BerandaHukum & PolitikDi Reses Kedua, Legislator Ir. Aep Dedi Tampung Berbagai Aspirasi Warga Mekarrahayu

Di Reses Kedua, Legislator Ir. Aep Dedi Tampung Berbagai Aspirasi Warga Mekarrahayu

Date:

Berita Terkini

Puskesmas Cigalontang Dukung Pendidikan Lewat Program PKL

Kabupaten Tasikmalaya, QJabar – UPTD Puskesmas DTP Cigalontang kembali...

KDS Minta Penguatan Peran Desa dalam Keamanan Lingkungan dan Mitigasi Bencana

KABUPATEN BANDUNG Qjabar - Bupati Bandung, Dadang Supriatna (KDS)...

Jenguk Yunita di RSHS, KDS Ajak Masyarakat Tingkatkan Kepekaan Sosial

BANDUNG Qjabar - Bupati Bandung Dadang Supriatna (KDS) menjenguk...

KDS: Digitalisasi Bukan Lagi Pilihan, BPR Kertaraharja Harus Terus Berinovasi

KABUPATEN BANDUNG Qjabar – Bupati Bandung, Dadang Supriatna yang...

KPU Kabupaten Bandung dan DPD PKS Perkuat Sinergi Wujudkan Demokrasi Berkualitas

Kabupaten Bandung, Qjabar – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten...
spot_imgspot_img

Kab. Bandung Qjabar – Dalam reses kedua, Anggota DPRD Kabupaten Bandung dari Fraksi Gerindra, Ir. Aep Dedi untuk masa sidang I tahun 2025, di Cicukang, Desa Mekarrahayu Kecamatan Margaasih (6/11/2025) tampung berbagai aspirasi dari konstituennya.

Pada kesempatan tersebut Legislator Aep Dedi mengatakan, Alhamdulilah pada hari ini saya bisa hadir diwilayah Margaasih, khususnya di Desa Mekarrahayu, dan ini merupakan kesempatan saya untuk bertatatap muka, bersilatuhrahmi untuk menampung berbagai aspirasi dari warga.

Berbagai aspirasi mereka sampaikan, mulai dari insfratruktur, pendidikan, lingkungan, ekonomi, tentang BPJS dan sertipikat tanah gratis serta yang lain – lainnya.

Terkait BPJS yang disampaikan warga, ada hal yang harus ditelusuri terlebih dahulu, sebab otoritas untuk memulangkan pasien itu dokter, bukan BPJS, ” kalau kata doter harus pulang, ‘ya pulang, apalagi ini BPJS bayar, dalam hal masalah BPJS ini akan kita bahas, dan konsen terhadap BPJS subsidi atau yang dibayar oleh pemerintah, semua data desilnya harus dibenahi, secara kebetulan saya ada di Pansus VIII.

Selain dari pada itu kita juga mengetahui dimana untuk Ketua Rt mendapatkan BPJS, sementara sekretarisnya tidak mendapatkan BPJS hal itu juga menjadi perhatian buat kami, dan nanti di Pansus akan melihat kemampuan anggarannya.

Terkait warga yang inginkan program sertipikat gratis, melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), padahal pihak pemerintah daerah sudah mendorong ke semua desa untuk memanfaatkan program PTSL tersebut, sebab pihak BPN sendiri sudah cukup banyak menyediakan banyak kuota, dan sepengetahuan saya pihak BPN menyiapkan kuota 4000 sampai 5000 setahun, dan sayapun mendorong desa agar mau memanfaatkan program PTSL tersebut.

 

 

Reporter: Yun.s

 

 

 

Q Jabar

spot_img
spot_img

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini