KABUPATEN BANDUNG, Qjabar – Upaya memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berpihak kepada masyarakat terus menjadi perhatian para wakil rakyat di tingkat provinsi. Hal tersebut terlihat dalam kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Tahun Anggaran 2026 yang dilaksanakan oleh Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, Dra Hj Tia Fitriani, di Desa Margahayu Selatan Kecamatan Margahayu Kabupaten Bandung pada 7–8 Juni 2026.
Kegiatan pengawasan tersebut merupakan bagian dari tugas dan fungsi DPRD dalam memastikan berbagai program pemerintah berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, tepat sasaran, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Dalam kesempatan tersebut, Tia Fitriani menegaskan bahwa pengawasan penyelenggaraan pemerintahan bukan sekadar menjalankan kewajiban formal sebagai anggota legislatif, tetapi juga menjadi sarana untuk mendengarkan langsung berbagai aspirasi, keluhan, serta harapan masyarakat terhadap pelayanan publik yang diberikan pemerintah.
Menurutnya, keterlibatan masyarakat dalam proses pengawasan sangat penting guna menciptakan pemerintahan yang bersih, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan warga. Oleh karena itu, kegiatan pengawasan yang dilakukan tidak hanya berfokus pada evaluasi program pemerintah, tetapi juga membuka ruang dialog antara masyarakat dengan wakil rakyat.
“Pengawasan merupakan salah satu fungsi utama DPRD untuk memastikan setiap kebijakan dan program pemerintah dapat berjalan dengan baik serta benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Aspirasi warga menjadi bahan penting bagi kami dalam menjalankan tugas legislasi, penganggaran, dan pengawasan,” ujarnya.
Dalam dialog yang berlangsung, sejumlah warga menyampaikan berbagai persoalan yang masih menjadi perhatian di wilayah Kabupaten Bandung. Mulai dari pembangunan infrastruktur lingkungan, pelayanan kesehatan, pendidikan, pemberdayaan ekonomi masyarakat, hingga berbagai program bantuan sosial yang diharapkan dapat lebih merata dan tepat sasaran.
Masyarakat juga mengharapkan adanya peningkatan kualitas pelayanan publik di tingkat desa maupun kecamatan agar kebutuhan warga dapat ditangani secara cepat dan efektif. Selain itu, warga meminta pemerintah terus memperhatikan pembangunan yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya di wilayah pedesaan.
Baca juga : Tia Fitriani Gelar Pengawasan Pemerintahan 2026 di Soreang, Serap Aspirasi Masyarakat Kabupaten Bandung
Menanggapi berbagai masukan tersebut, Tia Fitriani menyatakan komitmennya untuk mengawal dan memperjuangkan aspirasi masyarakat melalui mekanisme yang ada di DPRD Provinsi Jawa Barat. Ia menegaskan bahwa seluruh masukan yang diterima akan menjadi bahan evaluasi dan koordinasi dengan pemerintah daerah maupun instansi terkait.
Sebagai wakil rakyat dari Daerah Pemilihan Kabupaten Bandung, Tia Fitriani menilai bahwa pengawasan yang dilakukan secara langsung di lapangan memberikan gambaran nyata mengenai kondisi masyarakat serta efektivitas pelaksanaan program pemerintah. Dengan demikian, DPRD dapat memberikan rekomendasi yang lebih tepat kepada pemerintah guna meningkatkan kualitas pelayanan dan pembangunan.
Kegiatan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan ini mendapat sambutan positif dari masyarakat yang hadir. Warga menilai kehadiran anggota DPRD secara langsung di tengah masyarakat menjadi momentum penting untuk menyampaikan berbagai persoalan yang selama ini dihadapi sekaligus memperkuat komunikasi antara masyarakat dengan pemerintah.
Melalui kegiatan tersebut, diharapkan sinergi antara pemerintah, DPRD, dan masyarakat dapat terus terjalin dengan baik sehingga pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Bandung berjalan lebih efektif, transparan, dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.
Dengan pengawasan yang optimal serta partisipasi aktif masyarakat, penyelenggaraan pemerintahan di Jawa Barat diharapkan semakin berkualitas, akuntabel, dan mampu menjawab berbagai tantangan pembangunan di masa mendatang.
Reporter : Yun.s
