TASIKMALAYA, Q JABAR — Persoalan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), akurasi data penerima Kartu Indonesia Sehat (KIS), hingga akses Kredit Usaha Rakyat (KUR) menjadi sorotan Anggota Komisi II DPRD Kota Tasikmalaya dari Fraksi PDI Perjuangan, Kepler Sianturi.
Hal itu disampaikannya saat kegiatan reses dalam rangka memperingati HUT ke-81 Kemerdekaan RI sekaligus menyambut Maulid Nabi Muhammad SAW di Aula LPK Simphony, Kecamatan Tawang.
Di hadapan warga, Kepler mengungkap kondisi keuangan daerah yang menurutnya sedang menghadapi tekanan cukup berat.
“Keuangan daerah kita sedang tidak baik-baik saja. Ini harus diketahui publik. APBD Kota Tasikmalaya sekarang mengalami defisit hampir Rp200 miliar,” ujar Kepler.
Menurutnya, kondisi tersebut salah satunya berkaitan dengan berkurangnya dana transfer dari pemerintah pusat yang disebut mencapai sekitar Rp400 miliar.
“Ini guncangan besar. Dampaknya tentu dirasakan hampir di semua sektor,” katanya.
Kepler menyebut penyesuaian anggaran turut berdampak terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) PNS, anggaran operasional kelurahan, hingga Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD.
“TPP PNS dipotong sekitar 20 sampai 30 persen. Kemudian dana operasional kelurahan dan Pokir juga mengalami pengurangan sampai sekitar 50 persen. Karena itu, belanja yang tidak mendesak harus ditahan dulu dan solidaritas semua pihak perlu diperkuat,” ungkapnya.
Di tengah tekanan fiskal tersebut, Kepler menegaskan persoalan pelayanan dasar masyarakat tidak boleh diabaikan, khususnya akses kesehatan.
Ia menyoroti persoalan data desil kesejahteraan yang menjadi salah satu basis dalam penentuan penerima bantuan, termasuk kepesertaan PBI Jaminan Kesehatan.
Menurut Kepler, masih ditemukan warga yang secara kondisi ekonomi tergolong tidak mampu tetapi justru tidak memperoleh perlindungan kesehatan yang semestinya.
“Banyak warga miskin yang secara kondisi nyata seharusnya masuk kelompok paling rentan di Desil 1 atau Desil 2, tetapi justru tidak ter-cover KIS. Sebaliknya, ada yang secara ekonomi tergolong mampu malah mendapat fasilitas tersebut,” katanya.
Kepler meminta pemerintah melakukan evaluasi dan pemutakhiran data secara serius agar bantuan benar-benar diterima masyarakat yang membutuhkan.
“Jangan sampai orang yang benar-benar miskin justru kehilangan haknya hanya karena persoalan data. Pemerintah harus memastikan data di lapangan sesuai dengan kondisi masyarakat yang sebenarnya,” tegasnya.
Sebagai bentuk kepedulian terhadap kebutuhan kesehatan masyarakat, Kepler juga menyampaikan bahwa dirinya menyiagakan layanan ambulans gratis bagi warga Kota Tasikmalaya.
“Pemerintah boleh menghadapi defisit, pendataan desil boleh masih bermasalah, tetapi orang sakit tidak bisa menunggu proses administrasi. Karena itu saya menyiagakan ambulans gratis untuk warga,” ujarnya.
Ia berharap fasilitas tersebut dapat membantu masyarakat yang membutuhkan mobilitas menuju fasilitas kesehatan.
“Silakan digunakan. Yang terpenting warga yang membutuhkan pertolongan bisa mendapatkan akses transportasi kesehatan dengan cepat,” tambahnya.
Persoalan ekonomi kerakyatan juga menjadi perhatian Kepler. Ia menyoroti akses pelaku UMKM terhadap program Kredit Usaha Rakyat (KUR).
Menurutnya, perbankan harus memberikan pelayanan sesuai ketentuan program KUR dan tidak membuat persyaratan tambahan yang justru menyulitkan masyarakat kecil.
“Ini peringatan untuk pihak bank. KUR merupakan program pemerintah untuk membantu masyarakat dan pelaku usaha kecil. Jangan sampai persyaratan yang diberikan justru membuat masyarakat kesulitan mengakses pembiayaan,” tegas Kepler.
Ia meminta masyarakat yang mengajukan KUR memahami ketentuan yang berlaku dan melaporkan apabila menemukan persyaratan yang diduga tidak sesuai dengan ketentuan program.
“Kalau ada masyarakat yang merasa dipersulit atau mendapatkan persyaratan yang tidak sesuai, sampaikan. Kita akan lihat dan kawal sesuai aturan,” katanya.
Menurut Kepler, akses pembiayaan bagi UMKM harus menjadi instrumen untuk memperkuat ekonomi masyarakat, bukan menjadi hambatan baru.
“Kita ingin UMKM tumbuh. Jangan sampai masyarakat yang sedang berusaha bangkit justru terbebani oleh persyaratan yang tidak semestinya,” ujarnya.
Reses tersebut menjadi ruang bagi Kepler untuk menyampaikan kondisi fiskal daerah sekaligus menyerap persoalan langsung dari masyarakat, mulai dari kesehatan, akurasi data bantuan hingga akses pembiayaan usaha.
Ia menegaskan, fungsi anggota DPRD bukan hanya menyampaikan aspirasi, tetapi juga memastikan persoalan yang dihadapi masyarakat mendapat perhatian dan pengawasan.
“Jabatan ini bukan sekadar duduk di kursi dewan. Kita harus hadir ketika rakyat menghadapi persoalan,” pungkasnya.
Reporter: ARA
