Saya difitnah, dizalimi, melakukan korupsi, HCB Tidak Bisa Bekerja Dengan Orang Yang Sudah Memfitah dan Dzali

Jakarta, Qjabar – Hendry Ch Bangun mengucapkan terima kasih atas tawaran untuk masuk ke dalam jajaran pengurus Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat 2025-2030 dan berharap agar Ahmad Munir yang terpilih dalam Kongres Persatuan PWI menjalankan tugasnya dengan amanah.

“Saya dihubungi dan diminta bergabung, tetapi memilih berada di luar struktur, kepengurusan.ujar Hendry CH Bangun Kamis (4/9/2025)

Saya menghargai termasuk usulan dari Menkomdigi Meutya Hafidz sebagaimana diberitakan di media massa,” ujar Hendry

Ketua Umum PWI Pusat hasil Kongres Bandung 2023 ini menyatakan ada dua alasan mengapa tidak bersedia menjadi bagian dari kepengurusan.

Pertama karena dia sudah membuktikan saat menjadi Anggota dan Wakil Ketua Dewan Pers 2019-2022, khususnya, walau tidak menjadi pengurus Hendry secara maksimal dapat membantu verifikasi media-media yang dikelola para anggota PWI.

Begitu pula dengan mengakomodir sebanyak mungkin penyelenggaraan uji kompetensi yang dibiayai dengan APBN oleh Lembaga Uji PWI.

“Bagi saya membantu media teman PWI menjadi terverifikasi adalah wujud tanggungjawab moral walau tidak menjadi pengurus,” katanya.“Begitu pula usulan UKW Dewan Pers oleh PWI yang selalui mendapat jatah paling banyak, sesuai dengan fakta bahwa anggota PWI paling banyak dibanding konstituen Dewan Pers lainnya.”

Kedua, Hendry menyatakan tidak bisa bekerja dengan orang-orang yang telah memfitnah dia, dengan tuduhan penggelapan dalam jabatan dan korupsi, yang telah dinyatakan Polda Metro Jaya tidak terbukti dengan Surat Penghentian Penyelidikan pada tanggal 4 Juni 2025, tetapi mereka tidak pernah secara terbuka minta maaf bahwa mereka keliru.

“Saya difitnah, dizalimi, melakukan korupsi dan menyalahgunakan jabatan, selama setahun lebih dengan pemberitaan secara masif dan sistematis.

Terbukti tuduhan mereka tidak benar. Mereka tidak pernah minta maaf kepada saya. Tidak mengakui bahwa mereka salah, keliru, setelah menghakimi sekian lama. Bagaimana mungkin saya berada di satu kepengurusan dengan mereka,” ujar Hendry.

Dia sendiri berharap upaya pendongkelan dirinya dari jabatan Ketua Umum PWI Pusat yang secara sistematis dilakukan Dewan Penasehat, Dewan Kehormatan, dan Oknum Pengurus PWI Pusat, tidak terulang lagi.

Peristiwa tersebut membuat program kerja PWI berhenti dan reputasi organisasi rusak di mata masyarakat.
“Biarlah saya yang terakhir mengalaminya. Kalau berambisi menjadi Ketua Umum PWI Pusat, gunakan cara-cara yang sehat, sesuai PD PRT PWI”.

Karena itu saya mendukung Ahmad Munir menjalankan tugasnya sampai selesai di tahun 2030 Insya Allah dan semoga PWI maju dan dapat menjalankan fungsinya sebagai organisasi wartawan, tidak hanya tertua dan terbesar, tetapi juga yang terbaik,” ujar Hendry Ch Bangun, yang menjadi wartawan Harian Kompas selama 34 tahun.

 

 

 

 

Reporter : Yun.s

 

 

 

Hendry Ch Bangun Mantap Melaju, Kongres Persatuan PWI 2025 Jadi Ajang Persatuan

JAKARTA Qjabar — Proses verifikasi bakal calon Ketua Umum dan Ketua Dewan Kehormatan (DK) PWI Pusat untuk Kongres Persatuan PWI 2025 resmi tuntas. Hasilnya, dua nama untuk kursi ketua umum dan dua nama untuk ketua DK dinyatakan sah maju ke kongres yang akan digelar di Cikarang, Bekasi, 29–30 Agustus 2025.

Ketua Tim Penjaringan, Zulkifli Gani Ottoh atau Zugito, menegaskan semua dokumen telah diperiksa teliti. “Setelah diverifikasi, dua calon ketua umum dan dua calon ketua DK memenuhi syarat dan resmi sebagai calon Kongres Persatuan PWI 2025,” ujarnya di Sekretariat Panitia Kongres Persatuan PWI, di Hall Gedung Dewan Pers, Kebon Sirih, Jakarta, Selasa (26/8).

