Kabupaten Bandung, Qjabar – Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari Fraksi Partai NasDem, Dra. Hj. Tia Fitriani, melaksanakan kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Tahun Anggaran 2026 di Kabupaten Bandung. Kegiatan tersebut berlangsung di RM Ciwaru, Soreang, Kabupaten Bandung, dan menjadi momentum penting untuk menyerap berbagai informasi serta aspirasi dari para pemangku kepentingan di daerah.
Kegiatan pengawasan tersebut dihadiri langsung oleh Dra. Hj. Tia Fitriani, Anggota DPRD Kabupaten Bandung dari Fraksi NasDem H. Toni Permana, SH., para Ketua DPC Partai NasDem beserta jajaran pengurus, serta sejumlah unsur terkait lainnya.
Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan merupakan salah satu bagian penting dari fungsi DPRD dalam memastikan berbagai program pemerintah dapat berjalan sesuai dengan perencanaan, ketentuan peraturan perundang-undangan, serta memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat.
Dalam kesempatan tersebut, Dra. Hj. Tia Fitriani menyampaikan bahwa kegiatan pengawasan tidak semata-mata dilakukan untuk melihat pelaksanaan program pemerintah dari sisi administratif, tetapi juga menjadi sarana untuk mengetahui secara langsung kondisi dan kebutuhan masyarakat di lapangan.
Menurutnya, keberhasilan pembangunan tidak cukup hanya diukur dari banyaknya program yang telah dilaksanakan, tetapi juga harus dilihat dari sejauh mana program tersebut mampu menjawab persoalan masyarakat dan memberikan dampak positif terhadap peningkatan kesejahteraan.
“Pengawasan ini menjadi bagian dari tugas kami sebagai anggota DPRD Provinsi Jawa Barat. Kami ingin memastikan bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan berbagai program yang dijalankan benar-benar memberikan manfaat serta sesuai dengan kebutuhan masyarakat,” ujar Tia Fitriani.
Ia menegaskan, komunikasi antara legislatif, pemerintah daerah, struktur partai, dan masyarakat harus terus dibangun. Menurutnya, sinergitas tersebut sangat dibutuhkan agar berbagai persoalan yang muncul di tengah masyarakat dapat dicarikan solusi secara bersama-sama.
Tia juga menilai bahwa Kabupaten Bandung memiliki berbagai potensi yang perlu terus dikembangkan. Namun, di sisi lain masih terdapat sejumlah persoalan yang membutuhkan perhatian, mulai dari pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, pemberdayaan ekonomi masyarakat, pendidikan, kesehatan, hingga berbagai kebutuhan dasar lainnya.
Karena itu, kegiatan pengawasan menjadi ruang untuk menggali informasi secara langsung sekaligus menerima masukan dari para pengurus partai dan masyarakat yang berada di daerah pemilihan.
“Masukan dari masyarakat sangat penting. Apa yang kami dapatkan dalam kegiatan ini akan menjadi bahan evaluasi dan masukan dalam menjalankan fungsi kami di DPRD Provinsi Jawa Barat,” katanya.
Sementara itu, kehadiran Anggota DPRD Kabupaten Bandung H. Toni Permana, SH., bersama para Ketua DPC dan jajaran pengurus Partai NasDem turut memperkuat koordinasi dalam kegiatan tersebut.
Forum tersebut tidak hanya membahas pelaksanaan pemerintahan, tetapi juga menjadi ruang untuk membangun komunikasi dan konsolidasi antara kader serta struktur Partai NasDem di tingkat daerah. Dengan komunikasi yang baik, diharapkan berbagai aspirasi masyarakat dapat tersampaikan secara berjenjang kepada pemerintah maupun lembaga legislatif.
Tia Fitriani menambahkan, pengawasan terhadap jalannya pemerintahan harus dilakukan secara konstruktif. Artinya, legislatif tidak hanya menjalankan fungsi kontrol, tetapi juga dapat memberikan masukan dan rekomendasi agar penyelenggaraan pemerintahan semakin efektif, transparan, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
“Prinsipnya, kita ingin pemerintahan berjalan dengan baik. Ketika ada hal yang perlu diperbaiki, tentu harus disampaikan dan dicarikan solusi. Begitu juga ketika ada program yang sudah berjalan dengan baik, harus terus didorong agar manfaatnya semakin luas,” ungkapnya.
Ia berharap seluruh pihak dapat menjaga sinergitas dan komunikasi dalam mengawal pembangunan di Kabupaten Bandung maupun Jawa Barat.
Menurutnya, pembangunan merupakan tanggung jawab bersama sehingga diperlukan keterlibatan pemerintah, legislatif, partai politik, serta masyarakat.
Kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Tahun Anggaran 2026 tersebut pun diharapkan tidak berhenti pada kegiatan seremonial semata.
Berbagai masukan dan aspirasi yang dihimpun akan menjadi bagian dari bahan evaluasi dalam pelaksanaan tugas kedewanan sekaligus upaya mendorong kebijakan pemerintah agar semakin berpihak kepada kepentingan masyarakat.
Dengan demikian, keberadaan wakil rakyat diharapkan benar-benar dapat menjadi jembatan antara kebutuhan masyarakat dengan kebijakan pemerintah, sehingga pembangunan yang dilaksanakan dapat berjalan lebih tepat sasaran dan memberikan manfaat yang dirasakan secara langsung oleh masyarakat Kabupaten Bandung.
Reporter : Yun.s
