Kabupaten Tasikmalaya, QJabar — Ketua Umum Rakyat Peduli Demokrasi (RPD), Dadan Jaenudin, melontarkan kritik keras terhadap kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tasikmalaya yang dinilai belum sepenuhnya berpihak pada kepentingan masyarakat.
Kekecewaan tersebut disampaikan menyusul banyaknya aspirasi warga yang mandek tanpa tindak lanjut nyata, meskipun telah berulang kali disampaikan melalui berbagai forum resmi maupun nonformal.
Menurut Dadan Jaenudin, DPRD sejatinya memiliki mandat konstitusional sebagai wakil rakyat untuk menyerap, memperjuangkan, serta mengawasi jalannya kebijakan pemerintah daerah. Namun, realitas di lapangan justru menunjukkan hal sebaliknya.
“Banyak keluhan masyarakat disampaikan, tapi tidak ditanggapi secara serius. DPRD terkesan pasif dan lebih sibuk dengan agenda internal ketimbang memperjuangkan kebutuhan rakyat,” tegas Dadan Jaenudin kepada awak media, Jumat (09/01/2026).
Ia menyoroti bahwa berbagai persoalan mendasar mulai dari kerusakan infrastruktur desa, buruknya pelayanan publik, hingga lemahnya perhatian terhadap kesejahteraan sosial belum menunjukkan perubahan signifikan. Kondisi ini memperkuat kesan bahwa fungsi representasi DPRD tidak berjalan optimal.
Tak hanya itu, Dadan juga menilai fungsi pengawasan DPRD terhadap kinerja eksekutif masih lemah, sehingga sejumlah program pembangunan dinilai tidak tepat sasaran dan minim dampak bagi masyarakat luas. Situasi tersebut, menurutnya, berkontribusi langsung terhadap menurunnya kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif daerah.
Sebagai langkah korektif, Dadan Jaenudin mendesak DPRD Kabupaten Tasikmalaya untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerjanya serta membuka ruang dialog yang jujur dan terbuka dengan masyarakat.
“Transparansi, akuntabilitas, dan keberpihakan nyata kepada rakyat bukan sekadar jargon. Itu adalah kewajiban moral dan politik DPRD jika ingin mengembalikan kepercayaan publik,” pungkasnya. (mdr)