Untuk kursi ketua umum, Akhmad Munir yang semula mengklaim dukungan 17 provinsi tinggal 15 setelah dua dinyatakan tidak sah. Dukungan Riau dan Banten tidak sah. Riau karena tak bermaterai, Banten karena dukungan ganda.

Sementara Hendry Ch Bangun yang menyerahkan 14 dukungan resmi, terverifikasi 13 karena satu ganda. Namun, di luar itu, ada 7 surat dukungan tambahan yang masih dalam bentuk PDF dan belum dikirim fisik. Total faktual, Hendry sudah mengantongi dukungan 21 provinsi dengan estimasi 49 suara dari 87 suara yang diperebutkan pada Kongres Persatuan PWI 2025 ini.

Kursi Ketua DK juga kompetitif. Atal S. Depari yang awalnya 15 dukungan, sah 13. Sihono HT yang sejak awal bersama Hendry, kini juga mengantongi 13 dukungan. Dengan demikian, pasangan Hendry–Sihono dan Munir–Atal sama-sama sah karena melebihi ambang minimal 8 provinsi.

Selain verifikasi, rapat Tim Penjaringan juga membahas Pakta Integritas yang wajib ditandatangani panitia kongres, calon ketua umum, calon ketua DK, dan seluruh ketua PWI provinsi.

“InsyaAllah lancar. Beberapa hari lagi kita sudah punya ketua umum baru PWI Pusat 2025–2030,” seloroh Zugito yang juga Ketua SC. Ia menegaskan tujuan utama kongres bukan sekadar memilih, melainkan menguatkan kembali semangat persatuan wartawan.

“Setelah kongres, seluruh anggota PWI harus kembali bersatu demi organisasi,” tandasnya.

 

 

Reporter : Yun.s

 

 

HI Cetak Amil Leader Profesional dan Transformatif

LJakarta Qjabar – Bertempat Di Hidayatullah Institute (HI) kembali menorehkan jejak inspiratif dengan sukses menyelenggarakan Pelatihan Kepemimpinan Amil Leader BMH Batch #3 yang berlangsung di Jakarta. Pelatihan ini merupakan bagian dari rangkaian Angkatan 18 dengan mengusung tema besar “Kepemimpinan Manhaji: Profesional dan Transformatif.” Senin-Jum’at (18-22/8/25)

Sebanyak 31 peserta mengikuti pelatihan ini dengan pendampingan 10 instruktur berpengalaman. Selama lima hari penuh, peserta ditempa dengan materi kepemimpinan sekaligus latihan kekompakan, kedisiplinan, dan ketepatan waktu. Uniknya, Batch #3 ini dimulai tepat pada tanggal 18, sejalan dengan Angkatan 18, dan berhasil mencatatkan rekor ketepatan waktu sempurna dalam setiap sesi.

Direktur HI, Ust. Muzakkir Usman, Ph.D., menyebut pelatihan ini melahirkan banyak catatan positif, mulai dari capaian nilai terbaik dalam pre dan post test, kekompakan tim, hingga kreativitas peserta yang menghadirkan berbagai gimmick segar.

“Terimakasih atas kerjasama dan semangat luar biasa seluruh peserta. Prestasi ini menunjukkan kualitas amil yang semakin profesional dan siap transformasi,” puji beliau.

Salah satu peserta, Yusran Yauma, mengaku merasakan manfaat yang luar biasa. “Awalnya kesal, karena panitia pelit kasih Term Of Reference (TOR) dan rundown acara. Tapi setelah berproses lima hari, Masya Allah, banyak sekali ilmu praktis yang bisa diterapkan di Perwakilan(Daerah Tugas). Bagi saya, HI itu seperti charger fast charging, sekali ikut langsung full power, ilmu nambah, mental naik, siap tandang!” tuturnya penuh semangat.

Dalam penutupan, Wakil Sekretaris Jenderal I DPP Hidayatullah, Ust. Dr. Abdul Ghaffar Hadi, S.Pd.I, M.Pd.I, berpesan agar para peserta terus menumbuhkan semangat kepemimpinan manhaji dengan terus meningkatkan kemampuan sesuai amanah, tidak mencari-cari alasan dalam meraih sukses, dan membuktikan perubahan positif yang nyata bagi keluarga.

Pelatihan Angkatan 18 ini semakin meneguhkan peran Hidayatullah Institute sebagai kawah candradimuka yang melahirkan amil-amil berkualitas, profesional, dan siap mengabdi dengan semangat transformatif, pungkas Direktur HI bidang pelatihan, Ade Syariful Alam (Asa).

