BerandaDaerahKetua RPD Minta Pemkab Buka Dialog Publik, Soroti Dugaan Monopoli Proyek di...

Ketua RPD Minta Pemkab Buka Dialog Publik, Soroti Dugaan Monopoli Proyek di SKPD Tasikmalaya

Date:

Berita Terkini

KDS : Gotong Royong Lewat Pentahelix Jadi Kunci Utama Kendalikan Banjir

KAB BANDUNG Qjabar- Bupati Bandung, Kang Dadang Supriatna atau...

KDS Fokus Benahi Drainase dan Normalisasi Sungai untuk Kurangi Dampak Banjir

KABUPATEN BANDUNG Qjabar – Bupati Bandung, Dadang Supriatna (KDS)...

Hari Pertama HBKB di Kompleks Pemkab Bandung, Kasatpol PP Kawal Ketat dan Siapkan Evaluasi

KABUPATEN BANDUNG, Qjabar – Pemerintah Kabupaten Bandung resmi melaksanakan...

KDC Gandeng DPR RI dan DPD RI Cari Terobosan Ekonomi bagi Kota Tasikmalaya

Kota Tasik Qjabar – Wakil Wali Kota Tasikmalaya, Rd....
spot_imgspot_img

Kabupaten Tasikmalaya, QJabar — Aksi simbolik Ketua RPD Kabupaten Tasikmalaya, Dadan, dengan membentangkan spanduk di kawasan Tugu Lam Alif, Kompleks Setda Kabupaten Tasikmalaya, Rabu (11/03/2026), menjadi sorotan publik. Spanduk tersebut berisi kritik keras terkait dugaan adanya instruksi monopoli proyek di lingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Dalam spanduk yang dibentangkan, Dadan menyinggung dugaan praktik pengondisian proyek di sejumlah SKPD yang diduga melibatkan orang-orang dekat Bupati Tasikmalaya. Menurutnya, jika dugaan tersebut benar terjadi, hal itu berpotensi mencederai semangat pemerintahan yang bersih serta menutup ruang persaingan usaha yang sehat bagi pelaku usaha lokal.

“Aksi ini merupakan bentuk keprihatinan sekaligus dorongan agar pemerintah daerah menjaga prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran serta pelaksanaan proyek pembangunan,” ujar Dadan saat dikonfirmasi usai aksi.

Aksi pembentangan spanduk tersebut sempat menarik perhatian masyarakat yang melintas di sekitar kawasan Setda. Publik pun menunggu klarifikasi resmi dari pemerintah daerah agar polemik tidak berlarut-larut. Dadan menekankan pentingnya komunikasi terbuka antara pemerintah dan masyarakat.

Ia meminta agar Bupati dan Wakil Bupati membuka ruang dialog minimal sekali dalam seminggu untuk mendengarkan langsung berbagai permasalahan yang dihadapi warga.

Hingga berita ini diturunkan, Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya belum memberikan keterangan resmi terkait tudingan dugaan instruksi monopoli proyek di lingkungan SKPD. Situasi ini menimbulkan tanda tanya besar di tengah masyarakat, yang berharap adanya penjelasan terbuka demi menjaga kepercayaan publik terhadap jalannya pemerintahan daerah. (Day)

 

 

 

Q Jabar

spot_img
spot_img

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini