Dari Sampah Jadi Ekonomi: Program Motah dan Koperasi Merah Putih di Desa Lengkong

Bandung Qjabar – Bupati Bandung, Dadang Supriatna, secara resmi meresmikan incinerator sampah (Motah) di Tempat Pengelolaan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS3R) Bagja, Desa Lengkong, Kecamatan Bojongsoang, pada Rabu siang. 10 September 2025.

Peresmian ini menjadi bagian dari upaya Pemerintah Kabupaten Bandung untuk meningkatkan pengelolaan sampah secara modern dan berkelanjutan.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati Dadang Supriatna yang akrab disapa Kang DS juga menyoroti peran penting kehadiran Koperasi Merah Putih dalam mendukung keberhasilan perekonomian masyarakat, terutama dalam pengelolaan sampah di Desa Lengkong dan sekitarnya.

Kang DS menegaskan bahwa keberhasilan program pengelolaan sampah tidak hanya mengandalkan teknologi canggih, tetapi juga partisipasi aktif masyarakat yang terorganisir melalui koperasi Merah Putih yang telah dibentuk.

“Jika pengelolaan sampah berhasil, maka pinjaman dari Koperasi Merah Putih juga akan berjalan lancar, seperti yang telah terbukti dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG),” ujar Kang DS.

Program Motah sendiri telah menunjukkan prestasi luar biasa dalam pengelolaan sampah di tingkat desa. Sistem ini melibatkan seluruh warga melalui iuran wajib sampah dan berperan dalam penguraian sampah organik dan non-organik.

Apalagi Motah ini mampu mengolah 8-10 ton sampah setiap harinya di mana dalam satu jam mengolah 1 ton sampah. Sementara tiap desa rata-rata menghasilkan 5-10 ton sampah setiap harinya.

Salah satu inovasi penting adalah kerja sama dengan berbagai pihak dalam mengolah sampah organik menjadi pakan ikan berbasis magot (larva Black Soldier Fly), yang tidak hanya ramah lingkungan tetapi juga memiliki nilai ekonomi tinggi.

Sambung Kang DS pula,
“Koperasi Merah Putih bukan hanya sekadar lembaga, melainkan pendorong utama dalam pemberian pinjaman modal bagi pengelola sampah. Koperasi ini akan menjadi gerakan yang mengedepankan prinsip ‘dari, oleh, dan untuk anggota’. Dengan dukungan modal dan pinjaman lunak, koperasi mampu memberdayakan masyarakat sekaligus menjaga kelestarian lingkungan.”

Lebih dari itu, Motah ini tidak terlalu berdampak terhadap lingkungan sebab sampah dibakar pada suhu 1.000 derajat celcius, Ucap Kang DS.

Kang DS juga berharap seluruh warga Desa Lengkong bergabung menjadi anggota koperasi agar program pengelolaan sampah dapat berjalan berkelanjutan dan memberikan manfaat ekonomi langsung bagi masyarakat.

” Model pengelolaan koperasi ini diharapkan dapat menjadi contoh bagi desa-desa lain di Kabupaten Bandung “.

Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung, Ruli Hadiana, menjelaskan bahwa incinerator yang diresmikan dilengkapi dengan mesin pencacah sampah. Mesin ini berfungsi mengurangi volume sampah sebelum dibakar, sehingga proses pengelolaan menjadi lebih efisien dan ramah lingkungan.

Peresmian incinerator ini diharapkan menjadi langkah strategis dalam mengatasi permasalahan sampah di Desa Lengkong. Kolaborasi antara pemerintah, koperasi, dan masyarakat menjadi kunci sukses menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat.

 

 

 

Reporter : Yun.s

 

 

 

 

DPC Partai Demokrat Kota Tasikmalaya Gelar Do’a Bersama Dan Santunan Anak Yatim

Kota Tasikmalaya, Qjabar – Bertempat di Kanto DPC Partai Demokrat Jl. Letnan Harun Sukamulya Bungursari Kota Tasikmalaya (Selasa 9 September 2025) dalam rangka memperingati Hari Lahir Partai Demokrat yang Ke 24 tahun dan Santunan kepada Anak Yatim dengan tema mengawal Pembangunan Untuk Indonesia Maju dan Sejahtera.

