Bupati Kang DS Dukung Asta Cita Pemerintahan Prabowo-Gibran

admin Okt 14, 2025

Jakarta Qjabar – Bupati Bandung Dadang Supriatna tampil menjadi narasumber pada Leadership Forum:

Pilar Nusantara Penopang Asta Cita: “Setahun Pemerintahan Prabowo-Gibran dari Perspektif
Daerah”.

Leadership Forum ini digelar CNN Indonesia di Studio 2 CNN Indonesia (Gedung Trans TV Lt.Ground Jalan Kapten Tendean, Jakarta Selatan, Selasa (14/10/2025).

Bupati Bandung Dadang Supriatna bersama Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi, Bupati Tasikmalaya Cecep Nurul Yakin, dan Wakil Wali Kota Bandung Erwin menjadi narasumber pada bahasan Menerjemahkan Asta Cita: Kepemimpinan Lokal dan Inovasi Daerah.

Di hadapan Menteri Dalam Negeri RI M. Tito Karnavian dan sejumlah pejabat dari Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, Provinsi DKI Jakarta dan pejabat pemerintahan lainnya, Bupati Bandung Dadang Supriatna menyampaikan paparannya mendukung Asta Cita Pemerintahan Prabowo-Gibran.

Bupati Dadang Supriatna mengungkapkan visi misi dan rencana aksi pada pemerintahannya di Kabupaten Bandung. Karena Pemilunya lebih awal, dan Pilkada dilaksanakan pada bulan November 2024, artinya para kepala daerah harus mengadopsi visi misi presiden terpilih.

“Sehingga kami dalam menentukan visi misi, ini seluruhnya masuk pada visi misi Pak Presiden. Sehingga dalam implementasinya kami tidak mengalami kesulitan. Hampir 40 persen dari misi kami ada lima itu yang sesuai dengan delapan Asta Cita itu sesuai semuanya,” ujarnya.

Meski demikian, Bupati Bandung mengucapkan syukur alhamdulillah walaupun kondisi saat ini ada transisi sistem yang dilakukan oleh pemerintah pusat, tetapi pemerintah daerah berusaha semaksimal mungkin sehingga roda pemerintahan tidak stag.

“Karena tujuan pemerintah yang utama itu ada tiga hal yang harus kita persiapkan. Pertama adalah bagaimana untuk bisa memberikan kesejahteraan untuk masyarakat. Kedua, meningkatkan pelayanan, yang ketiga membuat aman dan tentram. Ini tentu tugas pokok utama pemerintah,” tuturnya.

Dadang Supriatna mengatakan, dalam implementasi melaksanakan visi misi Presiden, ia tidak mengalami kesulitan karena semua alat negara sudah berada di tiap-tiap daerah.

“Tinggal kolaborasi dengan TNI-Polri, sudah selesai,” katanya.

Untuk menuju Asta Cita, disebutkan, ada program yang sifatnya penugasan langsung dari Presiden, yang notabene pemerintah daerah tidak bisa menolak karena program prioritas yang harus disukseskan.

“Sehingga tugas pemerintah daerah dalam hal ini, diminta ataupun tidak diminta sudah menjadi kewajiban. Karena selaku pembina langsung adalah Pak Mendagri, sehingga apa yang dilakukan Pak Presiden maka pemerintah daerah harus bisa mendukung dan mensuport bahkan mensukseskannya,” tuturnya.

Kang DS, sapaan akrab Dadang Supriatna mengungkapkan bahwa ia tidak mengalami kesulitan karena selalu komunikasi dan konsolidasi, sehingga program-program yang diberikan Presiden tidak ada hambatan di lapangan.

“Kami pemerintah daerah harus bisa menjalankan tugas pokok selaku kepala daerah. Salah satunya mensukseskan program pemerintah pusat,” ungkapnya.

Lebih lanjut Kang DS menjelaskan bahwa Kabupaten Bandung adalah daerah terluas dan terpadat penduduknya kedua di Jawa Barat. Penduduk 3,8 juta jiwa, luas wilayah 174 ribu hektare, dengan sumber daya alam yang sangat luar biasa.

Ia menjelaskan, Kabupaten Bandung mempunyai lahan pertanian dan juga mempunyai sumber daya manusia di antaranya 77 ribu petani. Selain itu ada beberapa destinasi wisata, sehingga sumber daya alam ini bisa memberikan kontribusi.

