KDS: Rekomendasi DPRD Jadi Acuan Perbaikan Kinerja Pemkab Bandung

KABUPATEN BANDUNG Qjabar — Bupati Bandung, Dadang Supriatna (KDS) menegaskan komitmennya untuk menindaklanjuti rekomendasi DPRD terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2025 dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bandung, Kamis (30/4/2026).

KDS menyampaikan bahwa rekomendasi yang diberikan DPRD merupakan bagian penting dalam proses evaluasi dan perbaikan kinerja pemerintah daerah. Ia menegaskan, seluruh masukan tersebut akan menjadi acuan dalam meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan ke depan.

“Kami mengucapkan terima kasih atas rekomendasi DPRD. Ini menjadi bahan evaluasi dan perbaikan bagi kami dalam meningkatkan kinerja pemerintahan,” ujar KDS.

Dalam kesempatan tersebut, KDS juga mengajak seluruh pihak untuk mendukung Pemerintah Kabupaten Bandung dalam meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang ke-10. Menurutnya, capaian tersebut membutuhkan sinergi dan kerja bersama antara eksekutif dan legislatif.

Selain itu, KDS mengungkapkan capaian positif kinerja Pemkab Bandung berdasarkan hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) Tahun 2025 terhadap kinerja tahun 2024, dengan nilai 3,6154 dan masuk ke dalam kategori “Kinerja Tinggi”. Capaian ini menjadikan Kabupaten Bandung berada di peringkat ke-3 secara nasional. Padahal sebelumnya, Kabupaten Bandung berada di peringkat 172.

Baca juga : KDS Gerak Cepat, Perbaikan Jalan Amblas di Nanjung Mulai Dikerjakan Pekan Depan

KDS menilai, peningkatan signifikan tersebut merupakan hasil kolaborasi semua pihak, termasuk DPRD dan seluruh ASN.

“Capaian ini merupakan hasil kerja keras bersama, baik DPRD sebagai mitra strategis maupun seluruh ASN yang terus berinovasi dalam pelayanan kepada masyarakat,” katanya.

Lebih lanjut, KDS menyebutkan bahwa hingga awal triwulan kedua 2026, penyerapan anggaran telah mencapai 24 persen dan pendapatan daerah sebesar 28 persen. Pemkab Bandung, lanjutnya, akan terus mendorong optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD), termasuk melalui evaluasi tata ruang bersama Kementerian ATR/BPN dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

“Kami juga akan mengurangi program yang bersifat seremonial dan lebih fokus pada program yang berdampak langsung terhadap peningkatan PAD serta kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya.

 

(Humas Pemkab Bandung – Diskominfo/sy)

 

Reporter : Yun.s

 

 

Nasional

KDS Hadiri Peluncuran 2,4 Juta Genteng untuk Perkuat Industri Lokal

KABUPATEN BANDUNG Qjabar – Program Gentengisasi menjadi peluang strategis...

Kenang Jasa Ulama, Ribuan Santri Tasikmalaya Bawa Foto Pendiri Pesantren saat Kirab HSN

Kab. Tasikmalaya, QJabar — Ribuan santri dari berbagai pondok...

HUT ke-62 Golkar, DPD Kota Tasikmalaya Gelar Upacara Penghormatan di TMP

Kota Tasikmalaya Qjabar – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golongan...

Wamendagri Bima Arya: KDKMP Bukan Toko Ritel, Melainkan Infrastruktur Pemerintah untuk Penyaluran Barang Subsidi

Kabupaten Bandung Qjabar - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri)...

Mendagri Minta Pemda Perkuat Peran Diskominfo dalam Komunikasi Strategis dan Efektivitas Kebijakan Publik

Jakarta Qjabar – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito...

Ragam Berita

Pisah Sambut Camat Katapang, Rahmat Hidayat Mengakhiri Pengabdian, Perdana Firmansyah Siap Emban Amanah Baru

KABUPATEN BANDUNG Qjabar – Kecamatan Katapang, Kabupaten Bandung, menggelar...

Antisipasi Perundungan dan Kejahatan digital, KIM Kabupaten Bandung Sasar Pelajar

SOREANG Qjabar – Dinas Komunitas Informasi dan Persandian (Diskominfo)...

Deklarasi Baraya 369 MC Bandung Diwarnai Baksos Pembagian Sembako untuk Pengamen

Kab Bandung Qjabar - Deklarasi Komunitas Motor Turing BARAYA...

BMH Cirebon Gelar Pelatihan Digital Marketing untuk UMKM dan Masyarakat

CIREBON , Qjabar -  Di tengah perkembangan teknologi digital...

Diskusi FWK Terbelah Soal Pemberhentian Gibran, Sepakat Keselamatan Rakyat Hukum Tertinggi

Jakarta, Qjabar - Forum Wartawan Kebangsaan (FWK) berpesan kepada...

Berita Terbaru

Popular Categories

Birokrasi