 

 

 

Reporter : A Juhana

 

 

 

Sah, Hendry CH Bangun Calon Ketua PWI Pusat Usai Mendaftarkan Dirinya

Jakarta Qjabar – Hendry Ch Bangun secara resmi mendaftar sebagai calon Ketua Umum PWI (PWI) Pusat dengan menyerahkan surat dukungan dari 17 Ketua PWI daerah.

Wakil Ketua Dewan Pers periode 2019-2022 ini datang bersama Sihono, bakal calon Ketua Dewan Kehormatan ke Sekretariat Kongres Persatuan PWI 2025 di Hall Dewan Pers, Jakarta, Sabtu (23/8/2025).

HCB, panggilan akrab Hendry Ch Bangun menyerahkan surat persyaratan pendaftaran yang diterima langsung oleh Ketua Steering Comitte (SC) Panitia Kongres Persatuan PWI 2025, Zulkifli Gani Otto.

Hadir pula anggota Dewan Pers Totok Suryanto dan Ketua Organising Comitte (OC) Marthen Selamet, Wakil Ketua Raja Parlindungan Pane.

HCB dan Sihono datang ke Sekretariat Kongres Persatuan PWI 2025 bersama Sekjen PWI Iqbal Irsyad dan Plt Ketua Dewan Kehormatan Noeh Hatumena. Ketua Dewan Pakar Sayid Iskandarsyah serta para pendukung yang sebagian berasal dari Ketua PWI daerah.

Ketua PWI daerah yang ikut mendampingi HCB diantaranya Ketua PWI Kalimantan Selatan, Zainal Helmi dan Ketua PWI Sumatera Utara Farianda Putra Sinik. Dari puluhan pengantar terlihat juga sejumlah pendukung dari Riau, Kabupaten Bogor dan Kabupaten Kuningan Jawa Barat.

Sehari sebelumnya, Dirut Perum LKBN Antara Akhmad Munir yang maju sebagi calon Ketua Umum PWI dengan Atal S Depari, calon Ketua Dewan Kehormatan sudah mendaftar. Keduanya menyerahkan surat pendaftaran ke Sekretariat Kongres Persatuan PWI, Jumat (22/8/2025).

Dalam pengantarnya, HCB menjelaskan angka 17 dari daerah yang memberi dukungan secara resmi adalah sebagai simbol Hari Kemerdekaan, 17 Agustus.

Di momen itu, HCB dengan tegas menyatakan dirinya adalah calon independen sesuai dengan marwah PWI sebagai organisasi wartawan yang independen.

“Kami bukan wakil pemerintah,” tegas HCB.

HCB juga berharap agar Kongres Persatuan PWI ini meripakan langkah untuk mempersatukan seluruh anggota PWI. “Jangan nengok spion ke belakang lagi, mari kita maju. Semoga kongres berjalan lancar,” ujar HCB.

Calon Ketua Dewan Kehormatan Sihono mengatakan, kehormatan itu tidak perlu diomongkan, tapi dijalankan. Direktur Pers Pancasila ini berharap pengurus PWI memegang teguh akar organisasi, yakni AD/ART dan kode etik.

“Feeling saya persatuan akan terjadi,” ujar Sihono.

Zulkifli Gani Otto mengatakan Kongres Persatuan PWI berlangsung selama dua hari, yakni 29 dan 30 Agustus 2025. Hari pertama, lanjut Zulkifli agenda pra kongres. Hari kedua, pemilihan Ketua Umum PWI dan Ketua Dewan Kehormatan.

“Nanti akan ada penandatanganan fakta integritas dari tiga pihak, yaitu SC, OC, para Ketua PWI daerah dan calon Ketua Umum,” ujarnya.

 

 

 

Reporter : Yun.s

 

 

 

 

Independensi Wartawan Terancam, Hendry Ch Bangun Ingatkan Jangan Seret Nama Pemerintah

Jakarta Qjabar – Jelang Kongres Persatuan PWI, isu intervensi pemerintah kembali mencuat. Padahal, penggunaan fasilitas Balai Pelatihan dan Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (BPPTIK) milik Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) di Bekasi hanyalah bentuk dukungan fasilitas, bukan campur tangan.

“Sejak awal wacana percepatan kongres, Wakil Menteri Komdigi Nezar Patria justru menekankan agar independensi PWI terjaga. Pemerintah hanya ingin kongres lancar tanpa intervensi,” tegas Ketua Umum PWI Pusat, Hendry Ch Bangun di Jakarta, Jumat (22/8).

Hendry menyebut, ada pihak yang mencoba menggiring opini bahwa calon tertentu adalah ‘wakil resmi’ pemerintah untuk memimpin PWI lima tahun ke depan. “Saya dapat laporan, ada yang bilang calon X harus didukung karena itu keinginan pemerintah. Bahkan disebut akan ada konsekuensi bila tidak dipilih,” ujarnya.

Hendry yang juga pernah menjabat Wakil Ketua Dewan Pers 2019-2022 menegaskan, hasil pengecekan ke sejumlah pejabat pemerintah memastikan tidak ada arahan resmi. “Kalau ada oknum memberi dukungan pribadi, itu bukan sikap pemerintah,” katanya.

Tak hanya itu, tekanan juga datang dari sebuah grup media besar yang memiliki jaringan di berbagai provinsi. Menurut Hendry, sejumlah Ketua PWI Provinsi ditekan atasan mereka di grup media itu agar memilih calon tertentu. “Aneh sekali. Apa kontribusi mereka untuk PWI? Nggak ada. Jadi jangan ngerecokin organisasi wartawan,” ujarnya.

Ia mengingatkan, urusan media berbeda dengan urusan organisasi profesi. Pengurus PWI provinsi harus diberi ruang memilih dengan bebas tanpa tekanan pihak manapun. “Sebagai orang media, mestinya sadar jangan cawe-cawe menjagokan calon,” kata Hendry.

Kongres Persatuan PWI sendiri akan digelar di BPPTIK, Jababeka, Kabupaten Bekasi, 29–30 Agustus mendatang. Utusan dari 38 provinsi dan cabang khusus Solo akan hadir untuk memilih Ketua Umum dan Ketua Dewan Kehormatan PWI Pusat. Agenda ini menjadi krusial setelah munculnya Kongres Luar Biasa (KLB) tandingan yang menimbulkan kesan dualisme, membuat organisasi wartawan tertua dan terbesar di Tanah Air ini terbelah dan menyulitkan organisasi dengan lebih 30 ribu anggota ini menjalankan program kerja.

 

 

 

Reporter : Yun.s

 

 

 

 

Hendry Ch Bangun Cabut Gugatan Wanprestasi FH BUMN demi Kondusifitas Kongres PWI

Jakarta Qjabar – Persidangan gugatan wanprestasi yang diajukan PWI Pusat terhadap Forum Humas (FH) BUMN dan Agustya Hendi Bernady berakhir tak terduga. Di hadapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kamis (21/8), kuasa hukum PWI menyatakan pencabutan gugatan dengan Nomor Perkara 508/Pdt.G/2025/PN Jkt Pst.

Langkah itu diambil hanya sepekan sebelum Kongres Persatuan PWI digelar pada 29–30 Agustus 2025 di Cikarang, Bekasi. “Pencabutan gugatan ini semata demi menjaga kondusifitas kongres yang sangat penting untuk menyatukan kembali PWI,” kata Ketua Umum PWI Pusat, Hendry Ch Bangun.

Menurut Hendry, kongres harus mengembalikan marwah PWI sebagai organisasi wartawan tertua dan terbesar di Indonesia. Selama konflik, PWI kehilangan posisi di Dewan Pers, tidak bisa menggelar Uji Kompetensi Wartawan (UKW), bahkan terusir dari kantor pusatnya di Kebon Sirih. “Itu sangat menjatuhkan harkat PWI dan membuat sejumlah pihak bertepuk tangan,” ujarnya.

Hendry menegaskan, kongres tak boleh disusupi isu murahan yang justru merusak proses persatuan. Ia menekankan pentingnya fokus pada program inti: pelatihan, pendidikan, dan peningkatan kompetensi sekitar 30 ribu anggota di 38 provinsi.

Ia juga menyampaikan terima kasih kepada Menteri BUMN Erick Thohir yang memprakarsai kerja sama sponsorship FH BUMN dengan PWI. Dukungan itu memungkinkan pelaksanaan UKW gratis di 20 provinsi, dari Aceh hingga Papua Selatan.

Kronologi Gugatan

Gugatan wanprestasi awalnya diajukan MR Tan Law Firm sebagai kuasa hukum PWI, lantaran FH BUMN dianggap tidak menyelesaikan kewajiban pembayaran sesuai kesepakatan kerja sama. Atas dasar itu, PWI menilai FH BUMN melakukan wanprestasi dan membawa perkara ke PN Jakarta Pusat.

Namun, demi terciptanya suasana kondusif menjelang kongres bersejarah ini, Hendry Ch Bangun memilih mencabut gugatan. Keputusan yang menunjukkan bahwa menjaga persatuan organisasi jauh lebih penting daripada melanjutkan konflik hukum.

