Bupati Subang Ruhimat Resmikan Balai Musyawarah Cibuluh Kelurahan Parung

admin Nov 16, 2023

Kab. Subang Qjabar – Balai musyawarah merupakan salah satu sarana fasilitas umum yang ada di suatu tempat,wilayah,atau lingkungan sebagai tempat mendiskusikan kegiatan juga membuat keputusan bersama.

Balai musyawarah RW 03 Kampung Cibuluh Wetan,Kelurahan Parung Kabupaten Subang yang baru saja di buka serta di resmikan oleh Bupati Subang H.Ruhimat hadir di dampingi Asda 2,Kadisdikbud Subang,Camat Subang dan seluruh unsur dari Forkopimcam Kabupaten Subang beserta tokoh masyarakat Kelurahan Parung. Kamis 16 November 2023.

Lurah Parung Eri Irwansyah.S.IP.  mengatakan,”bahwa pembangunan balai musyawarah yang ada di Cibuluh wetan merupakan kegiatan yang anggaranya bersumber dari dana swadaya masyarakat, H.Udin dan H.Tarman mempunyai peranan besar dalam mewujudkan cita cita masyarakat Cibuluh dan demi kemajuan lingkungan di sekitarnya salah satunya dengan berdirinya balai musyawarah ini, “Cetus Eri

Lanjut Eri Irwansyah S.IP.,dalam rangka silaturahmi serta peresmian balai musyawarah,Bupati Subang H.Ruhimat mendapat sambutan begitu meriah baik dari masyarakat tokoh agama serta ulama dan alhamdulillah sekarang mimpi itu terwujud,ternyata rasa kebersamaan dan kekompakan ini masih terasa walau berada di kota namun semangat gotong royong tidak kalah oleh wilayah pedesaan.

Semoga kegiatan ini bisa menjadi lecutan sebagai penyemangat buat di RW lainya baik di lingkungan kelurahan Parung atau juga bagi daerah lainya, “Pungkas Eri Irwansyah S.IP.

Reporter:(sut)

Ketua TP PKK dan Ketua Forikan Kecamatan Resmi Dilantik

admin Nov 14, 2023

Kab.Ciamis Qjabar – Bupati Ciamis, Herdiat Sunarya, turut hadir dalam acara pelantikan dan pengukuhan TP PKK Kecamatan serta Ketua Forum Komunikasi Antar Keluarga (Forikan) Kecamatan, yang berlangsung pada Selasa, (14/11), di Aula PKK Ciamis.

Momentum ini juga digunakan untuk mengukuhkan 15 Bunda PAUD Kecamatan, 20 Bunda Literasi Kecamatan, 15 Bunda Genre Kecamatan, dan 15 Bunda Forum Anak Daerah (FAD) Kecamatan se-Kabupaten Ciamis.

Dalam sambutannya, Bupati Herdiat menyampaikan ucapan selamat atas pelantikan dan pengukuhan tersebut. “Saya atas nama pemerintah daerah dan pribadi mengucapkan selamat atas pelantikan dan pengukuhan ini dan selamat mengemban tugas,” ujar Bupati Herdiat.

Beliau juga meminta ketua TPP PKK dan Ketua Forikan yang dikukuhkan untuk membantu pemerintah daerah di tingkat kecamatan.

Bupati menekankan pentingnya persiapan sejak dini untuk mencapai visi tahun 2045 sebagai generasi emas. Beliau menjelaskan bahwa asupan gizi menjadi kunci dalam mengatasi stunting, merinci bahwa intervensi pemerintah harus melibatkan seluruh lapisan masyarakat hingga tingkat RT.

Pada kesempatan tersebut, Bupati juga menginformasikan permasalahan yang dihadapi saat ini, termasuk peningkatan kasus HIV dan tuberkulosis di Kabupaten Ciamis.

Ia menekankan perlunya intervensi bersama untuk mengatasi permasalahan seperti stunting, HIV, TBC, dan malaria demi mewujudkan generasi emas 2045 di Kabupaten Ciamis.

Sementara, Ketua TP PKK Kabupaten Ciamis, Hj. Kania Herdiat, menyatakan bahwa pelantikan dan pengukuhan ini sebagai awal pengabdian dalam tugas baru dengan tantangan yang membutuhkan kreativitas dan inovasi.

