Tasikmalaya, QJabar — Keluhan masyarakat terkait dampak pembangunan infrastruktur Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) kembali mencuat. Seorang warga yang meminta identitasnya dirahasiakan mendatangi Posko Saung Rakyat untuk menyampaikan keresahan atas kerugian materil yang dialaminya setelah pelaksanaan proyek tersebut diduga menyebabkan terhentinya pasokan air ke kolam ikan miliknya.
Warga tersebut mengaku ikan-ikan di kolam miliknya mengalami kematian massal setelah pekerjaan fisik BBWS mulai dilaksanakan. Padahal, menurut pengakuannya, kolam tersebut selama ini tidak pernah mengalami kekurangan pasokan air, bahkan ketika memasuki musim kemarau.
Keluhan serupa, kata warga, juga terjadi di sejumlah wilayah lain yang memperoleh pasokan air dari jalur yang sama. Terputusnya aliran air disebut berdampak terhadap kolam-kolam warga hingga menyebabkan banyak ikan mati.
Ketua Saung Rakyat, Dadan Jaenudin, mengatakan pihaknya menerima aduan masyarakat yang mempertanyakan minimnya sosialisasi sebelum pekerjaan dilaksanakan.
Menurut Dadan, warga terdampak mengaku tidak pernah diundang dalam forum pertemuan atau musyawarah terbuka untuk membahas rencana pembangunan. Sosialisasi yang diterima masyarakat disebut hanya berupa surat pemberitahuan dalam bentuk fotokopi dan tidak seluruh warga terdampak mendapatkannya.
“Seharusnya ada forum sosialisasi dan musyawarah yang melibatkan masyarakat secara langsung. Jangan hanya memberikan selembar kertas fotokopi, kemudian pekerjaan berjalan tanpa masyarakat mengetahui secara utuh dampaknya,” ujar Dadan Senin (7/9/2026).
Persoalan semakin memanas setelah pihak BBWS, berdasarkan keterangan yang diterima Saung Rakyat, menyebut pekerjaan tersebut menggunakan skema swakelola. Dalam penjelasan yang disampaikan kepada warga, disebutkan bahwa proyek swakelola tidak memerlukan sosialisasi, sementara persoalan terputusnya aliran air dikaitkan dengan pihak pembagian air.
Alasan tersebut mendapat sorotan dari Saung Rakyat. Dadan menilai penggunaan skema swakelola tidak semestinya dijadikan alasan untuk mengabaikan komunikasi dengan masyarakat yang berpotensi terdampak.
Menurutnya, pembangunan infrastruktur dengan anggaran besar tetap membutuhkan keterbukaan dan komunikasi yang baik dengan masyarakat.
“Jangan sewenang-wenang dalam pembangunan. Jangan berdalih swakelola lalu mengatakan sosialisasi tidak dibutuhkan untuk menghindari tanggung jawab. Jangan bicara demi mengairi lahan rakyat kalau pada akhirnya justru merugikan masyarakat,” tegas Dadan.
Ia juga mempertanyakan sejauh mana pemetaan dampak proyek dilakukan, termasuk terhadap luas lahan, kolam ikan, serta masyarakat yang bergantung pada jalur aliran air tersebut.
“Anggaran besar, tetapi sosialisasi hanya kertas fotokopi, ini sangat miris. Kami meminta pihak BBWS bertanggung jawab dan menyelesaikan kerugian masyarakat yang terdampak, termasuk kerugian para petani ikan yang ikannya mati,” katanya.
Kekecewaan warga juga diarahkan terhadap sikap sejumlah aparat desa dan pihak terkait di lapangan yang dinilai kurang terbuka dalam memberikan penjelasan. Warga mempertanyakan mekanisme koordinasi serta penanganan dampak yang muncul selama pekerjaan berlangsung.
Saung Rakyat menyatakan akan mengawal pengaduan tersebut hingga ada penyelesaian yang jelas. Dadan menegaskan pihaknya mendorong adanya verifikasi lapangan untuk memastikan penyebab kematian ikan, luas dampak, serta menghitung kerugian masyarakat secara objektif.
“Kami tidak ingin persoalan ini berhenti pada saling lempar tanggung jawab. Kalau memang ada masyarakat yang dirugikan akibat pekerjaan, harus ada penyelesaian yang jelas dan adil,” ujarnya.
Saung Rakyat juga menyebut telah menerima dokumentasi visual terkait kondisi ikan yang mati dan menjadikannya sebagai bahan awal untuk menindaklanjuti laporan masyarakat.
Sementara itu, identitas warga yang menyampaikan pengaduan tetap dirahasiakan atas permintaan yang bersangkutan. Langkah tersebut dilakukan untuk memberikan ruang aman bagi masyarakat dalam menyampaikan keluhan.
Hingga berita ini ditulis, diperlukan klarifikasi lebih lanjut dari pihak BBWS mengenai mekanisme sosialisasi, skema pelaksanaan pekerjaan, perubahan atau terhentinya aliran air, serta langkah penanganan terhadap dugaan kerugian masyarakat.
Saung Rakyat bersama warga berharap persoalan tersebut dapat segera diverifikasi secara terbuka melalui pengecekan langsung di lapangan, sehingga tidak terjadi kesimpangsiuran informasi dan hak masyarakat terdampak dapat memperoleh kepastian penyelesaian. (***)
