Kabupaten Tasikmalaya, QJabar – Seleksi JPT Pratama Tasikmalaya Masuk Babak BaruTasikmalaya – Proses pengisian empat kursi panas Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya resmi memasuki tahap baru. Panitia Seleksi (Pansel) mengumumkan sebanyak 26 nama yang lolos verifikasi administrasi dan siap bertarung dalam mekanisme open bidding. Hasil ini tertuang dalam Berita Acara Pansel Nomor 800.1.2.6/02-Pansel.OB/2026 tertanggal 5 Juni 2026.
●Empat Kursi Strategis
Empat jabatan yang diperebutkan memiliki peran vital dalam roda pemerintahan daerah:
Sekretaris Daerah: pusat kendali birokrasi, ibarat “remote control” kebijakan daerah. Empat kandidat yang lolos administrasi berasal dari latar belakang akademisi, birokrat, hingga camat.
Asisten Administrasi Umum Setda: meski dianggap kurang bergengsi, posisi ini mengatur urat nadi administrasi pemerintahan.
Kepala Dinas Kesehatan: jabatan yang langsung bersentuhan dengan masyarakat, terutama di tengah sorotan terhadap layanan kesehatan.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD): kursi krusial karena menyangkut pemberdayaan desa, dana desa, hingga konflik lahan.
●Peta Persaingan
Sekda: Nama-nama seperti Dr H Kurniawan AK CA (Universitas Singaperbangsa Karawang), Drs H Roni Akhmad Sahroni (Kepala BPKPD Tasikmalaya), Dr H Rubi Azhara SSTP MSi (Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Tasikmalaya), serta Soufian SE MSi (Camat Bojongasih) siap adu strategi.
Asisten Administrasi Umum: Sebelas peserta dari berbagai perangkat daerah ikut meramaikan gelanggang, dari camat hingga sekretaris dinas.
Kepala Dinas Kesehatan: Lima nama muncul, di antaranya dr AA Ahmad Nurdin MM (Sekretaris Dinas Kesehatan) dan H Epi Edwar Lutpi SKM (Bidang Pengawasan Fasilitas Kesehatan). Persaingan di sektor ini dianggap paling sensitif karena menyangkut kebijakan publik.
Kepala Dinas PMD: Enam orang bersaing, termasuk Agianto Ahmad Tahir SSTP MSi (Camat Ciawi), Agus Sutisna S.Sos (Sekretaris Dinas PMD Tasikmalaya), dan Erwin Rianto Nugraha (Sekretaris Dinas PMD Garut).
Sistem Merit dan Tantangan
Seleksi ini mengacu pada Permen PANRB Nomor 19 Tahun 2025, dengan jargon penguatan sistem merit. Kabupaten Tasikmalaya sendiri sudah dikategorikan “Baik” oleh BKN lewat Keputusan Nomor 531 Tahun 2024, dengan skor 313 dan indeks 0,76. Namun, pertanyaan klasik tetap menggantung: apakah sistem merit benar-benar berjalan, atau sekadar formalitas demi legitimasi?
Sejak 20 Mei hingga 4 Juni 2026, tercatat 44 orang mendaftar secara daring. Tidak hanya dari internal Pemkab Tasikmalaya, tetapi juga dari luar daerah. Hal ini menunjukkan daya tarik besar kursi strategis tersebut, sekaligus menimbulkan pertanyaan apakah motivasi peserta murni membangun daerah atau sekadar mencari “kursi empuk” dengan fasilitas dan gengsi.
Tahapan Berikutnya
Tahapan Assessment Center akan digelar di BKD Provinsi Jawa Barat. Pansel diklaim independen, dipimpin Kepala BKD Jabar, didampingi Asisten Pemerintahan Jabar, serta akademisi dari Unpad. Klaim independensi ini akan diuji publik: apakah benar bebas dari intervensi politik lokal, atau tetap ada “tangan tak terlihat” yang mengatur?
Catatan Publik
Sejarah seleksi jabatan di daerah sering menunjukkan pola: ada yang lolos karena kompetensi, ada pula karena kedekatan. Publik kini menunggu apakah Tasikmalaya bisa mematahkan stigma lama dan menghadirkan birokrasi yang benar-benar berbasis merit.
Editor : Redaksi
Reporter: Masdar