Ia menekankan bahwa Ketua TP PKK Kecamatan harus mampu menjalankan 10 program PKK, terutama dalam mencapai target new zero stunting di Kabupaten Ciamis.

Hj. Kania juga memberikan saran praktis, seperti meningkatkan konsumsi ikan bagi anak-anak, karena protein dalam ikan sangat bermanfaat bagi tumbuh kembang mereka.

Selain itu, ia menyoroti pentingnya pemenuhan hak-hak anak, termasuk kesiapsiagaan menghadapi bencana, pencegahan perkawinan usia anak, dan promosi hidup sehat tanpa rokok. Pelantikan dan pengukuhan ini dianggap sebagai langkah awal dalam menghadapi tugas baru dengan kreativitas dan inovasi.

Reporter:Ditya

Bupati Herdiat Apresiasi CMIC dalam Pengembangan Ekonomi dan Transportasi

admin Nov 14, 2023

Kab. Ciamis Qjabar – Bupati Ciamis, Herdiat Sunarya, menghadiri acara Kopdar Akbar Canter Mania Indonesia Community (CMIC) di Lapang Kawali Mukti, Kecamatan Kawali, Selasa (14/11/2023).

Bupati menyampaikan rasa terima kasih dan apresiasi tinggi kepada anggota CMIC yang telah memberikan kontribusi luar biasa.

Bupati Ciamis menyoroti peran CMIC dalam bidang transportasi, baik dalam maupun luar daerah hingga luar pulau. Dengan keberadaan CMIC, pertumbuhan ekonomi masyarakat setempat mengalami peningkatan signifikan.

Dalam sambutannya, Bupati mengatakan sebagai daerah agraris, hasil bumi Kabupaten Ciamis didistribusikan dengan efisien oleh pengemudi CMIC dan mendukung perekonomian lokal.

Bupati juga mengingatkan pentingnya menjaga stamina dan kesehatan para pengemudi. Beliau menekankan bahwa mengemudi dalam kondisi tidak fit, terutama dalam perjalanan jauh, dapat berisiko tinggi terhadap keselamatan pribadi dan orang lain.

Dengan keyakinan pada profesionalisme para pengemudi CMIC dalam mematuhi aturan lalu lintas, Bupati Ciamis menyampaikan doa agar CMIC terus berkembang dan mempererat persatuan, kesatuan, serta persaudaraan di antara anggotanya.

“Semoga kegiatan ini tidak hanya mempererat rasa persatuan dan persaudaraan antara pengemudi, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan mereka secara keseluruhan,” ujar Bupati diakhir sambutannya.

Dengan dukungan CMIC, Bupati optimis bahwa pertumbuhan ekonomi lokal akan terus meningkat, memberikan dampak positif bagi masyarakat Kabupaten Ciamis.

Reporter: Ditya

APBD Kabupaten Bandung 2024 Ditetapkan Rp 5,9 Triliun, Ini Prioritas Pembangunan Bupati Bandung

admin Nov 13, 2023

Kab.Bandung Qjabar-Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung bersama DPRD Kabupaten Bandung mengesahkan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp 5,9 triliun.

Namun, APBD 2024 tersebut belum termasuk belanja-belanja spesific grant yang bersumber dari dana alokasi khusus (DAK) Fisik, DAK nonfisik, dan insentif fiskal sebesar Rp2,7 triliun. Jika ditambah belanja-belanja tersebut, total APBD Kabupaten Bandung menjadi sebesar Rp7,2 triliun.

Bupati Bandung, Dadang Supriatna mengatakan penyusunan Raperda APBD 2024 ini telah disesuaikan dengan arah kebijakan pembangunan prioritas Pemkab Bandung serta tertuang dalam Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2024.

“Alhamdulillah kami bersama DPRD telah menyepakati bahwa APBD 2024 sebesar Rp7,2 triliun. Terima kasih kepada seluruh fraksi DPRD Kabupaten Bandung,” kata Bupati Dadang Supriatna, usai Sidang Paripurna, Senin (13/11/2023).

Orang nomor satu di Kabupaten Bandung itu mengaku sangat bersyukur dan gembira karena APBD Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2024 ini meningkat signifikan sebesar Rp2,5 triliun dibanding APBD murni Kabupaten Bandung tahun sebelumnya yang hanya Rp 4,7 triliun.

