Kabupaten Tasikmalaya, QJabar — DPD Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Tasikmalaya mengambil langkah serius menyikapi aksi kekerasan yang diduga melibatkan kelompok bermotor di Kampung Borolong, Desa Cintaraja, Kecamatan Singaparna. Selain menyampaikan empati kepada pemuda korban, KNPI juga menyiapkan empat langkah strategis untuk mencegah terulangnya aksi serupa,” Selasa (10/11/2026).
Jajaran pengurus DPD KNPI Kabupaten Tasikmalaya bersama Pengurus Kecamatan (PK) KNPI Singaparna mendatangi kediaman korban untuk bertakziah sekaligus memberikan dukungan moril kepada korban dan keluarganya.
Kunjungan tersebut menjadi bentuk kepedulian organisasi kepemudaan terhadap persoalan keamanan dan maraknya aksi kekerasan yang melibatkan kelompok pemuda di wilayah Kabupaten Tasikmalaya.
Ketua DPD KNPI Kabupaten Tasikmalaya, Burhanudin Muslim, S.H., menegaskan bahwa aksi kekerasan kelompok bermotor yang terus berulang bukan sekadar persoalan kriminalitas, melainkan juga menjadi pekerjaan rumah besar bagi seluruh elemen kepemudaan.
Menurut Burhanudin, persoalan tersebut membutuhkan penanganan mendasar, sistematis, serta keterlibatan berbagai pihak, mulai dari organisasi kepemudaan, pemerintah daerah, lembaga pendidikan, tokoh masyarakat hingga aparat penegak hukum.
“Peristiwa kekerasan kelompok motor yang terjadi di Borolong, Singaparna ini harus menjadi titik balik komitmen kita bersama. Ini adalah PR besar kepemudaan yang terus berulang dan tidak boleh kita biarkan terjadi lagi di wilayah mana pun di Kabupaten Tasikmalaya.
DPD KNPI tidak akan tinggal diam dan siap mengambil langkah-langkah serius agar insiden serupa tidak terulang kembali,” tegas Burhanudin.
KNPI Siapkan Empat Langkah Strategis
Sebagai tindak lanjut atas persoalan tersebut, DPD KNPI Kabupaten Tasikmalaya merumuskan empat langkah strategis untuk memperkuat upaya pencegahan kenakalan remaja dan aksi kekerasan kelompok bermotor.
Pertama, mengawal proses hukum secara tegas dan terukur.
KNPI menyatakan dukungan terhadap Polres Tasikmalaya dalam melakukan penegakan hukum terhadap pihak-pihak yang terbukti terlibat dalam aksi kekerasan sesuai ketentuan perundang-undangan. KNPI juga mengimbau masyarakat agar tidak melakukan tindakan main hakim sendiri.
Kedua, memperkuat pembinaan pemuda secara berkelanjutan.
Bersama PK KNPI Singaparna, DPD KNPI berkomitmen mendorong penyediaan ruang edukasi, pembinaan karakter, serta program pemberdayaan pemuda berbasis potensi lokal.
Langkah ini diarahkan untuk memberikan ruang kegiatan positif dan produktif bagi kalangan remaja maupun pelajar agar tidak mudah terjerumus dalam aktivitas kelompok yang berpotensi menimbulkan gangguan keamanan.
Ketiga, membangun kolaborasi lintas sektoral.
KNPI mendorong pemerintah daerah, dinas terkait, tokoh masyarakat, serta lembaga pendidikan untuk menyusun langkah pencegahan sejak dini, baik di lingkungan sekolah maupun tingkat desa.
Menurut KNPI, persoalan kenakalan remaja tidak bisa diselesaikan hanya melalui pendekatan penegakan hukum, tetapi juga membutuhkan pembinaan sosial dan pendidikan karakter secara berkelanjutan.
Keempat, menginisiasi pembentukan Satgas atau Posko Pencegahan Kenakalan Remaja.
DPD KNPI berencana mengonsolidasikan organisasi kemasyarakatan pemuda (OKP) di tingkat kecamatan hingga desa untuk memperkuat pencegahan dini, pemetaan potensi konflik antarremaja, serta patroli simpatik bersama pihak kepolisian sesuai koordinasi dan kewenangan masing-masing.
Melalui empat langkah tersebut, DPD KNPI Kabupaten Tasikmalaya berharap tercipta gerakan bersama yang tidak hanya bersifat reaktif ketika terjadi kekerasan, tetapi juga mampu menyentuh akar persoalan kenakalan remaja.
KNPI menilai Singaparna sebagai ibu kota Kabupaten Tasikmalaya perlu menjadi perhatian bersama dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.
Dengan sinergi organisasi kepemudaan, pemerintah, aparat keamanan, keluarga, dan lingkungan pendidikan, KNPI berharap kondusivitas wilayah Kabupaten Tasikmalaya dapat terus terjaga sehingga masyarakat bisa beraktivitas dengan aman dan nyaman. (day)
