Kabupaten Tasikmalaya, QJabar — Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Tasikmalaya menyoroti banyaknya warga yang disebut tercatat dalam desil tidak sesuai dengan kondisi sosial ekonomi sebenarnya di lapangan.
Persoalan ini dinilai berpotensi memengaruhi ketepatan sasaran berbagai program bantuan sosial pemerintah.
Wakil Sekretaris Bidang Kajian Strategis KNPI Kabupaten Tasikmalaya, Mujib Rahman Wahid, mengatakan penetapan desil memiliki peran penting dalam menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat sekaligus menjadi salah satu dasar dalam penentuan sasaran program sosial.
Namun, menurut Mujib, KNPI menerima informasi mengenai warga yang kehidupannya tergolong kekurangan tetapi tercatat dalam desil relatif tinggi.
Di sisi lain, terdapat pula masyarakat yang secara ekonomi dinilai lebih mampu namun tercatat dalam desil lebih rendah.
“Yang menjadi pertanyaan kami, apa sebenarnya dasar dan indikator dalam penetapan desil ini? Bagaimana langkah konkretnya dan apa yang menjadi tolok ukurnya? Karena faktanya di lapangan masih banyak ditemukan ketidaksesuaian,” ujar Mujib, Kamis (8/10/2026).
Menurutnya, persoalan tersebut bukan sekadar kesalahan administrasi atau angka dalam sistem. Ketidaktepatan data dapat berdampak terhadap masyarakat yang seharusnya menjadi penerima manfaat program bantuan.
Keluarga yang membutuhkan, kata dia, berpotensi kehilangan kesempatan memperoleh bantuan karena tercatat pada kelompok desil yang tidak menggambarkan kondisi sebenarnya.
“Ketika masyarakat yang benar-benar membutuhkan justru tidak mendapatkan bantuan, sementara masyarakat yang dinilai lebih mampu mendapatkannya, tentu akan menimbulkan keresahan dan rasa ketidakadilan,” katanya.
KNPI Minta BPS dan Dinsos Evaluasi
KNPI Kabupaten Tasikmalaya meminta pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap persoalan penetapan desil tersebut.
Meskipun penetapan desil berada dalam sistem pemerintah pusat, KNPI menilai proses pendataan dan pemutakhiran di daerah tetap perlu diperiksa untuk memastikan data yang digunakan menggambarkan kondisi masyarakat secara akurat.
KNPI meminta BPS, Dinas Sosial Kabupaten Tasikmalaya dan Komisi IV DPRD Kabupaten Tasikmalaya ikut melakukan evaluasi terhadap persoalan tersebut.
“Kami meminta BPS, Dinas Sosial dan Komisi IV melakukan evaluasi secara menyeluruh. Jangan sampai persoalan ini dibiarkan karena dampaknya langsung dirasakan masyarakat,” tegas Mujib.
Data Diminta Diverifikasi dan Dimutakhirkan
KNPI juga mendorong adanya verifikasi dan pemutakhiran data secara berkala.
Hal itu dinilai penting karena kondisi ekonomi masyarakat dapat berubah akibat kehilangan pekerjaan, perubahan pendapatan, bencana maupun berbagai faktor sosial ekonomi lainnya.
KNPI juga meminta pemerintah menyediakan mekanisme pengaduan yang mudah diakses masyarakat sehingga warga dapat mengajukan koreksi apabila data atau desil yang tercatat tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya.
“Data tidak boleh hanya mengandalkan kondisi saat pendataan awal. Harus ada pemutakhiran dan verifikasi secara berkala, termasuk ruang bagi masyarakat untuk melakukan koreksi,” ujarnya.
KNPI Kabupaten Tasikmalaya menegaskan akurasi data, transparansi, pemutakhiran informasi dan pengawasan menjadi bagian penting agar program bantuan pemerintah dapat diberikan kepada masyarakat yang sesuai dengan kriteria.
KNPI berharap persoalan ketidaksesuaian desil tersebut segera ditindaklanjuti agar tidak menimbulkan persoalan yang lebih luas di tengah masyarakat. (day)