Bandung Qjabar – Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Bandung menggelar Forum Perangkat Daerah Rancangan Rencana Kerja Bapenda tahun 2027 dan High Level Meeting Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah, di Sutan Raja Soreang, Kamis 26 Februari 2026.
Bupati Bandung Dadang Supriatna yang membuka kegiatan mengingatkan betapa pentingnya pajak dalam melancarkan pembangunan. Hal ini juga dapat tercermin dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Bandung yang setiap tahunnya mengalami peningkatan.
Badan Pusat Statistik Kabupaten Bandung mencatat, IPM Kabupaten Bandung tahun 2025 mencapai 75,58 atau tumbuh sebesar 1,33 persen dibanding tahun 2024.
Baca juga : Ali Syakieb Dapur MBG 003 Margahayu Selatan Salah Satu Dapur Terbersih di Kab. Bandung
“IPM Kabupaten Bandung setiap tahunnya meningkat karena pajak yang dibayarkan para wajib pajak. Ini mengingatkan betapa pentingnya pajak,” kata Bupati Bandung.
Di tengah kesulitan keuangan daerah karena berkurangnya Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat hingga mencapai Rp1 triliun, pajak dari para wajib pajak berperan untuk menutupi kekurangan tersebut.
“Walaupun TKD tahun 2026 berkurang, tapi tetap insentif guru ngaji dibayarkan Rp109 miliar. Insya Allah, pajak yang diberikan kepada pemerintah daerah bakal manfaat, untuk pembangunan jalan, pembayaran guru honor, termasuk untuk honor P3K Paruh Waktu. Bayangkan kalau pemda tidak mendapatkan pajak dari Bapak/Ibu sekalian,” ungkap Bupati Kang DS.
Sementara Kepala Bapenda Kabupaten Bandung Erwan Kusuma Hermawan mengatakan, melalui Forum Perangkat Daerah ini, pihaknya berharap dapat memperoleh dokumen perencanaan kerja yang berkualitas. Antara lain melalui saran dan pertimbangan dari para pemangku kepentingan yang hadir, serta verifikasi oleh Bapperida, sebagai penyempurnaan rancangan kerja Bapenda tahun 2027.
“Sebagai perangkat daerah yang memiliki peran strategis dalam pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Bapenda dituntut untuk terus meningkatkan kinerja penerimaan daerah melalui inovasi kebijakan, optimalisasi potensi pajak dan retribusi daerah, serta penguatan sistem administrasi dan pengawasan,” kata Erwan dalam sambutannya.
Sejalan dengan kebijakan nasional dan arahan pemerintah dalam percepatan dan perluasan digitalisasi daerah, lanjut Erwan, maka diperlukan komitmen bersama antara pemerintah daerah, perbankan, serta pemangku dalam kepentingan lainnya, dalam mengimplementasikan elektronifikasi daerah (ETPD).
“Digitalisasi menjadi elemen penting dalam meningkatkan transparansi, akurasi data, kemudahan layanan kepada wajib pajak, serta mendukung peningkatan pendapatan daerah secara berkelanjutan,” tandas Erwan.
Menurutnya, High Level Meeting (HLM) Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah menjadi forum strategis untuk memperkuat sinergi lintas sektor dalam mendorong transformasi digital, pada sistem pembayaran pajak dan retribusi daerah, integrasi sistem informasi, serta optimalisasi kanal pembayaran non-tunai.
Dalam menjalani tahapan perencanaan kerja ini, kata Erwan, Bapenda akan terus berupaya melakukan inovasi-inovasi baru ke depan, baik melalui intensifikasi dan ekstensifikasi maupun optimalisasi sistem digitalisasi penerimaan pajak daerah.
Erwan mengakui berbagai upaya yang sudah dilakukan Bapenda dalam optimalisasi penerimaan pajak daerah masih belum sempurna. Karena itu Bapenda tetap perlu dukungan dari semua pihak, khususnya dukungan dari para pemangku kepentingan.
“Kami berharap pada tahun 2026 dari semua upaya-upaya yang sudah kami lakukan, bisa terjalin keselarasan dan bisa seiring sejalan bersama-sama, untuk mewujudkan pembangunan daerah yang lebih baik dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bandung yang Lebih Bedas,” pungkas Erwan.
Reporter : Yun.s
