KABUPATEN BANDUNG Qjabar — Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) Kabupaten Bandung menegaskan tetap solid berkoalisi dengan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dalam Koalisi Bedas serta terus mendukung program kerja Bupati Bandung, Dadang Supriatna.
Penegasan tersebut disampaikan Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Bandung, Yayat Sumirat saat melakukan kunjungan dan silaturahmi kelembagaan ke Rumah Jabatan Bupati Bandung di Komplek Pemkab Bandung, Soreang pada Rabu (7/1/2026) malam.
Yayat yang baru ditetapkan sebagai Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Bandung pada akhir 2025 lalu, hadir bersama sejumlah pengurus inti, di antaranya Dadang Hermawan. Pertemuan tersebut juga dihadiri perwakilan Kesbangpol Kabupaten Bandung.
Baca juga : Irvan Ahmad: Penghargaan WBTB Jadi Motivasi Lestarikan Warisan Budaya Kabupaten Bandung
Dalam pertemuan itu dibahas sejumlah isu strategis, mulai dari dinamika politik nasional, wacana mekanisme pemilu, hingga kondisi perekonomian Kabupaten Bandung tahun 2026. Salah satu sorotan utama adalah kebijakan Pemerintah Pusat yang mengurangi Transfer Keuangan Daerah (TKD) kepada Pemkab Bandung hampir Rp1 triliun.
Meski demikian, di bawah kepemimpinan Bupati yang akrab disapa Kang DS, Kabupaten Bandung dinilai mampu menjawab tantangan sulit tersebut. Kabupaten Bandung bahkan dinyatakan “sanggup bayar APBD”.
“Artinya, Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung mampu melaksanakan seluruh kewajiban pembayaran sesuai APBD yang telah ditetapkan, termasuk membayar tagihan pihak ketiga, gaji ASN, serta kewajiban lainnya, dan tetap menjaga defisit anggaran dalam batas wajar,” ujar Kang DS di hadapan jajaran pengurus DPC PDI Perjuangan.
Pada kesempatan yang sama, Yayat yang juga menjabat Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Bandung menyampaikan apresiasi atas kinerja Kang DS. Ia menyebut, di saat sejumlah daerah di Jawa Barat mengalami kesulitan keuangan, Kabupaten Bandung justru mampu menjaga stabilitas fiskal.
Baca juga : SPI KPK RI, Bupati Kang DS: Kabupaten Bandung Zero Korupsi
“Di Jawa Barat, ada pemerintah provinsi maupun beberapa kabupaten/kota yang tidak sanggup bayar APBD. Namun Kabupaten Bandung justru mampu. Ini menunjukkan pembangunan di Kabupaten Bandung akan semakin Bedas di tahun 2026,” ungkap Yayat.
(Sumber: Diskominfo Kabupaten Bandung)
Reporter : Yun.s
