KABUPATEN BANDUNG Qjabar – Kepala Desa Tenjolaya Ismawanto Somantri, SH.SIP menegaskan bahwa hubungan antara Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan kepala desa (Kades) harus dibangun atas dasar kemitraan, bukan persaingan ataupun hubungan atasan dan bawahan. Keduanya memiliki kedudukan dan peran masing-masing dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dengan tujuan utama memperjuangkan kepentingan masyarakat.
Menurutnya, BPD bukan pesaing kepala desa. Begitu pula kepala desa tidak seharusnya menganggap BPD sebagai anak buah. Sebaliknya, kedua lembaga tersebut harus mampu menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya secara profesional melalui komunikasi, koordinasi, serta kerja sama yang baik.
“BPD itu bukan pesaing Kades. Kades juga bukan mengatakan bahwa BPD anak buah. BPD pun demikian. Kita adalah mitra kerja dalam pemerintahan desa,” ungkap Kepala Desa Tenjolaya.
Ia berharap hubungan kemitraan tersebut dapat diwujudkan melalui berbagai kegiatan positif, terutama dalam menggali potensi desa, membangun kolaborasi, serta merumuskan program yang benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat, Jum’at 30/10/2026.
Ismawanto Selain menyoroti hubungan BPD dan kepala desa, Kepala Desa Tenjolaya juga menyampaikan pandangannya mengenai dinamika pencalonan Ketua Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Kabupaten Bandung.
Baca juga : KONI Kabupaten Tasikmalaya Bidik 26 Emas Porprov Jabar 2026, Bupati Siapkan Bonus Rp100 Juta
Ia mengakui bahwa kontestasi pemilihan Ketua APDESI kali ini memiliki dinamika tersendiri. Bahkan, dirinya menggambarkan persaingan tersebut dengan perumpamaan antara burung elang dan burung pipit.
“Terus terang, saya sebagai burung pipitnya. Elang itu sudah punya penghadang, sedangkan burung pipit sudah kejepit. Jadi, apa pun hasilnya nanti, kita siap saja,” tuturnya.
Meski menyadari adanya perbedaan kekuatan dan dinamika dalam kontestasi tersebut, ia menegaskan bahwa motivasi dirinya untuk terlibat dalam kepengurusan APDESI bukan semata-mata mengejar jabatan.
Menurutnya, ada kepentingan yang lebih besar, yakni membantu menjaga kesinambungan organisasi pemerintahan desa, mempererat persatuan para kepala desa, serta membangun kebersamaan tanpa melihat latar belakang maupun afiliasi politik.
“Intinya ingin bekerja, ingin membantu kesinambungan para kepala desa, dan ingin mempersatukan. Kita tidak boleh melihat afiliasi, latar belakang, dasar politik, atau apa pun. Kita harus bersatu. Desa itu harus bersatu,” tegasnya.
Ia juga menyinggung pentingnya menjaga proses pemilihan Ketua APDESI agar berlangsung secara demokratis, terbuka, dan adil. Dirinya mengaku telah mengonfirmasi kepada panitia organizing committee (OC) bahwa pelaksanaan pemilihan akan dijamin berjalan secara demokratis.
Menurutnya, keikutsertaannya dalam kontestasi tersebut juga dilandasi keinginan untuk menjaga ruang demokrasi agar tidak berujung pada pemilihan secara aklamasi.
“Kenapa saya masuk? Untuk menyelamatkan demokrasi. Kalau saya tidak masuk, berarti akan aklamasi. Itu yang tidak saya harapkan. Makanya saya masuk agar terjadi demokrasi. Setidaknya ada dua calon,” ujarnya.
Terkait netralitas panitia penyelenggara, ia memilih tidak memberikan penilaian secara terbuka. Ia menyebut setiap pihak memiliki hak untuk menyimpan pandangan dan penilaian pribadi terhadap jalannya proses pemilihan.
“Saya tidak bisa mengatakan. Walaupun saya juga punya perasaan dan pemikiran. Kalau saya mengatakan, takut salah juga. Saya punya hak untuk memiliki perasaan dan penilaian, tetapi cukup menjadi penilaian pribadi saya saja,” katanya.
Lebih lanjut, ia berharap siapa pun yang nantinya dipercaya memimpin APDESI Kabupaten Bandung dapat menjalankan organisasi dengan baik, mengedepankan kebersamaan, serta mampu menjawab harapan pemerintah desa.
Baginya, APDESI harus menjadi wadah pemersatu kepala desa, bukan organisasi yang justru memperlebar perbedaan. Soliditas dan komunikasi antarkepala desa dinilai penting agar berbagai persoalan pemerintahan desa dapat diperjuangkan secara bersama-sama.
Ismawanto pun berharap dinamika pemilihan Ketua APDESI tidak merusak hubungan antarkepala desa, melainkan menjadi momentum memperkuat demokrasi, persatuan, dan kolaborasi demi kemajuan desa serta kepentingan masyarakat Kabupaten Bandung.
Reporter : Yun.s
