Tasikmalaya — GIBAS (Gabungan Inisiatif Barisan Anak Siliwangi) Kabupaten Tasikmalaya, kembali menegaskan kritik keras terhadap lemahnya pelayanan publik serta dugaan penyalahgunaan anggaran di lingkungan pemerintahan daerah. Pernyataan tersebut disampaikan dalam aksi terbuka di depan Kantor Bupati Tasikmalaya, Jumat (6/2/2026).
Waris ketua Gibas dalam orasinya menegaskan bahwa kesehatan adalah hak dasar warga negara, namun warga miskin masih kerap mengalami kesulitan mengakses pelayanan kesehatan yang layak. Bahkan, sejumlah warga yang terdaftar dalam program BPJS PBI (Penerima Bantuan Iuran) dilaporkan banyak yang dinonaktifkan, sehingga berpotensi membuat mereka tidak dapat mengakses layanan kesehatan secara gratis.
Dalam aksi tersebut, GIBAS menyampaikan tiga tuntutan utama, yakni jaminan kesehatan gratis bagi warga miskin, peningkatan kualitas pelayanan kesehatan, dan alokasi anggaran yang tepat sasaran.
Selain itu, Waris menyoroti dugaan pencemaran nama baik, dan secara terbuka memberikan waktu 2×24 jam kepada Daniar dan Wiwin untuk menghadap dan memberikan klarifikasi kepada pihak terkait, agar persoalan tidak berkembang menjadi konflik hukum yang berkepanjangan.
Tak hanya itu, Waris juga menegaskan ultimatum kepada Satpol PP Kabupaten Tasikmalaya yang dinilai tidak menanggapi laporan masyarakat terkait perumahan yang diduga dibangun di badan sungai. Ia menilai pembiaran tersebut berpotensi menimbulkan kerugian lingkungan dan merugikan warga sekitar.
Dalam aksi yang sama, Waris juga mengkritik dugaan anggaran yang dialokasikan untuk istri kedua Bupati Tasikmalaya, Cecep Nurul Yakin. Ia menilai anggaran tersebut harus jelas tujuan dan penggunaannya, serta tidak merugikan kepentingan rakyat kecil. Kritik ini disampaikan sebagai bagian dari kontrol sosial terhadap penggunaan anggaran publik, bukan serangan personal.
Sebagai penutup aksi, GIBAS menggelar doa bersama untuk keselamatan masyarakat, khususnya warga miskin dan kelompok rentan. Doa tersebut dipanjatkan agar Kabupaten Tasikmalaya dijauhkan dari musibah, ketidakadilan, dan diberikan pemimpin yang amanah serta berpihak pada rakyat.
Waris menegaskan bahwa seluruh rangkaian aksi dilakukan secara damai dan bermartabat sebagai bentuk kontrol sosial yang sah dan konstitusional.
“Perjuangan kami bukan kebencian, tapi ikhtiar dan doa agar rakyat hidup lebih adil dan manusiawi,” pungkasnya.
Reporter (Andriana)
