Dinas Kebudayaan Kabupaten Bandung Gelar Seni budaya Bukan Hanya Di Desa Panyirapan Saja, Desa Mekarsari Juga Menggelar

Kab.Bandung Qjabar – Dalam Roadshownya Dinas Kebudayaan Kabupaten Bandung bukan hanya di Desa Panyirapan saja, Desa Mejarsari Kecamatan Pasirjambu juga menggelar seni budaya (18/10/2025).

Mengawali pagelaran seni budaya di Desa Mekarsari dengan “Hajat Huluwotan” yang merupakan kesenian sunda yang sudah menjadikan tradisi turun temurun sesepuh Desa Mekarsari, ini sebagai ungkapan syukur atas limpahan air dan hasil bumi dari Allah Subhannawata’alla, setelah itu dilanjutkan dengan lengser, sebagai simbol penghormatan, kemudian, jaipong dan ditutup dengan rampak.

Penampilan ini merupakan tradisi, kreatifitas, inovasi dalam seni budaya yang harmoni, yang disaksikan oleh Dinas Kebudayaan Kabupaten Bandung yang diwakili oleh Kepala Bidang Pengembangan Kabudayaan, Hermiyati Asri, juga dihadiri oleh Kepala Desa Mekarsari, Feri Januar Pribadi dan unsur lainnya serta masyarakat yang antusias menyaksikan pagelaran seni budaya sunda tersebut.

Dalam pagelaran seni budaya tersebut, Dinas Kebudayaan Kabupaten Bandung mensosialisasikan tiga inovasi unggulan yang menjadi simbol kebangkitan pelestarian seni budaya. Sapa Pesona Budaya Bedas, yaitu sebagai ruang interaksi antara masyarakat dan budaya lokal, ini agar nilai luhur tidak sekedar diceritakan tetapi benar – benar bisa dirasakan bersama.

Musium Digital Sejarah (MDS), yani jembatan antara masa lalu dan masa kini, yang menghadirkan sejarah Bandung dalam bentuk digital yang bisa disentuh, dilihat dan dipelajari oleh generasi muda. Sadaya Bedas (Sistem Database Aset Budaya), adalah aplikasi modern yang mengabadikan setiap data, setiap situs dan setiap peninggalan budaya agar tetap hidup dalam sistem ysng aman dan terkelola.

Dengan adanya pagelaran seni budaya ini, Dinas Kebudayaan Kabupaten Bandung, menegaskan, bahwa budaya adalah merupakan perekat kebersamaan, sekaligus fondasi pembangunan yang berkelanjutan, maka dengan semangat Bedas Baraya (Bersatu, Berdaya dan Lestari), masyarakat dan pemerintah bersama – sama untuk menjaga warisan leluhur nenek moyang kita agar tetap hidup dan berkembang terus.

 

 

 

Reporter : Yun.s

 

 

 

Dinas Kebudayaan Kabupaten Bandung Bersama Desa Panyirapan Gelar Seni Budaya Baraya Bedas

Kab.Bandung Qjabar – Dinas Kebudayaan Kabupaten Bandung bersama Pemerintah Desa Panyirapan gelar Seni Budaya Baraya Bedas, dengan tema “Harmoni Tradisi, Inovasi dan Semangat Bedas Baraya, dilaksanakan di Desa Panyirapan, Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung (18/10/2025).

Seni budaya tersebut menampilkan, Debus, Pencak Silat, Kesenian Beduk Biru serta seni budaya lainnya, Pagelaran Seni Budaya Baraya Bedas di Desa Panyirapan menjadi pusat perhatian masyarakat, turut hadir dari Dinas Kebudayaan Kabupaten Bandung, melalui Sekretarisnya,Agus Ismail Danuningrat, ST., MM, Kepala Desa Panyirapan, H. Dadang Sihabudin Latip S. Ag,BPD, Camat Soreang, Drs. H. Haris Taufik, serta unsur lainnya, tokoh masyarakat, tokoh pemuda serta seluruh masyarakat yang ada diwilayah Desa Panyirapan dan luar Desa Panyirapan untuk menyaksikan gelar seni budaya, ada “Tiga Inovasi Unggulan Dinas Kebudayaan Kabupaten Bandung sebagai simbol kebangkitan budaya.

