Kabupaten Bandung, Qjabar.com – Anggota DPRD Kabupaten Bandung dari Fraksi NasDem, H. Toni Permana, SH, melaksanakan kegiatan reses masa persidangan III Tahun Sidang 2025–2026. Dalam kesempatan tersebut, Toni menegaskan bahwa kegiatan reses tidak hanya menjadi momentum untuk bertemu masyarakat, tetapi juga dimanfaatkannya sebagai sarana memperkuat silaturahmi dan konsolidasi bersama struktur serta pengurus partai.
Baca juga : Semarak Kemerdekaan ke-81, RA Miftahululum Gelar Karnaval di Kecamatan Katapang
Toni yang merupakan anggota DPRD Kabupaten Bandung dari daerah pemilihan (Dapil) 6 menjelaskan bahwa dirinya memang memberikan porsi cukup besar dalam pelaksanaan reses kepada struktur partai. Menurutnya, pengurus dan struktur partai merupakan bagian penting dalam menjaring serta menyampaikan aspirasi masyarakat di wilayah konstituennya.
“Saya memang sengaja dalam pelaksanaan reses ini lebih banyak bersama pengurus partai. Saya gunakan kesempatan reses untuk silaturahmi sekaligus konsolidasi partai. Walaupun sesekali saya juga bertemu berbagai kelompok masyarakat, baik petani maupun kelompok lainnya,” ujar Toni dalam penyampaian resesnya.
Menurutnya, struktur partai memiliki peran strategis karena berada langsung di tengah masyarakat. Berbagai persoalan dan kebutuhan masyarakat dapat lebih cepat diketahui melalui komunikasi dengan pengurus partai di tingkat wilayah, (Kamis 20 Agustus 2026).
Toni juga kembali menjelaskan makna reses bagi anggota DPRD. Menurutnya, reses merupakan masa bagi anggota legislatif untuk turun langsung menemui konstituen, mendengarkan berbagai persoalan sekaligus menggali aspirasi yang berkembang di tengah masyarakat.
“Reses ini kesempatan bagi anggota DPRD untuk bertemu konstituen. Pertemuannya bukan sekadar silaturahmi, tetapi untuk menggali, menggalang dan mendengarkan aspirasi yang berkembang di masyarakat,” jelasnya.
Aspirasi Diharapkan Segera Disampaikan
Dalam kesempatan tersebut, Ton juga meminta masyarakat maupun struktur partai untuk segera menyampaikan berbagai aspirasi, khususnya yang berkaitan dengan bidang kerja Komisi C DPRD Kabupaten Bandung.
Toni menjelaskan, dirinya mendapat penugasan dari partai sebagai anggota Komisi C. Komisi tersebut memiliki mitra kerja sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD), di antaranya Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkimtan), Dinas Perhubungan, Dinas Lingkungan Hidup serta Dinas Pemadam Kebakaran.
Menurut Toni, momentum reses kali ini menjadi penting karena DPRD Kabupaten Bandung akan memasuki tahapan pembahasan anggaran perubahan serta anggaran murni Tahun Anggaran 2027.
“Bulan Agustus, September dan Oktober DPRD memasuki masa pembahasan anggaran perubahan dan juga anggaran murni 2027. Karena itu, kalau ada aspirasi yang berkaitan dengan mitra kerja saya, khususnya lima dinas tersebut, mohon secepatnya dikomunikasikan,” katanya.
Ia berharap aspirasi masyarakat yang masuk dapat menjadi bahan perjuangan dalam pembahasan anggaran, sehingga kebutuhan masyarakat tidak berhenti pada penyampaian saat reses, tetapi dapat dikawal hingga masuk dalam program pembangunan.
Selain melalui pembahasan anggaran, Toni juga menyebut adanya mekanisme pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD yang menjadi salah satu instrumen untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat.
Infrastruktur hingga Persoalan Sampah
Tony memaparkan sejumlah persoalan yang dapat disampaikan masyarakat sesuai dengan kewenangan mitra kerja Komisi C.
Untuk sektor pekerjaan umum, misalnya, aspirasi dapat berkaitan dengan pembangunan maupun peningkatan infrastruktur seperti jalan, jembatan, drainase hingga kebutuhan air bersih melalui pengeboran.
Sementara pada sektor lingkungan hidup, persoalan persampahan menjadi salah satu hal yang menurutnya perlu mendapat perhatian serius. Pengelolaan sampah di lingkungan masyarakat membutuhkan dukungan program dan kebijakan yang berkelanjutan.
Sedangkan untuk bidang perhubungan, Toni menyoroti persoalan penerangan jalan umum (PJU). Ia meminta masyarakat turut memperhatikan kondisi PJU di wilayah masing-masing dan segera melaporkan apabila terdapat penerangan jalan yang mengalami kerusakan atau tidak berfungsi.
“Coba sama-sama dicek kondisi PJU yang ada di wilayah masing-masing, termasuk di Ciparay, Pacet, Kertasari dan wilayah lainnya. Kalau ada yang bermasalah, segera komunikasikan,” ujarnya.
Antisipasi Kekeringan, Pos Damkar di Kertasari
Selain persoalan infrastruktur dan lingkungan, Toni juga menyoroti kondisi kekeringan yang terjadi akibat panjangnya musim kemarau. Menurutnya, kondisi tersebut membutuhkan kesiapsiagaan pemerintah, termasuk dalam pelayanan penanganan kebakaran maupun keadaan darurat lainnya.
Toni mengungkapkan adanya rencana pembukaan pos pemadam kebakaran di wilayah Kertasari. Kehadiran pos tersebut diharapkan dapat mempercepat respons pelayanan apabila terjadi kebakaran atau kondisi darurat di wilayah Kertasari dan sekitarnya.
“Sekarang kita memang dihadapkan pada situasi kekeringan yang panjang. Insyaallah di wilayah Kertasari sudah ada permintaan dari tokoh-tokoh masyarakat. Nanti kita akan membuka pos pemadam kebakaran di wilayah Kertasari,” ungkapnya.
Menurut Toni, keberadaan pos tersebut diharapkan dapat memperluas jangkauan pelayanan pemadam kebakaran, sehingga penanganan di wilayah yang selama ini memiliki jarak cukup jauh dari pusat pelayanan dapat dilakukan lebih cepat.
Ia menegaskan, seluruh aspirasi yang disampaikan masyarakat dalam kegiatan reses akan menjadi bahan untuk diperjuangkan sesuai kewenangan dan mekanisme yang berlaku di DPRD.
Ton berharap masyarakat tidak ragu menyampaikan persoalan yang dihadapi di lapangan. Baginya, reses merupakan salah satu ruang penting untuk memastikan suara masyarakat dapat dibawa ke lembaga legislatif dan diperjuangkan dalam proses perencanaan serta penganggaran pembangunan Kabupaten Bandung.
“Yang penting aspirasinya segera disampaikan. Mudah-mudahan bisa saya titipkan dalam pembahasan anggaran perubahan maupun anggaran murni 2027, termasuk melalui pokok-pokok pikiran DPRD,” pungkasnya.
Reporter : Yun.s
