Tasikmalaya, QJabar – Tasikmalaya Progressive Society melayangkan surat audiensi kepada DPRD Kabupaten Tasikmalaya terkait dugaan carut-marut pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Surat tersebut dikirim sebagai bentuk kepedulian masyarakat terhadap jalannya program yang dinilai masih menyisakan berbagai persoalan di lapangan.
Dalam keterangannya Dadi Abidarba Ketua Tasikmalaya Progressive Society menyoroti sejumlah masalah mendasar yang ditemukan dalam pelaksanaan program MBG. Salah satunya adalah masih banyak dapur MBG yang belum mengantongi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).
Padahal, dokumen tersebut merupakan syarat penting dalam aspek legalitas dan standar kelayakan bangunan. Kondisi ini dikhawatirkan dapat menimbulkan persoalan hukum maupun keselamatan di kemudian hari.
Selain itu, Dadi juga mengungkap adanya temuan menu makanan yang dinilai tidak layak konsumsi. Beberapa laporan masyarakat menyebutkan kualitas makanan kurang memenuhi standar, baik dari segi kematangan, kebersihan, maupun variasi gizi.
“Hal ini tentu bertolak belakang dengan tujuan utama program MBG yang seharusnya menjamin asupan gizi sehat dan aman bagi para penerima manfaat,” ujarnya, Sabtu (28/02/2026).
Tak hanya soal legalitas dan kualitas makanan, persoalan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) turut menjadi sorotan. Menurut Tasikmalaya Progressive Society, sejumlah dapur MBG belum memiliki IPAL yang strategis dan sesuai standar, sehingga berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan di sekitar lokasi dapur.
Melalui surat audiensi tersebut, Tasikmalaya Progressive Society mendesak DPRD Kabupaten Tasikmalaya untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program MBG. Evaluasi diminta mencakup aspek perizinan, standar operasional dapur, kualitas menu, hingga pengelolaan limbah.
Mereka berharap dengan di layangkan surat audiensi ini dapat menjadi ruang dialog terbuka guna mencari solusi konkret demi memastikan program berjalan sesuai aturan dan benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat Kabupaten Tasikmalaya. (Masdar)