“Kita lihat perbandingan dan perkembangan pada tahun 2021, pengunjung ke Kabupaten Bandung baik domestik maupun internasional itu sekitar 2 juta pengunjung. Kemarin Desember 2024 mencapai 7 juta pengunjung. Artinya, keindahan di Kabupaten Bandung sangat prospek dan sangat diminati baik domestik maupun internasional,” ujarnya.

Bupati Bedas mengatakan, program Presiden betul-betul bisa dirasakan oleh masyarakat, walaupun secara faktual merasa kebingungan adanya pengurangan tentang TKD (Transfer ke Daerah). Tetapi kalau TKD ini dikonversikan, contoh Kabupaten Bandung saat ini tahun 2026 akan mengalami pengurangan sekitar Rp1 triliun. Dari Rp3,6 triliun, jadi Rp2,6 triliun, secara sekilas memang bingung.

“Tetapi kalau dikonversikan dengan program Pak Presiden, contohnya program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Saya hitung dari 361 titik dapur MBG, itu sekitar 1,253 juta jiwa penerima manfaat dikonversikan dengan uang mencapai Rp5,4 triliun,” jelasnya.

Kang DS mengungkapkan bahwa pemerintah daerah ada yang melaksanakan sesuai dengan visi misi lokal. “Visi kami adalah mewujudkan Kabupaten Bandung yang lebih Bangkit, Edukatif, Dinamis, Agamis dan Sejahtera (BEDAS), maju berkelanjutan menuju Indonesia Emas 2045,” ujarnya.

Kang DS mengungkapkan ada tiga program prioritas yang sifatnya penting, dan sangat dinantikan manfaatnya oleh masyarakat. Di antaranya, program MBG (Makan Bergizi Gratis) dan setelah dihitung Kabupaten Bandung potensi penerima manfaatnya 1,253 juta jiwa atau dihitung per dapurnya 3.000 sampai 3.500 jiwa.

“Ada 361 titik dapur. Dan ada daerah tertinggal, dalam artian daerah terjauh, perbatasan Kabupaten Bandung dengan Kabupaten Cianjur misalnya. Kabupaten Bandung dengan Kabupaten Garut, Kabupaten Bandung dengan Bandung Barat, Kabupaten Bandung dengan Sumedang,” jelasnya.

Kemudian dikolaborasikan dengan program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, sehingga dua program ini tidak bisa dipisahkan.

Ia mengatakan dampak program MBG mengurangi angka pengangguran. Pertama, menambah pengusaha baru, selaras dengan program Pemkab Bandung setiap tahunnya akan menciptakan 10.000 wirausaha muda dan lapangan kerja.

“Setelah dihitung angka pengangguran di Kabupaten Bandung yang saat ini 6,32 persen, artinya hampir 123.000 jiwa masyarakat Kabupaten Bandung sampai saat ini belum mempunyai pekerjaan,” ujarnya.

Namun realitasnya, lanjut Kang DS, dengan masuknya program MBG di Kabupaten Bandung justru terbantu. Salah satu contoh setiap dapur itu membutuhkan 47 tenaga relawan dan dikali 361 titip dapur MBG, sehingga sekitar 18.000 orang masyarakat Kabupaten Bandung sudah bisa bekerja.

Untuk itu, kata dia, pemerintah harus hadir bagaimana masyarakat yang tidak mempunyai pekerjaan. “Nah kita berikan edukasi dan modal. Kita ada program pinjaman bergulir tanpa bunga dan tanpa jaminan. Kenapa ini dihadirkan, karena bank emok masih ada di lapangan. Pinjol masih merajalela, ini harus hadir pemerintah,” ujarnya.

Menghadapi Indonesia Emas 2045, kata Kang DS, tidak lepas dari lima hal. Pertama, peningkatan kualitas sumber daya manusia yang profesional dan paham digitalisasi. Maka pemerintah harus hadir bagaimana untuk meningkatkan sumber daya manusia.

Ketiga, riset and development. Kajian dan inovasi ini penting, sehingga belanja isu ini penting. Solusinya seperti apa, sehingga riset and development ini salah satu acuan untuk bisa melakukan suatu program yang disesuaikan dengan visi misi daerah.

“Tentunya setiap daerah memiliki visi misi yang berbeda,” katanya.

