Tasikmalaya, QJabar – Dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG) 505 Kecamatan Bantarkalong, Kabupaten Tasikmalaya, membantah pemberitaan yang menyebut sebanyak 700 siswa Praktik Kerja Lapangan (PKL) diduga tidak menerima program MBG selama empat bulan dan adanya dugaan keterlibatan oknum DPR-RI yang memicu polemik di masyarakat.
Kepala Dapur MBG 505, Yogi, menegaskan bahwa informasi tersebut tidak benar dan dinilai tidak sesuai dengan kondisi yang terjadi di lapangan. Ia menyampaikan klarifikasi atas pemberitaan yang beredar dan menyebut pelaksanaan distribusi MBG selama ini dilakukan berdasarkan data resmi dari pihak sekolah.
Menurut Yogi, seluruh proses produksi dan penyaluran makanan mengacu pada jumlah siswa yang hadir dan berhak menerima layanan pada hari pelaksanaan. Data tersebut menjadi dasar dalam menentukan jumlah produksi dan distribusi setiap harinya.
Terkait siswa kelas XII yang menjalani Praktik Kerja Lapangan (PKL), tercatat sebanyak 697 siswa. Sejak kegiatan PKL dimulai pada 1 Desember 2025, mayoritas siswa kelas XII berada di lokasi PKL yang tersebar di berbagai daerah sehingga tidak berada di lingkungan sekolah untuk menerima layanan MBG secara langsung.
Atas kondisi tersebut, distribusi MBG untuk siswa kelas XII sebanyak 697 orang dihentikan sementara selama masa PKL dan kembali berjalan normal sejak 5 April 2026 bersamaan dengan kembalinya siswa ke sekolah.
Selama periode tersebut, jumlah produksi dan distribusi dialihkan kepada guru serta tenaga kependidikan dengan total 312 porsi. Pihak SPPG juga disebut melakukan pelaporan penggunaan dana harian sebagai dasar mekanisme penyaluran dana melalui sistem auto top up, sehingga sisa anggaran Banper masih tersimpan dalam Virtual Account (VA).
Yogi menegaskan seluruh proses distribusi dilakukan secara tertib, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Hal tersebut diperkuat dengan adanya surat jalan pengiriman dari pihak dapur serta berita acara dan bukti serah terima dari pihak sekolah.
Ia juga menyampaikan bahwa jumlah makanan yang dikirim telah sesuai dengan jumlah yang diterima dan disesuaikan dengan jumlah siswa yang hadir di sekolah, tanpa memasukkan siswa kelas XII yang sedang menjalani PKL.
“Tidak terdapat selisih maupun pengurangan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan karena seluruh data pengiriman dan penerimaan tercatat secara valid sesuai kondisi riil,” ujar Yogi.
Lebih lanjut, pihak Dapur MBG 505 meminta agar informasi yang menyebut siswa penerima manfaat yang sedang PKL “tidak diberikan” dapat diluruskan.
Menurutnya, yang terjadi adalah penyesuaian distribusi berdasarkan data kehadiran aktual dengan tetap menjaga prinsip transparansi dan akuntabilitas.
“Kami berkomitmen menjalankan tugas penyediaan makanan bergizi secara profesional, transparan, dan sesuai ketentuan, serta mendukung keberlanjutan program secara optimal,” pungkasnya. (***)
