Tasikmalaya, QJabar — Tasik Government Watch (TGW) secara resmi mendesak pimpinan serta Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat untuk segera membentuk Panitia Khusus (Pansus) guna melakukan investigasi dan evaluasi total terhadap tata kelola pelayanan publik di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) KHZ Musthafa Kabupaten Tasikmalaya.
Ketua TGW, Teni Ramdhani, menegaskan bahwa tragedi memilukan yang merenggut nyawa pasien asal Kecamatan Tanjungjaya, almarhum Achmad Judjiansar (61), pada Sabtu (14/11/2026) bukanlah insiden pertama maupun kasus tunggal.
Menurutnya, peristiwa tersebut merupakan puncak gunung es dari kegagalan pelayanan kesehatan yang sudah berulang kali terjadi dan dikeluhkan masyarakat kecil di Kabupaten Tasikmalaya.
“Bukan sekali dua kali kejadian seperti ini menimpa warga di RSUD KHZ Musthafa. Pola keluhannya selalu sama: respons gawat darurat yang lamban, pasien kritis dibiarkan berjam-jam tanpa kepastian tindakan dokter, kebuntuan akses ruang intensif (ICU), krisis stok darah, hingga birokrasi rujukan yang berbelit.
Jika terus dibiarkan tanpa koreksi struktural, rumah sakit rujukan utama ini bukan lagi menjadi benteng penyelamat nyawa, melainkan ladang pembiaran bagi rakyat kecil,” tegas Teni dalam pernyataan sikapnya di Tasikmalaya, Senin (16/11/2026).
Pengawasan Lokal Tumpul, Intervensi DPRD Provinsi Jawa Barat Mutlak Diperlukan
Teni menjelaskan, desakan agar DPRD Provinsi Jawa Barat turun tangan membentuk tim Pansus didasari oleh tumpulnya fungsi pengawasan di tingkat lokal. TGW menilai respons Komisi IV DPRD Kabupaten Tasikmalaya yang justru mengamini narasi “penanganan sudah sesuai SOP” dan berlindung di balik klaim “mediasi damai” tertutup bersama keluarga korban telah menutup pintu evaluasi objektif di tingkat kabupaten.
“Ketika pengawasan di tingkat kabupaten justru berubah menjadi stempel pembenaran dan humas dadakan bagi direksi rumah sakit, maka masyarakat tidak bisa lagi berharap pembenahan lahir dari dalam.
RSUD KHZ Musthafa merupakan fasilitas rujukan regional strategis di wilayah Priangan Timur yang juga terikat pada standar pelayanan kesehatan nasional, pembinaan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat, serta dukungan pembiayaan kesehatan publik lintas jenjang pemerintahan. Oleh karena itu, DPRD Provinsi Jawa Barat wajib menggunakan hak pengawasannya dengan membentuk Pansus evaluasi total,” ujar Teni.
Ia menambahkan, klaim damai secara personal dengan keluarga korban yang tengah berada dalam posisi lemah dan berduka tidak boleh dijadikan alasan untuk menghentikan evaluasi institusional. Dosa maladministrasi dan dugaan kelalaian sistemik pada pelayanan publik menyangkut keselamatan jutaan warga Jawa Barat di wilayah Tasikmalaya dan sekitarnya.
Empat Agenda Prioritas Pansus DPRD Provinsi Jawa Barat
Dalam desakannya, TGW merumuskan empat mandat utama yang harus segera dijalankan oleh Tim Pansus DPRD Provinsi Jawa Barat bersama Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat:
1. Membuka Posko Aduan dan Mengaudit Pola Kegagalan Berulang: Menginventarisasi seluruh riwayat keluhan masyarakat, kasus kematian pasien dalam masa observasi IGD/transit, serta dugaan diskriminasi atau lambannya penanganan pasien pengguna jaminan kesehatan rakyat di RSUD KHZ Musthafa dalam beberapa tahun terakhir.
2. Audit Klinis dan Kepatuhan SOP Kegawatdaruratan: Melibatkan tim medis independen, Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat, dan organisasi profesi kesehatan untuk memeriksa rekam medis kasus almarhum Achmad Judjiansar secara objektif.
3. Evaluasi Rantai Logistik Darah (BDRS) dan Sistem Rujukan Regional (SISRUTE): Mengusut tuntas penyebab lumpuhnya fungsi Bank Darah Rumah Sakit (BDRS) yang memaksa keluarga pasien mencari kantong darah sendiri ke PMI Kota Tasikmalaya, serta membedah kemacetan komunikasi rujukan darurat SISRUTE yang merugikan pasien kritis.
4. Audit Anggaran BLUD dan Bantuan Keuangan Provinsi: Mengaudit secara menyeluruh kesesuaian antara pengelolaan anggaran BLUD puluhan miliar rupiah maupun dana bantuan sektor kesehatan dari Provinsi Jawa Barat dengan ketersediaan alat penyelamat nyawa, kapasitas ruang ICU, serta rasio kesiapsiagaan dokter jaga.
“Jangan tunggu jatuh korban-korban berikutnya baru semua pihak sibuk mencari pembenaran. TGW siap menyerahkan seluruh rangkuman kronologi dan catatan lapangan kepada pimpinan DPRD Provinsi Jawa Barat sebagai pintu masuk kerja Pansus.
Keselamatan nyawa warga Tasikmalaya tidak boleh dikorbankan demi menjaga kenyamanan kursi jabatan direksi rumah sakit,” pungkas Teni Ramdhani. ***