“Alhamdulillah ada penambahan APBD yang signifikan karena kami ada peningkatan PAD (Pendapatan Asli Daerah). Ini salah satunya mungkin karena berkah memuliakan para ulama dan para guru ngaji melalui pemberian insentif,” kata politisi PKB itu sambil tersenyum.

Prioritas pembangunan APBD Kabupaten Bandung 2024, lanjut Bupati, telah dituangkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Bandung Tahun 2024 yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026.

Terdapat sembilan prioritas pembangunan Kabupaten Bandung yang telah ditetapkan berdasarkan hasil konsultasi publik dan pertimbangan evaluasi pembangunan tahun 2022 dan 2023.

Namun secara umum, terdapat enam bidang yang menjadi prioritas pembangunan Bupati Dadang Supriatna, yaitu pendidikan, kesehatan, infrastruktur, perekonomian dan kesejahteraan masyarakat, lingkungan hidup, dan reformasi birokrasi.

Dalam bidang pendidikan contohnya, Kang DS, sapaan akrab Bupati Dadang Supriatna mengaku ingin melakukan pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan di Kabupaten Bandung guna membentuk generasi yang berdaya saing global

Selanjutnya dalam bidang kesehatan, Pemkab Bandung memprioritaskan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat untuk meningkatkan derajat masyarakat yang sehat dan produktif.

“Kami memiliki prioritas untuk dapat menyelesaikan beberapa rumah sakit daerah Tipe C yang sedang kita bangun karena ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Nanti kita akan punya lima RSUD baru yang dapat melayani masyarakat,” tutur Kang DS.

Peningkatan infrastruktur dan konektivitas wilayah juga menjadi program prioritas di tahun 2024. Selain itu, kata dia, pihaknya juga fokus dalam pengembangan kepariwisataan Kabupaten Bandung sebagai sebuah destinasi yang terintegrasi.

“Sebab jika kita fokus menggarap pariwisata apalagi jika terintegrasi, sektor ini akan mampu menyumbang PAD yang signifikan bagi Kabupaten Bandung. Nantinya akan mampu menopang pembangunan yang lain,” tambahnya.

Kemudian dalam bidang perekonomian dan kesejahteraan masyarakat, beberapa program prioritas Pemkab Bandung diantaranya adalah pemulihan dan penguatan ekonomi kerakyatan dan peningkatan pelayanan jaminan sosial kepada seluruh lapisan masyarakat.

“Kami juga memiliki perhatian khusus terhadap masalah lingkungan yakni dengan upaya pengendalian pencemaran lingkungan hidup dalam mendukung pembangunan berkelanjutan dan mengantisipasi risiko perubahan iklim. Ini menurut saya sangat penting untuk masa depan kita,” ujarnya.

Ketua PKB Kabupaten Bandung itu juga menyebut pihaknya juga akan berupaya meningkatkan inovasi dan teknologi terutama dalam bidang agrikultur serta penguatan katahanan pangan masyarakat. Kang DS juga fokus melakukan reformasi birokrasi yang integratif, inovatif, dan dinamis.

Reporter : Yun.s

Pemkab Bandung Terima PSU Perum Sanggar Mas Lestari Dari Pihak Pengembang

admin Nov 13, 2023

Kab. Bandung Qjabar-Pemerintah Kabupaten Bandung menerima penyerahan prasarana sarana utilitas (PSU) Perumahan Sanggar Mas Lestari (SML) dari pihak pengembang perumahan diwakili panitia ad hoc di Desa Tarajusari Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung, Rabu (13/9/2023).

Penyerahan PSU itu langsung diterima oleh Bupati Bandung Dadang Supriatna dan disaksikan sejumlah pihak yang hadir pada prosesi penyerahan PSU perumahan SML RW 12 Desa Tarajusari tersebut.

Bupati Bandung Dadang Supriatna mengutarakan dalam keberlangsungan pemeliharaan PSU perumahan atau permukiman, pengembang perlu menyerahkan PSU kepada pemerintah daerah.

“Setiap pengembang perumahan diwajibkan menyerahkan PSU kepada pemerintah daerah. Saya perlu sampaikan di Kabupaten Bandung ada 450 perumahan, yang belum diserahkan PSU-nya kepada pemerintah daerah,” jelas Bupati Bandung.

