Sumedang Qjabar – Pemerintah Kabupaten Bandung menetapkan status tanggap darurat setelah banjir besar dan longsor melanda sedikitnya 15 kecamatan pada 5 Desember 2025. Keputusan ini muncul setelah Bupati Bandung, Dr. H. M. Dadang Supriatna, S.Ip., M.Si., mengikuti Rapat Koordinasi Gubernur terkait Penanganan Banjir Bandung Raya, Kabupaten Sumedang, dan Kabupaten Garut di Loka Wirasaba IPDN Jatinangor.
Seusai rapat, Bupati Dadang menjelaskan bahwa pola banjir di wilayahnya terus berubah. Ia mengamati bahwa bencana tersebut tidak lagi mengikuti siklus 20 tahunan. Kini, banjir cenderung muncul setiap lima tahun dengan intensitas hujan yang jauh lebih tinggi. Karena itu, ia menilai pemerintah harus bergerak lebih cepat agar dampaknya tidak meluas.
Baca Juga : Jalan Pabeyan – Darwati Mulus, Warga Apresiasi Kinerja Bupati dan DPUTR Kab. Bandung.
“Banjir ini bukan lagi siklus 20 tahunan. Sekarang muncul setiap lima tahun dan curah hujannya sangat tinggi,” ujarnya. Ia lalu menjelaskan bahwa kondisi tersebut menyebabkan 15 kecamatan tergenang, sementara beberapa titik mengalami longsor yang menghambat akses warga.
Karena situasi terus berkembang, pemerintah langsung mengaktifkan status tanggap darurat. Ia menyebut bahwa keputusan tersebut bukan semata prosedur, tetapi menjadi syarat mutlak untuk menggerakkan anggaran. Tanpa status itu, instansi tidak dapat menyalurkan biaya cepat tanggap di lapangan.
“Kami menetapkan tanggap darurat karena anggaran tidak bisa keluar tanpa status tersebut. Kebutuhan di lapangan sangat mendesak, jadi kami harus cepat,” jelasnya. Ia menambahkan bahwa aturan dari Kementerian Dalam Negeri memperbolehkan daerah mengambil langkah itu agar proses penyelamatan tidak tersendat.
Baca juga : Dinkes Kabupaten Tasikmalaya Beri Penghargaan pada Tenaga Kesehatan Berprestasi di HKN ke-61
Setelah menegaskan alasan administratif, ia menjabarkan kondisi evakuasi terkini. Hingga hari kelima, tim gabungan masih mencari satu korban yang tertimbun. Proses pencarian terus berlangsung karena medan sulit dan cuaca tidak stabil. Kondisi ini membuat pemerintah mempercepat koordinasi antarinstansi agar seluruh unit bergerak serempak.
Sementara itu, Gubernur Jawa Barat memberikan arahan penting terkait tata ruang. Menurut Bupati Dadang, pemerintah provinsi langsung menghentikan sementara perizinan perumahan. Ia melihat bahwa kebijakan tersebut muncul karena dampak lingkungan semakin sering muncul akibat pembangunan berlebihan.
“Tadi Pak Gubernur menyampaikan solusi dengan menghentikan sementara perizinan perumahan. Tujuannya agar pemerintah bisa mengevaluasi dampak lingkungan dan memastikan semua mengikuti aturan,” ungkapnya. Ia juga menilai bahwa meskipun perumahan berizin telah mengikuti tata ruang, pemerintah tetap perlu mengkaji ulang untuk memastikan keberlanjutannya.
Baca juga : Masih Ada Guru “Killer” di Era 4.0
Setelah membahas aspek tata ruang, ia menyinggung soal kerugian ekonomi. Bupati Dadang memperkirakan kerugian akibat banjir mencapai lebih dari Rp100 miliar setiap kejadian. Ia merujuk pada laporan perusahaan di Dayeuhkolot yang merugi sekitar Rp1 miliar setiap hari ketika pabrik berhenti beroperasi. Jika banjir berlangsung beberapa hari, akumulasi kerugiannya langsung melonjak.
“Kerugiannya bisa lebih dari seratus miliar. Satu pabrik saja rugi satu miliar per hari. Jika beberapa perusahaan terdampak, nilainya langsung naik,” jelasnya. Ia juga menyebut bahwa kerugian itu belum mencakup rumah warga, fasilitas publik, dan infrastruktur.
Di sisi lain, ia menilai biaya pemulihan justru jauh lebih besar daripada pemeliharaan rutin. Karena itu, ia mendorong provinsi dan pusat memperkuat koordinasi anggaran. Ia menyampaikan bahwa setelah program Citarum Harum dihentikan, seluruh pihak di Cekungan Bandung harus menyatukan langkah agar penanganan banjir lebih terarah.
“Pemulihan jauh lebih besar dan sangat penting. Setelah Citarum Harum dibubarkan, kami harus bergerak bersama. Tadi Pak Gubernur menunjukkan komitmen dan kami sangat mengapresiasi,” katanya. Ia memastikan bahwa Kabupaten Bandung siap mengikuti arahan provinsi, terutama dalam skema pembagian anggaran antardaerah.
Untuk mempercepat penyelesaian, ia juga menegaskan perlunya kejelasan kewenangan. Banyak infrastruktur sungai dan irigasi berada di bawah kontrol pusat maupun provinsi. Situasi ini sering menimbulkan tumpang tindih sehingga daerah tidak bisa menangani masalah secara menyeluruh.
“Kewenangan sering tumpang tindih. Ada yang milik BBWS, ada yang provinsi, ada yang pusat. Di daerah, anggarannya terbatas. Karena itu, kami harus bergerak bersama,” tegasnya.
Sebagai strategi, pemerintah menjalankan model pentahelix. Ia menggabungkan unsur pemerintah, akademisi, dunia usaha, komunitas, dan media. Menurutnya, pendekatan tersebut sudah membuahkan hasil di beberapa proyek penanganan banjir.
“Kami sudah menjalankan pentahelix di Cicalengka–Rancaekek pada 2021–2022. Kami juga berhasil memperbaiki Cidawolong di Majalaya hingga tidak banjir lagi,” katanya. Ia menyebut bahwa proyek serupa sedang berjalan di Dayeuhkolot dan Bojongsoang sebagai lokasi prioritas.
Meski demikian, ia menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak dapat menangani bencana seorang diri. “Secara sendiri tidak mungkin. Karena itu, kami menggunakan pentahelix agar semua bergerak bersama,” ungkapnya.
Dengan cuaca yang masih berpotensi ekstrem, ia meminta warga meningkatkan kewaspadaan. Ia mengimbau masyarakat untuk segera melapor ketika melihat potensi bahaya atau pergerakan tanah di wilayahnya. Pemerintah kecamatan dan desa siap menindaklanjuti laporan tersebut.
“Kami terus memantau situasi. Masyarakat harus tetap waspada. Jika menemukan potensi bahaya, segera lapor ke pemerintah desa atau kecamatan,” ujarnya.
Melalui kolaborasi yang lebih kuat, ia berharap penanganan banjir dan longsor dapat berjalan lebih cepat. Ia juga menekankan bahwa evaluasi tata ruang harus menghasilkan langkah nyata agar wilayah Bandung Raya memiliki sistem mitigasi yang lebih kokoh.
Reporter : Yun.s