Hadir pada kesempatan Ketua DPC Partai Demokrat Anang Safaat, S Sos, Sekretaris Irfan Ramdani, Bendahara Partai Demokrat Hj Siti Juharah, Pengurus Harian, para PAC, Ranting Partai Demokrat se-Kota Tasikmalaya serta tamu undangan lainnya.

Dalam wawancaranya Ketua DPC Partai Demokrat Anang Safaat mengatakan acara ini merupakan agenda rutin dari Partai Demokrat, dan untuk yang ke 24 ini diadakan secara sederhana karena Partai Demokrat Kota Tasikmalaya sedang konsen terhadap masyarakat, juga untuk menyampaikan keinginan-keinginan yang pada saat ini sedang dikumandangkan. Dan Insya Allah untuk saat ini terus berjuang untuk mensejahterakan masyarakat dan sebagai tema pada acara ini yaitu mengawal dan mensejahterakan masyarakat Indonesia maka partai Demokrat All Out untuk terus berkontribusi dan terus mendukung program Presiden Prabowo bagaimana beliau sebagai Presiden untuk melaksanakan keinginan-keinginan masyarakat khususnya masyarakat Indonesia ini.

Alhamdulillah demokrasi saat ini semakin berkembang dan semakin maju dan Insya Allah dibawah pimpinan Presiden Prabowo Subianto ini akan membawa kemajuan bagi masyarakat Indonesia kedepannya.

Untuk di Kota Tasikmalaya sendiri Partai Demokrat siap berkoalisi dengan pemerintah yang saat ini sedang memimpin yaitu Viman dan Diky, siap mendorong membantu dan terutama membangun Kota Tasikmalaya yang lebih maju lagi dan khusus fokus terhadap ekonomi masyarakat keamanan dan kenyamanan masyarakat harus diperhatikan. Demokrat siap mendorong Walikota dan Wakil Walikota saat ini.

Kebijakan-kebijakan yang saat ini di RPJMD, Demokrat sudah berkontribusi besar untuk mengawal Perdanya dan poin-poin yang disampaikan oleh Walikota dan Wakilnya Demokrat siap mendukung. Kami dari Fraksi Demokrat siap mendukung dan mendorong untuk senantiasa menjalankan visi dan misinya yang sudah tertuang di RPJMD.

Lebih lanjut Anang Safaat yang merupakan Ketua Komisi III dari DPRD Kota Tasikmalaya mengatakan yang paling urjen untuk tahun pertama adalah memajukan ekonomi dan kehidupan masyarakat Kota Tasikmalaya dan strategis juga saat ini ada One Kelurahan One Tanfidz yang sedang berjalan pada anggaran perubahan ini dan kedepannya didorong untuk lebih maju lagi.

Disinggung masalah langkah politik Demokrat mendukung Presiden Prabowo dan di daerah sendiri terus mendukung pemimpin saat ini, untuk 2029 Demokrat belum ada komitmen.

 

 

 

Reporter : Irfan

 

 

 

Proyek Boronjong di Cigalontang Rubuh Belum Setahun, Publik Pertanyakan Transparansi dan Kualitas

Kab. Tasikmalaya, QJabar, – Proyek pembangunan boronjong di Desa Puspamukti, Kecamatan Cigalontang, Kabupaten Tasikmalaya, semakin menuai tanda tanya besar. Bagaimana tidak, bangunan yang sejatinya difungsikan untuk menahan longsor dan menjaga badan jalan tersebut, belum genap satu tahun berdiri sudah rubuh. Fakta ini memunculkan dugaan kuat adanya indikasi pekerjaan yang tidak sesuai dengan spesifikasi teknis dan terkesan asal-asalan. Selasa ( 09/09/2025 )

Ketika Tim awak media melakukan penelusuran di lapangan, kondisi kerusakan terlihat jelas dengan dinding boronjong yang runtuh hingga mengancam akses jalan warga. Lebih mengherankan lagi, saat ada aktivitas perbaikan, tak tampak papan informasi proyek yang semestinya dipasang di lokasi. Padahal, papan informasi bukan sekadar formalitas, melainkan kewajiban hukum sebagai bentuk transparansi penggunaan anggaran publik.