 

 

 

Reporter : Yun.s

 

 

 

HCB bukan Kaleng-kaleng, Sudah Teruji Membawa PWI Ke Arah Yang Lebih Profesional

Jakarta Qjabar – Hendry Ch Bangun (HCB) terpilih secara demokratis sebagai Ketua Umum PWI periode 2023-2028 dalam Kongres di Bandung pada 26-27 September 2023 lalu. Selama 6 bulan pertama masa jabatannya, Pengurus PWI Pusat pimpinan Hendry Ch Bangun telah berhasil melakukan Uji Kompetensi (UKW) Gratis di 20 Provinsi, dari Aceh sampai Papua Selatan, dari Sulawesi Utara sampai NTT, kemudian melakukan Sekolah Jurnalisme Indonesia (SJI) gratis di 6 provinsi.

Namun di tengah upayanya menjadikan PWI sebagai organisasi semakin berkualitas dengan program peningkatan wawasan, kapasitas , kompetensi anggota, namun sangat disayangkan HCB digoyang isu penyalahgunaan dana Uji Kompetensi Wartawan (UKW) Kerjasama PWI Pusat dengan Forum Humas BUMN oleh sekelompok orang tertentu yang tidak suka dengan kepemimpinannya.

Mereka menggalang kekuatan untuk melengserkan HCB secara ilegal dengan menggelar apa yang mereka sebut sebagai Kongres Luar Biasa (KLB), yang jelas-jelas tidak memenuhi syarat PDPRT PWI. Mereka memaksakan KLB meski tidak memenuhi syarat yakni sekurang-kurangnya diusulkan oleh 2/3 jumlah provinsi, Ketua Umum ditetapkan sebagai terdakwa, Ketua Umum berhalangan tetap (Pasal 28 ayat 1 PRT). Alasan mereka Ketua Umum sudah diberhentikan dan dianggap merendahkan harkat dan martabat profesi wartawan, Selasa (19/8/2025)

Meski pun telah dilakukan mekanisme organisasi, dengan diadakan rapat pleno lengkap, yakni diperluas, dan masalah dinyatakan sudah selesai oleh Dewan Kehormatan, tetapi sekelompok pengurus ini melaporkan Hendry Ch Bangun ke Mabes Polri, dengan tuduhan penggelapan dalam jabatan.
Mereka yang memulai kegiatan ‘makar’ itu akhirnya dilaporkan oleh Hendry Ch Bangun ke polisi untuk membuktikan dirinya tidak bersalah dan kini dalam proses penyidikan setelah kepolisian mengirimkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) ke kejaksaan.

Mengapa ini jadi urusan polisi ? Karena mereka melakukan tindakan pidana yakni membuat keterangan palsu. Di samping itu pula dilaporkan pula pidana membuat keterangan palsu dalam Akte Notaris yang menyatakan KLB itu didukung 20 provinsi, yang ternyata kemudian bohong belaka, dan saat ini prosesnya masih berlangsung di Mabes Polri.

Upaya ‘kelompok makar’ ini nampaknya telah berhasil mempengaruhi opini publik, sehingga seolah-olah terjadi dualisme kepemimpinan PWI. Dewan Pers yang seharusnya netral dan tidak ikut campur malah ikutan mengakui keabsahan KLB, padahal konstituan Dewan Pers yang sah, haruslah organisasi berbadan hukum sementara PWI KLB hanya bermodalkan Akte Notaris yang belakangan terbukti berisi keterangan palsu. PWI yang dipimpin HCB telah disahkan melalui Menteri Hukum dan HAM nomor AHU 0000946.AH.01.08 tahun 2024 tanggal 9 Juli 2024 yang mencantumkan Hendry Ch Bangun sebagai Ketua Umum PWI.

Sampai saat ini SK tersebut tidak dicabut, sehingga de facto de jure masih berlaku, meski diblokir secara kongkalikong dengan unsur pemerintah karena kedekatan.
Bahkan, mereka coba meyakinkan pemerintah bahwa merekalah PWI yang sah. Kampanye buruk mereka share secara masif di media-media online yang mereka kuasai maupun grup WA. Pada saat ini banyak media terbukti melanggar Kode Etik Jurnalistik setelah diadukan ke Dewan Pers, melakukan pelanggaran KEJ khususnya dalam uji informasi, tidak berimbang, dan partisan. Anehnya, mereka para pelaku itu adalah orang yang menganggap mereka wartawan senior yang lama menjabat sebagai pengurus di Dewan Kehormatan PWI. Mereka terang-terangan melanggar kode etik yang selama ini mereka anjurkan ke para anggota PWI.

Bagaimana HCB merespons semua tuduhan yang dialamatkan kepadanya, terutama terkait tuduhan penyalahgunaan dana sponsorsip terkait UKW hasil Kerjasama MoU PWI Pusat dengan Forum Humas BUMN yang terbukti tidak benar itu? HCB nampak tenang karena sangat yakin kebenaran akan menemukan jalannya sendiri. Fakta-fakta pun mulai terungkap dan kebenaran mulai menemukan jalannya.