Diantaranya Pesona Budaya Bedas, wadah interaksi antara masyarakat dan budaya lokal, yang menghadirkan pengalaman budaya yang dapat dirasakan langsung, Musium Digital Sejarah (MDS), inovasi digital yang menghadirkan perjalanan sejarah Bandung secara interaktif, mudah diakses dan ramah generasi muda, Sadaya Bedas (Sistem Database Aset Budaya) sistem modern yang mencatat, menyimpan dan mengelola data budaya agar terlindung dan tetap lestari.

Dalam hal ini Dinas Kebudayaan Kabupaten Bandung menegaskan bahwa, melalui “Semangat Bedas Baraya” , masyarakat diajak untuk bersama – sama menjaga, melestarikan dan mengembangkan budaya sebagai identitas serta kebanggaan daerah.

Dan dengan adanya pagelaran seni budaya di Desa Panyirapan ini, pemerintah daerah kembali menegaskan komitmennya, bahwa budaya bukan hanya warisan saja, tetapi juga sebagai sumber kekuatan untuk masa depan yang lebih “BEDAS”.

 

 

Reporter : Yun.s

 

 

Kades Margaluyu, Bonus Produksi Dialokasikan Untuk Peningkatan Jalan Gang

Bandung Qjabar – Pemerintah Desa Margaluyu Kecamatan Panganlengan Kabupaten Bandung, Optimalkan program Bantuan Produksi Panas Bumi dari Program Bupati Bandung HM. Dadang Supriatna.

Menurut H. Rohimat S.Ip menuturkan bahwa dirinya sangat mengapresiasi bantuan Panas Bumi yang digulirkan Pemerintah Kabupaten Bandung, Ujarnya Pada Sabtu 18 Oktober 2025.

” Semoga Program Bonus Produksi Panas Bumi bisa dilaksakan secara terprogram setiap tahun Anggaran, “.

Disamping dirasakan langsung manfaatnya oleh warga masyarakat, program ini dapat dilihat langsung pembangunannya dilingkungan warga, Tuturnya.

Program Bonus Produksi panas Bumi di Desa Margaluyu di implementasikan terhadapa pembangunan Jalan Gang, diantaranya yang berlokasi di RW 03, 04,09 dan 14 Desa Margaluyu Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung.

” Masih banyak jalan jalan gang yang ada di wilayah Desa Margaluyu yang kondisinya rusak, mudah mudahan dengan adanya Program Peningkatan Infrastruktur yang dibiayai Bonus Produksi Panas Bumi, kondisi tersebut dapat segera teratasi dan terealisasikan, “.

Kami dari Pemerintah Desa Wargaluyu atas nama warga masyarakat mengucapkan terimakasih Kepada Bapak Bupati BEDAS, Kang Dadang Supriatna, semoga dimasa Kepemimpinan Beliau Kabupaten Bandung lebih Maju dan Lebih Bedas lagi, Pungkas Rohimat.

 

 

 

Reporter : Yun.s

 

 

 

 

Kang Dedi Mulyadi Hadir Sebagai Tamu Istimewa Pada Paripurna Hari Jadi Kota Tasikmalaya

Kota Tasikmalaya, Qjabar – Puncak dari rangkaian Hari Jadi Kota Tasikmalaya yang ke 24 yaitu dengan Paripurna di Gedung DPRD Kota Tasikmalaya yang ada dibilangan Jati Indihiang Kota Tasikmalaya pada Jum’at (17 Oktober 2025).

Hadir pada kesempatan tersebut sebagai tamu istimewa Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang akrab disapa KDM.

Beliau juga menyempatkan diri untuk mendatangi berbagai lokasi yang merupakan rangkaian Hari Jadi Kota Tasikmalaya yang tepat jatuh pada hari kemarin.

Dalam sambutannya Walikota Tasikmalaya mengatakan kita sekarang hadir untuk memperingati Hari Jadi Kota Tasikmalaya yang ke 24 dalam Paripurna dan semoga kehadiran Bapak/Ibu dapat mempererat jalinan silaturahmi.

Kota Tasikmalaya lahir 17 Oktober 2001, peringatan Hari Jadi Kota Tasikmalaya hendaknya kita tidak hanya dengan ceremonial semata tetapi kita jadikan sebagai refleksi bagi seluruh elemen masyarakat.

Melalui Peringatan Hari Jadi ini kita diajak untuk kembali menengok sejarah dan kembali merajut harapan baru kedepannya.

Dengan tema santun yang menjadi jargon pada Ulang Tahun Kota Tasikmalaya yang ke 24 ini, diharapkan Tasikmalaya tidak hanya berkembang secara fisik tetapi juga tumbuh secara nilai.

