435 Anggota BPD dari 55 Desa Dikukuhkan, KDS Tekankan Sinergi dengan Kepala Desa

KABUPATEN BANDUNG Qjabar – Pemerintah Kabupaten Bandung mendorong Badan Permusyawaratan Desa (BPD) semakin aktif menjalankan perannya sebagai mitra strategis pemerintah desa. BPD dinilai memiliki posisi penting dalam mengawal pemerintahan, pembangunan, serta kepentingan masyarakat di tingkat desa.

Hal tersebut disampaikan Bupati Bandung, Dadang Supriatna yang akrab disapa KDS, saat mengukuhkan 435 anggota BPD dari 55 desa yang tersebar di 22 kecamatan di Kabupaten Bandung.

KDS mengatakan, pengukuhan dan pengucapan sumpah/janji tersebut bukan sekadar seremoni. Menurutnya, momentum itu menjadi awal bagi anggota BPD untuk menjalankan amanah dan mengabdi kepada masyarakat.

“Atas nama Pemerintah Kabupaten Bandung, saya menyampaikan selamat kepada 435 orang BPD yang berasal dari 55 desa dan 22 kecamatan. Momen ini awal dari sebuah amanah besar untuk mengabdi kepada masyarakat, menjaga marwah demokrasi desa, dan mengawal pembangunan di tingkat desa,” ujar KDS.

Baca juga : Percepat RDTR, Pemkab Bandung Perkuat Iklim Investasi

Ia menegaskan, BPD dan kepala desa merupakan dua unsur yang tidak dapat dipisahkan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Keduanya memiliki tugas dan fungsi masing-masing sehingga hubungan yang dibangun harus berupa kemitraan yang sejajar.

“BPD bukan atasan dan bukan bawahan kades, tetapi mitra. Mitra strategis desa,” tegasnya.

KDS juga meminta BPD dan kepala desa membangun komunikasi yang baik. Menurutnya, komunikasi dan koordinasi diperlukan untuk mencegah kesalahpahaman serta menyelesaikan berbagai persoalan yang muncul di tingkat desa.

Selain itu, ia mengingatkan agar fungsi pengawasan BPD tidak dipahami sebagai upaya mencari kesalahan. Pengawasan merupakan bagian dari mekanisme pemerintahan desa yang harus dilakukan secara proporsional sesuai tugas dan fungsi.

KDS turut menyoroti pentingnya peningkatan kapasitas anggota BPD. Pemahaman mengenai tata kelola pemerintahan desa, pengelolaan data, digitalisasi, hingga literasi media dinilai perlu diperkuat.

Menurutnya, data yang akurat mengenai kondisi masyarakat, seperti kemiskinan, pengangguran, kesehatan dan kebutuhan masyarakat, sangat penting sebagai dasar dalam menentukan program pembangunan desa.

Ia juga mengingatkan anggota BPD agar bijak menggunakan media sosial. Setelah resmi dikukuhkan, setiap pernyataan anggota BPD merupakan bagian dari komunikasi pejabat publik sehingga perlu disampaikan secara bertanggung jawab.

“Karena saat ini setelah diresmikan menjadi anggota BPD, maka ucapan Bapak-Ibu semuanya adalah ucapan pejabat publik. Jangan asal bicara di media,” kata KDS.

KDS berharap seluruh anggota BPD dapat segera menjalankan tugas dengan baik, menjaga kekompakan, serta membangun sinergi dengan kepala desa. Dengan peran tersebut, BPD diharapkan dapat ikut mengawal pembangunan dan mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat di desa masing-masing.

(Humas Pemkab Bandung – Diskominfo)

Reporter : Yun.s

 

Nasional

KDS Hadiri Peluncuran 2,4 Juta Genteng untuk Perkuat Industri Lokal

KABUPATEN BANDUNG Qjabar – Program Gentengisasi menjadi peluang strategis...

Kenang Jasa Ulama, Ribuan Santri Tasikmalaya Bawa Foto Pendiri Pesantren saat Kirab HSN

Kab. Tasikmalaya, QJabar — Ribuan santri dari berbagai pondok...

HUT ke-62 Golkar, DPD Kota Tasikmalaya Gelar Upacara Penghormatan di TMP

Kota Tasikmalaya Qjabar – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golongan...

Wamendagri Bima Arya: KDKMP Bukan Toko Ritel, Melainkan Infrastruktur Pemerintah untuk Penyaluran Barang Subsidi

Kabupaten Bandung Qjabar - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri)...

Mendagri Minta Pemda Perkuat Peran Diskominfo dalam Komunikasi Strategis dan Efektivitas Kebijakan Publik

Jakarta Qjabar – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito...

Ragam Berita

Berita Terbaru

Popular Categories

Birokrasi

Bupati Bandung: Pilkades Digital Lebih Cepat, Transparan dan Akuntabel, Kerahasiaan Pemilih Tetap Terjaga

Pangandaran  Qjabar – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung mulai menyosialisasikan tata cara pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) berbasis digital. Sistem pemilihan secara digital tersebut dinilai...