Kabupaten Bandung Qjabar – H. Dadang Suryana, S. Ip, dari Komisi B DPRD Kabupaten Bandung, dorong Penguatan Tata Kelola dan Digitalisasi pada Forum Perangkat Daerah Renja Bapenda Tahun 2027, pada kegiatan Forum Perangkat Daerah Rancangan Rencana Kerja (Renja) Bapenda Tahun 2027 yang dirangkaikan dengan High Level Meeting Percepatan dan perluasan Digitalisasi Daerah, yang digelar di Hotel Sutan Raja Soreang Kabupaten Bandung, Kamis 26 Februari 2026, pada kesempatan tersebut Komisi B DPRD Kabupaten Bandung, yang diwakili H. Dadang Suryana sampaikan sebagai berikut :
“yang pertama, Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara berkeadilan, dimana potensi pajak daerah harus digali secara maksimal, namun tetap memperhatikan prinsip keadilan, kemudahan pelayanan, dan kepastian hukum bagi wajib pajak.
Kedua, penguatan tata kelola dan transparansi, dimana setiap target pendapatan harus disusun berbasis data yang akurat, terukur dan realistis pada perencanaan yang baik yang akan menentukan kualitas pelaksanaan dan pertanggungjawaban.
Baca juga : H. Dadang Suryana: POR DPRD Kabupaten Bandung Jadi Ajang Silaturahmi, Kekompakan, dan Kebugaran
Ketiga, percepatan dan perluasan digitalisasi daerah, dimana sebagai ditegaskan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2021, tentang digitalisasi transaksi pemerintahan daerah merupakan keniscayaan, sebab digitalisasi bukan hanya soal aplikasi, tetapi transformasi sistem yang mampu mencegah kebocoran, meningkatkan akurasi data, serta mempermudah pelayanan kepada masyarakat.
“Namun menurut HDS sapaanya, perlu kami tegaskan bahwa, tanpa integrasi sistem antar perangkat daerah, digitalisasi hanya akan menjadi pergantian aplikasi saja, bukan perbaikan tata kelola.
Karena itu, sistem pajak, sistem keuangan dan sistem perizinan harus benar – benar terhubung, saling membaca data dan berjalan dalam satu arsitektur yang terpadu.
“Kami di Komisi B, DPRD Kabupaten Bandung, mendorong agar Renja Bapenda Tahun 2027 benar – benar berbasis pada pemetaan potensi riil, termasuk optimalisasi PBB – P2, BPHTB, pajak restoran, pajak hotel dan pajak sektor – sektor ekonomi yang terus berkembang di Kabupaten Bandung.
High Level Meeting hari ini, harus menghasilkan langkah kongkret tentunya dengan roadmap yang jelas, target yang terukur dan komitmen pengawasan yang berkelanjutan.
Untuk itu mari kita jadikan forum ini sebagai momentum memperkuat kemandirian fiskal daerah, karena semakin kuat pendapatan daerah maka semakin luas ruang kita untuk meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.
Dan Komisi B, akan berdiri di garis pengawasab terdepan, memastikan bahwa digitalisasi bukan menjadi slogan, tetapi menjadi sistem yang menutup celah kebocoran dan memperkuat kemandirian fiskal Kabupaten Bandung.
Kami juga sangat mendukung Forum Perangkat Daerah Rancangan Kerja (Renja) Bapenda Tahun 2027 dan High Level Meeting Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah ini, tentunya dengan harapan bisa menghasilkan keputusan terbaik bagi Kabupaten Bandung.
Reporter : Yun.s