Ketidakjelasan ini semakin menimbulkan kecurigaan, terlebih BPBD Kabupaten Tasikmalaya selaku instansi yang berwenang hingga kini belum memberikan penjelasan resmi. Publik pun bertanya-tanya: apakah kerusakan tersebut akibat kelalaian dalam perencanaan, pengawasan yang lemah, atau bahkan praktik pelaksanaan yang menyimpang dari ketentuan?

Jika merujuk pada regulasi, hal ini jelas bertentangan dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 jo. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang mewajibkan setiap pekerjaan konstruksi menampilkan papan proyek berisi informasi anggaran, kontrak, serta pelaksana. Selain itu, Permen PU Nomor 29/PRT/M/2006 menegaskan bahwa konstruksi wajib mengikuti spesifikasi teknis. Bila terjadi kerusakan dini, patut diduga adanya pelanggaran kontrak kerja.

Lebih jauh, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik juga menjamin hak masyarakat untuk mengetahui penggunaan anggaran pembangunan. Dengan demikian, absennya papan informasi proyek dapat dianggap sebagai bentuk pelanggaran terhadap prinsip keterbukaan publik.

Kini aparat penegak hukum maupun lembaga pengawas independen turun tangan mengusut tuntas persoalan ini. Sebab, kerusakan boronjong dalam waktu singkat bukan hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga membahayakan keselamatan warga.

Kalau dibiarkan begini proyek boronjong hanya jadi ajang buang-buang uang. Ini harua ada audit serius, siapa yang bertanggung jawab harus dibuka ke publik

Kasus ini menegaskan pentingnya transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan ketat terhadap setiap proyek pemerintah. Tanpa itu, pembangunan hanya akan meninggalkan tumpukan kerusakan, kekecewaan, dan dugaan praktik korupsi. (***)

Himbauan Resmi.!!! Ketua PWRI Kabupaten Tasikmalaya Waspadai Oknum Wartawan yang Membuat dan Menjual X Banner 11 Kode Etik Jurnalistik Secara Ilegal Memakai Logo PWRI

Kab. Tasikmalaya, QJabar, – Sehubungan dengan adanya laporan dari berbagai pihak mengenai aktivitas oknum wartawan yang mengaku sebagai pengurus atau anggota Persatuan Wartawan Republik Indonesia (PWRI) Kabupaten Tasikmalaya, dan melakukan penjualan X Banner berisi 11 Pasal Kode Etik Jurnalistik dengan mencantumkan logo resmi PWRI tanpa seizin organisasi, maka kami merasa perlu untuk menyampaikan himbauan terbuka kepada seluruh instansi pemerintah, TNI-POLRI, Swasta dan masyarakat luas sebagai berikut ;

*Pernyataan Sikap PWRI Kabupaten Tasikmalaya:* PWRI Kabupaten Tasikmalaya dengan tegas menyatakan bahwa:

1. PWRI Kabupaten Tasikmalaya sudah tidak mengeluarkan produk X Banner 11 Pasal Kode Etik Jurnalistik dan sudah menutup program tersebut sejak Oktober 2024 yang lalu.

2. X Banner 11 Pasal Kode Etik Jurnalistik yang telah dikeluarkan atau diproduksi resmi oleh PWRI Kabupaten Tasikmalaya memiliki logo provinsi Jawa Barat, Kabupaten Tasikmalaya, Dewan Pers, PWRI Pusat dan PWRI Kabupaten Tasikmalaya secara berjajar di bagian atas X Banner seperti yang terlampir dalam Poto X Banner yang asli.

3. X Banner 11 Pasal Kode Etik Jurnalistik yang telah dikeluarkan atau diproduksi resmi oleh PWRI Kabupaten Tasikmalaya memiliki Poto Ketua DPC PWRI Kabupaten Tasikmalaya atas nama Chandra Foetra S dan Sekretaris DPC PWRI Kabupaten Tasikmalaya atas nama Iwan Rudiawan dengan Background peta Indonesia seperti yang terlampir dalam Poto X Banner yang asli.

4. PWRI Kabupaten Tasikmalaya sudah tidak mengeluarkan kebijakan, instruksi, atau izin kepada seluruh pengurus dan anggota dan atau siapapun untuk menjual X Banner tersebut.