Peringatan Hari Kota Tasikmalaya memperingati nuansa yang berbeda dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, dimana tahun sebelumnya di laksanakan di Balekota saja tetapi tahun sekarang dilaksanakan lebih luas yaitu di seluruh Kecamatan dengan agenda Raksa Budaya Santun.

Dedi Mulyadi mengatakan bahwa efesiensi anggaran harus sesuai dengan porsi yang ada di daerah masing-masing.

 

 

 

 

Reporter : Irfan

 

 

 

FWK Ingatkan Pemerintah Perbaiki Dunia Pendidikan

JAKARTA Qjabar – Pemerintah pimpinan Presiden Prabowo Subianto sudah saatnya memperhatikan perbaikan dunia pendidikan dari berbagai sisi secara komprehensif.

Pendidikan merupakan sektor penting yang menjadi kebutuhan masyarakat dalam mencerdaskan keluarga. Pemerintah sekarang saatnya memperbaiki dunia pendidikan supaya para pendidik juga punya wibawa.

“Apa yang terjadi kalau guru tidak lagi tidak punya wibawa, dan tidak dipercaya oleh murid-muridnya. Ini masalah besar,” kata salah seorang pendiri Forum Wartawan Kebangsaan (FWK), Hendry Ch. Bangun dalam diskusi mingguan FWK, Jumat sore (17/10/2025) di kantor media VOI, Jakarta Pusat.

Hasil diskusi yang dipimpin Koordinator Nasional FWK Raja Parlindungan Pane, mendesak agar pemerintah pimpinan Prabowo Subianto melakukan perbaikan dunia pendidikan secara menyeluruh.

Alarm sebagai tanda peringatan kerusakan dunia pendidikan sudah berbunyi di mana-mana. Terakhir mogoknya peserta didik berjumlah 630 pelajar SMAN 1 Cimarga, Lebak, Provinsi Banten.

Pemogokan kabarnya dipucu oleh guru yang menempeleng seorang siswa yang merokok di sekolah tersebut. Hingga Rabu (15/10/2025), menurut pihak sekolah, semua peserta didik sudah kembali belajar.

Diskusi mingguan FWK ini seperti biasanya dihadiri wartawan senior. Turut hadir wartawan senior peduli kebangsaan selain Hendry Ch. Bangun, antara lain M. Iqbal Irsyad, Berman Nainggolan L. Radja, Dr Budi Nugraha, Herwan Pebriansyah, M. Herry Sinamarata, dan AR Loebis.

“Alarm sudah berbunyi, sebagai tanda pemerintah harus bangkit secara sungguh-sungguh memperbaiki dunia pendidikan,” kata Hendry dalam diskusi tersebut.

“Apa yang terjadi kalau guru-guru juga mogok, murid mogok di mana-mana. Di sini pemerintah yang berwenang harus melakukan pemeriksaan yang menyeluruh. Mana yang kurang tepat harus diperbaiki,” tambah Hendry.

Sementara Raja Parlindungan Pane menambahkan, cara kerja guru juga harus dilihat kembali, apakah sudah benar cara mengajar, apa sudah sesuai cara memberi hukuman pada anak didik? “Ini semua perlu dilihat,” tuturnya.

Hal senada juga disampaikan oleh AR Loebis, wartawan senior yang turut hadir dalam diskusi. Menurut Loebis, apa yang dirasakan oleh peserta didik harus didengar oleh pemerintah untuk memperbaiki proses belajar-mengajar yang belakangan ini sering menimbulkan konflik antara guru dan murid.

Menurut M. Iqbal Irsyad, Pemimpin Redaksi VOI yang berasal dari keluarga pendidik, guru yang baik, tentu tahu bagaimana mengajar yang baik.

Guru yang berpendidikan guru pasti punya kompetensi untuk mengajar dan mendidik. Mereka bahkan tahu bagaimanan menanamkan karakter baik pada anak didik. Mereka sudah dibekali ilmu pedagogy. “Masalahnya bagaimana guru-guru yang tidak dibekali ilmu pendidikan. Ini yang perlu dilihat juga,” tutur Iqbal.

Tidak kalah penting, kata Nasir mantan Harian Kompas, ikut memberikan masukan, para orangtua pelajar juga harus turut memberikan bimbingan pada anak-anak-anaknya, agar patuh pada guru, dan melaksanakan tugas-tugas sekolah yang diberikan oleh guru.

