Kabupaten Bandung Qjabar – Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari Fraksi NasDem Komisi III, Dra. Hj. Tia Fitriani, melaksanakan kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Tahun Anggaran 2026. Kegiatan tersebut berlangsung di Kp.Pungkur, Desa Sukamaju, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung, Senin (21/9/2026).
Kegiatan pengawasan ini menjadi bagian dari pelaksanaan tugas dan fungsi anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dalam melakukan pemantauan terhadap penyelenggaraan pemerintahan serta memastikan berbagai program dan kebijakan pemerintah dapat berjalan sesuai dengan ketentuan dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
Dalam kegiatan tersebut, Tia Fitriani hadir dan berdialog langsung dengan masyarakat, khususnya para konstituen Partai NasDem dari daerah pemilihan (Dapil) 5. Turut hadir pula unsur Dulur Satia serta sejumlah tamu undangan lainnya.
Pertemuan tersebut dimanfaatkan sebagai ruang komunikasi antara wakil rakyat dengan masyarakat. Berbagai aspirasi, masukan, maupun persoalan yang berkembang di tengah masyarakat menjadi bagian penting dalam kegiatan pengawasan tersebut.
Tia Fitriani mengatakan, kegiatan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan merupakan salah satu bentuk tanggung jawab sebagai anggota DPRD Provinsi Jawa Barat kepada masyarakat. Menurutnya, komunikasi secara langsung dengan masyarakat diperlukan untuk mengetahui kondisi dan kebutuhan yang ada di lapangan.
Baca juga : Mulai Januari 2027, 7.550 PPPK Paruh Waktu Kabupaten Bandung Jadi Penuh Waktu
“Dalam kegiatan pengawasan ini tentunya kami ingin melihat dan mendengar secara langsung apa yang menjadi kebutuhan masyarakat. Aspirasi yang disampaikan masyarakat menjadi bagian penting dalam menjalankan tugas kami sebagai wakil rakyat,” ujar Tia Fitriani.
Ia menambahkan, pengawasan tidak hanya dilakukan terhadap pelaksanaan program pemerintahan, tetapi juga menjadi momentum untuk memperkuat komunikasi dan sinergi antara masyarakat dengan lembaga legislatif.
Menurutnya, masyarakat memiliki peran penting dalam memberikan masukan terhadap berbagai program pembangunan. Dengan adanya komunikasi yang terbuka, diharapkan setiap kebijakan pemerintah dapat terus dievaluasi dan diarahkan agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
“Kami berharap melalui kegiatan seperti ini, masyarakat dapat menyampaikan secara langsung berbagai aspirasi, masukan maupun persoalan yang dihadapi. Semua itu menjadi bahan bagi kami dalam menjalankan fungsi sebagai anggota DPRD,” katanya.
Tia Fitriani juga mengajak masyarakat untuk terus berpartisipasi dalam mengawal proses pembangunan di Jawa Barat. Partisipasi masyarakat dinilai penting agar penyelenggaraan pemerintahan dapat berjalan secara transparan, efektif, serta tetap memperhatikan kepentingan masyarakat.
Kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Tahun Anggaran 2026 tersebut berlangsung dalam suasana dialogis. Masyarakat dan para peserta yang hadir diberikan kesempatan untuk menyampaikan berbagai pandangan serta aspirasi yang berkaitan dengan kebutuhan di wilayahnya.
Melalui kegiatan tersebut, diharapkan hubungan antara wakil rakyat dan masyarakat semakin kuat, sekaligus menjadi bagian dari upaya mendorong penyelenggaraan pemerintahan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat di Kabupaten Bandung dan Jawa Barat.
Reporter : Yun.s