5. Penggunaan logo PWRI dalam materi tersebut dilakukan tanpa persetujuan resmi, dan merupakan bentuk pelanggaran terhadap identitas kelembagaan.

6. Tindakan tersebut berpotensi mencemarkan nama baik organisasi serta menyesatkan publik mengenai peran dan fungsi PWRI.

*Tindakan Pencegahan yang Diharapkan:* Kami menghimbau kepada seluruh instansi pemerintahan, TNI-POLRI, lembaga pendidikan, organisasi masyarakat, serta pihak swasta untuk:

Tidak melayani segala bentuk transaksi atau pembelian X Banner yang mengatasnamakan PWRI Kabupaten Tasikmalaya.

Menolak dengan tegas segala permintaan yang mencurigakan terkait distribusi materi tersebut.

 

Segera melaporkan kepada pihak berwenang atau langsung ke Sekretariat PWRI Kabupaten Tasikmalaya apabila menemukan aktivitas serupa.

Mengapa Ini Penting? Langkah ini diambil sebagai bentuk komitmen PWRI dalam:

1. Menjaga kredibilitas dan integritas organisasi wartawan di daerah.

2. Mencegah penyalahgunaan simbol dan nama organisasi untuk kepentingan pribadi atau komersial.

3. Melindungi instansi dan masyarakat dari potensi penipuan, manipulasi informasi, dan pelanggaran etika jurnalistik.

4. Menegakkan standar profesionalisme dalam dunia pers yang berlandaskan pada kode etik dan tanggung jawab sosial.

Saluran Pelaporan dan Informasi Resmi: Untuk pelaporan atau klarifikasi lebih lanjut, silakan menghubungi:

1. Sekretariat PWRI Kabupaten Tasikmalaya

2. Email: [dpcpwrikabupatentasikmalaya@gmail.com]

3. Telepon: 085383456665 (Ketua), 082116896550 (Sekretaris).

4. Alamat: Jl. Pemda, Kampung Cintasari, Desa Singasari Kecamatan Singaparna Kabupaten Tasikmalaya

Kami mengajak seluruh pihak untuk tetap waspada, selektif, dan mendukung upaya menjaga profesionalisme serta etika dalam dunia jurnalistik.

Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

PWRI Kabupaten Tasikmalaya. (Red/Tim)

Kepala BGN Minta Dapur MBG Bersinergi dengan Koperasi Merah Putih

BANDUNG Qjabar – Prof Dadan Hindayana melakukan monitoring dan kunjungan ke Dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) di SPPG Kecamatan Pameungpeuk, Kabupaten Bandung, Selasa (9/9/2025).

Pada monitoring dan kunjungan tersebut, Kepala BGN didampingi langsung oleh Bupati Bandung Dadang Supriatna, Sekda Kabupaten Bandung Cakra Supriatna, Satgas MBG Kabupaten Bandung, sejumlah Kepala OPD dan tamu undangan lainnya.

Pada kesempatan tersebut, Kepala BGN mengapresiasi Bupati Bandung Dadang Supriatna yang dinilai sangat semangat dan proaktif dalam menyukseskan program strategis Presiden Prabowo Subianto yakni program MBG.

“Pak Bupati Dadang Supriatna ini semangatnya sangat luar biasa. Terus terang saya sangat mengapresiasi kepada kepala daerah yang proaktif dan begitu semangat seperti Pak Bupati Bandung,” ujar Kepala BGN dalam sambutannya.

Semangat Bupati Dadang Supriatna, lanjut Prof Dadan, terlihat dari progres jumlah dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang sudah beroperasi di Kabupaten Bandung. Ia optimistis seluruh dapur SPPG di Kabupaten Bandung akan siap beroperasi seluruhnya pada akhir November 2025.

Ia juga mengaku gembira karena dapur SPPG di Kabupaten Bandung merupakan salah satu yang terbaik dan memenuhi berbagai kriteria yang ditetapkan oleh BGN.

Prof Dadan mengaku menyebut kesuksesan Kabupaten Bandung dalam menyiapkan dapur MBG karena Bupati Bandung sangat proaktif menghubunginya hampir setiap hari.