Konflik guru-murid belakangan ini adalah contoh yang buruk. Beberapa di antaranyq, seorang guru di Pekanbaru, Riau, menjadi korban penganiayaan oleh siswa yang tidak terima dengan nilai yang diberikan.

Kemudian seorang guru di Bandung, Jawa Barat, dilaporkan ke polisi karena diduga melakukan tindakan asusila terhadap siswanya. Namun, penyelidikan lebih lanjut menunjukkan bahwa tuduhan tersebut tidak terbukti.

Lalu, seorang siswa di Jakarta terlibat dalam perkelahian dengan gurunya di sekolah. Kejadian tersebut terekam video dan viral di media sosial.

 

 

 

Reporter : Yun.s

 

 

 

Kades Lamajang Apresiasi Kang DS, BKK Panas Bumi Rp371 Juta Jadi Angin Segar Pembangunan Jalan Desa

BANDUNG Qjabar – Pemerintah Desa Lamajang, Kecamatan Pangalengan, Kabupaten Bandung, terus berupaya meningkatkan infrastruktur jalan untuk menunjang aktivitas masyarakat dan memperlancar roda perekonomian warga.

Kepala Desa Lamajang, Ade Jalaludin, mengatakan bahwa pada tahun anggaran 2025, desanya mendapatkan Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Panas Bumi sebesar Rp371 juta yang termasuk dalam ring 3 wilayah penerima manfaat.

“Alhamdulillah, tahun 2025 ini Desa Lamajang menerima BKK Panas Bumi sebesar Rp371.Juta Sesuai arahan Bapak Bupati, dana ini diprioritaskan untuk pembangunan dan perbaikan jalan desa,” ujar Ade saat ditemui di ruang kerjanya, Kamis (16/10/2025).

Menurutnya, kondisi jalan di wilayah Lamajang masih cukup mengkhawatirkan. Karena itu, hasil musyawarah bersama BPD dan tokoh masyarakat, disepakati bahwa perbaikan jalan Paninjoan hingga Ciburu sepanjang 280 meter dengan lebar 2,5 meter akan menjadi prioritas utama pembangunan.

Selain itu, perhatian juga diberikan pada pembangunan jalan gang di sejumlah RW yang kondisinya masih berupa tanah.

“Masih banyak jalan gang yang belum dicor, bahkan beberapa yang sudah dicor kini kondisinya rusak. Dari total 10 RW di Lamajang, ada sekitar 2.650 meter atau 2,6 kilometer jalan gang yang menjadi prioritas pengerjaan,” jelas Ade.

Dari total anggaran tersebut, dana Rp110 juta dialokasikan untuk pembangunan jalan desa, dan Rp250 juta untuk perbaikan jalan gang dengan rata-rata biaya Rp25 juta per gang.

“Selain untuk jalan dan gang, sebagian kecil anggaran juga digunakan untuk biaya umum administrasi sesuai arahan dari Bupati Bandung,” tambahnya.

Ade Jalaludin menyampaikan apresiasi kepada Bupati Bandung, Dadang Supriatna, yang disapa akrab kang DS, atas dukungan dan perhatian yang telah diberikan melalui program BKK Panas Bumi ini.

“Atas nama masyarakat Desa Lamajang, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Bupati dan Pemerintah Kabupaten Bandung. Semoga pembangunan ini memberikan manfaat besar bagi warga kami, meningkatkan produktivitas, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.

Adapun lokasi pembangunan jalan desa berada di RW 11 Kampung Paninjoan sampai Ciburuy, sementara pembangunan jalan gang akan dilaksanakan di 10 RW, yakni RW 2, 5, 6, 7, 8, 13, 14, 19, 22, dan 23.

“Harapan kami, seluruh pembangunan ini bisa berjalan lancar dan hasilnya benar-benar dirasakan langsung oleh masyarakat,” tutup Ade.

 

 

 

Reporter : Yun.s

 

 

 

 

Pemkab Bandung ‘Sikat’ Reklame Ilegal, Satgas Geruduk Soreang dan Katapang!

Bandung Qjabar –  Pemerintah Kabupaten Bandung secara kontinue terus menunjukkan ketegasannya terhadap para pelaku usaha yang memasang papan reklame tanpa izin.