Hasil audit akuntan publik independen Haryo Tienmar Nomor 008/HT/LAI/VII/24 yang dikeluarkan pada Juli 2024 menyatakan tidak ada penyimpangan di dalam penggunaan anggaran BUMN untuk UKW. Tak hanya itu, laporan mereka kepada polisi yang menuduh HCB menyalahgunakan dana sponsorship UKW dari Forum Humas BUMN mental alias tidak terbukti dan hanya fitnah belaka. Secara legal formal, hal itu dibuktikan dengan terbitnya Surat Pemberitahuan Penghentian Penyelidikan (SP2Lid) oleh Polda Metro Jaya nomor B/1609/VI/RES.1.11/2025/Direskrimum tertanggal 10 Juni 2025. Mengapa polisi menerbitkan SP2Lid ? Karena tidak ditemukan bukti terjadinya tindak pidana sebagaimana dituduhkan mereka.

Sebenarnya HCB dapat melaporkan mereka yang telah menuduhnya menyalahgunaan dana UKW dari BUMN ke polisi, namun hal itu tidak atau belum ia lakukan. HCB lebih memilih merangkul kelompok yang berseberangan dengannya. Tanpa jiwa besar dan keikhlasan, hal itu tak mungkin dilakukan seorang pemimpin. Bahkan, dalam konteks itu, HCB rela masa jabatannya sebagai Ketua Umum PWI Pusat dipangkas, yang seharusnya ia memimpin hingga 2028, namun terhenti pada 2025 sehingga dapat digelar Kongres Persatuan yang akan diadakan pada 29-30 Agustus 2025 di Cikarang, Jawa Barat.

Ini ia lakukan tidak lain demi persatuan PWI, merangkul mereka yang memusuhinya. Agar PWI yang terpuruk selama satu tahun, dapat bangkit kembali, memajukan anggotanya, berpartisipasi untuk memberi dukungan kepada program pemerintah yang pro rakyat, dan ikut memperjuangan kemerdekaan pers.
HCB adalah korban fitnah dan penzaliman secara luar biasa, massif, dan terstruktur. Namun ia tetap tegar dan mencalonkan diri dalam kongres yang bertujuan mempersatukan Kembali PWI yang dicabik-cabik para penghianat. Ia melawan narasi-narasi negatif dengan kerja nyata dan bukti.

“Jadi, dalam konteks kontestasi Kongres Persatuan, kita kembalikan pada akal sehat dan hati nurani, untuk memilih kembali HCB sebagai Ketum PWI periode 2025-2030,” Ia bukanlah kaleng-kaleng, dan itu sudah teruji !
Jogja, 17 Agustus 2025
Hudono Ketua PWI DIY .

 

 

 

Reporter : Yun.s

 

 

 

 

Didukung Mayoritas Pemilik Suara,Hendry Ch Bangun Siap Maju

Jakarta, Qjabar – Ketua Umum PWI Pusat Hendry Ch Bangun, Didukung mayoritas pengurus PWI provinsi, menyatakan siap maju dan menang dalam Kongres PWI Persatuan yang direncanakan berlangsung di Cikarang, Bekasi, 29-30 Agustus mendatang.

“Semalam saya sudah melakukan rapat dengan 20an PWI Provinsi dan semuanya memberikan dukungan pencalonan saya. Dalam beberapa hari ini mereka akan memberi dukungan berbentuk tertulis sesuai aturan yang ditetapkan Steering Committe Kongres,” ujar Hendry. Kamis (7/8) di Jakarta.

Sebagaimana telah disiarkan ke publik, SC Kongres menetapkan calon ketua umum harus mendapat dukungan tertulis setidaknya dari 20 persen pengurus PWI Provinsi agar memenuhi syarat yang kalau dikonversi sama dengan 8 provinsi. Pada saat ini disebut-sebut sudah ada 7 nama yang bakal menjadi calon, meskipun belum ada konfirmasi dari nama-nama itu. Terkait ini maka Hendry menyatakan kesiapannya, agar publik khususnya anggota dan pengurus PWI yang tersebar di 38 provinsi agar mengetahuinya.

Kongres Persatuan PWI ini dapat terlaksana setelah Hendry Ch Bangun yang terpilih sebagai Ketua Umum PWI dalam Kongres di Bandung tahun 2023 dan diakui negara dengan SK Kemenkumham no 0000946.AH.-01.08 Tahun 2024, membuat kesepakatan damai dengan Ketua PWI KLB Zulmansyah yang dimediasi anggota Dewan Pers Dahlan Dahi. Sebelum itu terjadi saling klaim dan bahkan melaporkan ke polisi, mulai dari tuduhan penggelapan dan penyalahgunaan jabatan untuk Hendry Ch Bangun dkk dan laporan akte notaris dengan keterangan palsu terhadap Zulmansyah dkk.

