Cegah Korupsi Sejak Perencanaan, KDS Minta Desa Perkuat Tata Kelola Anggaran

KABUPATEN BANDUNG Qjabar – Bupati Bandung, Dadang Supriatna atau yang biasa disapa KDS, menegaskan bahwa upaya pencegahan korupsi di tingkat desa harus dimulai sejak tahap perencanaan pembangunan. Hal tersebut disampaikannya saat membuka Seminar Pencegahan Korupsi Tingkat Desa se-Kabupaten Bandung Tahun 2026 yang diselenggarakan Pemerintah Kabupaten Bandung melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) di Gedung Budaya Soreang, Senin (16/11/2026).

KDS menyampaikan bahwa pencegahan korupsi merupakan langkah penting untuk meminimalkan persoalan hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Menurutnya, kepala desa, sekretaris desa, dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) perlu memahami batasan serta ketentuan yang harus dipatuhi dalam menjalankan pemerintahan dan mengelola anggaran desa.

“Jangan sampai kita tidak memberitahukan mana kira-kira rambu-rambu yang jangan sampai ditabrak,” tegas KDS.

Baca  juga : Pemkab Bandung Perkuat Ketahanan Pangan dan Bebaskan PBB Lahan Sawah Dilindungi

Ia menjelaskan bahwa salah satu langkah penting dalam pencegahan korupsi adalah memastikan seluruh proses perencanaan pembangunan dilakukan secara partisipatif dan sesuai ketentuan. Untuk itu, musyawarah pembangunan mulai dari tingkat RT, RW, dusun, desa, kecamatan, kabupaten, provinsi, hingga nasional perlu terus dilaksanakan.

KDS juga menekankan pentingnya perencanaan yang matang melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes). Setiap program pembangunan perlu disusun berdasarkan kebutuhan, kajian, serta perhitungan anggaran yang jelas, termasuk penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB) berdasarkan standar harga yang telah ditetapkan melalui Surat Keputusan Bupati dan dievaluasi setiap tahun.

“Selama para Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan BPD paham bagaimana membuat suatu rencana, mulai dari apa yang direncanakan, berapa anggaran yang dibutuhkan, dan sebagainya, dan selama itu sesuai, tidak usah takut. Yang perlu dihindari adalah praktik-praktik yang menyimpang,” ujarnya.

Lebih lanjut, KDS mengingatkan bahwa pengawasan dan pencegahan tidak hanya dilakukan pada tahap akhir penggunaan anggaran, tetapi harus dimulai sejak proses perencanaan. Ia juga menyampaikan bahwa sistem perencanaan melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) telah terkoneksi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), sehingga proses perencanaan perlu dijalankan dengan penuh integritas.

KDS turut mengapresiasi DPMD Kabupaten Bandung yang telah menyelenggarakan seminar tersebut sebagai bagian dari upaya memperkuat pencegahan korupsi di tingkat desa. Ia berharap materi yang disampaikan para narasumber dapat menjadi bahan evaluasi bagi aparatur desa dalam memperbaiki tata kelola pemerintahan.

Ia berharap melalui kegiatan ini, para kepala desa beserta seluruh perangkatnya semakin memahami tata kelola pemerintahan dan pengelolaan keuangan desa sesuai peraturan perundang-undangan. Ia juga meminta Inspektorat untuk lebih aktif melakukan pengawasan hingga tingkat desa agar potensi penyimpangan dapat segera diperbaiki.

“Inspektorat akan lebih sering turun ke tingkat desa untuk melakukan pengawasan. Pak Kades, jangan segan-segan. Kalau ada informasi tentang desa A, misalnya, Irban langsung turun tangan dan diperbaiki semuanya,” pesannya.

Sementara itu, Kepala DPMD Kabupaten Bandung, Supardian menyampaikan bahwa pencegahan korupsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari upaya memperbaiki tata kelola pemerintahan desa. Ia menjelaskan, untuk pertama kalinya DPMD melibatkan Komite Pencegahan Korupsi Jawa Barat sebagai narasumber dalam seminar tersebut guna menghadirkan perspektif eksternal dan kritis terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa.

