DARI BANDUNG KE PANGGUNG NASIONAL : Dadang Supriatna di AKKOPSI dan APKASI sebagai Ujian Kepemimpinan

Jakarta Qjabar  – Ada saat ketika seorang kepala daerah memperoleh kesempatan untuk memperluas pengabdiannya melampaui batas wilayah yang dipimpinnya.

Persoalan yang diperjuangkan semakin luas, mitra kerjanya semakin beragam, dan masyarakat mulai menilai kemampuannya dalam menjawab kebutuhan bangsa. Disinilah seorang pemimpin daerah mulai menapaki jalan menjadi tokoh nasional.

Kesempatan tersebut kini terbuka bagi Bupati Bandung Dadang Supriatna. Terpilih kembali sebagai Ketua Umum Aliansi Kabupaten/Kota Peduli Sanitasi (AKKOPSI) melalui Munas V untuk periode 2026–2030 memperbesar ruang pengabdiannya.

Amanah itu melengkapi posisinya sebagai Ketua Harian Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) masa bakti 2025–2030, yang pengukuhannya berlangsung pada 17 Juli 2025.

Dua posisi tersebut memiliki arti strategis. Dadang memperoleh ruang untuk memperjuangkan kepentingan daerah dalam percakapan nasional sekaligus membuktikan kemampuan memimpin kerja sama lintas wilayah.

Secara politik, ini merupakan kesempatan penting untuk memperluas pengenalan publik terhadap dirinya melalui pekerjaan yang nyata.
Namun, kesempatan selalu datang bersama tuntutan. Semakin luas amanah yang diterima, semakin besar pula hasil yang diharapkan.

AKKOPSI bergerak dalam urusan yang sangat dekat dengan kehidupan masyarakat. Perannya mencakup advokasi kebijakan sanitasi, penguatan komitmen kepala daerah, pertukaran pengalaman, serta kolaborasi dengan pemerintah pusat dan mitra pembangunan.

Baca juga : Wakil Rakyat Hadir di Tengah Masyarakat, Tia Fitriani Tampung Beragam Aspirasi

Pemerintah juga menempatkan aliansi ini sebagai mitra dalam mempercepat pembangunan sanitasi layak dan aman.

Misi besarnya ialah mendorong agar pelayanan sanitasi mendapat perhatian politik, perencanaan, dan pembiayaan yang memadai.
Pengalaman daerah yang berhasil perlu dipelajari dan dikembangkan di daerah lain. Kendala yang sulit diselesaikan sendiri perlu dibawa menjadi agenda bersama.

Relevansinya bagi Indonesia sangat kuat. Sanitasi menyentuh kesehatan keluarga, kualitas lingkungan, kelayakan permukiman, dan martabat manusia.

Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan juga mengaitkan perbaikan sanitasi dengan upaya penurunan stunting. Artinya, agenda membangun sumber daya manusia membutuhkan lingkungan hidup yang mendukung tumbuh kembang anak.

Kesenjangan pelayanan masih terlihat. Data BPS tahun 2025 mencatat akses sanitasi layak di Jawa Barat sebesar 76,20 persen, sementara di Bali mencapai 98,20 persen.

Perbedaan ini menunjukkan bahwa pemerataan pelayanan dasar tetap menjadi pekerjaan besar. Angka tersebut mengukur sanitasi layak; pencapaian sanitasi aman memerlukan perhatian lebih jauh terhadap pengelolaan limbahnya.

Dalam konteks itulah kepemimpinan AKKOPSI menjadi penting. Organisasi ini dapat mempertemukan kebutuhan masyarakat, pengalaman pemerintah daerah, dukungan keahlian, dan kebijakan nasional.

Di tengah keluhan tentang keterbatasan fiskal daerah, ruang tersebut sangat relevan. Dadang dapat ikut memperjuangkan agar penataan belanja tetap menjamin keberlangsungan pelayanan dasar.

Ia juga dapat mendorong pembahasan yang lebih konkret mengenai pembiayaan infrastruktur, pemerataan kemampuan daerah, dan efektivitas program nasional di tingkat kabupaten.

Ketika berbicara sebagai bupati, titik berangkatnya adalah pengalaman Kabupaten Bandung. Ketika membawa mandat organisasi, ia dapat menghimpun pengalaman banyak daerah untuk menyusun usulan bersama.
Bobot suaranya akan semakin kuat apabila didukung data, konsultasi dengan anggota, dan tawaran penyelesaian yang masuk akal.

