By admin
Kab. Tasikmalaya, QJabar, – Sejumlah perwakilan dari Organisasi Rakyat Peduli Demokrasi (RPD) menggelar aksi di depan Gedung DPRD Kabupaten Tasikmalaya, Kamis (9/10/2025).
Mereka menuntut transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran daerah yang dinilai masih tertutup dan rawan disalahgunakan.
Ketua RPD (Rakyat Peduli Demokrasi) Dadan Jaenudin, mengatakan aksi ini dilakukan sebagai bentuk kepedulian masyarakat terhadap praktik pemerintahan yang bersih dan terbuka.
Ia menekankan pentingnya pengawasan publik terhadap penggunaan dana daerah guna mencegah munculnya kecurigaan atau konflik kepentingan.
“Kami datang bukan untuk mencari keributan, tetapi untuk menuntut keterbukaan. Masyarakat berhak tahu bagaimana uang rakyat digunakan,” ujar Dadan kepada awak media di lokasi aksi.
Dalam orasinya, Dadan juga menyinggung adanya dugaan praktik yang tidak sejalan dengan prinsip keterbukaan. Ia mengklaim memiliki bukti terkait dugaan keterlibatan sejumlah pihak, termasuk anggota DPRD, dalam kegiatan usaha yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan, salah satunya terkait dengan entitas usaha bernama MBG.
RPD sebelumnya telah mengajukan surat permohonan audiensi kepada DPRD Kabupaten Tasikmalaya untuk membahas berbagai isu, termasuk usulan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) guna melakukan audit terhadap dana Bantuan Keuangan (Bankeu) tahun 2019. Namun, hingga hari aksi digelar, permohonan tersebut belum ditindaklanjuti.
Menurut Dadan, DPRD berdalih bahwa audiensi harus terlebih dahulu dijadwalkan melalui Badan Musyawarah (Bamus). RPD mempertanyakan mekanisme ini, karena menurut mereka, dialog antara masyarakat dan wakil rakyat semestinya bisa dilakukan secara terbuka dan langsung.
“Kami heran, sejak kapan rakyat datang ke DPRD harus melalui Bamus? Padahal kami hanya ingin berdialog, menyampaikan aspirasi secara terbuka,” tegasnya.
Kekecewaan massa kian memuncak setelah tidak satu pun dari 50 anggota DPRD hadir menemui perwakilan aksi. RPD menilai hal ini mencerminkan lemahnya komitmen legislatif dalam menyerap aspirasi masyarakat.
“Kalau terus diabaikan, kami siap menggelar aksi lanjutan dengan jumlah massa yang lebih besar,” pungkas Dadan.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari pihak DPRD Kabupaten Tasikmalaya terkait aksi dan tuntutan dari RPD. (mdr)
Catatan Redaksi:
Aksi yang dilakukan oleh RPD mencerminkan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya transparansi dan partisipasi dalam pengelolaan pemerintahan daerah. DPRD sebagai representasi rakyat diharapkan merespons secara terbuka dan cepat agar kepercayaan publik tidak terus menurun.