“Bupati Bandung ini adalah salah satu kepala daerah yang paling bawel. Hampir tiap hari beliau WA saya. Telepon saya, dua sampai tiga kali sehari terus bertanya dan mendorong kesuksesan program MBG di Kabupaten Bandung. Saya sangat senang ada Bupati seperti ini, karena sebetulnya kita yang butuh dukungan Bupati,” tutur Kepala BGN.

Ia membandingkan, di beberapa daerah lain masih ada Dapur SPPG yang belum beroperasi. Sedangkan di Kabupaten Bandung, Dadan melihat Bupati Bandung terus melakukan percepatan agar 361 dapur SPPG seluruhnya segera beroperasi.

Saat ini, lanjut Prof Dadan, di Indonesia telah beroperasi 7.558 dapur SPPG yang telah melayani 26 juta penerima manfaat. Ia menargetkan akhir November 2025 dapur SPPG harus sudah selesai dibangun, agar awal 2026 seluruhnya dapat beroperasi dengan 82 juta penerima manfaat.

“Yang sudah beroperasi baru sepertiganya yaitu baru melayani 26 juta penerima manfaat. Tapi kalau di Australia, kita sudah bisa beri makan seluruh warga Australia. Kalau di Eropa, kita sudah setara memneri makan warga 4 negara Eropa,” ungkapnya sambil tersenyum.

Prof Dadan menjelaskan melalui program MBG ini, Presiden Prabowo ingin terjadi pertumbuhan ekonomi di desa-desa. Di Kabupaten Bandung saja, kata dia, program MBG akan mampu menghadirkan perputaran uang sekitar Rp 5 triliun per tahun.

“Satu SPPG akan menerima uang Rp 10 miliar setiap tahun dan 85 persen diperuntukkan untuk bahan baku. Bahan bakunya beli dari petani dan masyarakat setempat. Pasokan bahan baku untuk dapur MBG ini harus dikoordinir oleh Koperasi Merah Putih,” kata Kepala BGN.

Ia mencontohkan setiap dapur MBG membutuhkan 5 ton beras setiap bulan. Belum komoditi atau bahan baku lainnya seperti telur, daging ayam, ikan, pisang hingga bumbu.

“Artinya ini peluang ekonomi untuk masyarakat. Masyarakat harus digerakkan untuk menangkap peluang ini. Sayang kalau Rp 5 triliun malah dibelanjakan bahan baku dari daerah lain,” jelas Kepala BGN.

Namun ia berharap potensi ekonomi yang mencapai Rp 5 triliun per tahun ini harus diorkestrasi oleh pemerintah daerah melalui Koperasi Merah Putih yang ada di desa masing-masing agar secara signifikan dapat menggerakkan perekonomian daerah.

Sementara itu, Bupati Bandung Dadang Supriatna mengaku sangat berterima kasih kepada Kepala BGN yang sangat responsif dalam membantu percepatan pembentukan dapur MBG di Kabupaten Bandung.

“Saya sangat berterima kasih karena Kepala BGN Prof Dadan ininsesibuk apapun selalu diangkat kalo saya telepon. Mohon maaf saya hanya ingin menyukseskan program Pak Presiden,” jelas Bupati Bandung.

Bupati yang akrab disapa Kang DS itu mengaku sangat siap dan bersemangat untuk menyukseskan program strategis Presiden Prabowo yakni program MBG di Kabupaten Bandung.

“Selain mendorong percepatan dapur SPPG, kami di Kabupaten Bandung juga membentuk pendamping Koperasi Merah Putih agar Koperasi Merah Putih ini dapat berjalan lancar dan sukses,” ujar Kang DS.

Dari 361 dapur MBG yang direncanakan berdiri di Kabupaten Bandung, Kang DS menyebut sudah 90 dapur SPPG yang telah beroperasi. Sisanya, Kang DS manargetkan akan beroperasi pada awal Desember 2025.

“Mari kita sukseskan program Pak Presiden ini. Semoga program ini terus berkelanjutan karena ini sangat bagus untuk menggerakkan perekonomian daerah dan manfaatnya untuk menyiapkan generasi emas dan pemimpin masa depan,” tegas Kang DS.