Dadang memiliki sejumlah modal untuk memperluas kiprahnya. Kepercayaan memimpin Kabupaten Bandung selama dua periode merupakan modal elektoral.

Jejaring antarkepala daerah merupakan modal sosial. Pengalaman mengelola pemerintahan dan menjalankan program merupakan modal kelembagaan sekaligus bahan pembuktian. Ada pula data pembangunan yang dapat memperkuat pembicaraan tentang rekam jejaknya.

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bandung tahun 2025 mencatat pertumbuhan ekonomi 6,32 persen, angka kemiskinan 6,04 persen, dan Indeks Pembangunan Manusia 75,58.

Secara politik, kiprah dan keberhasilannya tersebut dapat membuka kemungkinan berikutnya, termasuk menuju pemilihan gubernur atau DPR RI.

Tentu, peluang itu tetap bergantung pada kinerja, penerimaan masyarakat, dukungan partai, dan situasi politik ketika waktunya tiba. Karena itu, pekerjaan terpenting saat ini adalah membangun alasan agar dirinya layak diperhitungkan.

Dadang perlu tampil konsisten dalam isu yang dikuasainya: pelayanan dasar, sanitasi, penguatan desa, kesempatan kerja, dan kemampuan fiskal daerah.

Ia dapat menyampaikan pandangan melalui forum kebijakan, tulisan, dialog publik, serta usulan organisasi yang terukur. Setiap pandangan akan lebih kuat apabila bertumpu pada pengalaman lapangan dan kepentingan masyarakat.

Pada saat bersamaan, Kabupaten Bandung harus terus menjadi tempat pembuktian. Kualitas pelayanan, penyelesaian persoalan warga, dan integritas pemerintahan di daerah asal akan menjadi rujukan ketika publik menilai kelayakannya memegang tanggung jawab yang lebih luas.

Dadang kini memiliki kesempatan, jaringan, pengalaman, dan ruang bicara. Semua itu perlu diolah menjadi kontribusi yang meninggalkan jejak atau *legacy.*

Jalan dari Bandung menuju panggung nasional sedang terbuka. Dadang perlu menempuhnya dengan memperbesar manfaat kepemimpinannya. Ketika semakin banyak daerah merasakan hasil kerjanya, semakin kuat pula alasan publik untuk memperhitungkannya.

Jakarta, November 2026

Oleh: Muhammad Khotib
(Peneliti LSI Denny JA)

Reporter : Yun.s

 

Nasional

KDS Hadiri Peluncuran 2,4 Juta Genteng untuk Perkuat Industri Lokal

KABUPATEN BANDUNG Qjabar – Program Gentengisasi menjadi peluang strategis...

Kenang Jasa Ulama, Ribuan Santri Tasikmalaya Bawa Foto Pendiri Pesantren saat Kirab HSN

Kab. Tasikmalaya, QJabar — Ribuan santri dari berbagai pondok...

HUT ke-62 Golkar, DPD Kota Tasikmalaya Gelar Upacara Penghormatan di TMP

Kota Tasikmalaya Qjabar – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golongan...

Wamendagri Bima Arya: KDKMP Bukan Toko Ritel, Melainkan Infrastruktur Pemerintah untuk Penyaluran Barang Subsidi

Kabupaten Bandung Qjabar - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri)...

Mendagri Minta Pemda Perkuat Peran Diskominfo dalam Komunikasi Strategis dan Efektivitas Kebijakan Publik

Jakarta Qjabar – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito...

Ragam Berita

Antisipasi Perundungan dan Kejahatan digital, KIM Kabupaten Bandung Sasar Pelajar

SOREANG Qjabar – Dinas Komunitas Informasi dan Persandian (Diskominfo)...

Deklarasi Baraya 369 MC Bandung Diwarnai Baksos Pembagian Sembako untuk Pengamen

Kab Bandung Qjabar - Deklarasi Komunitas Motor Turing BARAYA...

BMH Cirebon Gelar Pelatihan Digital Marketing untuk UMKM dan Masyarakat

CIREBON , Qjabar -  Di tengah perkembangan teknologi digital...

Diskusi FWK Terbelah Soal Pemberhentian Gibran, Sepakat Keselamatan Rakyat Hukum Tertinggi

Jakarta, Qjabar - Forum Wartawan Kebangsaan (FWK) berpesan kepada...

Berita Terbaru

Popular Categories

Birokrasi