Keempat, institusi yang kuat. Tentu, mental ini penting. Integritas penting, karena suatu program tidak akan sukses kalau karakter dan mental tidak mumpuni.

“Sehingga organisasi yang kuat perlu ditingkatkan, harus ada kekompakan, kerja sama yang baik dan kolaborasi,” ujarnya.

Kelima, pengelolaan keuangan yang baik. Program sebagus apapun, kalau pengelolaan keuangan tidak baik, pasti pemeriksaan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) tidak WTP (Wajar Tanpa Pengecualian).

“Saya mengajak kepada seluruh komponen masyarakat mari kita manfaatkan program yang konkrit untuk kemajuan bangsa dan negara yang kita cintai,” tutupnya.

Reporter : Yun.s

Flyover Bojongsoang Menjadi Usulan Prioritas Kang DS, Siap Digarap Pemprov Jabar

admin Okt 14, 2025

Bandung Qjabar – Untuk memberikan pelayananan Kepada masyarakat dalam infrasturktur jalan guna menunjang kelancaran sarana transportasi warga, Bupati Bandung HM. Dadang Supriatna atau yang akrab disapa Kang DS telah mengusulkan Pembangunan Flyover jalan Bojongsoang ke Pemprov Jabar. Usulan ini telah disampaikan pada jaman era Gubernur Ridwan Kamil, dimana pada sekarang ini mendapatkan perhatian langsung dari Gubernur Jawa Barat KDM atau Kang Dedi Mulyadi.

Mengingat Jalan Raya Bojongsoang merupakan jalan Provinsi, yang mana ini merupakan salah satu jalan yang menyambungkan kota Bandung dan Kabupaten Bandung. Ruas jalan Bojongsoang ini setiap harinya bisa dipastikan terjadi kemacetan karena banyaknya mobilitas warga, sehingga untuk mendapatkan solusi diperlukanya pembangunan flyover.

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyetujui usulan prioritas Pemerintah Kabupaten Bandung terkait pembangunan flyover Bojongsoang. Hal tersebut dilakukan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam memberikan bantuan skema satu proyek pembangunan dari setiap 27 kabupaten/kota.

Dikutip dari info Bandung Raya pada Rabu 1 Oktober, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Jabar, Dedi Mulyadi, S,STP.,MSi, mengungkapkan banyak usulan infrastruktur dari berbagai daerah. Namun, Pemprov Jabar akhirnya menegaskan hanya akan mengakomodasi satu proyek prioritas setiap kabupaten/kota.

“Banyak usulan. Itu tetap kita prioritaskan satu (pembangunan infrastruktur) dari tiap kabupaten/kota. Jadi kabupaten/kota menyampaikan maunya apa? Nah Bojongsoang juga disampaikan untuk menjadi prioritas. Nanti tim kita akan cek,” katanya.

Nantinya Flyover Bojongsoang, akan dilakukan kajian secara menyeluruh sebelum pembangunan dilakukan. Ia menuturkan, pengecekan diperlukan untuk memastikan ketersediaan lahan hingga detail engineering design (DED) pembangunan Flyover Bojongsoang.

Rencananya Pemprov Jabar hanya akan membangun konstruksi. Sementara pengadaan lahan dan DED sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten/kota.

Reporter : Yun.s

World Rabies Day, Ina Dewi Kania Ajak Warga Kabupaten Bandung Jaga Kesehatan Hewan

admin Okt 14, 2025

KAB. BANDUNG Qjabar – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung melalui Dinas Pertanian melaksanakan puncak rangkaian kegiatan World Rabies Day di halaman Kantor Dinas Pertanian Soreang, Selasa (14/10/2025).

Puncak kegiatan World Rabies Day ini dihadiri Wakil Bupati Bandung Ali Syakieb dan jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Bandung. Kegiatan ini pula sebagai tindaklanjut dari kegiatan sebelumnya yang dilaksanakan Dinas Pertanian diawali sejak 8 September 2025 lalu yang digelar di 10 titik Puskeswan (Pusat Kesehatan Hewan) di Kabupaten Bandung.

Selain kegiatan World Rabies Day yang puncaknya jatuh pada 28 September 2025 lalu juga bertepatan dengan kegiatan Bulan Bakti Peternakan dan Kesehatan Hewan, serta Bulan Pengurangan Risiko Bencana atau PRB.

