Kabupaten Tasikmalaya, QJABAR – Pembangunan saluran air yang dilaksanakan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) di sejumlah wilayah Kabupaten Tasikmalaya mendapat sorotan dari masyarakat.
Pembangunan infrastruktur tersebut dinilai memiliki manfaat penting bagi pengelolaan sumber daya air. Namun, pelaksanaannya diminta tidak hanya mengejar penyelesaian pekerjaan, tetapi juga harus dipastikan sesuai spesifikasi teknis dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang telah ditetapkan.
Sorotan tersebut disampaikan Ketua Saung Rakyat, Dadan Jainuddin. Ia meminta pengawasan terhadap proyek BBWS diperketat agar pembangunan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat dan tidak menimbulkan persoalan baru, terutama bagi petani.
“Pembangunan BBWS memang bermanfaat untuk masyarakat. Tetapi saya berharap spesifikasinya harus sesuai dengan RAB yang direncanakan pemerintah,” ujar Dadan.
Menurut Dadan, kesesuaian antara pekerjaan di lapangan dengan spesifikasi dan RAB menjadi hal penting untuk memastikan penggunaan anggaran negara berjalan sebagaimana mestinya.
Ia juga mengungkapkan pernah terlibat dalam aksi protes masyarakat terkait pembangunan BBWS Citanduy I dan Citanduy II. Saat itu, menurutnya, masyarakat dari dua desa menyampaikan keberatan karena pembangunan disebut berdampak terhadap ketersediaan air untuk sawah dan kolam masyarakat.
“Dulu waktu pembangunan BBWS Citanduy I dan Citanduy II, saya pribadi bersama masyarakat dari dua desa pernah melakukan aksi karena pembangunan tersebut berdampak pada kekeringan sawah dan kolam masyarakat,” ungkapnya.
Dadan mengingatkan agar pengalaman tersebut tidak kembali terjadi dalam pembangunan BBWS yang saat ini berlangsung di Kabupaten Tasikmalaya.
Ia menilai sosialisasi kepada masyarakat terdampak harus dilakukan sebelum pekerjaan dimulai maupun selama pembangunan berlangsung.
Menurutnya, petani harus mengetahui bagaimana pembangunan akan memengaruhi aliran air menuju lahan pertanian mereka.
“Jangan sampai sawah masyarakat yang baru ditanami kemudian tidak terairi karena adanya pembangunan. Secara otomatis itu akan menimbulkan kerugian bagi para petani,” katanya.
Dadan menegaskan, pembangunan infrastruktur yang menggunakan anggaran negara dan mengatasnamakan kepentingan masyarakat harus benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
“Jangan judulnya untuk masyarakat, tetapi malah merugikan masyarakat,” tegasnya.
Karena itu, Saung Rakyat mendorong BBWS bersama pihak terkait untuk membuka ruang komunikasi dengan masyarakat, khususnya para petani yang berada di sekitar lokasi pembangunan.
Selain transparansi, Dadan juga meminta pengawasan terhadap pekerjaan dilakukan secara serius, termasuk memastikan pelaksanaan fisik sesuai dengan spesifikasi teknis dan RAB.
“Saya berharap pembangunan BBWS di Kabupaten Tasikmalaya sesuai spesifikasi. Pihak BBWS juga diharapkan terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat sebelum maupun selama pembangunan berlangsung,” pungkas Dadan.
Sorotan tersebut menjadi pengingat bahwa pembangunan infrastruktur sumber daya air tidak cukup hanya dinilai dari berdirinya bangunan fisik.
Manfaat, kualitas pekerjaan, transparansi anggaran, serta dampaknya terhadap kehidupan masyarakat harus menjadi bagian utama yang diawasi bersama. (***)
