percepatan pembentukan Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih di seluruh Indonesia.

Menurut Kang DS, keberadaan KDMP di setiap desa diharapkan dapat memperkuat perekonomian sekaligus membuka lapangan kerja.

“Kita tidak bisa menunggu. Ini perintah langsung dari Bapak Presiden. KDMP harus hadir di setiap desa sebagai penggerak ekonomi rakyat,” tegasnya.

Selain KDMP, Pemerintah Kabupaten Bandung juga terus menjalankan program lain seperti Sekolah Rakyat dan Sentra Pelayanan Pangan Gratis (SPPG) yang terintegrasi dalam satu arah kebijakan. Program ini menyasar masyarakat kecil melalui pendidikan, pelatihan keterampilan, hingga bantuan modal usaha.

“Kalau orang tuanya tidak punya rumah, kita bantu rumah. Kalau belum punya kegiatan, kita latih. Kalau tidak punya modal, kita bantu modal. Semua ini bagian dari upaya membangun masyarakat yang mandiri dan sejahtera,” jelas Kang DS.

Menurutnya, KDMP menjadi wadah produksi rakyat, SPPG jalur distribusi, dan Sekolah Rakyat sarana pemberdayaan masyarakat desa.

“Ini bukan sekadar program, tapi gerakan besar membangun ekonomi rakyat dari bawah,” pungkas Kang DS.

Reporter : Yun.s

Rakor MBG Tingkat Kota Tasikmalaya

admin Okt 9, 2025

Kota Tasikmalaya, Qjabar – Bertempat di Aula Balekota Tasikmalaya pada Kamis (9 Oktober 2025) berlangsung Rakor SPPG tingkat kota Tasikmalaya.

Hadir pada kesempatan tersebut Walikota Viman Alfarizi Ramadhan, ST MBA, Ketua DPRD Kota Tasikmalaya H. Aslim, SH, Sekda Kota Tasikmalaya Asep.Goparulloh serta narasumber dan sejumlah SPPG Tingkat Kota Tasikmalaya.

Dalam wawancaranya Walikota Tasikmalaya mengatakan Rapat Koordinasi ini bertujuan untuk penguatan kewilayahan, Satgas Percepatan sudah ada, selain pengawasan barang dan jasa.

Selain itu akan melakukan pengawasan untuk pemerataan layanan SPPG di wilayah Kecamatan yang datanya sudah ada, mana saja yang sudah melayani lebih dan yang memang kurang.

Sesuai dengan aturan Surat Edaran PGM Nomor 3 Tahun 2025 dimana kita sudah sepakat apakah sudah merata atau belum SPPG ini.

Kolaborasi bersama yang ada di Kelurahan Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Kemenag, KUA, BP POM, Hakli. 2 hal yang penting untuk penguatan SLHS, dan UKS.

Ditempat yang sama Koordinator Wilayah MBG Kota Tasikmalaya Irpan mengatakan SLHS perlu dilaksanakan agar para Chef lebih teruji dalam artian masakan-masakan yang dihasilkan lebih baik.

Karena dari awal dan baru dibuatkan surat edaran dan kemudian kami bergerak untuk membuat SLHS.

Reporter : Irfan

FWK Dorong Reformasi Polri: Masyarakat Merindukan Polisi yang Mengayomi

admin Okt 9, 2025

Jakarta Qjabar — Forum Wartawan Kebangsaan (FWK) menyerap satu pesan kuat dari masyarakat: mereka merindukan polisi yang kembali mengayomi, bukan sekadar melindungi dan melayani. Kesimpulan itu mengemuka dalam diskusi FWK yang digelar di Kantor Biro Jakarta Harian Suara Merdeka, Rabu (8/10).

“Reformasi Polri yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto sangat tepat. Sudah lebih dari 20 tahun sejak UU Polri lahir, kini saatnya diperbarui sesuai perkembangan zaman,” ujar Koordinator FWK, Raja Parlindungan Pane.

