Kabupaten Bandung Qjabar – Pemerintah Kabupaten Bandung terus berupaya mempercepat pelaksanaan perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Upaya tersebut dibahas dalam rapat koordinasi yang berlangsung di Gedung Moh. Toha, Kompleks Pemerintah Kabupaten Bandung, Soreang.
Rapat koordinasi ini menjadi bagian dari langkah pemerintah daerah untuk memastikan pelaksanaan program perbaikan RTLH berjalan sesuai rencana, tepat sasaran, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat yang membutuhkan hunian layak.
Dalam kegiatan tersebut, koordinasi menjadi hal penting untuk menyamakan persepsi, memperkuat sinergi antarinstansi terkait, serta mengidentifikasi berbagai hal yang perlu mendapat perhatian dalam pelaksanaan program BSPS di Kabupaten Bandung, Senin 19 Oktober 2026.
Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Disperkimtan) Kabupaten Bandung, Wahyudin, menjadi salah satu pihak yang berkaitan langsung dengan pelaksanaan program perbaikan rumah tidak layak huni tersebut.
Program BSPS merupakan bentuk dukungan pemerintah untuk mendorong masyarakat meningkatkan kualitas rumah secara swadaya. Melalui program ini, bantuan yang diberikan diharapkan dapat membantu masyarakat memperbaiki kondisi tempat tinggal agar lebih layak, aman, sehat, dan nyaman untuk dihuni.
Percepatan pelaksanaan program juga membutuhkan pendataan yang akurat, koordinasi yang baik, serta pengawasan terhadap proses pengerjaan di lapangan. Dengan demikian, bantuan dapat disalurkan kepada masyarakat yang memenuhi kriteria dan pelaksanaannya dapat berjalan sesuai ketentuan.
Selain memperbaiki kondisi fisik rumah, program RTLH diharapkan mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat, terutama keluarga yang selama ini tinggal di rumah dengan kondisi bangunan yang belum memenuhi standar kelayakan.
Melalui rapat koordinasi tersebut, Pemerintah Kabupaten Bandung diharapkan dapat memperkuat langkah-langkah pelaksanaan program BSPS sehingga proses perbaikan rumah tidak layak huni dapat berlangsung lebih efektif dan memberikan dampak positif bagi masyarakat penerima manfaat.
Pemerintah daerah pun terus mendorong sinergi seluruh pihak terkait agar upaya pemenuhan kebutuhan hunian layak dapat berjalan berkelanjutan, sejalan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bandung.
Reporter : Yun.s