Pada kesempatan itu turut dilaksanakan vaksinasi rabies dan kastrasi gratis, pelayanan kesehatan hewan gratis, cek kesehatan gratis, webinar hybrid bencana non alam, lomba mewarnai untuk anak sekolah yang diundang dalam kegiatan tersebut. Selain itu dilaksanakan pula kegiatan pasar tani puas yang menyediakan bazar produksi pertanian lokal.

Bupati Bandung Dadang Supriatna melalui Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Bandung Ina Dewi Kania mengatakan bahwa puncak pelaksanaan rangkaian World Rabies Day hari ini, dalam pelaksanaannya Dinas Pertanian bekerjasama atau berkolaborasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung.

“Dan juga Bulan Penanggulangan Bencana Non Alam. Ini salah satu upaya bahwa bencana alam itu bukan hanya banjir, longsor, atau misalkan gempa bumi. Ada bencana non alam yang harus diwaspadai oleh masyarakat juga terkait dengan rabies,” kata Ina Dewi Kania dalam keterangannya di sela-sela kegiatan.

Ina Dewi Kania mengatakan bahwa penyakit rabies ini menular dari binatang. “Kalau kita dicakar, atau misalkan digigit, itu akan menular ke manusia. Dan dampaknya akan sangat berisiko sekali bagi manusia yang terkena oleh rabies tersebut,” ujarnya.

“Salah satu penanggulangan yang kita lakukan adalah dengan vaksinasi. Ada vaksinasi yang disediakan di Dinas Pertanian, dan juga ada di pusat kesehatan hewan yang ada di 10 wilayah di Kabupaten Bandung. Itu salah satu upaya untuk penanggulangan rabies,” imbuhnya.

Ina Dewi Kania berharap Kabupaten Bandung bisa terbebas dari rabies di tahun 2029 mendatang.

“Untuk rabies ini di beberapa wilayah masih ada, sehingga kita terus berupaya bahwa hewan-hewan peliharaan yang ada di sekitar kita harus terjamin kesehatannya. Salah satunya dengan vaksinasi, pemberian vitamin, pemeliharaan kesehatan hewan dengan berkunjung ke puskeswan supaya hewan yang ada di sekitar kita memang hewan-hewan yang sehat,” tuturnya.

Ina Dewi Kania menyebutkan saat ini Dinas Pertanian punya program Jesika (Jumat Edukasi Sterilisasi dan Kastrasi), terutama bagi warga yang punya hewan-hewan kesayangan bisa hadir di Puskeswan di 10 wilayah di Kabupaten Bandung.

“Ada pelayanan kesehatan yang kita berikan. Kemudian, misalkan di luar hari Rabu, itu ada Posterling (Pos Pelayanan Terpadu Kesehatan Hewan Keliling). Para dokter kita akan berkeliling di wilayah-wilayah yang memang ada kegiatan-kegiatan atau usaha tentang peternakan,” ucapnya.

Kepala Dinas Pertanian berharap berkaitan dengan World Rabies Day ini masyarakat semakin paham tentang rabies. Kemudian memelihara hewan kesayangan, hewan peliharaan dengan lebih baik lagi dengan memeliharanya melalui kegiatan-kegiatan yang bersifat kesehatan hewan.

“Puncak dari kegiatan ini ‘World Rabies Day’ harapan kita adalah di Kabupaten Bandung akan bebas rabies di tahun 2028, semoga tercapai,” ujarnya.

Untuk itu melalui kegiatan World Rabies Day ini, Ina Dewi Kania mengajak warga Kabupaten Bandung untuk sama-sama menjaga kesehatan hewan sebagai bagian dari kesehatan keluarga dan lingkungan.

“Mari kita wujudkan Kabupaten Bandung yang sehat, aman dan bebas rabies. Sehat hewannya, aman manusianya, Kabupaten Bandung Lebih Bedas,” harapnya.

Reporter : Yun.s

Sosialisasi JKN Dan BPJS Ketenagakerjaan, H. Cucun Ahmad Syamsurijal : Dengan Gotong Royong Semua Tertolong

admin Okt 14, 2025

Kabupaten Bandung Qjabar – Ketua DPR RI, H. Cucun Ahmad Syamsurijal, kembali melakukan sosialisasi Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan BPJS Ketenagakerjaan. Kali ini, kegiatan digelar di Gedung Ormas Soreang, Kabupaten Bandung, Selasa (14/10/2025).

Cucun menyampaikan, sosialisasi ini penting agar masyarakat, terutama pekerja formal dan informal seperti petani, pedagang, tukang ojek, dan pelaku UMKM, semakin memahami pentingnya perlindungan sosial.

“Jaminan sosial ini hak semua pekerja, bukan hanya bagi pekerja kantoran saja,” ujar Cucun di hadapan ratusan peserta yang hadir.

Dalam sosialisasi tersebut, Cucun juga mengajak masyarakat untuk aktif mendaftar dan rutin membayar iuran agar manfaat program bisa dirasakan maksimal. Selain itu, ia mengimbau warga untuk memanfaatkan aplikasi digital JMO yang mempermudah layanan pendaftaran, klaim, hingga pengecekan saldo melalui ponsel.

Cucun menjelaskan, BPJS Ketenagakerjaan memiliki lima program utama, yaitu Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, Jaminan Hari Tua, Jaminan Pensiun, dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan. Program-program ini sangat penting untuk memberikan perlindungan dan rasa aman bagi para pekerja dan keluarganya.

“Sosialisasi ini juga untuk merubah mindset masyarakat yang selama ini menganggap BPJS hanya soal kesehatan. Padahal, perlindungan ketenagakerjaan sama pentingnya,” jelasnya.

Lebih lanjut, Cucun juga mengapresiasi peran pemerintah daerah dan BPJS yang terus memperluas jangkauan ke sektor informal. Ia berharap sosialisasi seperti ini terus digelar agar kesadaran akan pentingnya perlindungan sosial makin kuat di masyarakat.

Reporter : Yun.s

Reses di Pasirjambu, H. Cucun Dengar Langsung Keluhan BPJS hingga Jalan Rusak

admin Okt 14, 2025

Bandung  Qjabar – Wakil Ketua DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), H. Cucun Ahmad Syamsurijal, melaksanakan kegiatan Reses Masa Sidang I Tahun 2025 di Gedung Serbaguna Desa Cibodas, Kecamatan Pasirjambu, Kabupaten Bandung, pada Selasa (14/10/2025).

Dalam kegiatan tersebut, H. Cucun menyerap berbagai aspirasi masyarakat, terutama yang berkaitan dengan kesejahteraan sosial, pendidikan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

“Aspirasi masyarakat luar biasa, banyak yang disampaikan, mulai dari masalah BPJS, UMKM, hingga infrastruktur jalan,” ujar H. Cucun usai kegiatan reses.

Ia menjelaskan, beberapa persoalan yang paling banyak dikeluhkan warga di antaranya mengenai tunggakan BPJS non-pemerintah, penerima bantuan sosial, serta peluang pengembangan UMKM di wilayah selatan Bandung.

Sebagai wakil rakyat, H. Cucun menegaskan komitmennya untuk menjadi jembatan antara masyarakat dan pemerintah pusat, terutama dalam memperjuangkan hak-hak dasar rakyat.

“Kami di PKB selalu menekankan bahwa kehadiran wakil rakyat tidak hanya lima tahun sekali. Harus selalu ada di tengah-tengah masyarakat untuk mendengar dan menyampaikan aspirasi mereka,” katanya.

Cucun juga menyinggung pentingnya sinergi antara pemerintah daerah, provinsi, dan pusat dalam menyelesaikan berbagai persoalan, terutama terkait penanggulangan kemiskinan ekstrem dan perumahan layak huni.

“Kalau komunikasi antarpihak dilakukan cepat, masalah bisa selesai. Contohnya program BSPS (Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya), harus jelas mana yang ditangani kabupaten, provinsi, dan kementerian,” ujarnya.

Selain itu, ia menekankan pentingnya menghidupkan kembali semangat gotong royong di tengah masyarakat, agar program pemerintah dapat berjalan lebih efektif.

“Walaupun kita hidup di era semua serba dibiayai negara, jangan sampai nilai gotong royong hilang. Ini modal sosial kita yang harus dijaga,” tegasnya.

Dalam kesempatan itu, H. Cucun juga mengungkapkan perjuangannya memperjuangkan Kabupaten Bandung agar masuk dalam daftar program Sekolah Rakyat yang digagas pemerintah pusat.

Ia mengaku sempat berkoordinasi langsung dengan Bupati Bandung dan pihak kementerian terkait untuk memastikan agar Kabupaten Bandung tidak tertinggal dari daerah lain.