 

 

 

Reporter : Yun.s

 

 

 

Purwakarta Beri Prioritas Gizi: Pelatihan Hygiene Sanitasi untuk Sukseskan Program Makan Bergizi Gratis

Purwakarta –  Qjabar – Demi mewujudkan generasi emas yang sehat dan cerdas, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Purwakarta bergerak cepat dengan menggelar Pelatihan Hygiene Sanitasi Makanan bagi penjamah makanan dari Forum Komunikasi Dapur SPPG.

Langkah ini menjadi bukti komitmen Pemkab dalam menyukseskan program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang diharapkan dapat menjadi solusi untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat. Acara ini berlangsung di Bale Yudhistira, Setda Purwakarta, pada Senin, 8 September 2025.

Sekretaris Daerah (Sekda) Purwakarta, Norman Nugraha, menyampaikan bahwa Pemkab telah melaksanakan dua tugas utama dalam mendukung program MBG, yaitu penyediaan lahan untuk pembangunan dapur makanan bergizi gratis dan pembentukan tim percepatan.

“Pemkab Purwakarta telah menyiapkan beberapa lokasi alternatif untuk pembangunan dapur makanan bergizi gratis,” ujar Sekda Norman dalam sambutannya.

Ia menambahkan bahwa tim dari Kementerian Pekerjaan Umum telah melakukan survei lapangan dan diharapkan pembangunan dapur dapat dimulai pada November 2025.

Sementara, Dandim 0619/Purwakarta, Letkol Inf Ardha Cairopa Pahri Putra, S.I.P., M.PM, menjelaskan bahwa pelatihan ini bertujuan untuk memastikan standarisasi kebersihan dan higienitas dalam pengelolaan makanan, mulai dari kebersihan lingkungan, peralatan, hingga penjamah makanan. Selain pelatihan, Pemkab juga akan melakukan inspeksi mendadak ke beberapa SPPG secara acak sebagai tindak lanjut dari Surat Keputusan Bupati terkait bidang pengawasan.

Ketua Pelaksana Pelatihan, Saefudin, menekankan pentingnya pelatihan hygiene sanitasi makanan bagi penjamah makanan dapur SPPG sebagai syarat untuk menjaga kualitas olahan makanan yang akan disajikan kepada siswa atau penerima manfaat lainnya.

“Pelatihan ini tentu menjadi salah satu syarat penting, untuk mengusulkan dokumen SLHS bagi mitra SPPG yang ada di wilayah Purwakarta,” ujar Saefudin. Dokumen SLHS sendiri berfungsi untuk menjamin standar kebersihan dan kelayakan bagi setiap unit dapur SPPG dan akreditasi dapur SPPG pada tahun berikutnya.

Program makan bergizi gratis merupakan program prioritas nasional yang diatur dalam Perpres 83 Tahun 2024 tentang badan gizi nasional. Program ini memiliki empat tujuan utama, yaitu menurunkan angka prevalensi stunting anak, menaikkan angka kecukupan gizi anak, ibu hamil, ibu menyusui dan balita, menyerap lebih banyak tenaga kerja lokal, dan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal berskala daerah.

Reporter : catur joko

Kepergok Oknum Guru MIN Lakukan Hubungan Seksual Yang Bukan Muhrim

Kota Tasik Qjabar – Oknum Guru Madrasah Ibtidaiyah (MI) Negeri 1 di wilayah Tamansari Kota Tasikmalaya, tercoreng dengan sikap tidak pantas untuk di tiru sehingga membuat nama Guru di MIN 1 jadi sorotan publik, Pasalnya Oknum guru kepergok lagi melakukan hubungan seksual yang bukan muhrimnya.

Peristiwa tersebut hampir Dua minggu lalu di rumah kediaman istri yang bukan muhrimnya, di kampung Cibangun kelurahan Ciherang kecamatan Cibeureum, awalnya masyarakat sering melihat kecurigaan karna oknum Guru tersebut sering datang ke rumah istri yang di duga simpanan, padahal istri tersebut belum lama di tinggal kan suaminya meninggal yang belum 100 hari.

Berdasarkan info yang di dapatkan, oknum guru yang berinisial (O) melakukan hubungan seksual di waktu siang hari, pada saat warga pada aktivitas.