Dadang Supriatna mengatakan selama dirinya menjabat 2,4 tahun jadi orang nomor satu di Kabupaten Bandung, dari 450 perumahan yang sudah diserahkan PSU-nya kepada pemerintah daerah baru 41 perumahan. “Termasuk Sanggar Mas Lestari,” ucapnya.

Kang DS, sapaan akrab Dadang Supriatna menginstruksikan Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bandung untuk mengundang semua pengembang perumahan terkait penyerahan PSU-nya ke pemerintah daerah.

“Kenapa belum diserahterimakan. Ternyata ada beberapa hal yang menyebabkan terjadinya keterlambatan. Di antaranya karena ada perubahan site plan, jadi menghambat. Keduanya, kondisi jalan. Idealnya, jadi kalau menyerahkan ke pemerintah daerah PSU-nya, dalam kondisi bagus, baik dan layak,” jelasnya.

Apalagi perumahannya yang sudah puluhan tahun, lanjut Kang DS, bahkan ada yang sudah selama 30 tahun, kondisi jalannya rusak. Tentunya pemerintah daerah tidak bisa memperbaiki, dan begitu diserahkan pemerintah daerah kemudian diperbaiki, juga berat bagi pemerintah daerah karena anggaran terbatas.

“Tapi tidak seperti itu. Saya ingatkan dan saya minta kepada para penghuni atau warga masyarakat perumahan, selama warga perumahan menerima dalam kondisi apa adanya, maka saya dari pemerintah daerah tidak bisa menolak dan akan saya terima (PSU),” tuturnya.

Tetapi, kata Kang DS, jangan sampai setelah diserahterimakan kepada pemerintah daerah, gotong royong di perumahan hilang, dan jangan seperti itu. “Maka hari ini (Rabu) PSU Sanggar Mas Lestari diserahterimakan kepada pemerintah daerah, saya juga minta kepada pak Kades. Saat ini pula dan saya insya Allah akan anggarkan bahwa Sanggar Mas Lestari harus ada bagian pembangunan,” katanya.

Kang DS berharap kepada kepala desa setempat untuk menyampaikan dalam musyawarah pembangunan di tingkat RT maupun RW, tingkat dusun, dan desa. “Maka berapapun anggarannya berdasarkan hasil musyawarah.

Tapi kalau menggunakan dana APBDes yang berasal dari Dana Desa yang diberikan ke setiap desa, itu tidak 100 persen menggunakan APBDes. Tapi tetap diharapkan ada swadaya masyarakat. Yang jelas, setelah penyerahan PSU Sanggar Mas Lestari ke pemerintah daerah, maka tahun depan saya akan berikan bantuan juga untuk pembangunan di desa ini,” tuturnya.

Reporter : Yun.s

Bupati Bandung Mengapresiasi Pembagunan Kampung Sunda Di Kecamatan Ibun

admin Nov 13, 2023

Kab.Bandung Qjabar-Bupati Bandung menyambut baik sekaligus memberikan apresiasi yang tinggi atas dimulainya pembangunan Kampung Sunda, Desa Laksana Kecamatan Ibun ini, diharapkan Kampung Sunda mampu menjadi filter dalam menjaga agar nilai kearifan lokal dan kebiasaan yang telah tumbuh, hidup dan berkembang di masyarakat sunda, tetap lestari dan tidak hilang.

“Karena nilai, tradisi, adat istiadat, budaya yang tumbuh pada suatu masyarakat pada dasarnya juga menjadi aset atau modal sosial yang penting dalam rangka memberdayakan masyarakat demi mewujudkan Kabupaten Bandung yang semakin bangkit, edukatif, dinamis agamis dan sejahtera,” ucap bupati.

Dalam hal ini, pemerintah daerah telah menetapkan program prioritas salah satunya melalui peberlakuan muatan lokal pendidikan bahasa dan budaya sunda di tingkat sd dan smp se-Kabupaten Bandung.

“Saya tentunya mengharapkan langkah tersebut diikuti oleh seluruh komponen pembangunan masyarakat kabupaten bandung, bagaimana kita bersatu dan bersinergi dalam menjaga dan melestarikan budaya dan kearifan lokal agar memberikan kontribusi positif terhadap upaya pencapaian kesejahteraan yang kita lakukan melalui berbagai aktivitas pembangunan,” ujarnya.