“Pak Bupati sudah siap dengan lahan dan dukungan penuh. Tapi ternyata Kabupaten Bandung belum masuk dalam 114 lokasi prioritas Sekolah Rakyat. Setelah kami cek, ternyata anggaran di Kementerian Sosial belum terserap maksimal,” ungkapnya.

Setelah melakukan komunikasi intens dengan pihak Kementerian, akhirnya dilakukan verifikasi lanjutan dan Kabupaten Bandung dipastikan akan menjadi salah satu penerima program tersebut.

“Alhamdulillah, perjuangan kita membuahkan hasil. Kini Kabupaten Bandung akan memiliki Sekolah Rakyat agar tidak ada lagi warga yang tidak bisa mengenyam pendidikan layak,” tutur Cucun.

Ia menambahkan, kehadiran Sekolah Rakyat ini diharapkan dapat membantu anak-anak dari keluarga tidak mampu (kategori desil satu) agar tetap bisa bersekolah dengan fasilitas memadai dan biaya terjangkau.

“Sekolah Rakyat ini bukan hanya sekolah biasa, tapi sekolah berkualitas dengan dukungan pemerintah. Jadi anak-anak dari keluarga kurang mampu tetap punya kesempatan yang sama,” pungkasnya.

Reporter : Yun.s

Bupati Bandung Kang DS Giatkan Roadshow KDMP: “Koperasi Ini Lahir dari Semangat Swadaya Nasional”

admin Okt 14, 2025

Bandung Qjabar – Bupati Bandung, Dadang Supriatna, menegaskan pentingnya peran Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) sebagai penggerak ekonomi masyarakat desa dalam kunjungan kerja dan rapat koordinasi di Kecamatan Cimaung, Selasa (14/10/2025).

Kegiatan bertajuk Road Show Kunjungan Kerja dan Rapat Koordinasi KDMP ini dihadiri oleh sejumlah pejabat daerah, di antaranya Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Bandung, Dindin Syahidin, Camat Cimaung Rachmat, Camat Pangalengan Vena Andriawan, serta para kepala desa dari dua kecamatan, pengurus KDMP, ketua BPD, ketua Bumdes, dan masyarakat.

Dalam arahannya, Bupati Bandung Dadang Supriatna, yang disapa Kang DS menekankan agar seluruh pengurus KDMP aktif turun ke lapangan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai fungsi dan manfaat koperasi.

“KDMP ini lahir sebagai bagian dari program nasional yang diinisiasi Presiden Prabowo. Tujuannya untuk memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat desa melalui sistem swadaya dan kebersamaan,” ujar Dadang Supriatna.

Menurutnya, wilayah Pangalengan dan Cimaung yang mayoritas masyarakatnya merupakan petani, memiliki potensi besar untuk dikembangkan melalui koperasi desa. Ia mencontohkan sektor kopi, yang selama ini telah menjadi komoditas unggulan dari dua kecamatan tersebut.

“Kalau ada masyarakat yang ingin memulai usaha baru, silakan usulkan melalui koperasi. Kita akan bantu fasilitasi. Potensi di Cimaung dan Pangalengan ini luar biasa, apalagi kopinya sudah terkenal,” tambahnya.

Bupati juga menekankan pentingnya tata kelola koperasi yang tertib dan berbasis digital.

Ia menginstruksikan agar setiap KDMP memiliki tenaga IT yang memahami sistem digitalisasi, terutama dalam urusan peminjaman dan penagihan dana, yang kini akan dilakukan secara online.

“Saya minta pengurus KDMP menata kembali sistemnya. Jangan sampai dana koperasi digunakan di luar ketentuan. Untuk penagihan dan peminjaman, semuanya harus melalui sistem digital,” tegas Dadang.

Lebih lanjut, ia menginstruksikan mulai tahun 2026, setiap pengurus KDMP dan kepala desa di Kabupaten Bandung agar membuat IBC (Indeks Bisnis dan Capaian) yang berfungsi mencatat penagihan dan aktivitas ekonomi koperasi setiap tanggal 1 tiap bulannya.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati Dadang juga mengungkapkan bahwa Pemerintah Kabupaten Bandung akan memberikan dukungan penyertaan modal bagi penguatan koperasi desa.
Sedikitnya 100 desa di Kabupaten Bandung akan mendapatkan bantuan modal untuk memperkuat peran KDMP di tingkat lokal.

