Sah! Pemkab Bandung Rekomendasikan Kenaikan UMK 2026, UMSK Segera Dikaji

BANDUNG Qjabar – Pemerintah Kabupaten Bandung melalui Dewan Pengupahan Kabupaten Bandung telah menyelesaikan rapat pleno terkait rekomendasi kenaikan Upah Minimum Kabupaten (UMK) Bandung Tahun 2026. Rapat pleno tersebut dilaksanakan pada Senin malam (22/12/2025) dan menghasilkan tiga usulan nilai kenaikan UMK serta pandangan terkait Upah Minimum Sektoral Kabupaten (UMSK).

Hasil rapat pleno Dewan Pengupahan Kabupaten Bandung tersebut dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno tanggal 22 Desember 2025 dan disampaikan kepada Bupati Bandung sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan rekomendasi UMK Kabupaten Bandung yang selanjutnya akan ditetapkan oleh Gubernur Jawa Barat.

Baca juga : 80 ASN Kabupaten Bandung Ikuti Peningkatan Kapasitas, Wabup Ali Syakieb Tekankan Pentingnya ASN yang Kompeten

Berdasarkan hasil tersebut, Bupati Bandung, Dadang Supriatna (Kang DS) menerbitkan Rekomendasi Penetapan Upah Minimum Kabupaten Bandung Nomor: 561/3739A–Disnaker/2025 dengan nilai kenaikan UMK sebesar 5,72% atau Rp214.917. Dengan demikian, Upah Minimum Kabupaten Bandung Tahun 2026 direkomendasikan menjadi sebesar Rp3.972.202.

Kang DS berharap penetapannya tetap mengacu pada ketentuan PP Nomor 49 Tahun 2025 yang mengatur batas minimum dan maksimum kenaikan upah.

Sementara itu, hingga saat ini, Kabupaten Bandung belum memiliki serikat pekerja sektor sektoral serta belum pernah dilakukan kajian mendalam terkait sektor-sektor unggulan yang berpotensi diberlakukan UMSK.

Baca juga : Kang DS Minta Sapma PP Hadirkan Solusi untuk Permasalahan Masyarakat Kabupaten Bandung

Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bandung, Dadang Komara menjelaskan bahwa kondisi tersebut menyebabkan Kabupaten Bandung belum termasuk ke dalam daftar Keputusan Gubernur Jawa Barat mengenai UMSK, berbeda dengan 17 kabupaten/kota lain di Jawa Barat.

“Serikat pekerja sektor sektoral ini nantinya akan bermusyawarah bersama APINDO dan Dewan Pengupahan dalam penetapan UMSK. Selain itu, sejauh ini belum pernah dilakukan kajian terkait sektor mana saja yang masuk kategori sektoral,” jelas Dadang Komara saat Rapat Koordinasi Pengupahan di Rumah Dinas Bupati Bandung, Minggu (21/12/2025).

Ia menambahkan, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2025 yang mulai berlaku pada 18 Desember 2025, Upah Minimum Sektoral mulai diberlakukan bersamaan dengan UMP/UMK, yakni efektif per 1 Januari 2026. Namun, dalam regulasi tersebut, UMSK bersifat tidak wajib, berbeda dengan UMK yang bersifat wajib.

 

Reporter : Yun.s

 

 

Nasional

KDS Hadiri Peluncuran 2,4 Juta Genteng untuk Perkuat Industri Lokal

KABUPATEN BANDUNG Qjabar – Program Gentengisasi menjadi peluang strategis...

Kenang Jasa Ulama, Ribuan Santri Tasikmalaya Bawa Foto Pendiri Pesantren saat Kirab HSN

Kab. Tasikmalaya, QJabar — Ribuan santri dari berbagai pondok...

HUT ke-62 Golkar, DPD Kota Tasikmalaya Gelar Upacara Penghormatan di TMP

Kota Tasikmalaya Qjabar – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golongan...

Wamendagri Bima Arya: KDKMP Bukan Toko Ritel, Melainkan Infrastruktur Pemerintah untuk Penyaluran Barang Subsidi

Kabupaten Bandung Qjabar - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri)...

Mendagri Minta Pemda Perkuat Peran Diskominfo dalam Komunikasi Strategis dan Efektivitas Kebijakan Publik

Jakarta Qjabar – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito...

Ragam Berita

Pisah Sambut Camat Katapang, Rahmat Hidayat Mengakhiri Pengabdian, Perdana Firmansyah Siap Emban Amanah Baru

KABUPATEN BANDUNG Qjabar – Kecamatan Katapang, Kabupaten Bandung, menggelar...

Antisipasi Perundungan dan Kejahatan digital, KIM Kabupaten Bandung Sasar Pelajar

SOREANG Qjabar – Dinas Komunitas Informasi dan Persandian (Diskominfo)...

Deklarasi Baraya 369 MC Bandung Diwarnai Baksos Pembagian Sembako untuk Pengamen

Kab Bandung Qjabar - Deklarasi Komunitas Motor Turing BARAYA...

BMH Cirebon Gelar Pelatihan Digital Marketing untuk UMKM dan Masyarakat

CIREBON , Qjabar -  Di tengah perkembangan teknologi digital...

Diskusi FWK Terbelah Soal Pemberhentian Gibran, Sepakat Keselamatan Rakyat Hukum Tertinggi

Jakarta, Qjabar - Forum Wartawan Kebangsaan (FWK) berpesan kepada...

Berita Terbaru

Popular Categories

Birokrasi