Pada kesempatan itu, bupati berencana untuk membuat Desa Laksana sebagai desa wisata untuk menarik wisatawan. “Ini tentu akan meningkatkan perekonomian di Kabupaten Bandung, khususnya Desa Laksana, Kecamatan Ibun,” pungkas bupati.

Ditambahkan Kadisperkimtan Wahyudin S.T tahun 2007 tentang penataan ruang, itulah yang menjadi dasar utama, karena segala kegiatan harus selalu sejalan dengan ketentuan Undang – undang penataan ruang.

Juga berdasarkan Undang – undang Nomor 1 tahun 2011 tentang perumahan dan kawasan pemukiman, selanjutnya Perda No 27 tahun 2016, tentang rencana tataruang wilayah Kabupaten Bandung tahun 2016 Nomor 36.

Maksud dan tujuan kegiatan ini, yaitu untuk membuka lowongan kerja, yang utamanya ada potensi lokal, ragam lokal dan produk – produk lokal yang bisa dimanfaatkan dilokasi ini, untuk lingkup pekerjaan, nama pekerjaan ini ” Pengembangan Potensi Kebudayaan Kampung Sunda” di Desa Laksana Kecamatan Ibun Kabupaten Bandung.

Luas tanah yang akan dibangun kurang lebih satu koma enam dua (1,62) hektar, dari total luasnya 13 hektar yang sudah dikerjakan master plannya, jadi baru sekitar 10 % yang akan dibangun.
Pekerjaan yang akan dilaksanakan yaitu jalan dan saluran, membangun pasar argos satu unit, membangun kios besar lima unit, membangun kios yang ukurannya sedang sembilan unit.

Kios yang kecil lima belas unit, membangun pengelola (kantor pengelola) membangun teater untuk Festival Kamojang, membangun mushola dan toilet, skywork serta penataan taman, sumber anggaran/sumber biaya untuk pengembangan potensi Kampung Sunda di Desa Laksana Kecamatan Ibun ini adalah dibebankan pada APBD Provinsi Jawa Barat yang sudah tercatat di dokumen Dinas perumahan Kawasan Perumahan dan Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Bandung (Disperkintam) nilainya tiga belas miliar tujuh puluh juta tujuh ratus lima puluh ribu, waktu pelaksanaanya direncanakan delapan puluh sembilan (89) hari.

Reporter : Yun.s

Read More

Hj Nurhayati Sosialisasi Program JKN Bersama Mahasiswa BTH

admin Nov 12, 2023

KotaTasik Qjabar – Bertempat di Aula Setikes BTH Kota Tasikmalaya, Anggota Komisi IX DPR RI, Hj Nurhayati. Sosialisasi Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bertemakan, “Dengan gotong royong semua akan tertolong”, Minggu 12 Nopember 2023.

Tampak hadir ketua PMI Kota Tasikmalaya H. Rahmat dan jajarannya, di ikuti dari Mahasiswa Kampus Setikes BTH Kota Tasikmalaya

Hj Nurhayati menerangkan, “Bahwa kegiatan ini bertujuan untuk membantu masyarakat dalam Program JKN, sehingga dengan adanya Program JKN , masyarakat yang tidak mampuh bisa terbantu terutama dalam pelayanan kesehatan baik di Rumah sakit atau Puskesmas terdekat, “katanya

Selain untuk kesehatan dalam kegiatan sosial, dengan mengadakan Donor darah, kalau di luar sana masih banyak kekurangan darah, apalagi saat ini PMI kekurangan darah dengan menggalakan ke kampus-kampus dalam donor darah ini, “katanya

Terkait dengan adanya seminar dengan menyasar harus membuat perubahan kecil yang berkelanjutan, sehingga alam bisa terjaga yang awalnya dari perilaku dengan mengurangi karbondiokset dengan cara banyak berjalan kaki atau naik sepedah dan tidak boleh membuang sampah tidak boleh sembarangan dan bisa mengelola sampah juga menanam pohon dan lain lain, “katanya