Dalam forum itu, sejumlah wartawan senior mengkritisi perilaku aparat yang dinilai menjauh dari fungsi utamanya. Polisi dianggap tak lagi fokus mengayomi rakyat, pelayanan sering disertai pamrih, dan perlindungan kerap hanya slogan. Mereka menyinggung insiden demonstrasi Agustus lalu, ketika seorang peserta tewas terlindas, dan beberapa mahasiswa serta aktivis malah ditangkap saat menyuarakan aspirasi.

Pengamat kebijakan publik Agus Wahid sebagaimana dikutip dari VOI.id, mengatakan, data Global Corruption Barometer (GCB) Transparancy International menunjukkan lembaga kepolisian berada di urutan kelima paling korup di Indonesia, dengan tren kenaikan mencapai 65 persen dalam sepuluh tahun terakhir. “Perlakuan istimewa terhadap institusi ini justru memunculkan keberanian melakukan penyalahgunaan wewenang, termasuk korupsi,” ujarnya.

Koordinator Polkam FWK, Iqbal Irsyad yang juga Pemred VOI, menegaskan, “Masyarakat merindukan polisi yang tulus mengayomi rakyat. Tanpa pamrih. Tanpa kenal lelah.”

Sejak pemisahan Polri dari ABRI pada era Presiden Megawati Soekarnoputri, publik sempat berharap reformasi membawa perubahan. UU Nomor 2 Tahun 2002 memberi dasar bagi Polri untuk mandiri, profesional, dan modern. Namun, di lapangan banyak ditemukan hal-hal yang merusak nama baik polisi.

FWK menilai, seperti dikatakan Raja Parlindungan Pane, reformasi Polri harus mengembalikan ruh kepolisian sebagai pelindung rakyat, bukan penguasa. Polisi seharusnya hadir sebagai penegak hukum yang humanis dan menjadi sandaran terakhir masyarakat, bukan sumber ketakutan.

Reporter : Yun.s

Dony Maryadi Oekon,Dari Krisis Sampah Menuju Revolusi Energi

admin Okt 9, 2025

Tasikmalaya Qjabar – Selama lebih dari dua dekade, Kota Tasikmalaya bergulat dengan masalah yang tak kunjung selesai: sampah. Gunungan limbah yang terus bertambah bukan hanya mencemari lingkungan, tapi juga mencerminkan stagnasi kebijakan dan minimnya inovasi. Namun kini, titik balik mulai terlihat.

DPR RI melalui Komisi XII, bersama Kementerian Lingkungan Hidup, tak lagi sekadar bicara soal pengangkutan dan TPA. Mereka membawa gagasan besar: Waste to Energy (WtE) —teknologi yang mengubah sampah menjadi sumber daya. Bukan sekadar mimpi, WtE telah berjalan di Bandung, dan kini giliran Tasikmalaya untuk bangkit.

H. Dony Maryadi Oekon, Wakil Ketua Komisi XII DPR RI, menyuarakan komitmen kuat: “Kita dorong teknologi ini, kita siapkan payung hukumnya lewat Undang-Undang Energi Baru Terbarukan. Ini bukan proyek jangka pendek, ini revolusi.”

Di tengah kekhawatiran akan 4.000 ton sampah per tahun yang mengancam menjadi lautan limbah, suara dari akar rumput pun bergema. H. Muslim, Ketua DPC PDI Perjuangan Tasikmalaya, menegaskan pentingnya industri hilir: daur ulang, bahan bangunan, bahkan energi. Tanpa itu, pengangkutan hanyalah penundaan bencana.

Tasikmalaya tak butuh janji, tapi aksi. Dan aksi itu kini dimulai. Dengan dorongan regulasi, dukungan ilmuwan, dan keberanian menarik investor, kota ini bisa berubah dari simbol krisis menjadi pionir solusi. Dari sampah menjadi cahaya. Dari beban menjadi kekuatan.

Reporter:Andri