Selain itu, Bupati berharap setiap kunjungan dan rapat koordinasi seperti ini tidak hanya menjadi seremonial, tetapi menghasilkan survei dan pemetaan potensi ekonomi di tiap dusun, khususnya di wilayah Cimaung dan Pangalengan.

“Dari pertemuan tingkat dusun hingga kecamatan, harus muncul data dan survei yang nyata. Kita ingin tahu potensi ekonomi apa saja yang bisa dikembangkan, agar koperasi benar-benar jadi motor penggerak ekonomi rakyat,” tuturnya.

Dengan sinergi antara pemerintah daerah, pengurus koperasi, dan masyarakat, Bupati Bandung optimistis Koperasi Desa Merah Putih bisa menjadi fondasi kuat dalam mewujudkan desa yang mandiri dan sejahtera di Kabupaten Bandung.

Reporter : Yun.s

Oleh Soleh Anggota DPR RI Berharap Agar Masyarakat Pengguna Internet Digunakan Dengan Bijak

admin Okt 14, 2025

Kota Tasikmalaya, Qjabar – Bertempat di Hotel City yang ada dibilangan Sukalaya pada Selasa (14 Oktober 2025) berlangsung Pelatihan LHPK(Pelatihan Kader Partai Kebangkitan Bangsa) DPC Kota Tasikmalaya.

Hadir pada kesempatan tersebut H Oleh Soleh serta seluruh kader Partai Kebangkitan Bangsa se-Kota Tasikmalaya.

Dalam wawancaranya dengan sejumlah media H Oleh mengatakan selain silaturahmi kami juga menggelar Pelatihan untuk para Kader dalam menyingkapi dinamika politik yang terjadi pada saat ini.

Selain hal tersebut Oleh juga mengatakan prilaku masyarakat terhadap bantuan dimisalkan bantuan PKH, BNPT tidak digunakan dengan semestinya, tapi untuk hal yang tidak bermanfaat. Maka kalau dibiarkan akan bahaya

Saya secara pribadi berharap untuk mempelopori dan menginisiasi dunia digital agar digunakan dengan bijak tidak berlebihan.

Bagi kami dunia digital ini harus tumbuh berkembang normatif, edukatif mempersatukan bukan malah memecah belah.

Oleh sebab itu selain daripada mengasah talenta-talenta digital terutama hadirnya AI, ini juga edukasi literasi tentang penggunaan media sosial ramah perlu di sosialisasikan.

Reporter : Irfan

Mba Maya Pengembangan kapasitas Pelaku Usaha Di tahun 2025 Di Kelurahan Kersanagara Kota Tasikmalaya

admin Okt 14, 2025

Kota Tasikmalaya, Qjabar – PT .Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekar Unit, menggelar sosialisasi di aula Kantor Kalurahan kersanagara Kecamatan Cibeureum, terkait program Pengembangan Kapasitas Usaha (PKU) “Mba Maya” (Merdeka dan Berdaya) kepada para warga masyarakat khususnya ibu-ibu prasejahtera produktif non bankable pada Selasa (14/10/2025).

Tujuan dari sosialisasi ini adalah untuk menyampaikan informasi terkait dengan isi dari berbagai program yang ada di dalam Pengembangan Kapasitas Usaha (PKU) “Mba Maya” (Merdeka dan Berdaya), seperti dengan kegiatan pendampingan dan pembinaan kepada pelaku usaha ultra mikro, mikro dan kecil yang merupakan nasabah binaan PNM.

Kegiatan sosialisasi ini dihadiri oleh Perwakilan dari PNM MEKAR Unit Tempel dan dari BRI Cabang Kota Tasikmalaya serta dari pemerintah Kalurahan Kersanagara, lurah oleh ” Totong Muslim serta para warga yang mayoritas adalah para pelaku usaha ultra mikro.

Dalam sambutannya, Lurah Kersanagara ” Totong Muslim” menyampaikan ucapan terimakasih kepada PNM MEKAR Unit dan BRI yang telah memberikan pembinaan dan sosialisasi untuk warga Kersanagara khususnya dan masyarakat pada umumnya.

PNM MEKAR Unit,” ibu Siti Khodijah”. menyampaikan bahwa PNM Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera (PNM Mekar) merupakan layanan permodalan berbasis kelompok yang diperuntukan bagi perempuan pra-prasejahtera pelaku usaha ultra mikro.