Laporan terhadap Hendry Ch Bangun telah dinyatakan tidak ada unsur pidana dengan keluarnya Surat Penghentian Penyelidikan dari Polda Metro Jaya pada 10 Juni 2024. Sedang laporan terhadap Zulmansyah kini masih berproses di Bareskim Mabes Polri.
“Mengesampingkan kepentingan pribadi, saya Ikhlas mengurangi masa jabatan saya yang mestinya hingga September 2028, dan setuju kongres bulan Agustus ini, demi PWI. Kesan dualisme dengan kampanye massif PWI KLB membuat PWI serba salah.

Pemerintah di pusat dan di provinsi enggan bekerjasama karena khawatir dianggap berpihak. Begitu pula mitra swasta yang selama ini mendukung program kerja PWI Pusat dan PWI Provinsi. Jalan keluarnya adalah kongres agar PWI kembali bersatu dan menjalankan program kerja yang ditunggu para anggota,” ujar Hendry.

Dia menyatakan memang banyak penolakan anggota dan pengurus atas Kongres karena sebagai PWI yang sah, diakui negara, dan satu-satunya PWI yang berbadan hukum, seharusnya Hendry Ch Bangun jalan terus. dengan segala kekuatannya, berada di seluruh pelosok Indonesia dan selama ini sudah terbiasa menjalankan kegiatan dari tingkat kabupaten kota, provinsi, sampai nasional, PWI akan mampu bergerak.

“Tetapi saya meyakinkan teman-teman untuk berpandangan jauh ke depan, mengurangi ketegangan antara PWI dan Pemerintah, dan melakukan hal yang bermanfaat bagi anggota yang dalam setahun terakhir ini merasakan mandegnya program pendidikan dan pelatihan seperti Uji Kompetensi Wartawan, Sekolah Jurnalisme Indonesia, dan Safari Jurnalistik,” kata Hendry.

Setelah bersafari ke beberapa daerah seperti Sumut, Bali, Jawa Barat, dan komunikasi, pada saat ini praktis semua pengurus PWI Provinsi mendukung suksesnya kongres.Hendry sendiri yakin bahwa kongres akan berjalan lancar dan damai karena personel Steering Committee dan Organizing Committee yang merupakan gabungan dari semua unsur PWI di tingkat nasional, telah berpengalaman, sudah bekerja keras dan berkomunikasi dengan pemangku kepentingan, yakni Lembaga pemerintah dan para mitra.

 

 

 

Reporter : Yun.s

 

 

 

 

Ketua Umum PWI Pusat Hendry Ch Bangun sambut baik kedatangan Taufik Abriansyah

JAKARTA  Qjabar – Berhasil menyelesaikan gowes sendirian ke Merauke Papua,pegowes Taufik Abriansyah melapor ke PWI Pusat,setelah tiba kembali di rumah di kediamannya di Cipageran Bandung Barat.

Selain melaporkan perjalanan gowes yang ditempuh selama 3 bulan tersebut, Taufik Abriansyah juga menyerahkan buku perjalanan ke Merauke tersebut. Buku yang dia tulis diberi judul Gowes ke Merauke.
” Saya dilepas oleh PWI Pusat ,dan sekarang setelah kembali tiba di rumah,saya melapor ke Ketua Umum PWI Pusat Bapak Hendry Ch Bangun,”” kata Taufik Abriansyah, dalam acara silaturahmi, syukuran dan peluncuran Buku PWI Pusat Dukung Gowes to Merauke,” yang digelar PWI Pusat di Sekretariat Kantor sementara’ PWI Pusat, Gedung Plaza KAHA, Jl Abdullah Syafei no 20 Tebet Jakarta Selatan,Rabu,(6/8).

Selain Ketua Umum PWI Pusat Hendry Ch Bangun, hadir dalam acara tersebut,sejumlah pengurus PWI Pusat diantaranya, Sekjen PWI Pusat Iqbal Irsyad,Ketua Dewan Pakar Sayid Iskandarsyah,Bendahara PWI Pusat Muhammad Nasir,Wakil Bendahara M Syarwani,Komisi Budaya AR Loebis, Humas Edi Kuswanto serta Ketua Satgas Bidang Hoaks Budi Nugraha.

