Tasikmalaya, QJabar.com – Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya memperkuat langkah mitigasi menghadapi ancaman bencana kekeringan dan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) pada musim kemarau 2026 melalui pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Mitigasi Dampak Kekeringan dan Karhutla 2026.
Komitmen tersebut ditegaskan dalam Rapat Koordinasi Satgas yang digelar di Ruang Rapat Wakil Bupati Tasikmalaya pada Kamis (16/7/2026). Kegiatan ini melibatkan unsur pemerintah daerah, instansi vertikal, dunia usaha, organisasi kemasyarakatan, badan amal, hingga berbagai pemangku kepentingan lainnya.
Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Tasikmalaya, Roni, A.Ks., M.M., mengatakan pembentukan Satgas merupakan bentuk kolaborasi lintas sektor untuk mengantisipasi dampak kekeringan terhadap sektor pertanian, ketersediaan air bersih, kesehatan masyarakat, hingga potensi kebakaran hutan dan lahan.
“Berdasarkan Dokumen Kajian Risiko Bencana Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025–2029, terdapat 11 kecamatan dan 71 desa yang masuk kategori indeks bahaya kekeringan tinggi. Kondisi ini menjadi dasar perlunya langkah mitigasi yang lebih terpadu,” kata Roni.
Ia menjelaskan, dampak musim kemarau mulai dirasakan cukup serius di sektor pertanian. Dari total 4.948 hektare hamparan lahan pertanian yang tersebar di 26 kecamatan, sebanyak 2.172 hektare atau sekitar 43,9 persen telah mengalami kekeringan dengan kategori ringan hingga sedang.
Wilayah yang mengalami dampak paling luas yakni Kecamatan Manonjaya dengan 232 hektare lahan terdampak dari total 273 hektare akibat sungai yang mulai mengering. Disusul Kecamatan Jamanis sebanyak 225 hektare dari total 1.153 hektare, serta Kecamatan Cipatujah sebanyak 200 hektare dari total 259 hektare, di mana sebagian lahannya sudah berada dalam kondisi bera atau tidak dapat ditanami.
Selain itu, tiga kecamatan tercatat seluruh hamparan pertaniannya telah terdampak kekeringan, yakni Kecamatan Cikalong seluas 655 hektare, Kecamatan Salawu seluas 45 hektare, dan Kecamatan Sukaraja seluas 19 hektare.
Di sisi lain, krisis air bersih juga terus meluas. Hingga 15 Juli 2026, BPBD Kabupaten Tasikmalaya telah menerima permohonan distribusi air bersih dari delapan kecamatan dan sembilan desa, meliputi Kecamatan Bojonggambir, Cineam, Pagerageung, Karangnunggal, Bojongasih, Tanjungjaya, Sukarame, dan Sukaratu.
Sebanyak 100 ribu liter air bersih telah disalurkan untuk memenuhi kebutuhan 3.115 kepala keluarga atau sekitar 16.869 jiwa yang terdampak kekeringan.
Menurut Roni, sejumlah faktor menjadi penyebab krisis air bersih, di antaranya kerusakan lingkungan, alih fungsi lahan resapan, pencemaran sumber air, perubahan iklim yang memicu musim kemarau panjang, eksploitasi air tanah, kerusakan hutan, serta belum optimalnya pembangunan infrastruktur pendukung seperti PAMSIMAS, SPAM, SANIMAS, embung, dan sistem desalinasi air.
Untuk mengurangi dampak kekeringan, pemerintah bersama berbagai pihak telah menyusun dan melaksanakan sejumlah langkah strategis.
Dinas Pertanian, Perikanan, dan Ketahanan Pangan telah membangun serta merehabilitasi sarana pendukung pertanian berupa embung, sumur bor, pompanisasi, rehabilitasi irigasi, dan penampungan air hujan sebanyak 141 unit dengan cakupan layanan mencapai 2.111,61 hektare lahan pertanian.
Sementara itu, Dinas PUPRTLH memperkuat infrastruktur melalui rehabilitasi jaringan irigasi di puluhan titik serta pembangunan Jaringan Irigasi Air Tanah (JIAT) Tahap I dan Tahap II di berbagai wilayah.
Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Citanduy juga akan melakukan perbaikan Sungai Cikunten guna meningkatkan pasokan air irigasi, khususnya bagi lahan pertanian di Kecamatan Manonjaya.
Di bidang kesehatan, Dinas Kesehatan mengantisipasi potensi peningkatan kasus Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) dan diare akibat kekeringan. Sejumlah puskesmas telah dilengkapi tampungan air bersih berkapasitas hingga 18 ribu liter sebagai cadangan pelayanan kesehatan.
Dukungan penanganan kekeringan juga datang dari berbagai pihak. Daarut Tauhid Peduli Tasikmalaya telah menyalurkan bantuan air bersih kepada masyarakat terdampak. PT Hini Daiki Indonesia melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) berkomitmen mendukung penyediaan akses air bersih dan merencanakan pembangunan jaringan pipanisasi pada tahun mendatang.
Selain itu, Perumda Air Minum Tirta Sukapura, BPR Artha Galunggung, Perum Perhutani, serta Forum Camat Kabupaten Tasikmalaya menyatakan kesiapan untuk terus berkolaborasi dalam penanganan dampak kekeringan, mulai dari distribusi air bersih, pencegahan kebakaran hutan dan lahan, hingga edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya penghematan air dan pelestarian sumber daya air.
“Seluruh unsur pemerintah, instansi vertikal, dunia usaha, organisasi kemasyarakatan, dan para pemangku kepentingan berkomitmen untuk terus memperkuat sinergi dalam upaya mitigasi, kesiapsiagaan, serta penanggulangan dampak bencana kekeringan dan kebakaran hutan dan lahan selama musim kemarau 2026,” pungkas Roni. (Masdar)