“Diharapkan dengan program Pengembangan Kapasitas Usaha (PKU) “Mba Maya” (Merdeka dan Berdaya) di Kelurahan Kersanagara apa yang disampaikan bisa bermanfaat dan berguna bagi semua pihak,” pungkasnya.

Selanjutnya dalam upaya untuk mendorong para nasabah usaha mikro kecil menengah (UMKM) untuk menjangkau layanan perbankan, PNM Mekar, melakukan kerjasama dengan PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (Bank BRI) cabang Tasikmalaya.

“Kerjasama ini berupa penyediaan dan pemanfaatan layanan jasa tabungan dan e-Banking BRI untuk nasabah UMKM. Harapannya, UMKM semakin berkontribusi pada ekonomi nasional,” Pungkasnya .

Perwakilan dari BRI Cabang” Anas” mengatakan kerjasama ini merupakan upaya modernisasi UMKM. Bukan hanya itu, ini juga menjadi bagian sinergi Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

“kerjasama ini menjadi wujud sinergi BUMN dalam membantu pemerintah meningkatkan kualitas hidup para pengusaha UMKM. Pengembangan usaha kecil perlu dilakukan dengan sistem perbankan modern yang lebih efisien dan berkualitas seperti yang disediakan oleh BRI,” ungkapnya.

Reporter : Tatang Hidayat

BGN Dorong Percepatan SLHS: Pemda dan DPRD Jangan Acuh Kawal Sesuai Prosedur 

admin Okt 14, 2025

Kab. Tasikmalaya, QJabar, – Banyaknya insiden yang terjadi di sejumlah Sentra Pengolahan Pangan Gizi (SPPG) di berbagai daerah telah menjadi perhatian Badan Gizi Nasional (BGN), yang saat ini menjadi pihak penanggung jawab utama Program Makanan Bergizi (MBG). Sebagai tindak lanjut, BGN melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program tersebut,” Selasa (14/10/2025).

Salah satu poin penting dalam evaluasi itu adalah keharusan setiap SPPG memiliki Sertifikat Laik Higiene dan Sanitasi (SLHS) yang diterbitkan oleh Dinas Kesehatan setempat. SLHS ini menjadi syarat mutlak agar SPPG dapat beroperasi secara legal dan sesuai standar kesehatan.

“Untuk mendapatkan SLHS, SPPG harus memenuhi sejumlah persyaratan yang ketat. Ini adalah langkah progresif untuk memastikan tidak ada lagi kasus keracunan, SOP dijalankan dengan benar, dan administrasi dijalankan secara tertib,” ujar Arief R Hakim seorang aktivis Tasikmalaya yang aktif mengawal program MBG di daerah.

Namun demikian, perhatian juga tertuju pada kurangnya peran aktif dari pemerintah daerah dan legislatif. Hingga saat ini, baik Pemda maupun DPRD dinilai belum menunjukkan langkah konkret dalam mendukung pengawasan dan pelaksanaan program MBG.

“Diharapkan Satgas Daerah segera dibentuk dan mulai bekerja. DPRD juga harus ikut memantau. Sangat disayangkan jika mereka hanya diam sementara masyarakat membutuhkan perlindungan,” tegasnya.

Pihaknya juga meminta agar Dinas Kesehatan lebih selektif dalam menerbitkan SLHS. “Jangan sampai ada SLHS yang keluar padahal SPPG belum memenuhi semua persyaratan. Jika ada yang melanggar, kami minta SPPI bertindak tegas, bahkan menutup SPPG yang nakal,” lanjutnya.

Lebih jauh, dia meminta agar Satuan Pengawas dan Penindakan Internal (SPPI) tidak gentar dalam menjalankan tugas, sekalipun menghadapi intervensi dari elit politik atau birokrat yang memiliki kepentingan di sektor ini.

“Jika ada intervensi dari anggota DPRD atau pejabat yang punya dapur, laporkan saja. Masyarakat akan mendukung penuh sikap tegas SPPI demi keberlangsungan dan keberhasilan program MBG,” pungkasnya.

Program MBG sendiri bertujuan untuk menyediakan makanan bergizi yang aman dan layak konsumsi, khususnya untuk anak-anak dan kelompok rentan. Keberhasilan program ini sangat bergantung pada kolaborasi antara pusat, daerah, dan masyarakat. (mdr)