“Jadi kebiasaan hidup yang memang menjaga alam itu yang kita tekankan kepada agensi yang kita lihat acuh tak acuh terhadap perubahan iklim yabg terjadi saat ini, “ujar Hj Nurhayati

Dengan hari kesehatan Nasional, jadi salasatunya ke kampus BTH untuk mensosialisasikan kesehatan nasional, “Pungkas Dia

Sementara H Rahmat selaku ketua PMI Kota Tasikmalaya menambahakan, “Bahwa Hj Nurhayati memberikan motipasi kepada mahasiswa BTH, bahwa dengan donor darah tidak hanya membantu orang lain tetapi mempaat untuk kepentingan diri sendiri, karna dengan donor darah membuang apa yang ada dalam tubuh kita kemudian akan bertumbuh dengan sel-sel baru, “ujar Rahmat

Selain itu kami berharap dengan kehadiran Hj Nurhayati, karna kebetulan di Komisi IX DPR RI,kmai mengusulkan alat Trombosit salasatunya komponen darah tetapi di dalam itu ada alat penambahan darah yang di sebut Reftregator Semtipisius atau alat pengenapan darah di dalam alat tersebut , karna kita belum memiliki, saat ini di kota Tasikmalaya banyak kasus sebulan hapir 209 dalam satu bulan membutuhkan komponen darah banyak sekali, “katanya

Kalau ada alat Reftregator Semtipisius itu lebih cepat dalam penanganan, sekarang kalau dengan konpensional tanpa alat membutuhkan waktu sekitar 15 jam, kalau dengan alat hanya dengan waktu 5 menit lebih cepat untuk membutuhkan, “jelas H Rahmat.

Reporter:Ditya

Bupati Ciamis Herdiat,Launching NIPD Bagi Perangkat Desa

admin Nov 10, 2023

Kab. Ciamis Qjabar – Bupati Ciamis, Herdiat Sunarya melaunching Nomor Induk Perangkat Desa (NIPD) bagi seluruh perangkat Desa di Kabupaten Ciamis.

Kegiatan launching tersebut dilaksanakan di Gedung KH. Irfan Hielmy, Kamis (09/11) dan dihadiri oleh seluruh kepala Desa dan perwakila perangkat desa se Kabupaten Ciamis.

Bupati Ciamis menyerahkan NIPD tersebut secara simbolis kepada lima perwakila perangkat Desa.

Sebagaimana dikutif dari puskominfo-ppdi.or.id bahwa NIPD ini bermanfaat untuk menginventarisasi jumlah perangkat desa di Indonesia sebagai mana yang selama ini diperjuangkan oleh Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI).

Dengan adanya NIPD secara nasional, pihak Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) akan mengetahui secara spesifik berapa banyak perangkat desa yang ada di Indonesia. Dan ketika sudah diketahui jumlah pasti dari perangkat desa, tentu akan bisa digunakan sebagai acuan dalam pengajuan alokasi anggaran untuk pemberian penghasilan tetap yang bersumber dari APBN langsung.

Sebagaimana diketahui penghasilan tetap perangkat desa selama ini bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) yang kemudian disalurkan lewat ADD (Alokasi Dana Desa) dengan rumus tertentu, sedangkan dalam pengalokasiannya Pemerintah Pusat tidak tahu berapa jumlah anggaran untuk penghasilan tetap perangkat desa.

Melalui penerbitan NIPD, Pemerintah Pusat bisa langsung mengajukan nominal pasti, berapa anggaran sebagai pemberian penghasilan tetap perangkat desa yang bisa disalurkan lewat APBN.

Bupati Ciamis berharap dengan telah dilaunching dan diterimanya NIPD dapat menambah semangat dalam melaksanakan tugas dan memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat Desa.

“Semoga dapat menambah semangat, serta selalu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” ucapnya.

Bupati menuturkan selama ini PPDI terus mendesak untuk diluncurkannya NIPD ini, dan pada tahun ini baru dapat terealisasi.

“NIPD intinya kades beserta perangkat desa jangan kalah oleh LSM, harus mempunyai kartu anggota mudah-mudahan memberikan dampak positif bisa menambah semangat dalam melaksanakan tugas keseharian sebagai kades maupun perangkat desa,” harapnya.