Sehingga bikin heboh warga setempat dengan adanya peristiwa tersebut, oknum Guru sempat di amankan dan di komunikasi kan dengan pihak keluarga nya namun tidak menanggapi.

Warga pun sempat merekam dengan handphone melalui video saat mendobrak pintu kamar di rumah kediaman istri pelaku. bahkan oknum Guru sempat minta di hapus video tersebut karna mereka akan bertanggung jawab untuk di nikahkan, “ujar Sala satu Warga

Saat di konfirmasi ke pihak sekolah oknum tersebut tidak ada di sekolah, bahkan pihak kami sulit untuk mendapatkan informasi.

Pihak Qjabar akan melakukan Kompirmasi dengan pihak Kemenag Kota Tasikmalaya terkait adanya Oknum guru melakukan hubungan di luar Nikah. “Pungkasnya.

 

Reporter:Dit

Revitalisasi SDN Taringgul Tengah Dapat Anggaran Rp596 Juta, KBM Sementara Dipindah ke Majelis Warga

Purwakarta – Qjabar – Pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp596.610.000 untuk revitalisasi SD Negeri Taringgul Tengah yang berlokasi di Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat. Proyek ini mencakup pembangunan ruang Unit Kesehatan Sekolah (UKS), toilet, rehabilitasi tiga ruang kelas, serta satu ruang perpustakaan yang kondisinya sudah tidak layak digunakan.

Kepala SDN Taringgul Tengah, yang juga menjabat sebagai Plt Kepala Sekolah, Reni, menyampaikan rasa syukurnya atas bantuan revitalisasi ini.

“Kondisi sekolah memang sangat memprihatinkan. Atap bocor, tembok mulai rontok, dan beberapa ruang kelas tidak layak digunakan,” ujarnya saat ditemui di sela-sela pembangunan, Kamis (4/9/2025).

SDN Taringgul Tengah memiliki total enam ruang kelas, namun tiga di antaranya dalam kondisi rusak berat dan tak layak pakai. Proyek revitalisasi ini ditujukan untuk merehabilitasi tiga ruang kelas, satu ruang perpustakaan, serta membangun fasilitas UKS dan toilet baru, dengan total anggaran Rp596.610.000.

Selama proses pembangunan berlangsung, siswa terpaksa mengikuti kegiatan belajar mengajar (KBM) di empat lokasi sementara. Para siswa menumpang belajar di sejumlah majelis taklim yang berada di sekitar lingkungan sekolah.

Reni menjelaskan bahwa meskipun kegiatan belajar tidak dilakukan di gedung sekolah, proses pembelajaran tetap berjalan secara efektif meski dengan sarana dan prasarana terbatas.

“Setiap kali saya memantau ke lokasi KBM sementara, alhamdulillah anak-anak tetap semangat belajar dan mengikuti kegiatan seperti biasa, meskipun tempatnya seadanya,” ungkapnya.

Pekerjaan proyek yang dimulai pada Agustus 2025 ini ditargetkan rampung pada Desember 2025.

Pengawasan terhadap proyek dilakukan secara berkala oleh Pak Ihwan dan Pak Suhandi. Menariknya, sebanyak 25 pekerja yang terlibat dalam proyek ini merupakan warga sekitar, menunjukkan keterlibatan aktif masyarakat dalam mendukung pendidikan di lingkungannya.

Saat dimintai tanggapan, warga sekitar mengapresiasi program revitalisasi ini.

“Kami sangat berterima kasih, karena anak-anak kami akhirnya bisa mendapatkan fasilitas pendidikan yang lebih layak,” ujar salah satu warga.

Reni menegaskan bahwa proyek ini merupakan bagian dari Program Revitalisasi Sekolah yang dijalankan secara nasional.

“Ini adalah bagian dari program revitalisasi sekolah se-Indonesia,” pungkasnya.

 

Reporter: Catur Joko

Laznas BMH Jabar Salurkan Bantuan Beras dan Sembako untuk Janda dengan Tiga Anak

Kota Cimahi Qjabar – Kepedulian terhadap sesama kembali diwujudkan oleh Laznas BMH Jabar dengan menyalurkan bantuan beras kepada seorang janda tiga anak di wilayah Cipageran Kota Cimahi. Janda yang kini harus membesarkan tiga anak seorang diri itu menyampaikan rasa syukurnya atas perhatian yang diberikan oleh BMH. Senin 8 September 2025.

