TASIKMALAYA, QJABAR – Benteng pertahanan ekonomi domestik kini dipaksa menghadapi tekanan ganda (double squeeze) dari arah eksternal dan internal sekaligus. Sentimen global yang dipicu oleh tensi geopolitik dunia telah memukul nilai tukar rupiah terhadap dolar AS, yang berujung pada melonjaknya harga bahan baku industri serta pangan impor di pasar nasional.
Namun di tengah rapuhnya daya beli masyarakat akibat badai eksternal tersebut, pemerintah justru dinilai bersikukuh melanggengkan ego politiknya melalui eksekusi program Makan Bergizi Gratis (MBG) secara “trabas-gas” tanpa perhitungan fiskal yang matang.
Sekretaris Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Tasikmalaya, Galih Mauladin Putra, menilai manuver pemerintah yang menaikkan penyesuaian pajak dan merealokasi anggaran BUMN demi menjaga keberlanjutan program MBG telah menciptakan rantai beban baru yang destruktif.
“Akibat kebijakan ini, masyarakat terhimpit dua kali. Di hulu mereka dibebani kenaikan pajak, sementara di hilir mereka harus membeli kebutuhan pokok dengan harga lebih tinggi karena industri terpaksa mengompensasi pembengkakan biaya produksi. Program yang semula dinarasikan untuk meringankan beban, kini justru berbalik menggerus daya beli rakyat kecil,” ujar Galih, Rabu (17/6/2026).
Kondisi ini kian memicu mosi tidak percaya publik seiring mencuatnya dugaan markup anggaran di tubuh Badan Gizi Nasional. Menurut Galih, memaksakan program berskala raksasa ini tetap berjalan tanpa membenahi tata kelola internal sama saja dengan membuka ruang korupsi berulang. Hal tersebut tidak hanya menguras keuangan negara tetapi juga meruntuhkan kepercayaan masyarakat terhadap ketepatan penyaluran bantuan. Kebijakan ini dianggap telah mencederai prinsip keadilan fiskal karena memindahkan beban negara langsung ke pundak seluruh lapisan masyarakat.
Menyikapi kompleksitas tersebut, HMI Tasikmalaya menegaskan bahwa penghentian total MBG bukan satu-satunya jawaban, melainkan diperlukan rasionalisasi sistematis guna memulihkan sentimen positif publik. Langkah konkret yang didorong adalah melakukan jeda sementara pada ekspansi program dan membentuk tim audit independen untuk membersihkan sistem pengadaan Badan Gizi Nasional dari celah penyelewengan.
Selain itu, pemerintah dituntut berani mengubah skala program dari merata (universal) menjadi skala prioritas yang ketat, dengan memfokuskan anggaran hanya pada wilayah 3T, kantong stunting tertinggi, dan keluarga miskin ekstrem. Guna menghindari gejolak inflasi, ketergantungan pada APBN dan pajak rakyat harus dipangkas melalui penguatan skema pembiayaan alternatif, seperti efisiensi anggaran kementerian non-prioritas, pemanfaatan dana CSR korporasi, serta penguatan peran lembaga filantropi seperti Baznas.
“Makan Bergizi Gratis adalah investasi masa depan dengan niat yang baik. Namun, niat baik saja tidak akan pernah cukup tanpa dibarengi oleh tata kelola yang bersih dan perhitungan beban fiskal yang adil bagi seluruh rakyat,” pungkas Galih
Reporter; A RA
