Tasikmalaya, QJabar – Sistem pendataan kesejahteraan masyarakat melalui klasifikasi desil di Kabupaten Tasikmalaya menuai sorotan. Data yang menjadi dasar pengelompokan kondisi sosial ekonomi warga dinilai berpotensi tidak mencerminkan kondisi riil masyarakat di lapangan.
Ironisnya, warga yang masih mengalami kesulitan ekonomi justru berpotensi tercatat dalam kelompok desil yang lebih sejahtera. Kondisi tersebut dikhawatirkan berdampak pada akses masyarakat terhadap sejumlah program bantuan dan perlindungan sosial.
Data menyebut sejahtera, tetapi kenyataan di lapangan berkata lain.
Pemerhati kebijakan Farhan Abdul Aziz menilai persoalan tersebut tidak bisa dianggap sekadar kesalahan administrasi.
“Ketika klasifikasi data keliru, dampaknya bisa langsung dirasakan masyarakat, terutama keluarga yang menggantungkan keberlangsungan hidup dari bantuan pemerintah,” ujar Farhan, Selasa (18/8/2026).
Menurutnya, kondisi ekonomi masyarakat dapat berubah sewaktu-waktu. Pendapatan menurun, kehilangan pekerjaan, hingga usaha yang tidak lagi berjalan dapat membuat kondisi sebuah keluarga berubah secara signifikan.
Jika perubahan tersebut tidak segera diperbarui dalam sistem, status desil seseorang berpotensi tidak lagi menggambarkan kondisi ekonominya yang sebenarnya.
Akibatnya, warga yang seharusnya membutuhkan bantuan justru bisa terlewat dari sasaran.
Farhan mendesak pemerintah memperkuat proses verifikasi dan validasi data hingga tingkat bawah. Data yang tersimpan dalam sistem, kata dia, harus dibandingkan dengan kondisi faktual masyarakat.
“Data administratif harus diuji dengan kondisi faktual masyarakat, bukan sekadar mengandalkan angka yang tersimpan dalam sistem,” tegasnya.
Ia juga meminta pemerintah membuka mekanisme pengaduan yang mudah dan transparan bagi masyarakat yang merasa status desilnya tidak sesuai dengan kondisi ekonomi sebenarnya.
“Persoalannya bukan sekadar siapa masuk desil berapa. Yang jauh lebih penting adalah apakah sistem pendataan tersebut mampu menemukan warga yang benar-benar membutuhkan bantuan,” katanya.
Sorotan terhadap data desil tersebut akhirnya mengarah pada pertanyaan mendasar:
Jika warga yang masih hidup dalam kesulitan justru tercatat sebagai masyarakat sejahtera, siapa yang harus bertanggung jawab—datanya, sistemnya, atau proses verifikasinya?
Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya dituntut segera memastikan akurasi data agar kebijakan sosial tidak hanya tepat secara administratif, tetapi juga tepat sasaran di tengah masyarakat.
Jangan sampai data terlihat sejahtera, sementara warga yang bersangkutan masih berjuang memenuhi kebutuhan hidupnya. (day)
