Tasikmalaya Qjabar – Ketua Dewan Pimpinan Cabang Banteng Muda Indonesia (DPC BMI) Kota Tasikmalaya, Asep R. Andriana, mengecam keras dugaan tindakan kekerasan dan intimidasi yang dialami seorang wartawan saat menjalankan tugas jurnalistik di lingkungan sekolah negeri di Kota Tasikmalaya.Rabu 24 Desember 2025.
Asep R. Andriana menegaskan bahwa wartawan datang ke sekolah untuk menjalankan tugas profesional, yakni melakukan konfirmasi demi menghadirkan informasi yang berimbang kepada publik. Namun, proses konfirmasi tersebut justru diduga berujung pada tindakan yang tidak semestinya.
“Kami mengecam keras segala bentuk kekerasan terhadap wartawan. Jika benar terjadi, ini adalah tindakan yang mencederai kebebasan pers dan nilai-nilai pendidikan. Konfirmasi bukan ancaman, melainkan bagian dari kontrol sosial yang dijamin undang-undang,” tegas Asep R. Andriana.
Baca juga:Kolaborasi RSUD KHZ Mustofa–Dinkes Tasikmalaya, 962 Karyawan Ikuti Skrining Kesehatan
Menurutnya, sikap enggan dikonfirmasi yang kemudian diduga berujung pada tindakan anarkis menunjukkan lemahnya pemahaman etika pelayanan publik, khususnya di lingkungan pendidikan yang seharusnya menjunjung tinggi dialog, keterbukaan, dan keteladanan.
“Sekolah negeri adalah ruang publik. Tidak boleh ada sikap antikritik, apalagi tindakan intimidatif. Dunia pendidikan harus memberi contoh penyelesaian masalah secara beradab, bukan dengan emosi,” lanjutnya.
Asep juga mendesak Dinas Pendidikan dan DPRD Kota Tasikmalaya untuk segera mengambil langkah konkret dengan melakukan klarifikasi dan evaluasi menyeluruh terhadap peristiwa tersebut, guna memastikan kejadian serupa tidak terulang.
Baca juga:Miris.!! Jurnalis Alami Kekerasan Saat Konfirmasi di Salah Satu SMPN di Kota Tasikmalaya
“Kami meminta persoalan ini ditangani secara objektif, transparan, dan berkeadilan. Jangan sampai ada pembiaran yang justru menciptakan ketakutan bagi wartawan maupun masyarakat yang ingin menyampaikan kritik,” pungkasnya.
DPC BMI Kota Tasikmalaya menyatakan solidaritas penuh kepada insan pers dan berkomitmen mengawal kasus ini sebagai bagian dari perjuangan menjaga demokrasi, kebebasan pers, dan kepentingan publik.(Ek)
