KDS Ikuti Bimtek NEK, Kabupaten Bandung Miliki Sejumlah Potensi Pengembangan Ekonomi Karbon

KABUPATEN BANDUNG Qjabar  – Pemerintah Kabupaten Bandung menegaskan dukungannya terhadap pelaksanaan Nilai Ekonomi Karbon (NEK) dan pembangunan rendah karbon berketahanan iklim. Dukungan itu diwujudkan melalui kontribusi nyata di sektor penghijauan, energi bersih, pertanian, dan kebijakan daerah, sekaligus kehadiran Bupati Bandung, Dadang Supriatna atau KDS dalam Bimbingan Teknis (Bimtek) Peningkatan Kapasitas Kepala Daerah di Hotel Borobudur, Jakarta, Selasa (13/10/2026).

Dukungan Kabupaten Bandung terhadap NEK bukan sekadar kehadiran dalam forum. Sejumlah langkah konkret telah dijalankan di berbagai sektor.

Sebelumnya, KDS menandatangani deklarasi kebijakan “Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca dalam rangka Pengendalian Perubahan Iklim” pada April 2025, di bawah Instruksi Bupati Nomor 5 Tahun 2023. Pemkab Bandung juga mengembangkan inovasi pengolahan sampah dan menyiapkan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PSEL) Sarimukti. Di sektor transportasi, feeder bus listrik Soreang–Kutawaringin telah beroperasi dan menurunkan emisi koridor tersebut sampai sekitar 18 persen, sementara Dishub Kabupaten Bandung menyiapkan delapan koridor BRT.

Selain itu, Pemkab Bandung bersama PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat menjalankan program pemulihan lahan kritis di Desa Cihawuk, Kecamatan Kertasari. Program ini memasuki tahap panen perdana pada September 2026 dan diproyeksikan menyerap 308,28 ton CO₂ per tahun.

Kabupaten Bandung juga memiliki modal besar melalui Wilayah Kerja Panas Bumi Kamojang, lapangan panas bumi tertua di Indonesia yang telah beroperasi komersial sejak 1983. PLTP Kamojang memiliki kapasitas terpasang 235 megawatt, mencatat produksi listrik 1.326 GWh, dan menekan emisi hingga 1,22 juta ton CO₂ per tahun. Listriknya menyalurkan kebutuhan bagi 260.000 keluarga. Kabupaten Bandung secara keseluruhan memiliki potensi panas bumi sekitar 2.711 megawatt yang tersebar di Kamojang, Wayang Windu, Darajat, Patuha, dan Cibuni.

Sekretaris Kementerian Lingkungan Hidup (LH), Rosa Vivien Rahmawati menyebutkan bahwa perubahan iklim telah berkembang menjadi isu pembangunan nasional yang berimplikasi langsung terhadap perekonomian, ketahanan pangan dan energi, serta kesejahteraan masyarakat.

Baca juga : Lima Tahun GOSEKA, KDS Apresiasi Konsistensi Olahraga Warga

“Output yang kami arahkan adalah terpetakannya ruang kontribusi masing-masing daerah provinsi, kabupaten, dan kota, serta tersusunnya komitmen tindak lanjut pasca-workshop ini,” ujar Rosa.

Menteri LH, Mohammad Jumhur Hidayat menegaskan bahwa pemerintah nasional menginginkan _benefit sharing_ terbesar dari perdagangan karbon dinikmati masyarakat di daerah. Ia juga menyoroti peran BUMD dalam mengelola unit karbon.

“BUMD harus mulai mendata unit area atau kegiatan unit karbon mana yang bisa dipelihara dengan baik, kemudian dijadikan basis bagi pendapatan daerah,” ujar Jumhur.

Menurutnya, skema baru mewajibkan adanya kesepakatan dengan masyarakat lokal dan pemerintah sejak awal, sehingga dana dari penjualan karbon bisa sampai ke tingkat masyarakat.

