Pangandaran Qjabar – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung mulai menyosialisasikan tata cara pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) berbasis digital. Sistem pemilihan secara digital tersebut dinilai menjadi langkah inovatif untuk mewujudkan proses demokrasi di tingkat desa yang lebih cepat, efektif, efisien, transparan, serta akuntabel tanpa mengabaikan kerahasiaan hak suara masyarakat.
Bupati Bandung, Dr. H. M. Dadang Supriatna, menyampaikan bahwa penerapan sistem Pilkades digital merupakan bagian dari upaya menyesuaikan penyelenggaraan pemerintahan desa dengan perkembangan teknologi yang semakin maju.
Menurutnya, penggunaan teknologi digital dalam proses pemungutan suara memiliki sejumlah keunggulan, terutama dari sisi kecepatan penghitungan, efisiensi waktu, akurasi hasil, hingga transparansi penyelenggaraan.
“Alhamdulillah, hari ini kita melaksanakan sosialisasi Pilkades menggunakan sistem digital. Saya melihat sistem ini lebih cepat, efektif, efisien, akuntabel, dan transparan. Kenapa? Karena sekarang semuanya sudah serba digital,” ungkap Dadang Supriatna.
Ia menjelaskan, salah satu hal yang menjadi perhatian dalam penerapan Pilkades digital adalah bagaimana memastikan keamanan sistem sekaligus memberikan jaminan kerahasiaan pilihan setiap pemilih.
Dadang mengungkapkan, dalam mekanisme tersebut, setiap pemilih tetap memiliki bukti fisik berupa potongan atau rekam jejak surat suara yang dimasukkan ke dalam kotak suara khusus. Kotak suara tersebut nantinya dapat dibuka apabila terdapat gugatan dan telah ada putusan pengadilan, Jum’at 13/11/2026.
Dengan mekanisme tersebut, data hasil pemilihan yang tersimpan dalam sistem digital tetap terkunci dan tidak dapat dibuka sembarangan. Hal ini disiapkan sebagai bentuk antisipasi apabila di kemudian hari muncul persoalan atau sengketa hasil Pilkades.
“Kalau ada gugatan, ternyata sudah ada jawabannya. Dari setiap pemilih itu ada semacam potongan surat suara yang dimasukkan ke dalam kotak suara. Kotak suara ini bisa dibuka apabila sudah ada putusan pengadilan. Artinya, semuanya dalam sistem digital terkunci dan tidak bisa dibuka sembarangan,” jelasnya.
Lebih lanjut, Dadang menegaskan bahwa sistem digital tersebut tetap mengutamakan asas kerahasiaan suara. Identitas pemilih tidak serta-merta dapat diketahui berdasarkan pilihan yang diberikan di bilik suara.
Baca juga :Â Kadiskominfo Kabupaten Bandung Tekankan Soliditas dan Kolaborasi Jelang Pemilihan Ketua PWI
Dengan demikian, masyarakat tetap dapat menggunakan hak pilihnya secara bebas tanpa harus khawatir pilihan politiknya diketahui oleh pihak lain.
Dari sisi efisiensi waktu, Bupati Bandung menilai sistem tersebut mampu mempercepat proses pemungutan dan penghitungan suara secara signifikan.
Ia mencontohkan, untuk jumlah sekitar 500 pemilih, proses pemilihan diperkirakan dapat diselesaikan dalam waktu kurang lebih dua hingga tiga jam. Bahkan, ke depan pemerintah daerah berencana mengoptimalkan kapasitas tempat pemungutan suara (TPS) apabila kondisi lokasi memungkinkan.
“Kalau 500 pemilih, itu hanya membutuhkan waktu sekitar dua sampai tiga jam sudah selesai. Bahkan, kalau lokasi TPS berdekatan dan memungkinkan, ke depan kita bisa merencanakan kapasitas antara 750 sampai 1.000 hak pilih setiap TPS,” paparnya.
Untuk mendukung percepatan tersebut, ketersediaan perangkat teknologi juga menjadi faktor penting. Dalam pelaksanaannya, perangkat yang digunakan antara lain tablet, alat pemindai atau scanner, serta printer.
Dadang menyebutkan, penyediaan perangkat dalam jumlah memadai, seperti minimal dua unit tablet, dua scanner, dan dua printer, diharapkan dapat memperlancar proses pemungutan suara sekaligus mengurangi antrean pemilih.
Ia juga menilai penggunaan sistem digital dapat membantu meminimalkan potensi kesalahan dalam proses penghitungan suara karena hasil pemilihan diproses melalui sistem yang telah disiapkan.
Terkait kemungkinan terjadinya kecurangan, Dadang menyampaikan keyakinannya bahwa mekanisme tersebut memiliki sistem pengamanan yang dapat mencegah adanya manipulasi dalam proses pemungutan suara.
Menurutnya, ketika pemilih masuk ke bilik suara, perangkat yang tersedia hanya berupa tablet sebagai media untuk menentukan pilihan. Dengan sistem tersebut, proses pemilihan diharapkan berlangsung secara tertib, aman, dan tetap menjaga independensi pemilih.
Meski demikian, Dadang menegaskan bahwa sosialisasi masih menjadi tahapan penting karena belum seluruh kepala desa memahami secara menyeluruh mekanisme dan teknis pelaksanaan Pilkades digital.
Karena itu, melalui kegiatan sosialisasi tersebut, para kepala desa diharapkan dapat memperoleh pemahaman yang utuh mengenai tata cara penggunaan perangkat, mekanisme pemungutan suara, pengamanan data, hingga proses penyelesaian apabila terjadi perselisihan hasil pemilihan.
“Saya kira setelah berdiskusi dan melihat langsung mekanismenya, sistem ini akan lebih cepat, efisien, efektif, dan transparan. Akurasinya juga lebih baik, sementara kerahasiaan suara tetap dijaga. Namun, tentu kita akan melihat terlebih dahulu bagaimana hasil sosialisasi ini karena para kepala desa juga belum mengetahui seluruh mekanismenya secara utuh,” tuturnya.
Penerapan Pilkades digital di Kabupaten Bandung diharapkan menjadi terobosan dalam meningkatkan kualitas demokrasi desa. Selain mendorong efisiensi penyelenggaraan pemilihan, sistem tersebut juga diharapkan mampu memberikan kepastian, keamanan, serta kepercayaan kepada masyarakat dalam menentukan pemimpin di wilayahnya masing-masing.
Pemkab Bandung pun diharapkan dapat memastikan kesiapan infrastruktur, sumber daya manusia, dan sistem pengamanan sebelum penerapan dilakukan secara menyeluruh, sehingga transformasi digital dalam Pilkades benar-benar dapat berjalan sesuai prinsip demokrasi yang jujur, adil, transparan, dan akuntabel.
Reporter : Yun.s
