Subang, QJabar – Anggota DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Mayjen TNI (Purn) Dr. TB Hasanudin, S.E., M.M., melaksanakan kegiatan reses di daerah pemilihan (Dapil) Jawa Barat IX yang berlangsung di Aula Sukamelang, Kabupaten Subang, Jumat (6/3/2026).
Kegiatan tersebut digelar dalam rangka Reses Masa Persidangan III Tahun Sidang 2025–2026, sekaligus menjadi ajang silaturahmi dengan masyarakat serta menyerap berbagai aspirasi warga.
Dalam kegiatan tersebut, TB Hasanudin didampingi oleh Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Bayu Satya Prawira, S.H., serta Wakil Ketua Bidang Pariwisata Pemuda dan Olah raga DPC PDI Perjuangan Kabupaten Subang Adityarini Napitupulu, S.Sos., M.A., M.I.P.
Reses dihadiri oleh berbagai unsur masyarakat, mulai dari tokoh masyarakat hingga warga setempat. Menariknya, sebagian besar peserta yang hadir didominasi oleh kaum ibu atau emak-emak yang antusias menyampaikan berbagai aspirasi.
Pada kesempatan itu, TB Hasanudin juga membahas sejumlah isu penting, khususnya di bidang pendidikan yang berkaitan dengan Program Indonesia Pintar (PIP). Ia menegaskan komitmennya untuk menampung berbagai aspirasi masyarakat, terutama yang berkaitan dengan peningkatan akses pendidikan bagi anak-anak.
“Mudah-mudahan dalam suasana Ramadan ini kita semua diberikan kesehatan dan kekuatan, baik jasmani maupun rohani. Aspirasi masyarakat di bidang pendidikan akan saya tampung dan saya sampaikan ke tingkat nasional untuk diperjuangkan dalam pembahasan kebijakan,” ujar TB Hasanudin.
Selain dialog dan penyerapan aspirasi, kegiatan reses tersebut juga diisi dengan pembagian bantuan sembako kepada para konstituen sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat.
Reses sendiri merupakan agenda penting bagi anggota legislatif untuk turun langsung ke daerah pemilihan guna mendengar aspirasi masyarakat. Melalui kegiatan ini, masyarakat juga dapat memahami arah kebijakan pemerintah dan DPR RI.
Dengan demikian, kegiatan reses diharapkan dapat memperkuat prinsip keterbukaan serta meningkatkan akuntabilitas publik dalam proses pengambilan kebijakan di tingkat nasional.
Reporter : Sutia