Melalui Satgas Kepatuhan Pajak dan Retribusi serta Pengawasan dan Pengendalian Perizinan, penertiban reklame ilegal kembali digelar, Kamis (16/10/2025).

Kegiatan hari kedua ini menyasar dua kecamatan, yakni Soreang dan Katapang, dengan total lima titik strategis yang menjadi fokus penertiban.

Tim gabungan yang terdiri dari Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR), Satpol PP, Dishub, unsur TNI-Polri, serta Kejaksaan Negeri Bale Bandung, bergerak sejak pagi menyusuri ruas-ruas jalan utama.

Sejumlah lokasi yang menjadi sasaran di antaranya Jl. Raya Soreang–Banjaran depan belokan arah Polresta Bandung, Jl. Raya Gading Tutuka (Sekarwangi), Jl. Ciluncat depan Kantor Kecamatan Cangkuang, bundaran Tugu Strawberry Soreang–Kopo, dan bundaran Warung Lobak.

Langkah tegas ini merupakan kelanjutan dari operasi sebelumnya yang telah dilakukan di beberapa titik strategis, termasuk kawasan Stadion Si Jalak Harupat, Exit Tol Soroja, dan Perempatan Gading Soreang.

Kepala Bidang Penegakan Satpol PP Kabupaten Bandung, Muhammad Rizki, SH, M.Si, mengatakan penertiban tersebut merupakan bagian dari operasi pengawasan terhadap reklame yang belum mengantongi Perizinan Bangunan Gedung (PBG).

“Hari ini kami fokus di Kecamatan Soreang dan Katapang. Ini merupakan kegiatan kedua, dan akan terus dilakukan hingga Desember mendatang. Kami terus memperbarui data untuk memastikan semua titik pelanggaran teridentifikasi,” ujar Rizki di sela kegiatan.

Menurut Rizki, reklame yang tidak berizin bukan hanya melanggar aturan, tetapi juga berpotensi membahayakan masyarakat karena tidak melalui uji kelayakan konstruksi.

“Banyak reklame liar dibangun tanpa perhitungan kekuatan struktur. Kalau roboh saat angin kencang, risikonya besar. Kalau sudah berizin, otomatis ada pengawasan teknis, termasuk standar keamanan,” jelasnya.

Dalam operasi kali ini, Satgas juga memasang spanduk peringatan dan segel resmi pada papan reklame yang terindikasi melanggar. Pemasangan itu dilakukan sebagai langkah awal sebelum dilakukan tindakan pembongkaran.

“Kita berikan kesempatan kepada para pengusaha untuk segera menyesuaikan dan mengurus perizinan sesuai ketentuan. Tapi kalau tetap bandel, kami akan tindak tegas sesuai aturan,” tegas Rizki.

Pemkab Bandung menegaskan bahwa era pemasangan reklame tanpa izin telah berakhir.

Pemerintah berharap seluruh pelaku usaha dapat lebih tertib dan kooperatif dalam mengurus izin, karena selain berdampak pada estetika kota, reklame berizin juga berkontribusi terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Langkah ini menjadi bukti nyata bahwa Pemkab Bandung serius menata ruang publik agar lebih tertib, aman, dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

 

 

 

 

Reporter : Yun.s

 

 

 

FGD Program Updating Data Tanah Wakaf Di Kota Tasikmalaya Tahun 2025

Kota Tasikmalaya, Qjabar – Bertempat di Hotel City yang ada dibilangan Sukalaya Kecamatan Cihideung Kota Tasikmalaya pada Rabu (15 Oktober 2025) berlangsung Forum Group Discussuon (FGD) Program Updating Data Tanah Wakaf Di Kota Tasikmalaya.

Hadir pada kesempatan tersebut Ketua Badan Wakaf Indonesia (BWI) Kota Tasikmalaya Dr H Acep Zoni Saeful Mubarok, M Ag beserta jajarannya serta 22 undangan yang terdiri dari lurah dan perwakilannya.

Menurut Ketua BWI kegiatan hari ini merupakan salah satu komponen dan penguat Tasikmalaya sebagai Kota Wakaf.

Dan diantaranya karena wakaf tersebut ada 3 jenis pertama ada wakaf bergerak uang kemudian yang kedua wakaf bergerak non uang dan wakaf tidak bergerak biasanya berupa tanah.

Dan juga biasanya tanah wakaf juga ada 3 M bisa berupa masjid madrasah dan muka, tetapi lebih jauh banyak sekali tanah wakaf yang memang digunakan untuk kemaslahatan muka.

