TASIKMALAYA ,Q JABAR – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tasikmalaya dari Fraksi PDI Perjuangan, Drs. H. Denny Romdony, kembali turun gunung menemui konstituennya dalam agenda Reses Masa Persidangan III Tahun 2026. Berlangsung di Aula Kecamatan Kawalu pada Kamis (20/8/2026), kegiatan ini menjadi momentum penting untuk konsolidasi, penguatan struktural, sekaligus menyerap langsung denyut nadi permasalahan warga.
Alih-alih sekadar silaturahmi politik, forum reses ini diwarnai dengan adu gagasan dan penyampaian aspirasi yang tajam. Menariknya, mekanisme penjaringan usulan dilakukan secara sistematis dan berjenjang. Seluruh aspirasi dari tingkat Ranting di setiap kelurahan terlebih dahulu dikumpulkan dan digodok di tingkat Pimpinan Anak Cabang (PAC) PDI Perjuangan . Skema penyaringan ini dilakukan untuk mengunci aspirasi paling prioritas dan mendesak agar tepat sasaran saat dikawal ke legislatif.
Dari hasil penyaringan tersebut, evaluasi terhadap layanan dasar, khususnya di sektor pendidikan dan kesehatan, mendominasi jalannya dialog. Warga mendesak adanya pemerataan fasilitas infrastruktur pendidikan agar tidak hanya terpusat di kawasan perkotaan. Selain itu, optimalisasi pelayanan fasilitas kesehatan tingkat pertama (Faskes) dan kemudahan akses administratif BPJS bagi warga kurang mampu turut menjadi tuntutan utama yang dititipkan kepada sang wakil rakyat.
Menanggapi hal tersebut, Drs. H. Denny Romdony menegaskan komitmennya untuk mengawal ketat kebijakan Pemerintah Kota Tasikmalaya. Forum ini juga menjadi panggung baginya untuk memberikan sentilan kritis terkait kesiapan eksekutif dalam merespons kebijakan nasional Makan Bergizi Gratis (MBG).
Menurutnya, skema cost-sharing dari APBD Kota Tasikmalaya untuk program MBG harus transparan dan dikalkulasi dengan matang. Ia mewanti-wanti agar implementasi MBG di daerah tidak sampai membebani postur anggaran secara serampangan, apalagi hingga mengorbankan pos-pos belanja krusial yang bersentuhan langsung dengan perbaikan fasilitas pendidikan dan kesehatan hasil saringan PAC Kawalu tersebut.
“Kita tidak ingin kebijakan yang turun hanya sekadar formalitas tanpa melihat realitas di lapangan. Kepentingan rakyat harus diutamakan dan menjadi panglima dalam setiap penyusunan anggaran,” tegas Denny di hadapan para hadirin.
Saat ditemui secara terpisah seusai acara, Drs. H. Denny Romdony kembali menegaskan sikap kritis fraksinya kepada awak media. “Tadi sudah saya sampaikan secara terbuka, kita tidak anti program pusat seperti MBG, tapi jangan sampai skema pembiayaannya membebani APBD secara membabi buta. Perbaikan ruang kelas dan optimalisasi puskesmas itu kebutuhan primer yang sudah di depan mata. Kalau anggaran itu digeser demi cost-sharing tanpa kajian matang, saya yang akan protes paling keras di bangku dewan,” urainya dengan tegas.
Seluruh masukan prioritas dari warga ini dipastikan akan dirangkum dan diakomodasi menjadi Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD. Dokumen Pokir ini nantinya akan menjadi senjata fraksi dalam mengunci skala prioritas pada penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Tasikmalaya mendatang.
Pada akhirnya, agenda reses ini membuktikan bahwa penjaringan aspirasi bukanlah sekadar gugur kewajiban administratif, melainkan wujud nyata advokasi publik. Masyarakat Kawalu kini menanti realisasi konkrit dari pengawalan tersebut, karena bagaimanapun juga, dalam setiap denyut kebijakan pemerintah, kepentingan rakyat harus selalu diutamakan.
Reporter: AR A
