Kabupaten Tasikmalaya, QJabar – Gerakan Inisiatif Barisan Anak Siliwangi (GIBAS) Kabupaten Tasikmalaya menggelar aksi unjuk rasa di Kantor Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya, Senin (13/4/2026). Aksi tersebut dilakukan untuk menuntut respons pemerintah daerah atas sejumlah persoalan kebijakan dan pelayanan publik yang dinilai belum berjalan optimal.
Aksi yang diikuti puluhan anggota GIBAS berlangsung tertib dengan pengawalan aparat keamanan. Dalam orasinya, massa menyuarakan berbagai tuntutan, mulai dari evaluasi kinerja pemerintah daerah hingga transparansi dalam pengelolaan anggaran.
Namun, aksi tersebut berujung kekecewaan setelah massa tidak berhasil bertemu langsung dengan pejabat yang diharapkan hadir, yakni Kepala Bagian Umum Setda Kabupaten Tasikmalaya maupun Bupati Tasikmalaya.
Koordinator aksi yang juga Ketua GIBAS Kabupaten Tasikmalaya, Waris, menilai ketidakhadiran pejabat terkait mencerminkan lemahnya respons pemerintah terhadap aspirasi masyarakat.
“Kami datang dengan harapan dapat berdialog langsung, namun sangat disayangkan tidak ada satu pun pejabat berwenang yang hadir menemui kami,” ujar Waris dalam orasinya.
Ia juga mengkritik kinerja Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya yang dinilai lambat dalam merespons persoalan publik serta belum mampu menghadirkan solusi konkret.
Dalam aksi tersebut, Waris turut menyoroti dugaan penggunaan anggaran di lingkungan Sekretariat Daerah. Ia menyebut adanya indikasi penggunaan anggaran sekitar Rp430 juta untuk pengadaan suvenir yang dinilai tidak jelas realisasinya.
Selain itu, ia juga menyinggung dugaan penggantian pelat nomor kendaraan dinas dari pelat merah menjadi pelat hitam yang memunculkan pertanyaan di tengah masyarakat.
“Kami mempertanyakan transparansi penggunaan anggaran tersebut. Hal-hal seperti ini perlu dijelaskan secara terbuka kepada publik,” tegasnya.
Lebih lanjut, Waris menyatakan pihaknya akan mempertimbangkan langkah hukum apabila tidak ada kejelasan atas persoalan yang disampaikan. Ia menegaskan akan menunggu respons dalam waktu dekat.
“Kami akan menunggu hingga pekan depan. Jika tidak ada kejelasan, kami akan mempertimbangkan untuk melaporkan persoalan ini ke aparat penegak hukum, termasuk ke ranah tindak pidana korupsi,” ujarnya.
Ia juga menekankan pentingnya penegakan hukum yang adil dan tidak tebang pilih dalam menangani berbagai dugaan kasus yang mencuat di masyarakat.
Setelah menyampaikan aspirasi dan menunggu kehadiran pihak terkait, massa akhirnya membubarkan diri secara tertib. Mereka menyatakan akan kembali menggelar aksi lanjutan apabila tuntutan tidak mendapat tanggapan serius dari pemerintah daerah. (day)