“Karena bisa jadi karena ada satu unit karbon, masyarakat tiba-tiba dapat duit. Tapi karena dia tidak terbiasa mengelola duit, duitnya habis percuma. Karena itu pemberdayaan masyarakat lokal penting,” katanya.

Jumhur juga menyebut pengelolaan sampah _open dumping_ yang menghasilkan gas metan sebagai sektor yang akan segera dieksekusi. Gas metan yang ditangkap dapat dijual, sementara penurunan emisinya memiliki nilai ekonomi. Pertamina melalui PGN disebut telah membuka diri untuk membeli gas metan yang ditangkap.

“Kalau satu kabupaten terlalu kecil. Mungkin kalau per keresidenan, developer atau investor plus BUMD dapatnya agak lumayan,” ujarnya.

Bimtek yang digelar Kementerian Lingkungan Hidup ini diikuti sekitar 300 peserta, meliputi 1 gubernur, 1 wakil gubernur, serta 56 bupati dan wali kota dari wilayah Sumatera dan Jawa. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan pemahaman para pimpinan daerah terkait isu perubahan iklim, target Nationally Determined Contribution (NDC), kebijakan Zero Waste Zero Emission, serta tata kelola nilai ekonomi karbon dan registry SRN/SRUK.

 

(Humas Pemkab Bandung – Diskominfo)

Reporter : Yun.s

 

Nasional

KDS Hadiri Peluncuran 2,4 Juta Genteng untuk Perkuat Industri Lokal

KABUPATEN BANDUNG Qjabar – Program Gentengisasi menjadi peluang strategis...

Kenang Jasa Ulama, Ribuan Santri Tasikmalaya Bawa Foto Pendiri Pesantren saat Kirab HSN

Kab. Tasikmalaya, QJabar — Ribuan santri dari berbagai pondok...

HUT ke-62 Golkar, DPD Kota Tasikmalaya Gelar Upacara Penghormatan di TMP

Kota Tasikmalaya Qjabar – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golongan...

Wamendagri Bima Arya: KDKMP Bukan Toko Ritel, Melainkan Infrastruktur Pemerintah untuk Penyaluran Barang Subsidi

Kabupaten Bandung Qjabar - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri)...

Mendagri Minta Pemda Perkuat Peran Diskominfo dalam Komunikasi Strategis dan Efektivitas Kebijakan Publik

Jakarta Qjabar – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito...

Ragam Berita

Ajat Sudrajat, SH Resmi Dilantik Menjadi Penjabat Kepala Desa, Acara Berjalan Penuh Hikmah

Kabupaten Bandung Qjabar - Proses pelantikan Penjabat Kepala Desa...

Asep Sahrial (Awing) Usung Visi PWI Kabupaten Bandung Profesional, Mandiri, dan Berintegritas

KABUPATEN BANDUNG Qjabar – Bakal calon Ketua Persatuan Wartawan...

Raih 227 Suara, Galih Hendrawan Pimpin APDESI Kabupaten Bandung 2026–2031

KABUPATEN BANDUNG Qjabar – Bupati Bandung, Dadang Supriatna (KDS)...

Tiga Hari Tiga Malam! Karang Taruna Keluarga 7 Siapkan Pesta Budaya Sunda di Cikambuy Tengah

Kabupaten Bandung Qjabar – Dalam upaya melestarikan dan memperkenalkan...

Dukung Digitalisasi Pesantren, BI Pusat Hibahkan Komputer untuk SD Lukmanul Hakim Binaan BMH Cirebon

CIREBON Qjabar – Komitmen mendukung peningkatan kualitas pendidikan dan...

Berita Terbaru

Popular Categories

Birokrasi

Kadiskominfo Kabupaten Bandung Tekankan Soliditas dan Kolaborasi Jelang Pemilihan Ketua PWI

Kabupaten Bandung Qjabar – Pemilihan Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Bandung menjadi momentum penting bagi keberlangsungan organisasi kewartawanan sekaligus memperkuat hubungan kemitraan antara...