Diketahui selain launching NIPD dalam kesempatan tersebut juga dilaksanakan Peningkatan Kapasitas Kepala Desa dan Perangkat Desa.

Reporter:Ditya

Bedas Pisan! Pemkab Bandung Kembali Raih Penghargaan dan Diguyur Insentif Fiskal Rp 6,4 Miliar

admin Nov 9, 2023

JAKARTA Qjabar-Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung kembali menerima penghargaan dan apresiasi dari pemerintah pusat atas kinerja luar biasa dalam upaya percepatan penurunan kemiskinan ekstrem.

Atas prestasi gemilang tersebut, Pemkab Bandung langsung diguyur insentif fiskal atau bonus kinerja sebesar Rp 6,4 miliar.

Penghargaan berupa pemberian insentif fiskal tahun berjalan itu langsung diberikan oleh Wakil Presiden RI, Ma’ruf Amin kepada Sekretaris Daerah Cakra Amiyana mewakili Bupati Bandung Dadang Supriatna, di Istana Wakil Presiden RI, Jakarta, Kamis (9/11/2023). Turut hadir pada kesempatan itu, Kepala BKAD, Marlan Nirsyamsu, Kepala Bapperida, Erwin, dan Kadinsos, Indra Respati.

Ini menjadi insentif fiskal kedua yang diterima Pemkab Bandung dari pemerintah pusat dan menjadi penghargaan ke-214 yang diterima Pemkab Bandung di bawah kepemimpinan Bupati Dadang Supriatna selama 2,5 tahun.

Sebelumnya, Pemkab Bandung juga menerima penghargaan dan insentif fiskal dari Kemendagri dan Kementerian Keuangan sebesar Rp 9,2 miliar sebagai kabupaten terbaik dalam pengendalian inflasi daerah.

Bupati Bandung Dadang Supriatna mengaku sangat bersyukur dan berterima kasih kepada pemerintah pusat yang telah memberikan apresiasi dan insentif fiskal sebagai bonus atas hasil kinerja penurunan kemiskinan ekstrem di Kabupaten Bandung.

“Saya sangat berterima kasih kepada Bapak Wapres yang telah memberikan penghargaan sekaligus insentif fiskal ini. Ini tentu sebuah kebanggaan buat masyarakat Kabupaten Bandung,” kata Bupati Dadang Supriatna, Kamis (9/11/2023).

Ia mengaku benar-benar sangat bersyukur atas apresiasi dari pemerintah pusat yang langsung menggelontorkan insentif fiskal sebesar Rp 6,4 miliar. Istimewanya lagi, kata Bupati, penghargaan dan insentif fiskal langsung diserahkan langsung oleh Bapak Wapres Ma’ruf Amin.

Pria yang juga Ketua DPC PKB Kabupaten Bandung itu tak lupa mengucapkan terima kasih kepada seluruh OPD Pemkab Bandung, para ASN, para camat dan kepala desa serta masyarakat Kabupaten Bandung yang selama ini bersama-sama berusaha menurunkan angka kemiskinan ekstrem.

“Ini membuktikan kerja keras bersama seluruh jajaran Forkopimda, para Kepala OPD, ASN dan berbagai elemen masyarakat Kabupaten Bandung. Alhamdulillah penghargaan ini saya persembahkan bagi semuanya,” ungkap orang nomor satu di Kabupaten Bandung itu.

Menurut Bupati, upaya penurunan kemiskinan ekstrem di Kabupaten Bandung memang menjadi fokus Pemkab Bandung. Sebab, berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), terdapat sekitar 56.430 jiwa masyarakat di Kabupaten Bandung yang dikategorikan sebagai miskin ekstrem.

Alhasil berkat berbagai upaya yang telah dilakukan Pemkab Bandung, berdasarkan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) yang dilaksanakan oleh BPS, tingkat kemiskinan ekstrem di Kabupaten Bandung mengalami penurunan sebesar 0,3% pada tahun 2022, dari semula 1,78% di tahun 2021 menjadi 1,48% di tahun 2022.

“Mudah-mudahan penghargaan dan insentif fiskal ini menjadi spirit bagi kita untuk semakin meningkatkan kinerja dalam melayani dan menyejahterakan masyarakat Kabupaten Bandung,” ujar Kang DS, sapaan akrabnya.

