TASIKMALAYA, QJABAR – Miris! Keluhan warga soal Kartu Indonesia Sehat (KIS) yang tiba-tiba tidak aktif hingga janda tua dan warga jompo yang masuk kategori desil tinggi mencuat dalam kegiatan reses masa sidang III Anggota DPRD Kota Tasikmalaya, Sabtu (22/8/2026).
Anggota DPRD Kota Tasikmalaya dari Fraksi PDI Perjuangan, Eti Guspitawati, S.Sos., menyoroti persoalan tersebut setelah menerima langsung berbagai aspirasi masyarakat dalam kegiatan reses.
Eti mengungkapkan, sejumlah warga tidak mampu mengeluhkan KIS mereka yang tiba-tiba tidak aktif ketika hendak digunakan untuk berobat.
«“Kebanyakan masyarakat yang tidak mampu KIS-nya terhapus sehingga mereka mau berobat pun tidak bisa. Ini sangat memprihatinkan!” tegas Eti.»
Menurutnya, persoalan tersebut harus menjadi perhatian serius karena menyangkut kebutuhan dasar masyarakat, terutama warga yang memang berada dalam kondisi ekonomi sulit.
Bukan hanya KIS. Eti juga menyoroti persoalan pendataan bantuan sosial.
Di lapangan, kata dia, ditemukan keluhan mengenai janda, warga lanjut usia, dan masyarakat rentan yang justru masuk desil 6 dan 7.
Kondisi tersebut dinilai tidak menggambarkan keadaan ekonomi mereka yang sebenarnya.
Ketidaktepatan data dapat berujung pada hilangnya akses warga terhadap berbagai program bantuan yang seharusnya mereka terima.
Dalam reses masa sidang III tersebut, warga juga menyampaikan persoalan infrastruktur dasar.
Sejumlah warga mengeluhkan kondisi rumah yang rusak dan tidak mampu diperbaiki karena keterbatasan ekonomi. Program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) pun diminta lebih tepat sasaran.
Keluhan lainnya datang dari Penerangan Jalan Umum (PJU) yang mati. Warga mempertanyakan mengapa kerusakan yang relatif sederhana harus menunggu proses birokrasi dan pemeliharaan yang panjang.
«“Makanya setiap reses saya cari tahu apa kendala warga. Banyak rumah yang rubuh karena tak mampu diperbaiki, PJU rusak dibiarkan. Ini yang harus disoroti,” ujar Eti.»
Eti menegaskan, reses bukan sekadar agenda seremonial, tetapi momentum untuk mendengar langsung persoalan masyarakat.
Menurutnya, data pemerintah harus benar-benar menggambarkan kondisi warga di lapangan. Jangan sampai warga yang hidup kekurangan justru tercatat sebagai warga mampu, sementara ketika membutuhkan pelayanan kesehatan atau bantuan sosial malah tidak terakomodasi.
Berbagai aspirasi tersebut diharapkan menjadi bahan evaluasi dan tindak lanjut Pemerintah Kota Tasikmalaya melalui dinas terkait.
Pertanyaannya: mengapa warga miskin kehilangan KIS, sementara janda tua dan warga jompo justru masuk desil tinggi?
Inilah pekerjaan rumah yang kini menunggu jawaban dan pembenahan dari pemerintah.
Reporter: AR A