Di Kota Tasikmalaya sendiri banyak sekali tanah yang diwakafkan tetapi datanya belum sinkron antara Aplikasi SIWAK dan sensus BWI Tahun 2024.

Oleh karenanya kami mengumpulkan para stakeholder sebanyak 69 Kelurahan 10 Kecamatan dan 10 KUA untuk menyamakan persepsi verifikasi tanah wakaf dan juga validasi tanah wakaf yang ada di wilayah masing-masing.

Harapannya output untuk hari ini dapat diketahui jumlah pasti yang terverifikasi dan tervalidasi sebagai aset umat yang ada di Kota Tasikmalaya.

Dan karena itupun terkait segala isu yang muncul semisal sertifikat yang sulit untuk didapatkan atau masalah yang lainnya. Dan pertemuan kali ini akan membahas beberapa feedback tindak lanjut untuk menyelesaikan beberapa masalah tanah wakaf yang ada di Kota Tasikmalaya.

Sebetulnya yang sudah tercatat sudah ada di SIWAK juga hasil sensus juga ada sekitar 998 bidang tanah tetapi satu kecamatan tidak ada yaitu Kecamatan Indihiang artinya kami ingin memastikan ulang memutakhirkan data mudah-mudahan datanya bisa fix.

 

 

 

Reporter : Irfan

 

 

 

Bupati Kang DS Dukung Asta Cita Pemerintahan Prabowo-Gibran

Jakarta Qjabar – Bupati Bandung Dadang Supriatna tampil menjadi narasumber pada Leadership Forum:

Pilar Nusantara Penopang Asta Cita: “Setahun Pemerintahan Prabowo-Gibran dari Perspektif
Daerah”.

Leadership Forum ini digelar CNN Indonesia di Studio 2 CNN Indonesia (Gedung Trans TV Lt.Ground Jalan Kapten Tendean, Jakarta Selatan, Selasa (14/10/2025).

Bupati Bandung Dadang Supriatna bersama Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi, Bupati Tasikmalaya Cecep Nurul Yakin, dan Wakil Wali Kota Bandung Erwin menjadi narasumber pada bahasan Menerjemahkan Asta Cita: Kepemimpinan Lokal dan Inovasi Daerah.

Di hadapan Menteri Dalam Negeri RI M. Tito Karnavian dan sejumlah pejabat dari Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, Provinsi DKI Jakarta dan pejabat pemerintahan lainnya, Bupati Bandung Dadang Supriatna menyampaikan paparannya mendukung Asta Cita Pemerintahan Prabowo-Gibran.

Bupati Dadang Supriatna mengungkapkan visi misi dan rencana aksi pada pemerintahannya di Kabupaten Bandung. Karena Pemilunya lebih awal, dan Pilkada dilaksanakan pada bulan November 2024, artinya para kepala daerah harus mengadopsi visi misi presiden terpilih.

“Sehingga kami dalam menentukan visi misi, ini seluruhnya masuk pada visi misi Pak Presiden. Sehingga dalam implementasinya kami tidak mengalami kesulitan. Hampir 40 persen dari misi kami ada lima itu yang sesuai dengan delapan Asta Cita itu sesuai semuanya,” ujarnya.

Meski demikian, Bupati Bandung mengucapkan syukur alhamdulillah walaupun kondisi saat ini ada transisi sistem yang dilakukan oleh pemerintah pusat, tetapi pemerintah daerah berusaha semaksimal mungkin sehingga roda pemerintahan tidak stag.

“Karena tujuan pemerintah yang utama itu ada tiga hal yang harus kita persiapkan. Pertama adalah bagaimana untuk bisa memberikan kesejahteraan untuk masyarakat. Kedua, meningkatkan pelayanan, yang ketiga membuat aman dan tentram. Ini tentu tugas pokok utama pemerintah,” tuturnya.

Dadang Supriatna mengatakan, dalam implementasi melaksanakan visi misi Presiden, ia tidak mengalami kesulitan karena semua alat negara sudah berada di tiap-tiap daerah.

“Tinggal kolaborasi dengan TNI-Polri, sudah selesai,” katanya.

Untuk menuju Asta Cita, disebutkan, ada program yang sifatnya penugasan langsung dari Presiden, yang notabene pemerintah daerah tidak bisa menolak karena program prioritas yang harus disukseskan.