Bantuan beras, sembako dan santunan untuk ke 3 anaknya ini diharapkan dapat meringankan beban kebutuhan pangan sehari-hari. Kondisi ekonomi keluarga tersebut cukup terbatas, sehingga uluran tangan dari para dermawan sangat berarti.

Kadiv Prodaya BMH Jabar Yusep Suhendar, menyampaikan bahwa program bantuan ini menjadi bagian dari komitmen BMH dalam mendukung para janda dan anak-anak yatim agar tetap kuat menghadapi kehidupan. “Kami ingin hadir sebagai saudara yang peduli, sehingga mereka tidak merasa sendiri dalam menghadapi ujian hidup,” ujarnya.

Ibu Aryani selaku penerima bantuan tampak terharu dan berulang kali mengucapkan terima kasih. “Alhamdulillah, ini sangat membantu kami. Semoga Allah membalas semua kebaikan para BMH donatur,” ucapnya dengan mata berkaca-kaca.

Masyarakat sekitar pun berharap agar kegiatan ini terus berlanjut, sehingga semakin banyak keluarga yang membutuhkan bisa terbantu.

 

 

 

Reporter : A Juhana

 

 

 

 

Pintu Air Sukabirus Selesai, Warga Ucapkan Terimakasih Kepada Kang DS

Bandung Qjabar – Apresiasi warga Kampung Sukabirus disampaikan pada Bupati Bandung Dadang Supriatna yang begitu respon terhadap keluhan warga.

Belum lama ini warga kerap mengeluhkan kondisi jembatan Sukabirus akibat luapan air yang tidak jarang mengakibatkan genangan air di Kp. Sukabirus Desa Citeureup Kecamatan Dayeukolot Kabupaten Bandung.

Melalui dinas PUTR dan UPTD Sapras Baleendah akhirnya dilokasi tersebut berkat kebijakan dan respon Bupati Bandung yang akrab disapa Kang DS melakukan pembangunan Pintu Air guna meminimalisir terjadinya genangan Air di Kampun Sukabirus khususnya wilayah RW 07 dan RW 13.

Agus salah seorang tokoh di Kampung Sukabirus sangat mengapresiasi langkah yang dilakukan Bupati BEDAS Kang DS, dan mengucapkan atas selesai pembangunan Pintu Jembatan Sukabirus.

” Diketahui bahwa pembangunan Pintu tersebut sebagai salah satu Alternatif untuk meminimalisir banjir yang sering terjadi di wilayah sukabirus Ds. Citeureup, ” Ucap Agus Pada Selasa 9 Septeember 2025.

Kami selalu warga Desa Citeureup akan selalu mengawal dan mendukung kebijakan kebijakan yang dikeluarkan Kang DS.

Menurut Agus baru kali ini ada seorang pejabat daerah mau turun langsung keciteureup dan setelah melihat langsung kondisi dilapangan Kang DS langsung respon terhadap apa yang dikeluhkan dan disampaikan warga.

Hal senada disampaikan Ibu Hj. Siti Heryanih warga terdekat dari lokasi pembangunan Pintu Air, ” Ya saya menyaksikan langsung saat Bupati Bandung Kang DS melihat kondisi dilapangan”.

Saya mendengar dan menyaksikan saat Kang DS memerintahkan jajaran DPUTR untuk segera dibangun Pintu Air di sekitar Jembatan Sukabirus, sebagai Alternatif terjadinya banjir di Kampung Sukabirus Desa Citeureup Kecamatan Dayeuh Kolot Kabupaten Bandung.

Hj. Siti menyampaikan saya bangga memiliki Bupati seperti Kang DS, yang sangat memperhatikan keluhan warganya, serta memberikan solusi untuk warga, demi untuk pelayanan maxsimat terhadap warga.

” Semangat Terus Kang DS, demi untuk kemajuan Pembangunan di Kabupaten Bandung yang Lebih BEDAS lagi, ” Pungkas Hj. Siti Heryanih.

 

 

 

Reporter : Yun.s