“Insya Allah insentif fiskal yang kami peroleh, akan kami kembalikan kembali kepada masyarakat terutama dalam upaya menurunkan kemiskinan ekstrem,” tambah mantan anggota DPRD Jabar itu sambil tersenyum sumringah.

Reporter : Yun.s

Konferensi Internasional Ke-2 Pemkab Bandung Diharapkan Hasilkan Kebijakan SDM Berbasis Keilmuan

admin Nov 8, 2023

Kab. Bandung Qjabar-Setelah sukses menggelar Konferensi Internasional pertama tentang Kebijakan Pembangunan Berbasis Ilmiah Melalui Riset dan Inovasi pada November 2022, Pemkab Bandung melalui Badan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kabupaten Bandung, kembali menggelar Konferensi Internasional kedua.

Sekretaris Daerah Kabupaten Bandung Cakra Amiyana menjelaskan, The 2nd International Innovation and Conference on Bandung Regency (ICBR) 2023 yang berkolaborasi lagi dengan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemeritntahan Universitas Padjajaran (Unpad) kali ini bertema “Daya Saing Sumber Daya Manusia untuk Indonesia Emas 2045” yang digelar di Grand Sunshine Soreang pada 7-8 November 2023.

Sekda Kabupaten Bandung mengatakan, dalam konferensi internasional kedua kali ini digelar berbagai seminar, workshop, sekaligus ada juga gebyar inovasi pada kegiatan Pemberian Penghargaan Kompetisi Inovasi Bandung Bedas (KIBB) 2023.

“Sesuai arahan Bapak Bupati Bandung dalam rangka mewujudkan Kabupaten Bandung yang Bedas, maka masih banyak kebijakan yang harus diperkuat dengan dasar-dasar dari inovasi maupun dari kajian-kajian dan keilmuan, sehingga bisa menghasilkan sebuah perencanaan pembangunan yang lebih baik, lebih handal dan bisa menjangkau seluruh masyarakat,” terang Sekda seusai membuka The 2nd ICBR di Grand Sunshine Soreang.

Tampil dalam konferensi internasional kedua antara lain pembicara call paper dari Wageningen University Belanda dan Universiti Teknologi Malaysia selain dari Universitas Padjajaran sendiri.

Sementara untuk penyelenggaraan Kompetisi Inovasi Bandung Bedas (KIBB) 2023, kata sekda, hal ini dalam rangka menuju Kompetisi Inovasi Jawa Barat.

“Kedua kegiatan ini sesuai arahan Pak Bupati, bahwa kabupaten Bandung ini harus mempunyai daya saing yang tinggi, sesuai dengan misi yaitu misi Bangkit dan RJMD Kabupaten Bandung. Jadi semua ASN, tidak terkecuali baik itu PNS maupun P3K, semua masyarakat, siswa, mahasiswa para pelaku usaha harus mempunyai inovasi,” tandas Cakra Amiyana.

Kepala Bapperida Kabupaten Bandung Erwin Rinaldi menambahkan, pihaknya sengaja menyandingkan dua kegiatan ICBR dan KIBB 2023 dalam rangka memperingati Hari Inovasi Indonesia 1 November.

“Kompetisi Inovasi Bandung Bedas (KIBB) sendiri sudah masuk sekitar 100-an proposal inovasi yang sudah kita seleksi dan yang masuk ke penjurian sekitar 28 proposal dari berbagai kategori siswa SMP, SMA, perangkat daerah dan masyarakat,” urai Erwin.

Sementara untuk event The 2nd International Innovation and Conference on Bandung Regency (ICBR) 2023, kata Erwin, sesuai cita-cita Bapperida Kabupaten Bandung, ingin menjadikan ajang ICBR ini sebaga tempat atau forum bertemunya para peneliti di mana bisa menjadi tempat untuk mereka mempresentasikan penelitiannya.

“Hasil dari penelitian tersebut nantinya bisa dimanfaatkan oleh Kabupaten Bandung untuk mengambil kebijakan dalam pembangunan yang berdasarkan sciences based atau kajian ilmiah,” jelas Erwin.

Menurutnya kegiatan seperti ini akan terus berlanjut secara kontinyu setiap tahunnya, agar dalam menentukan suatu kebijakan harus berdasar pada scientific.

Reporter : Yun.s