“Sehingga tugas pemerintah daerah dalam hal ini, diminta ataupun tidak diminta sudah menjadi kewajiban. Karena selaku pembina langsung adalah Pak Mendagri, sehingga apa yang dilakukan Pak Presiden maka pemerintah daerah harus bisa mendukung dan mensuport bahkan mensukseskannya,” tuturnya.

Kang DS, sapaan akrab Dadang Supriatna mengungkapkan bahwa ia tidak mengalami kesulitan karena selalu komunikasi dan konsolidasi, sehingga program-program yang diberikan Presiden tidak ada hambatan di lapangan.

“Kami pemerintah daerah harus bisa menjalankan tugas pokok selaku kepala daerah. Salah satunya mensukseskan program pemerintah pusat,” ungkapnya.

Lebih lanjut Kang DS menjelaskan bahwa Kabupaten Bandung adalah daerah terluas dan terpadat penduduknya kedua di Jawa Barat. Penduduk 3,8 juta jiwa, luas wilayah 174 ribu hektare, dengan sumber daya alam yang sangat luar biasa.

Ia menjelaskan, Kabupaten Bandung mempunyai lahan pertanian dan juga mempunyai sumber daya manusia di antaranya 77 ribu petani. Selain itu ada beberapa destinasi wisata, sehingga sumber daya alam ini bisa memberikan kontribusi.

“Kita lihat perbandingan dan perkembangan pada tahun 2021, pengunjung ke Kabupaten Bandung baik domestik maupun internasional itu sekitar 2 juta pengunjung. Kemarin Desember 2024 mencapai 7 juta pengunjung. Artinya, keindahan di Kabupaten Bandung sangat prospek dan sangat diminati baik domestik maupun internasional,” ujarnya.

Bupati Bedas mengatakan, program Presiden betul-betul bisa dirasakan oleh masyarakat, walaupun secara faktual merasa kebingungan adanya pengurangan tentang TKD (Transfer ke Daerah). Tetapi kalau TKD ini dikonversikan, contoh Kabupaten Bandung saat ini tahun 2026 akan mengalami pengurangan sekitar Rp1 triliun. Dari Rp3,6 triliun, jadi Rp2,6 triliun, secara sekilas memang bingung.

“Tetapi kalau dikonversikan dengan program Pak Presiden, contohnya program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Saya hitung dari 361 titik dapur MBG, itu sekitar 1,253 juta jiwa penerima manfaat dikonversikan dengan uang mencapai Rp5,4 triliun,” jelasnya.

Kang DS mengungkapkan bahwa pemerintah daerah ada yang melaksanakan sesuai dengan visi misi lokal. “Visi kami adalah mewujudkan Kabupaten Bandung yang lebih Bangkit, Edukatif, Dinamis, Agamis dan Sejahtera (BEDAS), maju berkelanjutan menuju Indonesia Emas 2045,” ujarnya.

Kang DS mengungkapkan ada tiga program prioritas yang sifatnya penting, dan sangat dinantikan manfaatnya oleh masyarakat. Di antaranya, program MBG (Makan Bergizi Gratis) dan setelah dihitung Kabupaten Bandung potensi penerima manfaatnya 1,253 juta jiwa atau dihitung per dapurnya 3.000 sampai 3.500 jiwa.

“Ada 361 titik dapur. Dan ada daerah tertinggal, dalam artian daerah terjauh, perbatasan Kabupaten Bandung dengan Kabupaten Cianjur misalnya. Kabupaten Bandung dengan Kabupaten Garut, Kabupaten Bandung dengan Bandung Barat, Kabupaten Bandung dengan Sumedang,” jelasnya.

Kemudian dikolaborasikan dengan program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, sehingga dua program ini tidak bisa dipisahkan.

Ia mengatakan dampak program MBG mengurangi angka pengangguran. Pertama, menambah pengusaha baru, selaras dengan program Pemkab Bandung setiap tahunnya akan menciptakan 10.000 wirausaha muda dan lapangan kerja.

“Setelah dihitung angka pengangguran di Kabupaten Bandung yang saat ini 6,32 persen, artinya hampir 123.000 jiwa masyarakat Kabupaten Bandung sampai saat ini belum mempunyai pekerjaan,” ujarnya.

Namun realitasnya, lanjut Kang DS, dengan masuknya program MBG di Kabupaten Bandung justru terbantu. Salah satu contoh setiap dapur itu membutuhkan 47 tenaga relawan dan dikali 361 titip dapur MBG, sehingga sekitar 18.000 orang masyarakat Kabupaten Bandung sudah bisa bekerja.