Dalam kesempatan tersebut,Taufik Abriansyah mengucapkan terimakasih kepada PWI Pusat atas dukungannya dalam kegiatan gowess tersebut.
Menurut Taufik Abriansyah, selama perjalanan ke Merauke,Taufik diterima Pengurus PWI Provinsi Bali di Kantor PWI Provinsi Bali, Denpasar, PWI Nusa Tenggara Barat serta PWI Papua.
Perjalanan gowess ke Merauke ditempuh 56 hari menempuh 2700 kilometer di 10 provinsi 11 pulau 68 kabupaten kota. dalam perjalanannya,Taufik Abriansyah mampir dan diterima di kantor PWI Provinsi Bali, PWI NTB dan Provinsi NTT (Maumere). Di Papua, Taufik sudah kontak dengan PWI Merauke.
” Tentu merupakan kehormatan dan kebahagiaan saya,bisa diterima di beberapa PWI Provinsi.

Terimakasih,karena memberikan saya semangat yang luar biasa, tentu saya sangat bahagia mendapat kesempatan ini luar bisa, papar Taufik.

Sementara itu Ketua Umum PWI Pusat Hendry Ch Bangun mengatakan PWI Pusat merasa bangga dapat memberikan dukungan penuh terhadap ekspedisi ini. Dengan lebih dari 20.000 anggota yang tersebar di seluruh penjuru negeri, PWI sebagai organisasi wartawan tertua di Indonesia terus mendorong anggotanya untuk berkontribusi tidak hanya dalam bidang jurnalistik.
Tetapi juga dalam membangun kesadaran kebangsaan,solidaritas serta semangat kebhinekaan.
” Perjalanan Kang Taufik Abriansyah ini sekaligus menjadi sarana promosi eksistensi PWI Pusat di tengah masyarakat yang dinamis,” tandasnya.

Khusus menanggapi peluncuran buku tersebut,Ketua Umum PWI Pusat Hendry Ch Bangun menandaskan buku ini bukan hanya dokumentasi perjalanan fisik tetapi juga refleksi spiritual dan sosial.
Melalui tulisan Taufik Abriansyah,pembaca diajak menelusuri keragaman budaya,keindahan alam,dan keramahan masyarakat Indonesia yang ditemuinya sepanjang perjalanan.

 

 

 

 

Reporter : Yun.s

 

 

 

PWI Pusat Audiensi dengan BP Haji, Tingkatkan Kerja Sama

JAKARTA Qjabar – Pengurus PWI Pusat melakukan audiensi dengan Wakil Kepala Badan Penyelenggara Haji, Dahnil Anzar Simanjuntak, didampingi staf ahli, Abdul Rahman Syahputra Batubara dan Mayjend Dendi Suryadi di Jakarta, Selasa (5/8).

Ketua Umum Persatuan Wartawan Indonesia Pusat Hendry Ch Bangun dalam pertemuan audiensi, menyatakan harapan agar PWI Pusat dapat membantu BP Haji untuk mengedukasi masyarakat tentang lembaga yang baru dibentuk di era Presiden Prabowo Subianto ini. Baik tentang organisasinya, tugas pokok, dan program kerja karena masalah haji sangat menjadi perhatian masyarakat.

Apalagi BP Haji akan menjadi penyelenggara musim haji 2026 nanti.

Menurut Dahnil, soal haji ini mencakup banyak dimensi, baik haji itu sendiri, pelaksanaannya, aspek ekonomi yang melibatkan banyak pihak.
“Sebagai lembaga baru banyak yang belum tahu apa itu BP Haji,” ujar Dahnil.

“Soal anggaran saja, dianggap kami ini menggunakan dana haji yang dikumpulkan umat, padahal kami sepenuhnya dibiayai APBN.
Dana haji dikelola pleh Badan Pengelola Keuangan Haji. Kami tidak terlibat sama sekali, soal uang, hanya pelaksanaan dengan semua aspeknya,” ujarnya,

Pihak PWI Pusat yang dipimpin langsung oleh Hendry Ch Bangun yang didampingi Bendahara M. Nasir, Wakil Bendahara M. Sarwani, Ketua Dewan Pakar Sayid Iskandarsyah Iskandarsyah, dan Humas Edi Kuswanto menjelaskan PWI dengan anggota sekitar 30.000 yang tersebar di seluruh provinsi di Indonesia dapat membantu mengedukasi melalui program sosialisasi, FGD di provinsi yang dianggap perlu dengan narasumber dari unsur BP Haji, media, dan wartawan.

“Saya sepakat karena menurut saya penting agar masyarakat mendapat informasi yang benar tentang haji dan BP Haji,” ujar Dahnil.

Hendry sendiri menjelaskan apabila nanti ada MoU BP Haji dengan PWI Pusat maka itu sebaiknya dilakukan setelah Kongres Persatuan PWI yang akan diselenggarakan pada 29-30 Agustus, agar programnya berkesinambungan,” ujar Hendry.

 

 

 

 

Reporter : Yun.s