“Pelibatan unsur masyarakat penggiat antikorupsi ini dimaksudkan untuk memperkaya perspektif. Kami ingin menghadirkan sudut pandang eksternal yang kritis terhadap praktik penyelenggaraan pemerintahan desa, sehingga peserta tidak hanya melihat dari kacamata internal birokrasi, tetapi juga memahami bagaimana publik menilai integritas dan akuntabilitas desa,” ujar Supardian.

Supardian juga menyampaikan bahwa di tengah kondisi anggaran desa yang mengalami pengurangan cukup signifikan, pemerintah desa perlu menjadikan hal tersebut sebagai momentum untuk meningkatkan kinerja yang lebih efisien. Perencanaan kegiatan harus memprioritaskan program yang tepat sasaran, efektif, dan efisien, serta memastikan seluruh tahapan siklus anggaran dilaksanakan sesuai ketentuan.

Seminar tersebut diikuti 841 peserta, terdiri atas 31 camat serta masing-masing 270 kepala desa, sekretaris desa, dan ketua BPD se-Kabupaten Bandung. Para peserta mendapatkan pembekalan melalui empat materi utama, meliputi kebijakan dan strategi pencegahan korupsi di lingkungan pemerintahan desa, penguatan integritas dan nilai-nilai antikorupsi bagi aparatur desa, tata kelola keuangan serta aset desa yang transparan dan akuntabel, serta peran pemerintah desa, BPD, dan masyarakat dalam mewujudkan desa antikorupsi. Kegiatan juga dilengkapi sesi diskusi.

(Humas Pemkab Bandung – Diskominfo)

Reporter : Yun.s

 

Nasional

KDS Hadiri Peluncuran 2,4 Juta Genteng untuk Perkuat Industri Lokal

KABUPATEN BANDUNG Qjabar – Program Gentengisasi menjadi peluang strategis...

Kenang Jasa Ulama, Ribuan Santri Tasikmalaya Bawa Foto Pendiri Pesantren saat Kirab HSN

Kab. Tasikmalaya, QJabar — Ribuan santri dari berbagai pondok...

HUT ke-62 Golkar, DPD Kota Tasikmalaya Gelar Upacara Penghormatan di TMP

Kota Tasikmalaya Qjabar – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golongan...

Wamendagri Bima Arya: KDKMP Bukan Toko Ritel, Melainkan Infrastruktur Pemerintah untuk Penyaluran Barang Subsidi

Kabupaten Bandung Qjabar - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri)...

Mendagri Minta Pemda Perkuat Peran Diskominfo dalam Komunikasi Strategis dan Efektivitas Kebijakan Publik

Jakarta Qjabar – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito...

Ragam Berita

Antisipasi Perundungan dan Kejahatan digital, KIM Kabupaten Bandung Sasar Pelajar

SOREANG Qjabar – Dinas Komunitas Informasi dan Persandian (Diskominfo)...

Deklarasi Baraya 369 MC Bandung Diwarnai Baksos Pembagian Sembako untuk Pengamen

Kab Bandung Qjabar - Deklarasi Komunitas Motor Turing BARAYA...

BMH Cirebon Gelar Pelatihan Digital Marketing untuk UMKM dan Masyarakat

CIREBON , Qjabar -  Di tengah perkembangan teknologi digital...

Diskusi FWK Terbelah Soal Pemberhentian Gibran, Sepakat Keselamatan Rakyat Hukum Tertinggi

Jakarta, Qjabar - Forum Wartawan Kebangsaan (FWK) berpesan kepada...

Ajat Sudrajat, SH Resmi Dilantik Menjadi Penjabat Kepala Desa, Acara Berjalan Penuh Hikmah

Kabupaten Bandung Qjabar - Proses pelantikan Penjabat Kepala Desa...

Berita Terbaru

Popular Categories

Birokrasi