Untuk itu, kata dia, pemerintah harus hadir bagaimana masyarakat yang tidak mempunyai pekerjaan. “Nah kita berikan edukasi dan modal. Kita ada program pinjaman bergulir tanpa bunga dan tanpa jaminan. Kenapa ini dihadirkan, karena bank emok masih ada di lapangan. Pinjol masih merajalela, ini harus hadir pemerintah,” ujarnya.

Menghadapi Indonesia Emas 2045, kata Kang DS, tidak lepas dari lima hal. Pertama, peningkatan kualitas sumber daya manusia yang profesional dan paham digitalisasi. Maka pemerintah harus hadir bagaimana untuk meningkatkan sumber daya manusia.

Ketiga, riset and development. Kajian dan inovasi ini penting, sehingga belanja isu ini penting. Solusinya seperti apa, sehingga riset and development ini salah satu acuan untuk bisa melakukan suatu program yang disesuaikan dengan visi misi daerah.

“Tentunya setiap daerah memiliki visi misi yang berbeda,” katanya.

Keempat, institusi yang kuat. Tentu, mental ini penting. Integritas penting, karena suatu program tidak akan sukses kalau karakter dan mental tidak mumpuni.

“Sehingga organisasi yang kuat perlu ditingkatkan, harus ada kekompakan, kerja sama yang baik dan kolaborasi,” ujarnya.

Kelima, pengelolaan keuangan yang baik. Program sebagus apapun, kalau pengelolaan keuangan tidak baik, pasti pemeriksaan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) tidak WTP (Wajar Tanpa Pengecualian).

“Saya mengajak kepada seluruh komponen masyarakat mari kita manfaatkan program yang konkrit untuk kemajuan bangsa dan negara yang kita cintai,” tutupnya.

 

 

 

Reporter : Yun.s

 

 

 

Flyover Bojongsoang Menjadi Usulan Prioritas Kang DS, Siap Digarap Pemprov Jabar

Bandung Qjabar – Untuk memberikan pelayananan Kepada masyarakat dalam infrasturktur jalan guna menunjang kelancaran sarana transportasi warga, Bupati Bandung HM. Dadang Supriatna atau yang akrab disapa Kang DS telah mengusulkan Pembangunan Flyover jalan Bojongsoang ke Pemprov Jabar. Usulan ini telah disampaikan pada jaman era Gubernur Ridwan Kamil, dimana pada sekarang ini mendapatkan perhatian langsung dari Gubernur Jawa Barat KDM atau Kang Dedi Mulyadi.

Mengingat Jalan Raya Bojongsoang merupakan jalan Provinsi, yang mana ini merupakan salah satu jalan yang menyambungkan kota Bandung dan Kabupaten Bandung. Ruas jalan Bojongsoang ini setiap harinya bisa dipastikan terjadi kemacetan karena banyaknya mobilitas warga, sehingga untuk mendapatkan solusi diperlukanya pembangunan flyover.

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyetujui usulan prioritas Pemerintah Kabupaten Bandung terkait pembangunan flyover Bojongsoang. Hal tersebut dilakukan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam memberikan bantuan skema satu proyek pembangunan dari setiap 27 kabupaten/kota.

Dikutip dari info Bandung Raya pada Rabu 1 Oktober, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Jabar, Dedi Mulyadi, S,STP.,MSi, mengungkapkan banyak usulan infrastruktur dari berbagai daerah. Namun, Pemprov Jabar akhirnya menegaskan hanya akan mengakomodasi satu proyek prioritas setiap kabupaten/kota.

“Banyak usulan. Itu tetap kita prioritaskan satu (pembangunan infrastruktur) dari tiap kabupaten/kota. Jadi kabupaten/kota menyampaikan maunya apa? Nah Bojongsoang juga disampaikan untuk menjadi prioritas. Nanti tim kita akan cek,” katanya.

Nantinya Flyover Bojongsoang, akan dilakukan kajian secara menyeluruh sebelum pembangunan dilakukan. Ia menuturkan, pengecekan diperlukan untuk memastikan ketersediaan lahan hingga detail engineering design (DED) pembangunan Flyover Bojongsoang.

Rencananya Pemprov Jabar hanya akan membangun konstruksi. Sementara pengadaan lahan dan DED sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten/kota.

 

 

 

Reporter : Yun.s